cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27, No 17 (2021): Dinamika" : 10 Documents clear
Analisis Kebijakan Asimilasi Bagi Anak di Masa Pandemi COVID 19 Menurut Perspektif Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Chandra Surya Saputra
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.599 KB)

Abstract

Abstrak Berlakunya Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan sebuah upaya hukum ditengah suasana kedaruratan yang dapat mengancam jiwa seluruh umat manusia dikarenakan Covid-19, meskipun masyarakat menilai dengan berbagai tanggapan terkait dengan banyaknya pelanggaran kembali oleh Narapidana, akan tetapi bila dihitung dari jumlah Narapidana Dewasa/Anak yang dikeluarkan dibanding jumlah pelanggaran yang ada sangat kecil. Perlu dilakukan analisis keberadaan asimilasi anak di masa pendemi COVID 19 ini dikaitkan dengan prinsip perlindungan anak. Rumusan maslaah yang diangkat adalah bentuk asimilasi bagi narapidana anak di masa Pandemi Covid 19 menurut Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020 dan kesesuaian  program asimilasi bagi narapidana anak pada saat Pandemi Covid 19 dengan tujuan pemidanaan anak.Kata Kunci : Asimiliasi, Anak, COVID 19       AbstractThe enactment of the Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Convicts and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19 is a legal effort in the midst of an emergency situation that can threaten the lives of all mankind due to Covid-19, even though the community assessing with various responses related to the number of repeated violations by prisoners, but when calculated from the number of adult/child prisoners released compared to the number of violations, it is very small. It is necessary to analyze the existence of child assimilation during the COVID-19 pandemic in relation to the principle of child protection. The formulation of the problem raised is a form of assimilation for child prisoners during the Covid 19 Pandemic according to the Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 and the suitability of the assimilation program for child prisoners during the Covid 19 Pandemic with the aim of punishing children. Keywords : Assimilation, Children, COVID 19
Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Lisa Merisa
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.463 KB)

Abstract

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu daribentuk permasalahan yang selalu dihadapi oleh negara kita, terutama untuk daerah kota besar seperti Kota Malang, Permasalahan yang diangkat adalah tingkatpelanggaran lalu lintas di wilayah hukum PolrestaMalang, faktor-faktor yang dapat menimbulkanpelanggaran lalulintas dan bentuk upaya pihakkepolisian dalam menanggulangi pelanggaran tersebut.bahwa dari tahun ke tahun tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Malang selalumengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya pertambahan penduduk yang selalu meningkat dan kesadaran disiplin berlalu lintas rendah, pelanggaranlalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor, faktor Manusia, kurangnya rasa disiplin, taat, dan patuh terhadap peraturan lalu lintas serta rendahnyakesadaran hukum dari masyarakat. Sementara upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi masalah tersebut dengan Upaya Preventif yaitu suatu usahapencegahan sebelum terjadinya pelanggaran lalu lintas, dalam hal  ini dilakukan agar jangan sampai terjadi suatu pelanggaran lalu lintas, dan upayarepresif yakni suatu tindakan dari pihak yang berwajib pada masa saat itu atau setelah                     pelanggranlalu lintas itu terjadi.Kata kunci: Kepolisian, Pelanggaran, Lalu lintas
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP CORONAVIRUS DISEASE 2019 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN Moh Unais Ali Maulana
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.003 KB)

Abstract

ABSTRACTCoronavirus Disease 2019 has been declared a pandemic and has had a negative impact both in Indonesia and internationally. The Indonesian government has a policy called Health Quarantine and is used as the main guideline in protecting the public from the Covid-19 pandemic. This study aims to: 1) understand the Health Quarantine implemented by the Government based on Law no. 6 of 2018; and 2) knowing the form of legal protection for the public against Coronavirus Disease 2019 in terms of Law Number 6 of 2018. The research method used in this research is normative juridical. The results showed that: 1) Health Quarantine as a policy in overcoming the Covid-19 pandemic. Quarantine is carried out by carrying out supervision at the entrance, namely: Supervision at the Port, Supervision at the Airport, Supervision at the State Land Cross-Border Post, and Supervision of Crew, Personnel, and Passengers. and 2) Legal protection for the community is known by the guarantee of rights from the State to its people from the threat of Coronavirus Disease 2019, Community rights are the responsibility of the State as stipulated in the Indonesian Constitution.Keywords: Coronavirus Disease 2019, Health Quarantine ABSTRAKCoronavirus Disease 2019 telah ditetapkan sebagai pandemi dan telah menimbulkan dampak buruk baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang disebut Kekarantinaan Kesehatan dan digunakan sebagai pedoman utama dalam melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memahami tentang Kekarantinaan Kesehatan yang diterapkan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018; dan 2) mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap Coronavirus Disease 2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.  Hasil penelitian diperoleh bahwa: 1) Kekarantinaan Kesehatan sebagai kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Kekarantinaan dilakukan dengan melakukan pengawasan di pintu masuk yakni: Pengawasan di Pelabuhan, Pengawasan di Bandar Udara, Pengawasan di Pos Lintas Batas Darat Negara, dan Pengawasan Awak, Personel, dan Penumpang. dan 2) Perlindungan hukum bagi masyarakat diketahui dengan adanya jaminan hak dari Negara kepada masyarakatnya dari ancaman Coronavirus Disease 2019, Hak masyarakat merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh Negara sebagaimana telah ditetapkan dalam Konstitusi Negara Indonesia.Kata Kunci: Coronavirus Disease 2019, Kekarantinaan Kesehatan
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA WARGA BINAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sampang) MASRUL JAFAS
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.575 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas masalah mengenai (1) Bagaimanakah  peran lembaga pemasyarakatan Klas II Kabupaten Sampang dalam membina warga binaan? (2) Bagaimanakah bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan klas II Kabupaten Sampang?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan interview/wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif.Kesimpulannya adalah (a) Peran Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kabupaten Sampang dalam membina warga binaan dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari tahap pengenalan identitas, tahap kedua berupa pemberian tugas-tugas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kepada warga binaan, tahap ketiga adalah asimilasi yaitu dengan mengikutsertakan warga binaan mengikuti shalat di Masjid di luar Lembaga Pemasyarakatan, cuti pulang dan sebagainya. Pada tahap ke empat mereka diberikan pelepasan bersyarat dan selama menjalani pelepasan bersyarat tersebut mereka tidak diperbolehkan melakukan tindak pidana lagi. (b) Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, antara lain yaitu: (1) masalah bahasa, (2) kemampuan dan tingkat pendidikan warga binaan yang heterogen, (3) masalah usia, (3) masalah dana, (4) masalah tenaga pembina/pengajar, (5) masalah narapidana yang pernah kecanduan narkoba. Bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan warga binaan/narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kabupaten Sampang, yaitu mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tersebut. Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan.
PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 DALAM PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DAN ANAK KARENA COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang) Ramadhani Agung Nugraha
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.325 KB)

Abstract

The theme above is motivated by the government's policy to provide an assimilation program at home for prisoners and children in the midst of the COVID-19 pandemic. Assimilation is given as a prisoner's right after fulfilling the requirements in the applicable law. Assimilation is the development of adult and child prisoners by allowing them to mingle in the community. In the midst of the corona pandemic, prisons are a place of risk because many prisons are unfit for habitation due to overcapacity so that the sosial distancing policy is impossible to implement. The expenditure of prisoners and children through the assimilation program at home is a follow-up to the United Nations call that urges governments in the world to release low-risk prisoners.Based on the above background, the author raises several problems as follows: 1) How is the application of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 year 2020 in the implementation of assimilation for inmates and children due to COVID-19 at the Class I Prison of Malang ?; 2) What are the obstacles faced in implementing Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 year 2020 in the implementation of assimilation for prisoners and children due to COVID-19 in Class I Prison of Malang? and 3) What are the efforts made to overcome the obstacles in the application of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 year 2020 in the implementation of assimilation for prisoners and children due to COVID-19 at the Class I Prison of Malang?This research is a qualitative descriptive study with a sociological juridical approach. Primary data collection was carried out by means of interviews, while secondary data was obtained from literature studies and documents related to research problems. The results of the research were analyzed inductively to answer the issues that became the main problem.The results showed that the release of prisoners and children through the assimilation program due to COVID-19 in Class I Prison of Malang was in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 year 2020. The obstacles encountered in implementing Minister Regulation Number 10/2020 are: a) administrative constraints; b) difficulty in supervising prisoners and children who are assimilated due to COVID-19; c) prisoners do not have a guarantor; d) prisoners take advantage of the assimilation program to ask for extra money from the family; e) public doubts about accepting back convicts who are free of assimilation due to COVID-19; and f) the prisoner repeats the crime after being free of assimilation due to COVID-19. Efforts to be made to overcome obstacles are: a) coordinating with Courts and Prosecutors; b) carry out control of prisoners and children who are free of assimilation related to COVID-19; c) coordinate with BAPAS Malang or BAPAS where prisoners live for prisoners who do not have a guarantor; d) socializing and motivating prisoners and children who will undergo assimilation at home; e) disseminating information through social media about the absence of fees for obtaining an assimilation program due to COVID-19; and f) coordinating with the Correctional Center, the Attorney General's Office and the Police, and the Kelurahan where each prisoner and child lives free of assimilation related to COVID-19. Keywords: Assimilation, Prisoners, COVID-19, Penitentiary
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Di Kota Sampang) Ahmad Rizki Ardiansyah
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.708 KB)

Abstract

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, mengangkat permasalahan (1) Mengapa perusahaan industri menengah kecil tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal ? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim manakala terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OUTSOURCING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Inas Ainun Machfiroh
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.662 KB)

Abstract

ABSTRACTOutsourcing is the delivery of part of the implementation of the work to the company providing the job through a labor service provider/job contractor company. There are differences in the implementation of the outsourcing system in Law Number 13 of 2003 and Law Number 11 of 2020, so there is a problem, namely how the position of outsourcing workers in the company according to Law Number 13 of 2003 and Law Number 11 of 2020 and what is the form of legal protection. This type of research uses normative juridical law research methods. The position of the outsourced worker with the job contractor company has a binding legal relationship because it is made with a written agreement while with the company providing the job there is no legal relationship, despite the fact that outsourced workers work for the company providing the job every day. Legal protection and the implementation of the outsourcing system in Law Number 13 of 2003 and Law Number 11 of 2020 have not been able to solve the problems experienced by outsourcing workers, so it is necessary to provide special legislation regarding outsourcing.Keywords: Outsourcing, Labor, Legal ProtectionABSTRAKOutsourcing adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan pemberi pekerjaan melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/perusahaan pemborong pekerjaan. Pelaksanaan sistem outsourcing di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terdapat perbedaan, Sehingga adanya permasalahan yaitu bagaimana kedudukan pekerja outsourcing dalam perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serta bagaimana bentuk perlindungan hukumnya. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Kedudukan pekerja outsourcing dengan perusahaan pemborong pekerjaan terdapat hubungan hukum yang mengikat karena dibuat dengan perjanjian secara tertulis sedangkan dengan perusahaan pemberi pekerjaan tidak terdapat hubungan hukum, meskipun kenyataannya sehari-hari pekerja outsourcing bekerja pada perusahaan pemberi pekerjaan. Perlindungan hukum maupun pelaksanaan sistem outsourcing di dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami pekerja outsourcing sehingga perlu diberikan peraturan perundang-undangan khusus mengenai outsourcing.Kata Kunci : Outsourcing, Tenaga Kerja, Perlindungan Hukum
AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DALAM HAL NOMINEE MENGINGKARI PERJANJIAN YANG DIBUAT DENGAN WARGA NEGARA ASING Alex Sakar
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.632 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh timbulnya akibat hukum dalam hal nominee yang ingkar janji terhadap warna negara asing. Sehingga dihasilkan adanya pembahasan dalam faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum atas penguasaan Hak Milik atas tanah oleh warga negara asing yang marak terjadi di Indonesia, dilakukan dengan berbagai modus yang disebabkan oleh ketidakpuasan warga negara asing khususnya investor asing atas hak tanah yang diberikan kepada mereka yang berupa Hak Pakai dan Hak Sewa yang penggunaannya sangat terbatas, karena kurangnya pengawasan lapangan yang dilakukan lembaga pengawas terhadap Pejabat Notaris, serta kurangnya sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat terkait larangan warga negara asing untuk menguasai Hak Milik atas tanah di Indonesia. Dan akibat hukum yang timbul apabila pihak Nominee mengingkari perjanjian yang ditandatangani bersama WNA, adalah perjanjiannya batal demi hukum Dengan menggunakan metode penelitian bersifat yuridis sosiologis, serta sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yang dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka.
REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Polres Pamekasan) Moch Agus Winarno
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.795 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan anak narkoba di Kota Pamekasan. Rumusan masalah dalam penelirian ini yatu 1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkotika di Kota Pamekasan? Bagaiman peran kepolisian dalam melakukan upaya rehabilitasi terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika?Apa saja kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukakan upaya rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Pamekasan?. Hasil pembahasan penelitian ini faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Pamekasan yakni faktor lingkungan, faktor psikologis, faktor genetic dan rasa ingin tahu. Peran kepolisian Polres Pamekasan dalam melakukan upaya rehabiltasi terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkoba  yakni dengan melakukan pre emptive (pembinaan), preventif dan represif.  . Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan upaya rehabilitasi terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkoba di polres pamekasan yakni keadaan anak yang belum stabil atau setengah gila, keterbatasan sarana dan prasarana tempat rehabilitasi, faktor orang tua yang masih mendukung anak melakukan penyalahgunaan narkoba,Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba Anak, Rehabilitasi, Polres PamekasanABSTRACKThe research is motivated by drug abuse in pamekasan city. This formulation of the problem in this research is 1. What are the factors that cause children to abuse narcotics in the city of Pamekasan? 2. What is the role of the police in carrying out rehabilitation efforts for children as drug abusers? 3. What are the obstacles faced by the internal police doing drug abuse at the Pamekasan Police? This study uses a type of empirical juridicial research. The date collection technique in this study was through observation and interviews at the Pamekasan PoliceThe results of the discussion of this study are the factors that cause children to abuse drugs at the Pamekasan Police, namely environmental factors, psychological factors, genetic factors, dan curiousity factors.The role of the Pamekasan Police in carrying out rehabilitation efforts for children as drug abusers is pre-em[tive, preventive and repressive. Implementing repressive actions starting from investigation, investigations to arrest which serve to give punishment to abusers in order to get a deterrent affect. Keyword: Child drug abuse, rehabilitations, pamekasan police
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG UNDAN NOMOR 13 TAHUN 2003 Moh Ali Fachtony
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.89 KB)

Abstract

Penelitian tentang perlindungan hukumpekerja perempuan terhadap keselamatan dankesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, membahas masalah (1) Apakah yang menjadi pertimbangan perlunya adaketentuan peraturan yang berlaku terhadap pekerjaperempuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja? (2)Apakah akibat hukumnya bagi perusahaan yang tidak menerapkan ketentuanperaturan yang berlaku?Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakandalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Kesimpulannya adalah pertimbangan perlu adanya peraturan yang mengatur pembatasan danlarangan bagi pekerja perempuan dalam menjalankan pekerjaan. Perlindungan tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja khususnya perempuan harus dilaksanakan, mengingat hak-hak yang harus dipenuhi yangmencakup : (1) keselamatan kerja; (2) kesehatankerja dan higiene perusahaan;(3) norma kerja; (4) ganti rugi perawatan danrehabilitasi kecelakaan kerja.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue