cover
Contact Name
Trias Saputra
Contact Email
trias.saputra@pelitabangsa.ac.id
Phone
+6281286362014
Journal Mail Official
prodihukum@pelitabangsa.ac.id
Editorial Address
Jl. Inspeksi Kalimalang Jl. Tegal Danas No.9, Cibatu, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Pelita
ISSN : -     EISSN : 28092082     DOI : https://doi.org/10.37366/jh.v3i1.998
JURNAL HUKUM PELITA adalah jurnal ilmiah dan akses terbuka yang dikelola oleh Prodi Hukum dan diterbitkan oleh LPPM Universitas Pelita Bangsa. Jurnal ini bertujuan dan fokus untuk menerbitkan karya baru dengan kualitas di bidang Hukum dalam hal Entreprenership, adapun ruang lingkup pembasan pada jurnal ini antara lain : 1. Hukum Pidana 2. Hukum Perdata 3. Hukum Tata Negara 4. Hukum Administasi Negara 5. Hukum Islam 6. Hukum Perdata Islam 7. Hukum Agraria 8. Hukum Acara 9. Hukum Adat 10. Hak Asasi Manusia 11. Hukum Bisnis 12. Hukum Ekonomi 13. Hukum Pasar Modal 14. hal lain yang berkaitan dengan Entrepenership dalam aspek Hukum. Namun, artikel yang tidak termasuk dalam Entrepenersip dalam aspek Hukum tidak tercakup dan di luar cakupan jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 19 Documents
Klausula Eksonerasi Dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keadilan Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 8/K/PDT/2013 Rani Yuwafi Yuwafi; Gunawan Nachrawi; Marjan Miharja
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.507 KB) | DOI: 10.37366/jh.v3i1.1047

Abstract

Abstrak Klausula baku dalam prakteknya masih dilakukan meskipun telah memiliki larangan. Hal ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Bila terdapat klausula eksonerasi dalam klausula baku dapat menimbulkan masalah hukum sehingga konsumen maupun debitur mengajukan gugatan pembatalannya kepada pengadilan. Dalam penelitian penelitian ini penulis memberi contoh putusan Kasasi Nomor No. 8/K/PDT/2013. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder. Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan. Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan yaitu : 1. Ruang lingkup tertulisnya klausula eksonerasi dalam perjanjian yang diatur di dalam perundang- undangan dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain itu pula terdapat doktrin-doktrin para ahli sebagai sumber hukum tentang klausula eksonerasi pula. 2. Setelah mengkaji putusan kasasi ini dengan pisau analisis yaitu asas kebebasan berkontrak dan keadilan, Maka Klausula eksonerasi dalam putusan No. 8/K/PDT/2013 bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan tersebut. Kata Kunci : Klausula Eksonerasi, Kasus Hukum, Kebebasan Berkontrak
PENERAPAN UNSUR KEBARUAN (NOVELTY) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI Muhammad Hendra Razak; Riyanto Riyanto; Andi Sunandi
JURNAL HUKUM PELITA Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Hukum Pelita November 2021
Publisher : LPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.712 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapat dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/HKI.Desain Industri/2014/PN Niaga Sby. dan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus- HKI/2015 apakah telah memenuhi Prinsip/Asas/Kaidah Nasional dan Internasional dalam menilai unsur kebaruan (Novelty) desain industri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa penggugat bukan termasuk dalam “Pihak yang Berkepentingan (legal standing)” untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak desain industri. Karena, yang dapat mengajukan gugatan adalah subjek hukum desain industri dalam hal ini adalah pendesain. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memenuhi ketentuan Prinsip/Asas/Kaidah Hak Kekayaan Intelektual Nasional maupun Internasional terkait pendapatnya tersebut.
Ektradisi Dan Mutual Legal Assistance Sebagai Sarana Penegakan Hukum Pidana Internasional Clara Ignatia Tobing
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.968 KB) | DOI: 10.37366/jh.v3i1.998

Abstract

Hukum Perjanjian Internasional mengandung perintah yang harus dihormati dan ditaati oleh yang para pihak yang terikat dalam kesepakatan. Sementara itu, kejahatan internasional yang melewati batas-batas yurisdiksi negara semakin meningkat dalam berbagai bentuk yang canggih dan frekuensi yang semakin sering. Karena kejahatan internasional yang semakin progresif diperlukan kerjasama antar negara. Mutual Legal Assistance akhirnya muncul karena pemberantasan kejahatan yang tidak memadai didukung oleh perjanjian ekstradisi. Penelitian ini akan melihat bentuk Mutual Legal Assistance yang telah disepakati dalam berbagai instrument hukum internasional.
Penyalahgunaan Kondisi Rentan Seseorang Dalam Praktik Perdagangan Orang (Human Trafficking) Trias Saputra; Husein Manalu; Akbar Sayudi
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.356 KB) | DOI: 10.37366/jh.v3i1.1052

Abstract

AbstraksiTindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan terorganisir yang sering kali dilakukan oleh organisasi lintas batas negara. Perdagangan manusia juga sering disebut tindak kejahtan yang melanggar hak asasi manusia. Kejahatan tersebut bersifat laten dan kerap kali dikelilingi ketidakpahaman tentang aspek-aspek yang terkait dan bagaimana membedakannya dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Salah satu bentuk perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ialah memanfaatkan korbannya dalam kondisi rentan, dimana korban tidak dalam kondisi tidak berdaya yang tidak dapat berbuat banyak, bahkan cenderung untuk diam dan tidak melakukan upaya pelaporan atas eksploitasi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut masih kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Meskipun kondisi rentan merupakan bentuk dari perdagangan orang, namun dalam praktik hukumnya masih terdapat perbedaan persepsi atas rumusan pasal tersebut antar penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa dan hakim didalam pengadilan. Oleh karenya, penelitian ini akan fokus mengulas bagaimana pemberlakuan kondisi rentang sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang tersebut.Kata Kunci : Perdagangan Orang, Kondisi Rentan
LARANGAN PERNIKAHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN AL-QUR’AN Sifa Mulya Nurani; Ade Winanengsih; Ida Farida
JURNAL HUKUM PELITA Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Hukum Pelita November 2021
Publisher : LPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.146 KB)

Abstract

Dalam perspektif hukum Islam, ada 2 (Dua) kategori larangan pernikahan, yaitu yang bersifat abadi dan sementara. Larangan pernikahan yang memiliki status abadi (tetap) ini mencakup mereka yang ada hubungan nasab (keturunan), perkawinan dan persusuan. Adapun larangan yang bersifat sementara adalah mereka yang tidak boleh dinikah dalam batasan waktu (masa) atau alasan tertentu seperti karena masih dalam masa iddah, ihram, talak tiga, pengumpulan bilangan (poligami), kafir, perbudakan, peristrian dan menikahi dua perempuan bersaudara. Dari kajian terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan KHI yang membincang larangan nikah (mahram) terdapat aturan yang relevan dan tidak relevan di antara keduanya, yaitu tentang perbudakan dan mantan istri (janda) \Nabi Muhammad SAW yang tidak diatur dalam KHI karena tidak relevan dengan situasi dan kondisi di Indonesia.
Kajian Hukum Tentang Pengalihan Perkara Kredit Macet Dari Pengadilan Umum Ke Perkara Kepailitan Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Muhammad Luthfi Radian; Andi Sunandi
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.311 KB) | DOI: 10.37366/jh.v3i1.1024

Abstract

In the case of non-performing loans, the bank can report the debtor to the general court as an ordinary civil case, namely default in order to obtain this right. However, there are parties who want to make big profits so that their case is transferred to a bankruptcy court case. The purpose of this study is to evaluate how to test that the dispute that goes to the bankruptcy court is in accordance with the bankruptcy law, determine the billing criteria in accordance with the bankruptcy law in terms of the principle of legal certainty, and to determine debtor protection by taking into account the objectives of the bankruptcy law based on the principle of business continuity. The method used in this research is a normative juridical research method. In the library research method, the author uses secondary data, namely data obtained from library materials related to bankruptcy cases submitted to the commercial court. After the authors conducted the research, it was found that the method of examining disputes that go to the bankruptcy court is in accordance with the bankruptcy law, namely the things that must be considered by the parties to be able to file an application for bankruptcy or delay. debt payment obligations. What must be considered here are the conditions that must be met if you want to apply for PKPU or bankruptcy, including creditors must pay attention to whether the debtor is eligible to be declared bankrupt because this is regulated in Article 2 paragraph (1), namely "Debtors who have two or more creditors do not pay off at least one debt that is due and collectible, is declared bankrupt by a court decision, either at its own request or at the request of one or more creditors. The criteria for a lawsuit that is in accordance with the bankruptcy law in terms of the principle of legal certainty is that the lawsuit must be appropriate only based on the subject matter submitted by the applicant and not all types of claims are owned by the respondent. which is full to the debtor in the bankruptcy process, for example the bankruptcy principle.
Paradigma Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dan Relasinya Dengan Tingkat Perceraian Serta Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia Septiayu Restu Wulandari; Sifa Mulya Nurani; Romiansyah Putra
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.208 KB) | DOI: 10.37366/jh.v3i1.1016

Abstract

AbstraksiPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relasi paradigma keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah dalam konteks psikologi Islam dengan tingkat perceraian serta pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat library research, yaitu mengupas penelitian hukum keluarga Islam dengan kajian-kajian deskriptif. Data penelitian berupa literatur-literatur yang mengulas paradigma keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan, paradigma keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah memiliki relasi signifikan pada dua kasus, perceraian dan pertumbuhan penduduk. Guna mencegah perceraian, maka turunan paradigma ini memeberikan resolusi; menguatkan agama, sikap saling percaya antar keluarga, memenuhi hak dan kewajiban, saling bertemu, dan menanamkan rasa cinta dan kasih. Sedangkan upaya preventif turunan paradigma ini guna menanggulangi pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan menanamkan rasa tentram dalam berkeluarga, cinta kasih, dan ikut menyukseskan program pemerintah seperti Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR).Kata Kunci : Sakīnah, perceraian, pertumbuhan penduduk
Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Karena Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 012/PUU/-I/2003 Akbar Sayudi; Rico Andrian Nahampun; Gusti Mauritza
JURNAL HUKUM PELITA Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Hukum Pelita November 2021
Publisher : LPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.461 KB)

Abstract

Hubungan industrial sering kali mengalami permasalahan, salah satu contohnya ialah permasalahan terkait perselisihan hubungan kerja yanng dikarenakan kesalahan berat yang dibuat oleh pekerja. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 158 pengusaha diberikan ruang untuk dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang melakukan kesalahan berat sebagaiman yang terurai dalam pasal 158 ayat (1) huruf a sampai dnegan huruf j. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 012/PUU/-I/2003 menyatakan bahwa pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. lantas bagaimana penyelelesaian perselisihan ketenagakerjaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU/-I/2003. Penelitian ini meggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan data hukum sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 1112 K/Pdt.Sus-PHI/2017 yang masih belum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU/-I/2003.
Penyalahgunaan Yang Sering Terjadi Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Nining Yurista Prawitasari, S.H.,M.H.; Novitria Haryani; Rizki Aulia Rohmat
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.207 KB) | DOI: 10.37366/jh.v3i1.1042

Abstract

The development of information and communication technology has an important role in human life, especially the Indonesian people, both now and in the future. The progress of the times requires entrepreneurs to develop their business through e-commerce which currently plays a role as a driving force for the Indonesian economy. In addition to e-commerce or electronic transactions, many social media also occupy popularity among the Indonesian people. However, as information and communication technology advances, the threat of internet-based crime is also getting bigger. Therefore, in Indonesia, UU ITE was formed which aims to protect the public in the use of information and communication technology.
LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA Anggreany Haryani Putri
JURNAL HUKUM PELITA Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Hukum Pelita November 2021
Publisher : LPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.921 KB)

Abstract

Pelecehan seksual bukan merupakan masalah hukum baru di Inonesia. Pemasalahan ini kerap menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Telah banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi dan mengintai berbagai jenis kalangan masyarakat tanpa batasan gender dan usia. Meskipun, sudah menjadi permasalahan yang serius, tampaknya belum ada aturan hukum yang kuat untuk dapat melindungi para korban pelecehan seksual, seperti dalam beberapa kasus dimana pelaku masih dapat terbebas dari jerat hukum. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum di Indonesia dalam menciptakan ruang aman bagi para korban pelecehan seksual. Tulisan ini akan membahas tentang perlindungan hukum bagi para korban pelecehan seksual menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus yang nantinya akan mengasilkan jawaban yaitu tentang bagaimana hukum di Indonesia melindungi korban pelecehan seksual.

Page 1 of 2 | Total Record : 19