cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 5 Documents clear
PENERAPAN TRANSPARANSI DALAM PASAL 71 UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Mochammad Nur Hadi Saputro
Dinamika Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.236 KB)

Abstract

Pemberian informasi mengenai dana Desa kepada masyarakat dikenal dengan kata transparansi keuangan. Secara umum transparansi keuangan merupakan pelaporan keuangan perangkat Desa kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban. salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan APBDes yaitu kurangnya transparansi yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepaladesa kepada masyarakat, Dalam penelitian di dapat rumusan masalah prosedur perencanaan pembentukan APBDes berdasarkan Undang-UndangNo.6/2014 dan transparansi Pemerintah Desa terhadap Masyarakat dalam mengelola dana Desa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dengan tujuan peneltan untuk mengetahui pelaksaan transparansi pemerintah Desa terhadap masyarakat mengenai laporan anggaran pendapatan dan belanja Desa berdasarkan pasal 71 Undang-Undang No 6 tahun 2014 serta memahami solusi pemerintah Desa dalam hal mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan transparansi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah terjadnya cacat hukum karena kelalaian perangkat desa yang tidak melibatkan masyrakat dalam musdes apdes desa.Keywords: APBdes, Transparansi, Pemerintah Desa
UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR (Studi Kasus di Polresta Kota Mojokerto) Irfandy Budiman
Dinamika Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.063 KB)

Abstract

ABSTRACT The research objectives are : (1) To find out the effort of the police about misdemeanor of gambling in illegal racing. (2) To find out about constraining obstacles of process misdemeanor of gambling in illegal racing. Based on the analysis that have been done, the result can be summarized as follows : (1) Preventive and repressive efforts that have done by the police able to overcome cases of misdemeanor of gambling in illegal racing. (2) There are persons that not on the same page with the police who backed up illegal racing activities.Keywords : Misdemeanor, Gambling, Illegal Racing  ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini meliputi : (1) Untuk mengetahui upaya kepolisian pada tindak pidana kasus perjudian pada balap liar. (2) Untuk mengetahui kendala yang menghambat proses penindak pidanaan kasus perjudian pada balap liar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil yang didapat antara lain : (1) Upaya preventif dan represif yang  telah dilakukan oleh pihak kepolisian mampu menanggulangi kasus tindak pidana perjudian (2) Adanya oknum yang tidak sejalur dengan pihak kepolisian yang mem-back up adanya kegiatan balap liar.Kata Kunci : Hukum Pidana, Perjudian, Balap Liar
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NO.11 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN AKIBAT HUKUMNYA Ninus Ilam Aditya
Dinamika Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.492 KB)

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam menjalankan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi masalah di daerah, dampak kebijakan pemerintah daerah tersebut merugikan usaha masyarakat, kebijakan tersebut berhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam hal tersebut bisa diambil rumusan masalah berupa Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menerapkan peraturan Daerah, Apa kendala petugas Satpol PP dalam penegakan hukum peraturan Daerah. Untuk tujuan penelitian ini agar mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menerapkan Peraturan Daerah, serta untuk mengetahui kendala dalam penegakan Peraturan Daerah. Maka Jenis penelitian ini yuridis empris/sosiologis. hasil penelitian ini adalah Sosialisasi dilakukan sebagai tugas pokok satpol PP seperti penertiban, maka Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila PKL melakukan pelanggaran. Kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Probolinggo seperti faktor internal dan eksternal berupa keterbatasan anggota serta berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL. Kata Kunci: Pemerintah, Satpol PP, PKL,
PENYUAPAN TERHADAP KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM HAL PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) (Studi Kasus Wahyu Setiawan) muhammad gema ramadhan susetiobekti
Dinamika Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.144 KB)

Abstract

ABSTRACTInterim Replacement (PAW) legislative members (DPR / DPRD / DPD) are common. A board member can be replaced for various reasons in the middle of his term of office. From this explanation, it can be drawn, the formulation of the problem consisting of What is the function of the General Election Commission (KPU) in terms of Inter-Time Replacement (PAW), as well as What are the legal consequences for the commissioners of the General Election Commission (KPU) who commit criminal acts in the determination of Inter-Time Replacement (KPU) PAW). This study recognizes and analyzes the function of the General Elections Commission (KPU) due to the legal consequences for the commissioners of the General Elections Commission (KPU) who commit crimes. This research uses normative juridical research. From the results of this study it can be concluded that the function of the General Election Commission (KPU) in the case of Inter-Time Replacement (PAW) as an administrative function. The legal consequences for KPU commissioners who commit crimes are individual responsibility rather than institutional for the KPU.Keywords: bribery, replacement between time ABSTRAKPenggantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif (DPR/DPRD/DPD) adalah hal lazim. Seorang anggota dewan bisa diganti dengan berbagai alasan di tengah masa jabatannya. Dari penjelasan tersebut dapat diambil, rumusan masalah yang terdiri atas Apa fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal Penggantian Antar Waktu (PAW), serta Apa akibat hukum bagi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan tindak pidana dalam penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW). Penelitian ini mengetahui dan menganlisa fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat hukum bagi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai fungsi administratif. Akibat hukum bagi komisioner KPU yang melakukan tindak pidana perbuatannya menjadi tanggung jawab individu bukan untuk kelembagaan bagi KPU.Kata Kunci: penyuapan, penggantian antar waktu
KEKUATAN HUKUM LETTER C SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 (Studi kasus di Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto) muhammad iqbaal
Dinamika Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.363 KB)

Abstract

ABSTRACTThe legal strength of letter C as proof of land ownership that causes the community does not know how important it is to certify the ownership of the land, the problems that make the study are; 1. How is the legal strength of Letter C as evidence of land ownership? 2. How to resolve Letter C problems as evidence of land ownership in Desa Sedati, Ngoro District, Mojokerto Regency? This research is empirical legal research that uses a sociological juridical approach in terms of legislation and application of regulations in the community, collecting data sources obtained through primary data using interview techniques, and secondary data obtained through literature studies, data analysis techniques used in this research is a qualitative analysis. There are several stages in resolving land dispute cases that must be carried out. Whereas in determining the evidence in the decision of the Supreme Court Number 636K / PDT / 2005, it is in carrying out the evidence of the judge considering the applicant's evidence submitted for trial.Keywords: strength, evidence, letterABSTRAKKekuatan hukum letter C sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang menyebabkan masyarakat tidak tau betapa pentingnya mensertifikatkan kepemilikan tanah tersebut, maka permasalahan yang menjadikan kajian yaitu; 1.Bagaimanakah kekuatan hukum Letter C sebagai alat bukti kepemilikan tanah? 2.Bagaimana penyelesaian permasalahan Letter C sebagai alat bukti kepemilikan tanah diDesa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan penerapan peraturan di masyarakat, pengumpulan sumber data diperoleh melalui data primer menggunakan teknik wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisa kualitatif. Ada beberapa tahapan dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang harus dijalankan. Sedangkan dalam menentukan pembuktian dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 636K/PDT/2005 adalah dalam melakukan pembuktian hakim mempertimbangkan alat bukti pemohon yang ajukan dipersidangan.  Kata Kunci: kekuatan, alat bukti, letter c 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue