cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 7 Documents clear
PERJANJIAN SEWA MENYEWA PENGALIHAN PENGUASAAN SATUAN RUMAH SUSUN ANTARA PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT Sandro Wahyu Permadi
Dinamika Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.125 KB)

Abstract

AbstrakPerjanjian sewa menyewa satuan rumah susun di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek merupakan progam pemerintah Kabupaten Trenggalek yang memberikan suatu solusi untuk menghindari dan memberikan tempat hunian yang layak kepada masyarakat sekitar yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Perjanjian sewa menyewa ini selain memberikan kemudahan dan persyaratan yang ringan bertujuan untuk menghindari pembangunan rumah di kawasan pantai secara liar. Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun menyebutkan Rumah susun yang dibangun di atas tanah kekuasaan negara dapat dikuasai dengan sewa menyewa, sewa pakai dan tidak dapat diperjual belikan kecuali disahkan dalam Undang-Undang yang mengaturnya.Kata kunci: perjanjian sewa menyewa, rumah sususn Abstract Lease agreement flats units in Tasikmadu village, Watulimo district, Trenggalek regency is a government program taht gives a solition to providing decent dwellings for local societies who earn a low income. Lease agreement in addition to providing convenience and light requirements purposed avoid for house construction is not licensed in the beach area. Contained in the Law No. 20 of 2011 about flats unit that flats units built in the land authority state can be managed with lease agreement, lease used, and cannot be sold and bought except authorized within the law thar regulates it.. Keyword: Lease agreement, flats units
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN IDENTITAS Ahmad Fauzan Hakim
Dinamika Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.802 KB)

Abstract

AbstrakPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya hubungan yang terikat dalam suatu perkawinan belum tentu berjalan sesuai dengan rencana ataupun kehendak dari pembuat undang-undang. Pada pernikahan tersebut Termohon I diketahui telah memalsukan semua data diri. Hal tersebut baru diketahui Termohon II kalau sebenarnya Termohon I adalah perempuan beberapa minggu setelah perkawinan, hal ini yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan meminta perkawinannya dengan Termohon I dibatalkan oleh pengadilan. Maka Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan Pemenuhan keadilan didalam putusan perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2014/PA. Sidoarjo dianalisa menggunakan teori keadilann dari John Rawis.Kata Kunci : perkawinan, pertimbangan hakim AbstractMarriage is an inner and outer bond between a man and woman as a husband and wife in forming a happy and eternal family based on the One Godhead. But in reality, the relationship that is bound in a marriage isn’t according to the plan or wish of the legislator. At the marriage, Defendant I has been known to falsify all personal data. It will be known by Defendant II that in fact the Defendant I is a woman a few weeks after the marriage, it can cause the dispute and demands the marriage with Defendant I can be canceled by the court. Then the judge's consideration in deciding cases and fulfilling justice in case decisions of Number of: 1175/ Pdt.G/2014/PA. Sidoarjo is analyzed using justice theory from John Rawis.Keywords: marriage, judge consideration
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT MELALUI MEDIASI Faradilla Saputri Saputri
Dinamika Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.667 KB)

Abstract

AbstrakPenyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi menurut hukum adat yang berlaku di desa kajowair menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelesaian konflik. Proses mediasi dilakukan dengan : Membuat sistematika negosiasi, Pengumpulan informasi, Tawar menawar dalam penyelesaian masalah dan Pengambilan keputusan. Dalam prakteknya penyelesaian mediasi di masyarakat juga di hadiri oleh berbagai pihak selain pihak yang bersengketa. Kekuatan hukum dari hasil persetujuan perdamaian tersebut dapat dimintakan kepada Lembaga Adat desa kajowair agar hasil mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya walaupun tidak memiliki kekuatan eksekutorial layaknya akta perdamaian dalam Pengadilan.Kata kunci:  pengadilan,  perdamaian, desaAbstract Conflict resolution through mediation mechanisms according to customary law in the village of Kajowair is an important factor in determining the success of conflict resolution. Making the systematic negotiation, Collecting information, Bargaining in problem-solving and Decision making. The settlement of mediation in the community was also attended by the parties to the dispute. The legal documents can be requested from the Kajowair Village Customary Institution so that the parties make it even though they don't have the executive power as a peace certificate in the Court.Keywords: court, peace,  village
SISTEM PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI PERSAMAAN MEREK YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TIMBULNYA SENGKETA Yasir Arafat
Dinamika Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.639 KB)

Abstract

 Di era perdagangan global ini, sesuai dengan perkembangan zaman, perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki manusia perlu diatur, termasuk kasus dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penghormatan dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual saat ini adalah suatu keharusan, termasuk penghormatan, penghargaan, dan perlindungan hak yang dimiliki dan dimiliki secara komunal atau dikenal sebagai konsep perlindungan indikasi geografis. Karenanya, merek merupakan faktor yang sangat penting dalam persaingan pasar global. Dalam mengatasi kesamaan merek melalui prosedur yang berlaku dan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam proses pendaftaran merek harus melewati semua prosedur yang berlaku. Tidak ada kendala dalam proses pendaftaran merekKata kunci: merek, pendaftaran, hak kekayaan AbstractIn this global trade era, in accordance with the times, protection of the rights possessed by human being needs to be regulated, including the case with Intellectual Property Rights (IPR). The respect and appreciation for intellectual property rights today is a necessity, including respect, appreciation, and protection of rights which are owned and communally owned or known as the concept of geographical indication protection. Therefore, brand is very important factor in global market competition. In overcoming brand similarity through the applicable procedures and meet all the requirements and provisions that apply in Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. According to the study result could be concluded that in brand registration process should pass all applicable procedures. There were no obstacles in the brand registration process.Keywords: brand,  registration, property rights 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA Suciyanti Suciyanti
Dinamika Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.147 KB)

Abstract

AbstrakKeselamatan dan kesehatan kerja di dalam ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk program  yang diberikan pemerintah untuk terjaminnya suatu perlindungan terhadap pekerja demi  melindungi diri dari suatu kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja yang ada pada  kegiatan proyek pembangunan kerap mengabaikan bahkan sampai tidak menggunakan sistem  manajamen keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir  kecelakaan kerja dan sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum yang akan didapatkan para pekerja. Pada proyek pembangunan rumah susun mahasiswa Universitas Brawijaya di Malang salah satu yang menggunakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja mengakui pentingnya mengutamkan para pekerja untuk memberikan jaminan pada proses pelaksanaan  pekerjaan sehingga akan berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan sewaktu bekerja.Kata kunci : Keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan hukum AbstractThe work safety and health in employment is one of the programs that is given by the government that the employee security is guaranteed toward their self-security in work accident. The work safety and health on the building activity project often neglect or even not using the work safety and health management system in an effort to minimize the work accident and as the basis of giving the employees legal protection. The Brawijaya University students’ construction flats project in Malang; that is using one of the work safety and health management systems admitted the importance of employees priority to give their guarantee on work activity process so that it effect towards their convenience and security in working.Keywords ; Work Safety and Health, Legal Protection.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE BERDASARKAN PASAL 378 KUHP Rofidah Arifin
Dinamika Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.663 KB)

Abstract

AbstrakDalam kasus di atas untuk penegakan hukum terhadap pelaku penipuan, online ini dapat dikenai Pasal 378 KUHP atau Pasal 45 ayat (2) Jo 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Hukum No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan (3) Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan online, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudah untuk melakukan kejahatan penipuan online, faktor mudah untuk berinteraksi dengan media sosial untuk memudahkan melakukan tindak pidana penipuan online, faktor masyarakat yang mudah tertipu, dan penerapan undang-undang yang salah dalam menjatuhkan sanksi dalam hal keputusan.kata kunci: penegakan hukum, kejahatan penipuan, online AbstractIn the above case for law enforcement against fraud perpetrators this online can be subject to Article 378 of the Criminal Code or Article 45 paragraph (2) Jo 28 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 concerning Amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and (3) Inhibiting factors in criminal law enforcement against online fraud, namely economic factors, environmental factors, socio-cultural factors, easy factors to commit fraud crimes online, easy factors to interact on social media to make it easier to carry out criminal acts of fraud online, easily deceived community factors, and the application of legislation that is wrong in imposing sanctions in the case of decision.keywords: enforcement, fraud crimes, online
ALIH FUNGSI TANAH WAKAF UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Nazaruddin Muhkam Alghifari
Dinamika Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.724 KB)

Abstract

Abstrak Pembangunan yang terus-menerus dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Indonesia kerja nyata kerap kali memunculkan masalah. Kali ini mengenai perubahan peruntukan dari yang semula sebagai tanah wakaf akan dirubah statusnya menjadi tanah Pemerintah yang dalam hal ini berlandaskan asas fungsi sosial dan asas dikuasai oleh negara. Peraturan yang kurang konkrit, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan lemahnya hukum yang mengikat masalah alih fungsi ini semakain menggambarkan bahwa perlu adanya pengakjian dalam hal ini. Maka perlu diketahui dari aspek hukum islam dan hukum positif tentang boleh tidaknya alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum. Jika memang iya, maka bagaimana prosedur baku yang harus dipenuhi pihak terkait sebagai masyarakat taat hukum untuk merubah status tanah wakaf tersebut, serta bagaimana peran Pengadilan Agama selaku lembaga yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus masalah alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan umum ini.Kata kunci: kepentingan umum, wakaf tanah, Pengadiln Agama AbstractContinuous development by the Indonesian government to realize Indonesia's real work often raises problems. In this time the change of designation from the original as waqf land will be changed to Government land which in this case is based on the principle of social function and the principle controlled by the state. Less concrete regulations, a lack of socialization to the community, and a weak law that binds the issue of transferring the functions also illustrate that there is a need to do this. Then it is necessary to know from the aspect of Islamic law and positive law about whether or not the function of waqf land may be transferred to the public interest. If it is needed, then how do the standard procedures that must be met by the society as law-abiding communities to change the status of the waqf land, as well as the role of the Religious Court as the institution authorized to examine, judge, and decide the problem of transfer of waqf land for this public interest.Keywords: public interest, waqf land, Religious Court

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue