cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 9 Documents clear
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DAN HAMBATAN-HAMBATANNYA (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang) Dita Rizky Damayanti
Dinamika Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.399 KB)

Abstract

ABSTRACTLand dispute is a dispute that occurs between two or more people who feel disadvantaged in the use and control of their land rights, which can be resolved through mediation or court. Therefore, it is necessary to know what is the procedure for settling disputes over the sale and purchase agreement of land rights at the Jombang District Land Office? and What are the obstacles in settling disputes over the sale and purchase agreement of land rights at the Jombang District Land Office? This research is an empirical juridical research, with a qualitative descriptive analysis approach deductively. Based on this research it can be concluded that the settlement of disputes and conflicts is based on initiatives from the Ministry and / or public complaints. And the obstacles that occur in dispute resolution in the form of one of the parties that are in dispute are not present in the mediation process, so this mediation process will not be able to run until the parties gather and the sense of selfishness between the parties to win is very high.Keywords : Settlement of Land Disputes and BarriersABSTRAKSengketa tanah merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang merasa dirugikan dalam penggunaan serta penguasaan hak atas tanahnya, yang bisa diselesaikan melalui jalur mediasi ataupun jalur pengadilan. Oleh karena itu, perlu diketahui Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa perjanjian jual beli hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang? dan Apa saja hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa perjanjian jual beli hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang? Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan metode analisis deskriptif kualitatif secara deduktif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian sengketa dan konflik didasarkan pada inisiatif dari Kementerian dan/atau pengaduan masyarakat. Dan hambatan yang terjadi pada penyelesaian sengketa berupa salah satu pihak yang sedang dalam sengketa tidak hadir dalam proses mediasi, sehingga proses mediasi ini tidak akan bisa dijalankan sampai para pihak berkumpul dan rasa keegoisan diantara para pihak untuk menang sangat tinggi.Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Tanah dan Hambatan-hambatannya
AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA PASAL 17 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 YANG MENGATUR TENTANG PENETAPAN BATAS BIDANG-BIDANG TANAH Harianto Harianto
Dinamika Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.74 KB)

Abstract

ABSTRACTIt is known that the implementation of land registration includes the measuremen, perpetuation, and accounting of land, as well as the granting of documents as proof of land right 1. How is the application of Clause 17 of Government Regulation Number 24 of 1997 at the Kayong Utara District land Office? 2. What factors are obstacles to th implementation of Clause 17 of Government Regulation Number 24 of 1997 at the Kayong Utara Disrtict land Office? 3. What legal consequences arise if Clause 17 of Government Regulation Number 24 of 1997 is not imlemented according to the rules? The research used is empirical juridical research or field research. As a result of the law Clause 17 Government Regulation Number 24 of 1997 is not implemented namely the absence of legal certainty over the land, the land boundaries are temporary, and cannot issue land rights certificates.   KeyWords : Due to the law, the determination of boundaries, parcles of landABSTRAKDiketahui bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, serta pemberian surat-surat sabagai tanda bukti hak atas tanah tersebut. 1. Bagaimana penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara? 2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara? 3. Apa saja akibat hukum yang timbul apabila Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dilaksanakan sesuai aturannya? Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Akibat hukum tidak dilaksanakannya Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yakni tidak adanya kepastian hukum tanah tersebut, batas-batas tanah tersebut bersifat sementara, dan tidak bisa di terbitkan sertifikat hak atas tanah.Kata Kunci : Akibat hukum, penetapan batas, bidang-bidang tanah
PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI SALAH SATU KEJAHATAN LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY CRIME) DI INDONESIA Arfan Rofiqi
Dinamika Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.316 KB)

Abstract

ABSTRACTThe application of the Retroactive Principle Against Serious Violations of Human Rights as an Extraordinary Crime in Indonesia, through Law No.26 / 2000 on Human Rights Courts is still being debated, the article is in principle contrary to the principle of legality. However, in its application it really gets a positive response from the community at large. Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. What is the regulation of human rights in Indonesia? 2. Are gross human rights violations included in Extra Ordinary Crimes? 3. What is the position and urgency of the Retroactive Principle in resolving cases of gross human rights violations in Indonesia ?. This research is a normative juridical legal research by using legislation approach, conceptual approach and case approach. The results showed that the application of the retroactive principle is in line with the custom of international law (HI), so that their own position and urgency are to eliminate impunity and uphold justice for everyone.Keywords: Retroactive principle, gross violations of human rights ABSTRAKPemberlakuan Asas Retroaktif Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Sebagai Salah Satu Kejahatan Luar Biasa (Extra Odinary Crime) di Indonesia, melalui UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM masih menjadi perdebatan, pasalnya secara prinsip bertentangan dengan asas legalitas. Namun, dalam penerapannya justru sangat mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat pada umumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagi berikut: 1. Bagaimana pengaturan HAM di indonesia? 2. Apakah Pelanggaran Berat HAM termasuk ke dalam Extra Ordinary Crime? 3. Bagaimana kedudukan dan urgensi Asas Retroaktif dalam menyelesaikaan kasus-kasus Pelanggaran Berat HAM di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pedekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan asas retroaktif ini selaras dengan kebiasaan hukum internasional (HI), sehingga kedudukan dan urgensinya sendiri diantaranya untuk menghilangkan impunitas dan menegakkan keadilan bagi setiap orang.Kata Kunci : Asas retroaktif, Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM)
Apek Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan (Studi Di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang) jumi arianti
Dinamika Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.507 KB)

Abstract

 The purpose of this study was to determine the implementation of the management and utilization of the village treasury as an allowance for village officials against the applicable regulations. To find out the implementation and management of village treasury land by village officials to tha community. Management and ututilization of village treasury land in Indonesia must be based on the principles that have been regulated in the applicable laws and regulations, namely, the principle of public interest, funtional principle,  principle of legal certainty, principle of transparency, principle of effectiveness, principle of accountability, principle of value assurance and economy. Village treasury land is used for agricultural land, village markets, paud schools, buildings, cafes and TPST (integrated waste collection facilities)Keywords:legal Aspects, Utilization, Village Treasury LandABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa sebagai tunjangan untuk perangkat desa terhadap peraturan yang berlaku. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa oleh perangkat desa kepada masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa di Indonesia harus berdasarkan pada asas-asas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu asas kepentingan umum, asas fungsional, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas efektivitas, asas akuntabilitas, asas kepastian nilai dan ekonomi. Tanah kas desa dimanfaatan untuk lahan pertanian, pasar desa, sekolah paud, gedung, cafe dan TPST (tempat penampungan sampah terpadu.Kata Kunci: Aspek Hukum, Pemanfaatan, Tanah Kas Desa.
PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI BERDASARKAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DI INDONESIA khoirul anam
Dinamika Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.564 KB)

Abstract

ABSTRACTenvironmental pollution contained in Article 88 of Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management, namely "Every person whose actions, businesses and / or activities use B3, produce and / or manage B3 waste, and / or which pose a serious threat to the environment is absolutely responsible for losses incurred without the need to prove the element of error. In this case, it can be done by a person or corporation, the pollution caused can be resolved with the principle of absolute responsibility, namely the plaintiff without the need to prove the element of the defendant's guilt.Key words: environmental pollution, absolute responsibility, corporation ABSTRAKPencemaran lingkungan yang terdapat pasa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Dalam hal ini bisa dilakukan oleh orang atau korporasi, pencemaran yang ditimbulkan bisa diselesaikan dengan asas tanggungjawab mutlak yakni penggugat tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan tergugat.Kata Kunci : pencemaran lingkungan, tanggungjawab mutlak, korporasi
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XII/2014 TENTANG KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI INDONESIA Hendro Priyono Anugrah Tri Pamungkas
Dinamika Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.188 KB)

Abstract

ABSTRACTThe State of Indonesia as a state of law contained in Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has a direct impact on the legality of the institutions in this country. As a state of law, Indonesia certainly regulates all matters including the field of state finance under the auspices of the Financial Services Authority as a product of Bank Indonesia. OJK, which functions to organize an integrated regulatory and supervision system for all activities in the financial services sector. The research focuses on the duties and authority of the OJK according to the Constitutional Court. This study uses the juridical normative as a research reference to determine the material testing of Law number 21 of 2011 concerning OJK in the Constitutional Court ruling Number 25 / PUU-XII / 2014.Keyword: State Finance, Financial Service Authority, Independent ABSTRAKNegara Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hal tersebut berdampak langsung pada legalitas lembaga yang ada di negara ini. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya mengatur segala hal termasuk bidang keuangan negara yang bernaung dibawah lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu produk Bank Indonesia. OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintregasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang Penelitian ini berfokus pada tugas dan kewenangan OJK menurut Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif sebagai acuan penelitian menentukan pengujian materiel terhadap Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 25/PUU-XII/2014.Kata Kunci: Keuangan Negara, Otoritas Jasa Keuangan, Independen.
PERKAWINAN ADAT MERARI’ SUKU SASAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT (Srudi Kasus Di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah) Novi Komalasari
Dinamika Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.727 KB)

Abstract

ABSTRACTThe merari ’traditional sasak tribe, is considered a product of local culture and is also considered to be an original ritual that has been practiced by the sasak tribe community for the past year years ago. Unwittingly, the noble values of all aspects of life are regulated by customary law norms. From the current background, the formulation of the problem from this research. What are the reasons for the Sasak people to marry Merari? What are the procedures for the Merari traditional marriage to the Sasak tribe? Are there customary sanctions imposed by the customary head if there are customary members who do not do the Merari customary marriage? This research uses sociological juridical methods. From the results of the research, it can be concluded that Merari's conclusion is a symbol of the brave attitude and self-esteem of a Sasak man. And on the other hand, the parents of Sasak tribes who were run away were also opposed, or could be given by the parents of this girl could be rejected if necessary. The procedures for merari's marriage Sasak not only carry the eyes of one's girl, there are some sacred procedures. Merari 'customary marriage does not bind the community to carry out marriage by merari, and therefore the transition of people who do not do merari marriage, then no sanctions are given.Keywords: Merari’ Customary Marriage, Sasak Tribe, CustomABSTRAKPerkawinan adat Merari’ suku sasak,dianggap sebagai budaya produk lokal dan juga dianggap menjadi ritual asli yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat suku sasak secara turun temurun selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Tanpa disadari banwa nilai-nilai luhur dari semua aspek kehidupan telah diatur dengan norma-norma hukum adat. Dari latar belakang tersebut rumusan masalah dari penelitian ini Apa yang menjadi alasan masyarakat Suku Sasak melakukan perkawinan Merari’? Bagaimana tata cara perkawinan adat Merari’ pada masyarakat adat Suku Sasak? Adakah sanksi adat yang dijatuhkan oleh kepala adat jika ada anggota adat yang tidak melakukan perkawinan adat Merari’? penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian maka bisa dutarik kesimpulan Merari’ sebagai salah satu simbol sikap pemberani dan harga diri seorang laik-laki Suku Sasak. Dan pada sisi lain, bagi orang tua gadis Suku Sasak yang dilarikan juga cenderung resisten, atau bisa dikatakan orang tua gadis tersebut bisa menolak jika anaknya diminta secara biasa begitu saja. Tata cara perkawinan merari’ Suku Sasak tidak semata-mata membawa lari anak gadis seseorang, ada beberapa tata cara yang sacral. Perkawinan adat merari’ ini tidak mengikat masyarakat untuk melakukan perkawinan dengan cara merari, maka dari itu apabila ada masyarakat yang tidak melakukan perkawinan merari, maka tidak ada sanksi yang diberikan.Kata Kunci: Perkawinan Adat Merari’, Adat Suku Sasak
Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Perumahan dan Permukiman Penduduk Dalam Perspektif Hukum Tata Ruang Nur Iffah Maulidiyah
Dinamika Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.811 KB)

Abstract

ABSTRACTTransfer of land functions is the activity of changing the structure of order, designation, use in terms of changing the overall function of the land into the function of building structures. Transfer of land functions to changes in the age of the century has increased and decreased in terms of environmental preservation due to the demands of the needs and economic progress and knowledge. Smart policies and knowledge development in natural management are needed for the demands of protection of conservation and the resources contained in terms of preventing damage and minimizing and developing the era of civilization in developing countries and preventing disaster and changes arising from it.Keywords: land use conversion, development,ABSTRAKAlih Fungsi lahan adalah kegiatan merubah tatanan fungsi, peruntukan, penggunaan dalam hal merubah fungsi keseluruhan tanah menjadi fungsi struktur bangunan. Alih fungsi lahan pada perubahan peradabadan zaman telah meningkat dan berkurang dalam hal pelestarian lingkungan dikarenakan tuntutan kebutuhan dan kemajuan ekonomi dan pengetahuan. Kebijakan dan pengembangan pengetahuan yang cerdas dalam mengolah alam diperlukan demi tuntutan perlindungan konservasi dan sumber daya yang dikandung dalam hal pencegahan dari kerusakan dan meminimalisir serta mengembangkan era peradaban zaman negara berkembang dan pencegahan dari bencana dan perubahan yang timbul karenanya.Kata Kunci: Alih fungsi lahan, pembangunan
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM ANTARA KOPERASI UNIT DESA (KUD) DENGAN DEBITUR ( Studi di Koperasi Unit Desa (KUD Pakis) kecamatan Pakis Kabupaten Malang ) Dicky Agil Bellyangga
Dinamika Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThe Government has invented a new way a cooperative model that operates in rural areas (known as Koperasi Unit Desa), which is strengthened by another community empowerment program). This research intends to find out how the principle of good faith was exercised during the formation, implementation, and resolution of bad loans in the funding agreement between Pakis KUD. This research employs juridical and empirical approach which has descriptive characteristic. The data used in this research is obtained from field and literature research which are qualitatively and analyzed afterward. The research shows that, first, the good faith principle in said agreement can be divided into two parts: the good faith principle in the subjective sense— which can be seen in the form of honesty and transparency of the KUD and its members, although it is not always done, and the good faith principle in the objective sense – reflected during the appropriate and rational implementation, but the exercise of good faith is not perfect. Second, the exercise of the good faith principle in the settlement of bad loans in the revolving fund loan agreement can be seen from the process of billing and rescuing revolving fund loans. Keywords: Contract Law, Good Faith, KUD, Loan Lending Agreement

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue