cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 10 Documents clear
EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHA KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 Olivia Umar
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.024 KB)

Abstract

ABSTRACT There has been a rowdy legal event at the end of 2019 with the formation of the Supervisory Board which was given attribution of duties and authority of surveillance and licensing of wiretapping. The formulation of the problem is: What is the existence of the supervisory board according to Law Number 19 of 2019 concerning the second amendment to Law Number 30 of 2002? What is the impact of the enactment of Law Number 19 of 2019 on the KPK after the existence of a supervisory board? Using the type of normative juridical research (Normative Legal Research), namely research conducted based on regulations and sources of applicable legal materials. The existence of the KPK Supervisory Board is extraordinary. The KPK Supervisory Board is not only tasked with overseeing the duties and authority of the KPK but has the authority to permit wiretapping, seizure and search carried out by the KPK. The existence of the Supervisory Board has an impact on the weakening of the position of the KPK, weakening the effectiveness of the work of the KPK in prosecution and the vulnerability of the KPK to be interfered with power.Keywords: Supervisory Board, Tapping Permit, Existence, Weakening, Impact ABSTRAKTelah terjadi peristiwa hukum yang gaduh di penghujung tahun 2019 dengan dibentuknya Dewan Pengawas yang diberikan atribusi tugas dan wewenang pengawasan dan perizinan penyadapan. Rumusan masalah yaitu : Bagaimana eksistensi dewan pengawas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002? Apa dampak atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap KPK setelah adanya dewan pengawas ?. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (Normatif Legal Research) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan dan sumber-sumber bahan hukum yang berlaku. Eksistensi Dewan Pengawas KPK luar biasa. Dewan Pengawas KPK bukan hanya bertugas mengawasi tugas dan wewenang KPK tapi memiliki kewenangan perizinan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Eksistensi Dewan Pengawas ini berdampak pada melemahnya posisi KPK, melemahnya efektivitas kerja KPK dalam penindakan dan rentannya KPK berada dalam campur tangan kekuasaan.Kata Kunci : Dewan Pengawas, Perizinan Penyadapan, Eksistensi, Pelemahan,  Dampak
ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN MALAYSIA Dermawan Tandeang
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.183 KB)

Abstract

ABSTRACTCorruption incurs economic losses with motives and modes of operation that are sophisticated and varied so that they are categorized as extraordinary crimes (Extra Ordinary Crime). To solve the problem, one of the efforts taken is by establishing the Reversal Burden. There are two fundamental questions that are the object of research, first: how to apply the principle of reversing the burden of proof as an effort to eradicate corruption against corruption in the Indonesian and Malaysian criminal justice systems. Second, what are the legal consequences arising from the imposition of burden of proof of corruption in the Indonesian and Malaysian criminal law systems. This study uses normative research with a historical approach, a comparative approach, and a legislative approach. This research shows that the principle of reversing the burden of proof of Indonesia in Article 12 B paragraph (1) letter a, Article 37 A, and Article 38 B of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law number 20 of 2001 is relative and Article 42 paragraph ( 1) and (2) Anti Corruption Act 1997 is absoluteKeywords: Reversal Burden of Proof, Corruption Crime, Indonesia and MalaysiaABSTRAKKorupsi menimbuklan kerugian ekonomi dengan motif dan modus operandi yang canggih dan variatif sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana yang luar biasa (Extra Ordinary Crime). Untuk memecahkan masalah tersebut salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan pengaturan Pembalikan Beban pembuktian. Terdapat dua pertanyaan mendasar yang menjadi objek penelitian, pertama: bagaimana penerapan asas pembalikan beban pembuktian sebagai upaya pemberantasan korupsi terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Malaysia. Kedua, apa akibat hukum yang timbul atas pemberlakuan beban pembuktian tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa asas pembalikan beban pembuktian Indonesia dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, Pasal 37 A, dan Pasal 38 B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 bersifat relatif  dan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Anti Corruption Act 1997 bersifat absolutKata Kunci : Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi, Indonesia dan Malaysia
PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM ADAT BATAK Haqi Al Buqhori Siregar
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.521 KB)

Abstract

Abstract : In this thesis, the writer raises the problem of comparing sanctions arrangements against perpetrators of adultery in the perspective of criminal law and customary law. The choice of the theme is motivated by the many problems in the crime of adultery. The Indonesian criminal law code regulates adultery. but in the case there is a lack of sanctions for perpetrators of adultery. Such a narrow understanding of adultery in the Criminal Code which is very different from what is in the lives of Indonesian religious people. In society, adultery has a broad enough meaning, each form of adultery is either bound by marriage or is not an act that violates the values of decency. The problems in this research are sanctions against perpetrators of adultery according to criminal law, sanctions for adultery according to Batak customary law, and implementation of sanctions given by the Batak customary chief and the police against adulterers. The research method used in this research is empirical juridical. The data source of this study uses primary and secondary data sources. The location of this research is in the area of Gunung Tua Tonga, Padang Bolak District, North Padang Lawas Regency, North Sumatra. Data collection techniques using interviews. Based on this research it can be concluded that adultery in national criminal law has a maximum of nine months imprisonment sanction, while in Batak customary law has sanctions in the form of material compensation up to the death sentence against perpetrators of adultery. So that the implementation of sanctions given by the Batak customary law will be monitored by the police and if there are irregularities during the process, the police will take full authority over the perpetrators of adultery. Keywords: Adultery, National Criminal Law, Batak Customary Law Abstrak : Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan perbandingan pengaturan sanksi terhadap pelaku perzinahan dalam perspektif hukum pidana dan hukum adat. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan didalam perkara tindak pidana perzinahan. Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia telah mengatur tindak pidana perzinahan . namun dalam perkara tersebut terdapat kekurangan terhadap sanksi bagi pelaku perzinahan. Sedemikian sempitnya pengertian perzinahan didalam KUHP yang sangat berbeda dengan yang ada di kehidupan masyarakat Indonesia yang religious. Didalam masyarakat, perzinahan memiliki arti yang cukup luas, setiap bentuk perzinahan baik terikat perkawinan maupun tidak merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. Adapun permasalahan yang ada di penelitian ini yaitu sanksi terhadap pelaku perzinahan menurut hukum pidana, sanksi perzinahan menurut hukum adat Batak, dan pelaksanaan sanksi yang diberikan kepala adat Batak dan kepolisian terhadap pelaku perzinahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder. Lokasi penelitian ini diwilayah Gunung Tua Tonga Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatra Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perzinahan didalam hukum pidana nasional memiliki sanksi pidana penjara paling lama Sembilan bulan, sedangkan didalam hukum adat Batak memiliki sanksi berupa ganti rugi materiil hingga sampai hukuman mati terhadap pelaku perzinahan. Sehingga pelaksanaan sanksi yang diberikan hukum adat Batak akan di awasi oleh pihak kepolisian dan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan selama proses, maka pihak kepolisisan akan mengambil wewenang penuh terhadap pelaku tindak pidana perzinahan.
PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI TERHADAP NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang) NIYAN ATI TRISNAWATI
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.623 KB)

Abstract

 ABSTRACTThe theme taking is motivated by the policy of assimilation of prisoners in the midst of the COVID-19 pandemic. Assimilation is given as a prisoner's right after fulfilling the requirements in the applicable legal rules. Assimilation is the fostering of adult inmates and children by letting them live mingled in the community. While integration is the release of prisoners who have fulfilled the requirements for parole. In the midst of corona pandemic, prisons are risky places because most of them are not habitable due to excess capacity. In this condition, social distancing rule is almost impossible. The United Nations has urged the governments of countries in the world to release low-risk prisoners. Keywords: Assimilation, Integration, Prisoners, Prevention, Countermeasure ABSTRAKPengambilan tema di atas dilatarbelakangi oleh kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi COVID-19. Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana setelah memenuhi syarat-syarat dalam aturan hukum yang berlaku. Asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat. Di tengah pandemi corona, penjara menjadi tempat beresiko karena banyak penjara yang tidak layak huni akibat kelebihan kapasitas. Kebijakan jaga jarak mustahil diterapkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendesak pemerintah negara di dunia untuk membebaskan narapidana beresiko rendah. Kata Kunci : Asimilasi, Integrasi, Narapidana, Pencegahan, Penanggulangan
PENERAPAN PASAL 30 AYAT (2) UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KECAMATAN LOWOKWARU Achmad Bagus
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.893 KB)

Abstract

ABSTRACK The using of applications transportation based ofien occurs in whole world including indonesia transportation growth, service application that has been exist since 2016 growfast and become a necessity of every human being especially in metropolitan city. Along with the growth of the times and the sophistication of existing technologi, crime is increasingbi diverse, the ins and out oftechnology can be looked for loopholes to commit crimes, violations of privacy rights also become victims of sophisticated technologi where there are a hanab’ul ofunicom companies in Indonesia, especially those engaged in moving in the field of modern transportation based on aplications that are commonly Imown in daily life, namely online motorcycle taxi,motorcycle taxi driver, sometime ojek drivers di somethings make passengers zmcong/brtabh steal cellar number and saved it and sometime tempt on them thins thing could be use in article 30 paragraph (2) of the electronic transaction irformation law.Keyword: Online motorcycle, Technology, Aapplication based services ABSTRAKPenggunaan aplikasi aplikasi berbasis tranportasi sudah marak terjadi di segala belahan dunia termasuk perkembangan moda transportasi di indonesia, layanan jasa berbasis aplikasi yang sudah ada sejak tahun 2016 ini berkembang pesat serta menjadi kebutuhan setiap insan yang ada di kota-kota besar khususnya. seiring pertumbuhan zaman serta canggihnya teknologi yang ada kejahatan pun semakin beragam, seluk beluk teknologi bisa di cari celahnya untuk melakukan tindak pidana, pelanggaran hak privasi pun menjadi korban dari canggihnya teknologi yang dimana ada segelintir oknum dari perusahaan unicorn yang ada di indonesia terkhusus yang bergerak di bidang transponasi modem berbasis aplikasi yang biasa kenal di kehidupan sehari-hari yaitu ojek online. driver ojek terkadang melakukan hal hal yang membuat penumpang tidak merasa nyaman, salah satunya dengan mengambil nomor handphone penumpang, menyimpan nya dan terkadang menggoda nya, hal ini bisa di kenakan pasal 30 ayat (2) undang-undang infomasi transaksi elektronik.Kata Kunci: Ojek online, Teknologi, Pelayanan berbasis aplikasi
IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI SYARAT PENGGUNAAN DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA LATHFAN LATHFAN LATHFAN
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.617 KB)

Abstract

ABSTRACTDeponering is the implementation of the principle of opportunity, namely the provision of cases in the public interest. The intended public interest is the interest of the nation, state and / or the interests of the wider community. Deponering is regulated in Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, but in the regulation there are blurred norms where there are no clear boundaries of the interests of the Nation, the State and the wider community. The writing of this Scientific Journal aims to find out the Legal Implications of the Regulation of Public Interest as a Requirement for the Use of Deponering by the Attorney General According to Positive Law. The research method used is normative legal research or library legal research methods. The results of the analysis of the public interest as determined in Article 35 c of the Prosecutor's Law explain that the public interest is the interest of the nation and state and / or the interests of the wider community.Keywords: Public Interest, Deponering, Supreme Attorney. ABSTRAKDeponering adalah pelaksanaan asas oportunitas yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang di maksud adalah kepentingan bangsa, negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Deponering diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun dalam pengaturannya terdapat kekaburan norma dimana tidak jelas batasan batasan dari kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat luas. Adapun penulisan Jurnal Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan Deponering Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Hasil analisa Kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 c Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.Kata Kunci : Kepentingan Umum, Deponering, Kejasaan Agung.
PERANAN DPRD PERIODE 2014-2019 DALAM PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Hendra Tio Saputra
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.893 KB)

Abstract

ABSTRACTBasically, the Regional Revenue Budget fund is a mandate of the people to the government through the DPRD for community services and to improve community welfare. From this explanation, it can be drawn, the formulation of the problem consisting of how the role of the Regional Representative Council (DPRD) for the 2014-2019 period in the supervision and implementation of the management of the Regional Budget and Expenditure (APBD) of West Kotawaringin Regency, What are the achievements and constraints of the Regional Representative Council for the period 2014-2019 in carrying out supervision and implementation of West Kotawaringin Regency Regional Budget. This study aims to find out about the role of the Regional House of Representatives in the supervision and management of the Regional Budget. This research uses a sociological juridical approach. From the results of this study it can be concluded that the Role of the Regional House of Representatives for the 2014-2019 period in West Kotawaringin Regency is in accordance with the theory of supervision, the weakness of DPRD Human Resources, DPRD members' technical abilities in overseeing budget management, lack of complete data, lack of communication between factions.Keywords:: DPRD, The Regional Revenue BudgetABSTRAKPada dasarnya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan amanat rakyat kepada pemerintah melewati DPRD untuk pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat diambil, rumusan masalah yang terdiri atas Bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019 dalam pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Apa pencapaian dan hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  periode 2014-2019 dalam melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2014-2019 Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah sesuai dengan teori pengawasan, lemahnya Sumber Daya Manusia DPRD, kemampuan teknik anggota DPRD dalam pengawasan pengelolaan anggaran, kurangnya Data-Data yang lengkap, kurangnya komunikasi antar fraksi.Kata kunci: DPRD, Anggaran pendapatan belanja daerah 
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM KERANGKA OTONOMI DESA (Studi di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang) oppy rezi deliana
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The village has the autonomy to regulate and manage the interests of its people, the village has the autonomy to make and establish laws and regulations for the scope of the village, or referred by village ordinance. Determination of village regulations made by the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) along with the village head. BPD in exercising their legislation has a very important role in the strategic and governance processes in the village because of BPD can directly affect the dynamics of village life, particularly in the Girimoyo Village, Karangploso Sub-district, Malang Districts. Based on this research, the role of BPD in the preparation of village regulations at Girimoyo Village not running optimally and BPD in carrying out its legislative function in practice as well as inhibiting factors influenced that includes Communication, Human Resources and Low Legal Culture Of Society. Key words : Legislation Function, BPD, Village Autonom. ABSTRAK Desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka desa memiliki otonomi untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk lingkup desa, atau disebut dengan Peraturan Desa. Penetapan Peraturan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan Kepala Desa. BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di desa karena BPD secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat desa, khususnya di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil penelitian, peranan BPD di Desa Girimoyo dalam penyusunan Peraturan Desa belum berjalan secara optimal dan masih adanya faktor-faktor penghambat BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya Manusia dan Budaya Hukum Masyarakat Rendah. Kata Kunci : Fungsi Legislasi, BPD, Otonomi Desa.
ANALISIS YURIDIS PASAL 279 AYAT 1 KUHP YANG MENGATUR POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 205/Pid.B/2016/PN.Blt Mochammad Habibulloh
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.739 KB)

Abstract

ABSTRACTMarriage is a religious command to those who are able to immediately do so due to the benefits obtained from marriage, among others, is to reduce disobedience in terms of vision or adultery. Indonesia as a state of law regulates marital criminal acts caused by marriages committed by suaimi without official permission from his wife in accordance with Article 279 of the Criminal Code. Polygamy committed by a husband can be categorized as a crime with the fulfillment of all elements in that article. In this study the author uses normative juridical research as a reference to determine the Marriage movement without official permission from his wife including criminal acts in marriage. This study aims to examine the relevance of Article 279 of the Criminal Code to Decision Number 205/Pid.B/2016/PN.Blt.Keywords: Marriage, Polygamy, Criminal ActsABSTRAKPerkawinan ialah perintah agama kepadayang mampu untuk segera melakukannya disebabkan oleh manfaat yang diperoleh dari perkawinan antara lain adalah mengurangi kemaksiatan dalam hal penglihatan ataupun perbuatan zina. Indonesia sebagai negara hukum mengatur tindak pidana perkawinan yang disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan oleh suaimi tanpa izin resmi dari istrinya sesuai yang diatur dalam Pasal 279 KUHP. Poligami yang dilakukan oleh seorang suami bisa masuk dalam kategori tindak pidana dengan keharusan terpenuhinya segala unsur yang ada pada pasal tersebut. Penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif sebagai acuan penelitian menentukan gerakan Perkawinan tanpa izin resmi dari istri termasuk tindak pidana dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi Pasal 279 KUHP terhadap Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PN.Blt.Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Tindak Pidana
ANALISIS YURIDIS SISTEM PELAYANAN KUNJUNGAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIA MALANG CHRISTIN ARIYANTI ARIYANTI
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.972 KB)

Abstract

Visiting service is a form of prisoners’ rights fulfilling to keep contact with family or certain people. Visit policy is an important factor that involves conditions and procedures for conducting such visits, officers that serve the visits and other matters related to visiting service system. Policy regarding prisoners visiting are different between one correctional institution and the others.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue