cover
Contact Name
suparna wijaya
Contact Email
sprnwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
akuntansiku.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Akuntansiku
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28288866     DOI : https://doi.org/10.54957/
Akuntansiku merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di bidang akuntansi. Akuntansiku merupakan jurnal akuntansi yang ada di Indonesia. Akuntansiku diterbitkan empat kali dalam setahun.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 1 No 4 (2022)" : 8 Documents clear
Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Aamil Zakat Al-Ihsan Temanggung Kiki Rahmawati; Chaidir Iswanaji
Akuntansiku Vol 1 No 4 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i4.267

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai  implementasi akuntansidana zakat pada LAZIS Jateng Cabang Temanggung. Metode  yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu metode kualitatif dengan menggunakan penelitian studi kasus untuk mengetahui klayakan program akuntansi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dalam perlakuan akuntansi secara umum zakat oleh LAZIS Jateng Cabang Temanggung sudah cukup baik, diantaranya yaitu pengakuan dan penyaluran. Untuk penilaian, penyajian dan pengungkapan juga sudah selaras dengan PSAK 109.
Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Farmasi Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Padhilah Dikri; Phaksi Purnamasari Putra; Risqi Nurika Fatha Hidayati; Ferry Irawan
Akuntansiku Vol 1 No 4 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i4.284

Abstract

Pandemi Covid-19 menyebar ke berbagai negara hanya dalam hitungan bulan. Penyebarannya telah menciptakan krisis kesehatan maupun ekonomi. Dampaknya berbagai lini bisnis mengalami kerugian yang cukup besar. Indonesia juga termasuk ke dalam negara yang mengalami krisis tersebut. Lebih dari 60% perusahaan terdampak pandemi Covid-19. Namun, perusahaan sektor farmasi cenderung masih mengalami kinerja keuangan yang positif meskipun dilanda pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dari perusahaan farmasi sebelum dan selama masa pandemi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengetahui perusahaan mana yang memiliki kinerja keuangan terbaik menggunakan analisis rasio keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sido Muncul merupakan perusahaan dengan rata-rata profitabilitas tertinggi. Sedangkan Kalbe Farma menjadi perusahaan dengan current ratio tertinggi. Lalu Indofarma merupakan perusahaan dengan rata-rata rasio aktivitas tertinggi. Terakhir, Sido Muncul menjadi perusahaan dengan rasio solvabilitas paling tinggi di antara lainnya.
Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Pulp Dan Kertas (Studi Kasus Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19) Ulfa Anggraini; Wiradinata Lambok Silaban; Yani Sara Bauti; Sandi Firmansyah; Ferry Irawan
Akuntansiku Vol 1 No 4 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i4.285

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan kinerja keuangan perusahaan kimia pada sub sektor pulp dan kertas, yaitu PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk., PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk., dan PT Fajar Surya Wisesa, Tbk., pada masa sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 (2019-2021). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif dengan cara membandingkan hasil analisis rasio keuangan, yang terdiri atas rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas, pada ketiga perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang meliputi laporan neraca dan laporan laba rugi yang diperoleh dari situs resmi Indonesia Stock Exchange (IDX). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. yang memiliki rasio likuiditas yang cukup baik dibandingkan dengan 2 (dua) perusahaan lainnya. Berdasarkan rasio solvabilitas, PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk. mengalami perbaikan pada tahun 2021. PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk. satu-satunya yang konsisten mengalami peningkatan dalam rasio profitabilitas. Berdasarkan rasio aktivitas, PT Fajar Surya Wisesa, Tbk. memiliki kinerja paling bagus dibandingkan dua perusahaan lainnya dan lebih tahan terhadap dampak pandemi Covid-19.
Analisis Penerapan ISAK No 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba Pada Yayasan Hati Gembira Indonesia (Happy Hearts Indonesia) Sitha Amelia; Risma Wira Bharata
Akuntansiku Vol 1 No 4 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i4.314

Abstract

Dalam perkembangan pengelolaan keuangan entitas nonlaba sangatlah diperlukannya dasar atau standar akuntansi keuangan yang jelas sebagai panduan dalam pelaporan keuangan entitas nonlaba maka penelitian ini menjelaskan secara mendalam tentang laporan keuangan organisasi nonlaba khususnya pada organisasi Yayasan dengan menggunakan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No 35. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyusunan, bentuk, dan isi laporan keuangan pada Yayasan Hati Gembira dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan ISAK No 35. Objek penelitian ini adalah Yayasan Hati Gembira dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Hati Gembira telah menerapkan standar akuntansi yang meliputi ISAK 35 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah Hanif Dwi Kuncahyo; I Gede Made Artha Dharmakarja
Akuntansiku Vol 1 No 4 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i4.316

Abstract

Ciri-ciri Tata Pemerintahan yang baik ditunjukkan adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pemerintah desa perlu menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada masyarakat desa. Akuntabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi.   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode penelitian kuantitatif dilakukan dengan menyebar kuesioner ke 13 desa sebanyak 96 responden Kepala Desa dan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) di Kecamatan Mojogedang, Karanganyar Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan analisis uji regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan variabel kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Secara parsial, peran perangkat desa dan pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun secara parsial kompetensi aparat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa mampu mengelola keuangan karena jenis transaksi sederhana yang didukung aplikasi Siskeudes dan pendampingan sehingga tidak perlu keahlian khusus.
Analisis Proses Perubahan APBDesa Dalam Rangka Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 I Gede Made Artha Dharmakarja; I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma; Salsabila Nur Azizah; Willy Rifokto Kesuma
Akuntansiku Vol 1 No 4 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i4.323

Abstract

The Government of Indonesia is utilizing the distribution of village funds which are transferred annually to all villages to overcome the covid-19 pandemic in 2020. This study aims to determine the ability of village governments to adapt to managing village finances by analyzing the village budget amandment. This study uses a descriptive qualitative method by analyzing primary data in the form of transcripts from interviews with financial managers in Kalirong and Kedungturi Village as well as secondary data in the form of APBDesa before and after the amandment. The analysis uses the theory of participation, effectiveness and AGIL to explain the dynamics of the APBDesa amandment process. The results of the study show that even though the mechanism for drafting the amandment to the APBDesa does not fully follow the applicable regulatory procedures amid social restrictions, its management is able to achieve the goal of overcoming the impact of the covid-19 pandemic in an accountable manner. This research is expected to be able to show the conditions of village resilience in order to strengthen government policies in the context of empowerment and development through village fund transfers. Pemerintah Indonesia memanfaatkan penyaluran dana desa yang setiap tahun ditransfer ke seluruh desa untuk mengatasi pandemi covid-19 di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam beradaptasi mengelola keuangan desa dengan menganalisis perubahan APBDesa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis data primer berupa transkrip hasil wawancara pengelola keuangan di Desa Kalirong dan Desa Kedungturi serta data sekunder berupa APBDesa sebelum dan sesudah perubahan. Analisis menggunakan pendekatan teori partisipasi, efektivitas dan AGIL untuk menjelaskan dinamika proses perubahan APBDesa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penyusunan perubahan APBDesa tidak sepenuhnya mengikuti prosedur ketentuan yang berlaku di tengah pembatasan sosial namun pengelolaannya mampu mewujudkan tujuan untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 secara akuntabel. Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan kondisi ketahanan desa guna memperkuat kebijakan pemerintah dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan melalui transfer dana desa.
Evaluasi Kebijakan Fasilitas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah Pada Kendaraan Marsya Diah Izdihar; Nico Wahyudi; Phaksi Purnamasari Putra; Sandi Firmansyah; Suparna Wijaya
Akuntansiku Vol 1 No 4 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i4.338

Abstract

The Covid 19 virus, which originated in China and spread throughout the world, has changed the order of various aspects of human life, such as significant reductions in community activity, especially in tourism, transportation, construction and real estate, financial, and automotive. Through the National Economic Recovery (PEN) policy, Indonesia provides fiscal incentives to affected industrial sectors including the automotive sector. The purpose of this paper is to evaluate the implementation of the PPnBM DTP policy for motorized vehicles in Indonesia and its impact on the Indonesian economy in general. An evaluative qualitative approach is used to review the legal basis and literature regarding incentives policies and to compare the results with related previous research and studies. The results of the evaluation found that the application of sales tax incentives on luxury goods for motor vehicles has proven to bring significant and positive impact on improving performance for the automotive industry and increasing total state revenue due to PPnBM DTP. In addition, the policy has also succeeded in increasing employment during the COVID-19 pandemic, increasing the performance of finance companies related to the utilization of PPnBM DTP facilities, and boosting the export performance in the automotive sector. Virus Covid 19 yang berasal dari Tiongkok dan menyebar ke seluruh dunia telah mengubah tatanan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti berkurangnya aktivitas masyarakat secara signifikan terutama di bidang pariwisata, transportasi, konstruksi dan real estate, keuangan, dan otomotif. Melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Indonesia memberikan insentif fiskal kepada sektor industri yang terdampak termasuk sektor otomotif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan PPnBM DTP kendaraan bermotor di Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia secara umum. Pendekatan kualitatif evaluatif digunakan untuk meninjau dasar hukum dan literatur mengenai kebijakan insentif dan membandingkan hasilnya dengan penelitian dan kajian terkait sebelumnya. Hasil evaluasi menemukan bahwa penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor terbukti membawa dampak signifikan dan positif bagi peningkatan kinerja industri otomotif dan peningkatan total penerimaan negara karena PPnBM DTP. Selain itu, kebijakan tersebut juga berhasil meningkatkan penyerapan tenaga kerja di masa pandemi COVID-19, meningkatkan kinerja multifinance terkait pemanfaatan fasilitas PPnBM DTP, serta mendongkrak kinerja ekspor sektor otomotif.
Pajak Pertambahan Nilai Pada Jasa Pelayanan Kesehatan Medis Pasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ghinaa Febriana; Ivan Krishna Harimurti; Lukman Nul Hakim; Ulfa Anggraini; Suparna Wijaya
Akuntansiku Vol 1 No 4 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v1i4.339

Abstract

Prior to the enactment of the Law on the Harmonization of Tax Regulations, medical health services were exempted from the imposition of VAT. However, these exceptions are considered unfair and cause the government to lose the potential for greater tax revenue. because the government removed medical health services from the VAT exemption list. This study uses a qualitative descriptive analysis by comparing the imposition of VAT in Indonesia with other countries and by analyzing the implications of implementing policies. The results of the analysis found that several countries have also applied VAT on health services, but there are also several countries that have not imposed VAT on health services. In addition, this study also found that the change in provisions regarding health services to become taxable services (JKP) has three implications in general, namely implications for the emergence of obligations for health service entrepreneurs to become taxable entrepreneurs (PKP), implications for the emergence of potential state revenues, and implications for tax equity in the context of income distribution. Based on these things, it can be concluded that this study concludes that the change regarding health services to JKP by providing certain exceptions in the form of limited VAT exemptions is a fairly appropriate step taken by the Government, both from the side of justice and from the side of acceptance. Sebelum berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, jasa pelayanan kesehatan medis dikecualikan dari pengenaan PPN. Akan tetapi pengecualian tersebut dirasa tidak adil dan menyebabkan pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak yang semakin besar. oleh karena pemerintah mengeluarkan jasa pelayanan kesehatan medis dari daftar pengecualian PPN. penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan pengenaan PPN di Indonesia dengan negara lain serta dengan menganalisis implikasi penerapan kebijakan. Hasil analisis didapatkan bahwa beberapa negara juga telah menerapkan PPN terhadap jasa kesehatan namun terdapat juga beberapa negara yang tidak mengenakan PPN terhadap jasa kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan ketentuan mengenai jasa kesehatan menjadi JKP memberikan tiga implikasi secara umum, yaitu implikasi pada munculnya kewajiban pengusaha jasa kesehatan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), implikasi pada munculnya potensi penerimaan negara, dan implikasi pada keadilan pajak dalam konteks distribusi pendapatan. Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan mengenai jasa kesehatan menjadi JKP dengan memberikan pengecualian tertentu berupa pembebasan PPN secara terbatas merupakan langkah yang cukup tepat yang diambil oleh Pemerintah, baik dari sisi keadilan maupun dari sisi penerimaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8