cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27, No 19 (2021): Dinamika" : 10 Documents clear
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DAFTAR HARGA MAKANAN YANG TIDAK TERNCANTUM DALAM USAHA KULINER (Studi Di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro) Muhamad Ilham Asyari
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.324 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study has the purpose of knowing and describing the implementation of consumer protection related to the food menu price list that is not listed in a culinary effort at Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, knowing and describing the law due to business actors who do not include food prices in culinary efforts in Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, and know and describe obstacles regarding the implementation of consumer protection related to the list of food menus prices that are not listed in culinary efforts and efforts to solve.The research method uses a type of empirical juridical research, and uses a sociological juridical approach. The data used is primary and secondary data, then data analysis techniques use qualitative analysis methods.The results of the study regarding the implementation of consumer protection related to the food menu price list which is not listed in a culinary effort at Kec. Baureno Kab. Bojonegoro shows it has not been done well. Furthermore, it was not found due to business people who did not include a list of food prices in culinary efforts in Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Then, the obstacles encountered are business actors and consumers do not have sufficient knowledge, business actors have various reasons not to include a price list, and the absence of socialization and supervision. Key Word: Consumer Protection, price list, culinary businessABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan untuk untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan konsumen terkait daftar harga menu makanan yang tidak tercantum dalam usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, mengetahui dan mendeskripsikan akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan daftar harga makanan dalam usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, serta mengetahui dan mendeskripsikan hambatan mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen terkait daftar harga menu makanan yang tidak tercantum dalam usaha kuliner dan upaya penyelesaiannya.Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, kemudian teknik analisa data menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen terkait daftar harga menu makanan yang tidak tercantum dalam usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro menunjukkan belum terlaksana dengan baik. Selanjutnya, tidak ditemukan akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan daftar harga makanan dalam usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Kemudian, hambatan yang ditemui adalah pelaku usaha maupun konsumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup, pelaku usaha memiliki berbagai alasan untuk tidak mencantumkan daftar harga, dan belum adanya sosialisasi maupun pengawasan. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, daftar harga, usaha kuliner
Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri di Polsek Gedangan Polres Malang) Mochammad Alamin Jaya
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.801 KB)

Abstract

Penilitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging oleh polri. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam bentuk modus operandi tindak pidana illegal logging,penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging oleh polri,kendala dan upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging,karena perlakuan hukum untuk pelaku tindak pidana illegal logging sudah harus dilakukan agar dapat mengurangi dan mencegah terjadinya illegal di Kawasan Gedangan.Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai bentuk modus operandi tindak pidana illegal logging, penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging oleh polri di Polsek Gedangan Malang, serta mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal loggingKata Kunci : Penegakan Hukum, Illegal Logging, Hutan 
FAKTOR – FAKTOR PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PENYELESAIANNYA (Studi di Wilayah Hukum Polres Sampang) FIKI OKTO BIANTORO
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.758 KB)

Abstract

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, dan pengawasan yang ketat. Peredaran dan dampak penyalahgunaan narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tidak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencobanya. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, baik faktor penyebab maupun dampaknya. Penanggulangannya memerlukan pendekatan komprehensif multidisiplin dan terpadu dari seluruh masyarakat. Bentuk  pencegahan diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yang meliputi: pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada penyalahguna narkoba baik pengedar maupun  pengguna berbeda, sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi berbeda-beda tergantung dari tindakan apa yang dilakukannya.
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PELANGGARAN ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED FISHING (IUU FISHING) Turfatul Atiyah
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.386 KB)

Abstract

ABSTRACT Laws and regulations in Indonesia already exist that regulate the protection of personal data, but it is still not specifically set specifically. Formulation of the problem namely: How is the legal protection of one's personal rights in the social media according to Act Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions? What legal remedies can be taken by victims whose personal data is distributed without permission? How is the modus operandi of spreading one's personal data on social media? Using the type of normative juridical research (Normative Legal Research), namely research conducted based on regulations and sources of applicable legal materials. Legal protection given to personal data is preventive and repressive where both regulate both the contents of the criminal sanction article. Legal remedies provided in the form of ordinary and extraordinary legal efforts. With some of the mechanisms that occur in the abuse, additional system strengthening is needed so that it is not easily accessed illegally.Keywords: Personal Data, Legal Protection, Social Media ABSTRAKPeraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ada yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, namun masih belum spesifik mengatur secara khusus. Rumusan masalah yaitu : Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pribadi seseorang dimedia sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban yang data pribadinya disebarkan tanpa izin ? Bagaimana modus operandi penyebaran data pribadi seseorang dimedia sosial ?. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (Normatif Legal Research) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan dan sumber-sumber bahan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap data pribadi adalah secara preventif dan represif dimana kedua-duanya mengatur baik tentang isi pasal sanksi pidananya. Upaya hukum yang diberikan berupa upaya hukum biasa dan luar biasa. Dengan beberapa mekanisme yang terjadi dalam tindakan penyalahgunaan tersebut perlu tambahan penguatan sistem agar tidak mudah diakses secara ilegal.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Korporasi, Pelanggaran, IUU Fishing
Kajian Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Air Gun Dhony Widi Saputra
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.291 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis is motivated by the many cases of misuse of Air Gun, until it is used to carry out terrorism. The misuse of Air Guns is very disturbing to the community, because it not only results in injuries but also deaths. The issues raised are criminal liability and the study of criminal law against the misuse of Air Gun. This research is a normative juridical research using legislation, conceptual and case approaches. The results of this study are accountability consists of two elements, namely the ability to be responsible and the existence of errors. There is no special regulation related to the criminal act of misuse of Air Gun so that legal uncertainty arises. So far, someone who commits a criminal act of abusing the Air Gun has participated in a general crime, such as a criminal act of persecution and the Air Gun is only used as evidence. This is one of the obstacles in enforcing the law against the criminal act of misuse of Air Gun. In addition, the ease with which people get Air Guns at affordable prices has resulted in many people having Air Guns without a permit and many being misused.Keywords: Criminal Law Review, Abuse, Air GunABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi karena banyaknya kasus penyalahgunaan Air Gun, hingga digunakan untuk melakukan terorisme. Penyalahgunaan Air Gun sangat meresahkan masyarakat, karena tidak hanya mengakibatkan luka tetapi juga kematian. Adapun permasalahan yang diangkat adalah pertanggungjawaban pidana dan kajian hukum pidana terhadap penyalahgunaan Air Gun. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan. Tidak adanya pengaturan khusus terkait tindak pidana penyalahgunaan Air Gun sehingga timbul ketidakpastian hukum. Sejauh ini seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Air Gun ikut dalam tindak pidana umum misalnya tindak pidana penganiayaan dan Air Gun hanya sebagai barang bukti. Hal tersebut merupakan salah satu kendala dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Air Gun. Selain itu, mudahnya masyarakat mendapatkan Air Gun dengan harga terjangkau mengakibatkan banyaknya masyarakat mempunyai Air Gun tanpa izin dan banyak yang disalahgunakan.Kata Kunci: Kajian Hukum Pidana, Penyalahgunaan, Air Gun
PUTUSAN PEMIDANAAN BAGI TERDAKWA AKIBAT DITUNTUT BALIK OLEH TERLAPOR YANG DIJATUHI PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM Retno Hernani
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.439 KB)

Abstract

The sentence to escape from all lawsuits as regulated in Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, in its application in court, not all judges apply Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code in issuing sentencing decisions against the defendant in case Number 1394/Pid.B/2019/ PN Sby, as a result of being prosecuted back by someone who has been criminally reported and has been sentenced to escape from all lawsuits in case Number 2570/Pid.B/2016/PN Sby.This study uses a statute approach and a case approach. The processing of legal materials obtained in the literature study and document study were analyzed normatively using interpretation/interpretation so that analysis could be carried out and answers to problems were obtained to draw conclusions.Keywords: Criminal Sentence, Sentence to Release from All Lawsuits
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi di Kabupaten Situbondo) Ulil Albab Syairozi
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.959 KB)

Abstract

ABSTRACT            The background of this research is to find out how the responsibilities of the Temporary PPAT and PPAT are in making the deed of transfer of land rights in Situbondo Regency where there is falsified data and to find out how the legal protection for the PPAT and Temporary PPAT is against the deed of transfer of land rights whose data is falsified by one of the parties. party. The type of research used by the author is an empirical research method with a sociological juridical research approach. The method of data collection is done by conducting field studies through interviews, the data analysis used by the author uses descriptive data analysis methods. Based on the results of the study, it can be seen that every land dispute regarding buying and selling, PPAT or Temporary PPAT is called to be a witness in court. PPAT or Temporary PPAT is not responsible for false data submitted to him without his knowledge. The legal consequences of the data submitted to the PPAT or Temporary PPAT are false, it can be canceled.Keywords: legal protection, the transition of land rights, land sale and purchase. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PPAT dan PPAT Sementara dalam pembuatan akta peralihan Hak Atas Tanah di Kabupaten Situbondo yang terdapat data yang dipalsukan dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT dan PPAT Sementara terhadap akta peralihan hak atas tanah yang datanya dipalsukan oleh salah satu pihak. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan melalui wawancara, analisis data yang digunakan penulis menggunakan metode analisis data deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa setiap sengketa tanah mengenai jual beli, PPAT atau PPAT Sementara dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan. PPAT atau PPAT Sementara tidak bertanggung jawab atas data-data palsu yang disampaikan kepadanya tanpa sepengetahuannya. Akibat hukum dari data-data yang disampaikan kepada PPAT atau PPAT Sementara palsu, adalah dapat dibatalkan.Kata Kunci: perlindungan hukum, peralihan hak atas tanah, jual beli tanah
ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi di Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk) Laila Rahmawati Maghfurin
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.84 KB)

Abstract

Penulis mengangkat permasalahan perencanaan dan pengelolaaan keuangan di desaberdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (StudiDesa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk) karena untuk mengetahui apakahdalam perencanaan dan pengelolaanya sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarikrumusan masalah yaitu 1. Bagaimana perencanaan dan pengelolaan keuangan desa di DesaKemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk berdasarkan Permendagri No 20 Tahun2018 tentang Keuangan Desa? 2. Apa saja hambatan yang terjadi dalamPerencanaan dan pengelolaan Keuangan Desa di Desa KemlokolegiKecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ? Apa saja upaya untuk mengatasi hambatandari perencanaan dan pengelolaan keuangan desa di Desa Kemlokolegi Kecamatan BaronKabupaten Nganjuk? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis danmenguji efektivitas norma hukum yang ada di masyarakat. Hasil penelitian dan pembahasanbahwa perencanaan dan pengelolaan keuangan desa kemlokolegi kacamatan baronkabupaten nganjuk sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 TentangPengelolaan Keuangan Desa. Hambatan yang terjadi dalam perencanaan dan pengelolaankeuangan desa kemlokolegi kecamatan baron kabupaten nganjuk yakni faktor keuangan danfaktor sumber daya manusia yang kurang mengetahui terhadap pengelolaan keuangan.Untuk mengatasi faktor keuangan dan faktor sumber daya manusia yang menjadi hambatanperencanaan dan pengelolaan keuangan Desa Kemlokolegi yakni dengan pemberdayaanwirausaha desa yang mandiri, pelatihan manajemen keuangan dan pelatihan tenaga kerjayang terampil.ABSTRACKThe author raises the issue of planning and financial management in the village basedon Permendagri No 20 of 2018 concerning village financial management Study inKemlokolegi Vilage Baron District Nganjuk Regency. Based to find out whether palnning2and management are in accordance with Permendikbud number 20 of 2018 concerningvillage financial management. Based on the background above, the formulation of theproblem can be. 1 How is the financial planning and management Kemlokolegi VillageBaron District Nganjuk Regency based on Permendagri No 20 of 2018 about managementfinancial village?2. Whar are the obstacies that occour in planning and managing villagefinancial in kemlokolegi village baron district Nganjuk regency? 3. What are the efforts toovercome obstacies from planning and managing village finances in Kemlokolegi VillageBaron district Nganjuk regency?The research uses sociological legal research and examinesof existing legal norm in society.The results of research and discussion that the planningand financial management of Kemlokolegi Village Baron District Nganjuk Regency isaccordance with Permendagri No 20 of 2018 concerning village financial management. Theobstaciesthat occiur in planning and financial management of Kemlokolegi Village Barondistrict Nganjuk regency namely financial factors and human resources factors who knowabout financial management. To overcome financial factors and human resources factorsthar hinder the planning and financial management of the Kemlokolegi Village , namely byempowering independent entrepreneurs, financial management training and skilledworkforce training.
AKIBAT HUKUM DARI DISPENSASI KAWIN TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 FERDI ARIFIANTO
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.161 KB)

Abstract

Penelitian tentang Akibat Hukum Dari Dispensasi Kawin Terkait Dengan Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, membahas (1) Apa rasio legis seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomo 16 Tahun 2019 ? (2) Apakah akibat yang timbul dari dispensasi kawin terkait perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomo 16 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukuma yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulannya (1) Rasio legis seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomo 16 Tahun 2019. Karena keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan atau dalam arti lain apabila tidak diberikan dispensasi kawin akan menimbulkan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH PELAKU USAHA LAUNDRY TANPA IZIN DI KOTA BATU Aldian Alfa Christian
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.314 KB)

Abstract

ABSTRACT The background of this research is to find out the form of law enforcement against laundry businesses that dispose of liquid waste without a permit in Bumiaji District, Batu City. So that there is a need for discussion in law enforcement against laundry businesses that dispose of liquid waste without a permit in Bumiaji District, Batu City. By using empirical juridical research methods to understand and approach the object of research. It is hoped that with this method researchers can find out in detail about law enforcement against laundry businesses that dispose of liquid waste without a permit in Bumiaji District, Batu City, the factors that cause weak law enforcement against laundry businesses that dispose of liquid waste without permission in Bumiaji District, Batu City.Keywords: Law Enforcement, Liquid Waste Disposal Permit, Laundry Business ABSTRAK Penilitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin di Kecamatan Bumiaji Kota BatuKata Kunci : Penegakan Hukum, Izin Pembuangan Limbah Cair, Usaha Laundy

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue