cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 8 Documents clear
PELAKSANAAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT BAGI KARYAWAN SALES MARKETING PADA PT. EKAJAYA MOTOR MALANG Taufiq Nur Hidayat
Dinamika Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.68 KB)

Abstract

ABSTRACTAlong with the competition in the business world, companies are required to maintain and improve the quality and quantity of work services. In improving the quality and quantity of service, working time has an important role for the continuity of the company in achieving success. But not a few companies are pushing more work time in the interest of the company without regard to the prevailing laws and regulations. Therefore, the purpose of this research is to know the time and rest of the company in one of the companies related to implementation, problems, and settlement in accordance with the reality that occurs in the field. The study included empirical research or in field research and used a sociological juridical approach, which is descriptive in its presentation.Keywords : Working time, workforce, company.ABSTRAKSeiring dengan melesatnya persaingan dalam dunia bisnis, perusahaan dituntut harus menjaga serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kerja. Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, waktu kerja mempunyai peran penting untuk kelangsungan perusahaan dalam mencapai kesuksesan. Namun tak sedikit perusahaan yang menekan waktu kerja lebih banyak demi suatu kepentingan perusahaan tanpa memperhatikan peraturan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui kententuan waktu kerja dan waktu istirahat pada salah satu perusahaan terkait pelaksanaan, permasalahan, serta penyelesaian sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini termasuk penelitian empiris atau dalam penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif dalam penyajiannya.Kata Kunci : Waktu kerja, tenaga kerja, perusahaan.
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KABUPATEN SAMPANG STUDI DI PENGADILAN NEGERI SAMPANG Abdus Salam
Dinamika Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.11 KB)

Abstract

Criminal law positive Indanesia, which is valid until today, still lists the sanctions the death penalty as stipulated in the punishment of the principal.In Indonesia, death penalty is the criminal main the oldest that still survives to this day and it is also possible for the foreseeable future so that criminal acts that occur may be subject to criminal sanctions die.The number of criminal offenses that can be punished a death penalty and procedures for the implementation of the death penalty is always subject to change from time to time, along with the dynamics of the social life of the people who continue to experience changes from day to day which shows that the dynamics of social change continue to run dynamically.Criminal cases of premeditated murder with the use clurit slashed the victim repeatedly so that the victim covered in blood and result in loss of life as well as death of the victim intentionally and with a plan, in the year 2013 in the district of Sampang.As for the causes and the modus operandi of criminal acts of premeditated murder, among others, due to his pride being insulted, disputes possessions to infidelity, for it is a settlement of the case through the existing law, through the considerations to can be found a kejahantan the cance ansuatu criminal acts of premeditated murder, to provide a deterrent effect so as not to recur the crime of premeditated murder is, should judges impose sanctions death penalty for the perpetrators of the crime with planned. Keywords : Crime, Murder, Carok.
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Riski Agung Rohman Wijayanto
Dinamika Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.12 KB)

Abstract

ABSTRACTCrimes in the community are increasingly diverse and tend to increase, especially those that occur in the area of big cities like Surabaya. In order to expedite the conduct of investigations against perpetrators of theft crimes with violence, the investigators undertake acts of coercive effort which is one part of criminal activity investigations. The forms of forced measures include summons, arrest, detention, search and seizure of evidence. This forced effort is part of the construction of law enforcement. Keywords: theft, law, crime, investigators ABSTRAKKejahatan di tengah masyarakat semakin beragam dan cenderung mengalami peningkatan, khususnya yang terjadi di wilayah kota-kota besar seperti Surabaya. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan, maka penyidik melakukan tindakan upaya paksa yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan penyidikan tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk dari tindakan upaya paksa tersebut meliputi ;pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Upaya paksa ini merupakan bagian dari konstruksi penegakan hukum.Kata kunci: pencurian, hokum, kejahatan, penyidik
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA EUTHANASIA BERDASARKAN HUKUM DARI BEBERAPA NEGARA (INDONESIA-BELANDA-AMERIKA SERIKAT) M. Arwani
Dinamika Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.228 KB)

Abstract

ABSTRACTScience and technology which is very rapid lately has resulted in rapid development also in the field of social and cultural life. No doubt also developments in the world of medicine and in the world of health are increasing as well. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem namely: How is the legal norms about Euthanasia in Continental European countries (Indonesia and the Netherlands) and Anglo Saxon (United States). How is the implementation of Euthanasia in countries that adhere to the legal systems of Continental Europe (Indonesia and the Netherlands) and Anglo Saxon (United States). This research is a normative legal research. Use a statutory, conceptual, and case approach. There is no legal norm that can be used as a basis or legalize Euthanasia's actions, because it contradicts article 344 of the Criminal Code. In Indonesia there is still controversy related to legal killings (Euthanasia) because there are no regulations governing more specifically related to Euthanasia. The Netherlands expressly legalized the adoption of Euthanasia, while America strictly forbids the existence of Euthanasia.Key Words: Euthanasia, Continental Europe, Anglo Saxon. ABSTRAKIlmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada akhir-akhir ini mengakibatkan perkembangan yang pesat pula pada bidang kehidupan sosial dan budaya. Tidak dipungkiri juga perkembagan dalam dunia kedokteran dan dalam dunia kesehatan semakin meningkat pula. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu: Bagaimana norma hukum tentang Euthanasia di negara Eropa Kontinental (Indonesia dan Belanda) dan Anglo Saxon (Amerika Serikat). Bagaimana pelaksanaan Euthanasia di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Indonesia dan Belanda) dan Anglo Saxon (Amerika Serikat). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Belum ada norma hukum yang dapat dijadikan landasan atau melegalkan tindakan Euthanasia, karena bertentangan dengan pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Indonesia masih terjadi kontroversi terkait dengan pembunuhan legal (Euthanasia) karena belum ada peraturan yang mengatur lebih khusus terkaitdengan Euthanasia. Belanda secara tegas melegalkan penerapan Euthanasia, sedangkan Amerika melarang keras adanya Euthanasia.Kata Kunci: Euthanasia, Eropa Kontinental, Anglo Saxon
ANALISIS YURIDIS PERMENAG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG EKSISTENSI HAK ULAYAT DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL Muhammad Syukur
Dinamika Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.536 KB)

Abstract

ABSTRAKAgrarian conflict is one of the main sources of demands for gaining state recognition for the existence of indigenous peoples. Indigenous peoples struggle to get treatment for their constitutional rights. Minister of Agrarian Regulation No. 5 of 1999 (hereinafter referred to as Permenag) is the first regulation governing the way to recognize the existence of customary rights of indigenous peoples. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem, namely: 1. How is the Legal Analysis of Permenag? 2. How to protect customary rights after the enactment of the regulation? This research is a normative legal research. Use a statutory, conceptual, and case approach. Collection of legal materials through the method of literature study, with primary and secondary legal materials. Legal materials are reviewed to address these legal issues.The results showed that, this regulation was born in order to fill the legal vacuum in response to pressure from indigenous peoples. As the first regulation that recognizes the existence of customary rights of indigenous people since the ratification of the LoGA. The regulation is a guideline for local governments to resolve indigenous peoples' customary rights issues.Key words: Permenag 5/1999, Ulayat right, Recognition. ABSTRACTKonflik agraria menjadi salah satu sumber utama tuntutan untuk memperoleh pengakuan negara atas keberadaan masyarakat adat. Masyarakat adat berjuang untuk mendapat perlakukan atas hak‐hak konstitusional mereka. Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Permenag) merupakan peraturan pertama yang mengatur cara pengakuan keberadaan hak ulayat masyarakat adat. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana Analisis Yuridis Permenag tersebut? 2. Bagaimana Perlindungan Hak Ulayat Setelah Berlakunya Permenag tersebut?Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum dikaji untuk menjawab isu hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peremenag ini lahir dalam rangka mengisi kekosongan perundang‐undangan guna menanggapi tekanan darimasyarakat adat. Sebagai peraturan pertama yang mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat sejak disahkannya UUPA. Permenag tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan hak ulayat masyarakat adat.Kata Kunci: Permenag 5/1999, Hak Ulayat, Pengakuan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Ayuhan Nafsul Mutmainnah
Dinamika Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.675 KB)

Abstract

ABSTRACTThe many forms of crime that can be done by perpetrators of bodily insults. Many people underestimate this. Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. What actions are qualified for body shaming? 2. What are the factors that influence the offender to commit acts of body shaming? 3. What are the arrangements and efforts regarding acts of body shaming in Indonesia?This research is a normative juridical legal research using a statutory approach, conceptual approach and case approach. Collection of legal materials through the method of literature study, with primary and secondary legal materials. Legal material is reviewed and analyzed with the approach used in research to answer the legal issues in this study.The results of this study indicate that the act of mocking / insulting one's body image. The influencing factors are criminology and psychologist. Efforts can be made to report to the police. Because the police will not try without a victim to complain.Keywords: Humiliation of Body Image, convicted, offense, complaint, perpetrator. ABSTRAK Banyaknya bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dilakukan pelaku penghinaan citra tubuh. Banyak yang mengganggap remeh tentang hal tersebut.Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:1.Perbuatan yang bagaimana saja yang dikualifikasikan penghinaan citra tubuh (body shaming)? 2.Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan perbuatan penghinaan citra tubuh (body shaming)?3. Bagaimana pengaturan dan upaya mengenai perbuatan penghinaan citra tubuh (body shaming) di Indonesia ?Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, denganbahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan mengejek/menghina citra tubuh seseorang. Faktor yang mempengaruhi yaitu secara kriminologi dan psikolog. Upaya yang dilakukan dapat melapor kepada polisi.Karena polisi tidakakan mengadli tanpa ada korban yang mengadu.Kata Kunci : Penghinaan Citra Tubuh,  dipidana, delik aduan, pelaku.
PENERAPAN PASAL 9 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PERSERTIFIKATAN TANAH WAKAF UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM Zeinul Yasin
Dinamika Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.39 KB)

Abstract

ABSTRAKMasalah tanah merupakan masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat sehingga seringkali menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Tanah wakaf yang tidak didaftarkan dan tidak disertifikatkan dapat memicu timbulnya sengketa antara pihak yang mewakafkan dengan pihak ketiga yang mengklaim memiliki tanah tersebut. Sehingga dalam penelitian ini merumuskan: bagaimana prosedur persertifikatan tanah wakaf menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1997? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permasalahan perwakafan tanah hak milik?. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 dilakukan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan. Pelaksanaan pendaftaran tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai berikut: 1) pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadik, 2) pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah yang ditetapkan, 3) dalam hal suatu desa belum ditetapkan sebagai pendaftaran tanah secara sistematik sporadik, 4) pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan untuk yang berkepentingan. Faktor penyebab tidak didaftarkannya tanah wakaf antara lain: 1) kurangnya kesadaran wakif untuk mendaftarkan tanah wakaf, 2) kurangnya pengetahuan tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, 3) keterbatasan biaya administrasi.Kata Kunci: Wakaf, Pendaftaran Tanah, PP No.24 1997 ABSTRACTLand issues are a very fundamental problem in people’s lives so that they often cause prolonged disputes. Waqf land that is not registered and not cartified can trigger disputes between the endowment and the third party who claims to own the land. So in this research formulate: how is the waqf land procedure according to Pasal 9 PP No. 24 Of 1997? What factors influence the issue of ownership?. The research method used empirical juridical research types. The first land registration activity according to PP No. 24 Of 1997 was carried out with physical data collection and processing activities through measurement and mapping activities. Implementation of land registration to PP No.24 Of 1997 as follows: 1) land registration for the first time is carried out throught systematic and seporadik land registration, 2) systematic land registration is based on a plan and carried out in the designated area, 3) in the case of a village not yet designated as a systematic and sporadic land registration, 4) sporadic land registration is carried out for interested parties. Several factors that cause the non-registration of waqf land include:  1) Lack of waqf awareness to register waqf land, 2) Lack of knowledge about the procedures for registering waqf land, 3) Limited administrative costs.Keywords : Waqf, Land Registration, PP No.24 1997
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL SETELAH PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 210/Pid.B/2018/PN.Mlg TANGGAL 11 JULI 2018 (STUDI PERAN DI “OMAH AYOM” KOTA BATU, JAWA TIMUR). Fifi Prawidiah Arini
Dinamika Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.102 KB)

Abstract

ABSTRACT                Kota Batu has special attention to child victims of sexual crimes. This city has its own breakthrough in dealing with child victims of sexual crime which is implemented in an innovation program with the theme "Omah Ayom", which is a temporary home protection for women and children victims of sexual crimes. The research methodology used by the author is a "sociological juridical" research conducted at Omah Ayom Batu Police Station Jalan Sultan Agung Number 5, Sisir Village, Batu District, Kota Batu. Data collection techniques in this research were carried out by literature study and interviews. The research results obtained are Omah Ayom's role as a forum for psychological healing of child victims of sexual crimes after the court ruling in Batu City and aims to heal the trauma healing that afflicts the victim and to foster self-confidence in the victim to continue his life. ABSTRAKKota Batu memiliki perhatian khusus terhadap anak korban kejahatan seksual. Kota ini memiliki terobosan tersendiri dalam menangani anak korban kejahatan seksual yang diimplementasikan dalam sebuah program inovasi yang bertemakan “Omah Ayom”, yang merupakan sebuah home protection atau rumah perlindungan bersifat sementara yang diperuntukkan bagi korban perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian “yuridis sosiologis” yang dilakukan di Omah Ayom Polres Batu Jalan Sultan Agung Nomor 5, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan  dan wawancara. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah Omah Ayom berperan sebagai wadah dalam melakukan penyembuhan psikis anak korban kejahatan seksual setelah putusan pengadilan di Kota Batu dan bertujuan menyembuhkan trauma healing yang menimpa korban serta untuk memupuk rasa percaya diri pada diri korban untuk melanjutkan hidupnya.Kata kunci: Perlindungan Terhadap Hak Anak, Kekerasan Seksual 

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue