cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 7 Documents clear
AKIBAT HUKUM TERJADINYA WABAH COVID-19 DENGAN DI BERLAKUKANNYA PASAL 28 ANGKA 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TERKAIT PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA Rusman Riyadi Riyadi
Dinamika Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.192 KB)

Abstract

ABSTRACTWith the enactment of a law in which this law has an impact on a development in the village, because the regulations are related to the state financial policy at the time of the current pandemic. The plague that is currently hitting Indonesia is very influential for the Indonesian society. This writing is motivated by a problem, namely, What is the basis for the implementation of Law Number 2 of 2020 in terms of financial policies for allocating village funds budget. As well as how village development is due to the diversion of village fund budget allocations caused by the Covid-19 pandemic. The type of research used in this study is a type of normative legal research. As well as the type of approach used in this research, namely, the statutory approach (statue approach).Keywords: Village, Covid-19, Fund Allocation. ABSTRAKDengan berlakunya sebuah undang-undang yang mana undang-undang tersebut berdampak bagi sebuah pembangunan yang ada di desa, karena dalma peraturan tersebut berkaitan dengan kebijakan keuangan negara pada saat pandemi sekarang ini. Wabah yang sedang melanda indonesia pada saat ini sangat berpengaruh bagi tatanan masyarakata indonesia. Penulisan ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan yaitu, Apa dasar di terapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam hal kebijakan keuangan pengalokasian anggaran dana desa. Serta Bagaimana pembangunan desa akibat  pengalihan alokasi anggaran dana desa yang di sebabkan oleh pandemi covid-19. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitan hukum normatif. Serta jenis pendekatan yang di gunakan dalam penenlitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan (statue approach).Kata Kunci: Desa, Covid-19, Pengalokasian Dana.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 44 TAHUN 2019 ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Sigit Pamungkas
Dinamika Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.795 KB)

Abstract

ABSTRACT          The birth of PKPU No. 5 of 2019 concerning the determination of the elected candidate pair, determination of seat acquisition, and determination of the elected candidates in the general election. However, this PKPU did not run smoothly, especially in relation to the provisions of Article 3 paragraph (7). Then on October 28, 2019 the Supreme Court decided related to the request for a judicial review by Rachmawati Soekarnoputri et al, which in article 3 paragraph (7) states that the KPU made new norms not in accordance with Law No. 7 of 2017 concerning Elections so that it contradicts Law no. 7 About Elections. This research is a normative juridical research, which is analyzing from a Supreme Court decision, the source of the legal materials used in this study are primary, secondary, and tertiary legal materials. Using qualitative methods. From the results of this study it can be seen how the implications of the Supreme Court decision Number 44 of 2019 on the results of the 2019 presidential election and the legal politics of PKPU Number 5 of 2019Keywords: Juridical Analysis, Implications of Supreme Court Decisions, Politics of KPU Regulations, Presidential Election.ABSTRAK         Lahirnya PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Namun PKPU ini tidak berjalan mulus khususnya terkait, dalam ketentuan pasal 3 ayat (7). Kemudian tanggal 28 Oktober 2019 MA memutus terkait dengan permohonan uji materil oleh Rachmawati Soekarnoputri dkk yang mana pada pasal 3 ayat (7) bahwa KPU membuat norma baru tidak sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sehingga bertentangan dengan UU No. 7 Tentang Pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat menganalisa dari sebuah putusan MA ,sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder,dan tersier. Menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana implikasi dari putusan MA Nomor 44 Tahun 2019 terhadap hasil pilpres 2019 dan politik hukum dari PKPU Nomor 5 Tahun 2019Kata kunci: Analisis Yuridis, Implikasi Putusan MA, Politik Peraturan KPU, Pilpres.
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK MENCEGAH DEVITUR PAILIT AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN HUKUM KEPAILITAN muhammad rizaldi hendriawan
Dinamika Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (657.749 KB)

Abstract

ABSTRACK This research departed from the problem of the Covid-19 pandemic which resulted in an economic crisis so that debtors could easily be bankrupt. There are three problem formulations. There are two problem formulations at this writing, namely whether a debtor's negligence due to the Covid-19 pandemic can be submitted a reason for submitting a request for postponement of debt payment obligations? How is the practice of paying through a request for postponement of debt payment obligations based on law number 37 of 2004 concerning bankruptcy and postponement of debt payment obligations? The method of writing in this research is normative juridical. The sources of law used in this paper are primary, secondary, tertiary sources of law. Approach to research through a conceptual approach (conceptual approach), a statutory approach (statute approach). Then the technical analysis of legal materials uses qualitative descriptive. The conclusion of this study is that the covid-19 pandemic can be used as an excuse to apply for a postponement of debt payment obligations due to the Covid-19 pandemic which disrupts the financial stability of the debtor so that the debtor is negligent. Then the practice of paying debt through PKPU applications based on UUK & PKPU, which includes the offer of payment of part of the creditors' debt. Keywords: Postponement of Debt Payment Obligations, bankruptcy debtors, debt, and bankruptcy law ABSTRAK Penelitian ini berangkat dari permasalahan pandemi covid-19 yang mengakibatkan krisis ekonomi sehingga debitur mudah untuk fapat dipailitkan.Terdapat tiga rumusan masalah Terdapat dua rumusan masalah pada penulisan ini yaitu apakah kelalain debitur akibat pandemi covid-19 dapabisa diajukan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang?Bagaimana praktik pembayaran melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaa kewajiban pembayaran utang?Metode penulisan pada penelitian ini adalah yuridis normatif  Sumber hukum yang digunakan pada penulisan ini yaitu sumber hukum primer, sekunder, tersier. Pendekatan penelitian melalui pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach). Kemudian teknis analisis bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatif.                                                      Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pandemi covid-19 bisa dijadikan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang karena pandemi covid-19 yang mengganggu stabilitas keuangan debitur sehingga debitur lalai. Kemudian praktikpembayaran utang melalui permohonan PKPU berdasarkan UUK & PKPU yaitu meliputi tawaran pembayaran sebagaian maupun seluruh utang kreditur.Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur pailit, utang, dan Hukum kepailitan
PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) Firmansyah Abdul Aziz
Dinamika Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.491 KB)

Abstract

ABSTRACT            The development of the era has encouraged Indonesia to build infrastructure that causes agricultural land to function due to land acquisition for public purposes. Pakis Subdistrict, Malang Regency, is one of the agricultural areas affected by conversion to the public interest. The purpose of this study was to determine the legal protection of agricultural land affected by land acquisition based on Law Number 41 of 2009 in Pakis District and to determine the barriers to implementing its protection, as well as to determine efforts to overcome obstacles in providing legal protection for agricultural land. The research method used is a juridical empirical type through a juridical sociological approach with qualitative descriptive data analysis techniques. The protection of agricultural land in Pakis District, according to the researcher, is divided into two, namely preventive and repressive. The implementation of agricultural land protection in its implementation has encountered several inhibiting factors, namely economic and policy factors. Efforts made in overcoming the obstacles by Regional Regulation Number 6 of 2015 which regulates the Protection of Sustainable Agricultural Land in Malang Regency, however, the implementation has not been effective.Keywords: Legal Protection, Agricultural Land, Land Acquisition ABSTRAK            Berkembangnya zaman mendorong Indonesia membangun sarana prasarana yang menyebabkan lahan pertanian beralihfungsi dikarenakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kecamatan Pakis Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah pertanian yang terdampak alihfungsi untuk kepentingan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum lahan pertanian yang terkena pengadaan tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 di Kecamatan Pakis dan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan perlindungannya, serta untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian tersebut. Metode penelitian yang digunakan berjenis yuridis empiris melalui pendekatan yuridis sosilogis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Perlindungan lahan   pertanian di   Kecamatan   Pakis menurutPeneliti dibagi menjadi dua yaitu prefentif dan represif. Pelaksanaan Perlindungan Lahan pertanian dalam pelaksanaannya menemui beberapa faktor penghamba yakni Faktor Ekonomi dan Kebijakan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatannya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Malang, namun dalam implementasinya belum efektif.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Lahan Pertanian, Pengadaan Tanah
analisis yuridis pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 A'Thoibi Famili
Dinamika Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.36 KB)

Abstract

Dalam masa pandemi covid-19 Indonesia berusaha merespons wabah ini guna untuk percepatan penanganan, dan penekanan angka kejadian covid-19, oleh sebab itu terobosan hukum dilakukan dengan memberikan asimilasi dan hak integrasi kepada setiap narapidana dan anak, hal ini dilakukan guna untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 di dalam lapas. Perbedaan pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 memiliki perbedaan dengan peraturan sebelumnya, Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach),Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Perbandingan/Komparatif (Comparative Approach). Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik library research.Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah: Bagaimana pengaturan asimilasi dan integrasi terhadap narapidana sebelum diberlakukannya Permenkumham RI. Nomor 10 tahun 2020?Bagaimana pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana setelah diberlakukannya Permenkumham RI Nomor 10 tahun 2020? Kata kunci: Asimlasi, Narapidana, Covid-19 ABSTRAC During the Covid-19 pandemic, Indonesia tried to respond to this outbreak in order to accelerate the handling and suppression of the number of covid-19 incidents, therefore legal breakthroughs were made by providing assimilation and integration rights to every prisoner and child, this was done in order to anticipate the spread of covid. -19 in prison. The difference between assimilation and integration rights in Permenkumham No.10 of 2020 is different from the previous regulations. This research is normative legal research, which is carried out by examining library materials, which are secondary data and statutory regulations as primary legal materials. While the approach method used in this research is the Statute Approach, the Conceptual Approach, the Case Approach and the Comparative Approach. Then the technique of tracing legal materials is to use the research library technique. Based on this research, several problems were found: How to regulate the assimilation and integration of inmates before the enactment of the RI Permenkumham. Number 10 of 2020? How is the provision of assimilation and integration to inmates after the enactment of the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights Regulation No.10 of 2020?               
EKSISTENSI KOMNAS HAM INDONESIA DALAM MENJALANKAN PERANNYA SEBAGAI UPAYA MENCARI KEADILAN SEHUBUNGAN DENGAN PELANGGARAN HAM Suhardin Suhardin
Dinamika Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.028 KB)

Abstract

ABSTRACTThe National Commission on Human Rights or abbreviated as Komnas HAM Indonesia, this institution was established during the New Order era whose legal basis was established using Presidential Decree No. 50 of 1993. In the reform era, the existence of the National Human Rights Commission (Komnas HAM) was strengthened by the issuance of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. However, the existence of Komnas HAM was doubted by the public for its independence because it was considered vulnerable to intervention by the government. 1. How is the development of human rights enforcement in Indonesia? 2. What are the obstacles for Komnas HAM in carrying out its role? 3. How does Komnas HAM handle cases of human rights violations in Indonesia? The research method in this research is normative juridical. The role of Komnas HAM in upholding human rights in Indonesia is very important to resolve cases of human rights violations and is needed in accordance with what is mandated by the Human Rights Law and in line with what the Indonesian people want. The Human Rights Law has weaknesses so that Komnas HAM cannot act proactively in carrying out its role. Komnas HAM in resolving cases of human rights violations is by means of reparation of the rights of the victims. Keywords: National Commission on Human Rights, Violations of Human Rights.ABSTRAKKomisi nasional hak asasi manusia atau disingkat Komnas HAM Indonesia, lembaga ini didirikan pada masa orde baru yang dasar hukum pembentukanya menggunakan Kepres No. 50 tahun 1993. Pada era reformasi keberadaan komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM) diperkuat kedudukanya dengan lahirnya undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun keberadaan Komnas HAM sempat diragukan oleh publik atas indenpendensinya karena dianggap rentan di intervrensi oleh pemerintah.1.Bagaimana perkembangan penegakan HAM di Indonesia ? 2. Apa kendala dari Komnas HAM dalam menjalankan perannya ? 3. Bagaimana cara Komnas HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia ? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Peran Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia sangat penting untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan dibutuhkan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang HAM serta selaras denga apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Undang-undang HAM memiliki kelemahan sehingga Komnas HAM tidak bisa bergerak secara pro aktif dalam menjalankan perannya. Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yaitu dengan cara pemulihan (reparation) hak-hak korban. Kata Kunci : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia. 
STATUS RUMAH TERAPUNG DAN AKIBAT HUKUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Muhammad Resky Rakhim
Dinamika Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.91 KB)

Abstract

ABSTRACT            The existence of floating houses in Martapura is a manifestation of the utilization of water space on the banks of the Martapura river and the existence of floating houses is a historical building of local wisdom Banjar Martapura Regency. Banjarmasin City Government plans to take eviction action against floating houses on the banks of martapura river under the pretext of reorganization along martapura river area for siring. Normative type of research, statutory approach. The data obtained are primary and secondary data. The results of the research are how the arrangement and status of floating houses in Banjar Regency according to the laws and regulations and how the consequences of floating house law with the enactment of Banjar District Regulation Number 12 Year 2012 on The Preservation and Management of Cultural Heritage are: The arrangement and status of floating houses are not in accordance with the laws except the Agrarian Basic Law and the result of floating house law must be registered as a cultural heritage building in order to obtain a valid ownership letter based on local regulations.Keywords: Floating House Status, Legal Protection, Banjar Local Wisdom. ABSTRAK          Keberadaan rumah terapung di Martapura merupakan wujud dari pemanfaatan wilayah ruang air di bantaran sungai Martapura dan keberadaan rumah terapung merupakan bangunan bersejarah kearifan lokal Kabupaten Banjar Martapura. Pemerintah Kota Banjarmasin berencana mengambil tindakan penggusuran terhadap rumah terapung dibantaran sungai Martapura dengan maksud untuk melakukan penataan ulang sepanjang kawasan sungai Martapura untuk dilakukan pembangunan siring. Jenis penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan. Data  yang diperoleh ialah  data primer dan sekunder. Hasil penelitian yaitu bagaimana pengaturan dan status rumah terapung di Kabupaten Banjar menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimana akibat hukum rumah terapung dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ialah: Pengaturan dan status rumah terapung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta akibat hukum rumah terapung harus didaftarkan sebagai bangunan cagar budaya agar memperoleh surat keterangan cagar budaya dan surat kepemilikan yang sah berdasarkan peraturan daerah.Kata Kunci : Status Rumah Terapung, Perlindungan Hukum, Kearifan Lokal Banjar.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue