cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Nyoman Surata
Contact Email
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com
Phone
+6287863150060
Journal Mail Official
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125
Location
Kab. buleleng,
Bali
INDONESIA
Kertha Widya : Jurnal Hukum
Published by Universitas Panji Sakti
ISSN : 24072427     EISSN : 29628431     DOI : https://doi.org/10.37637/kw.v10i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kertha Widya : Jurnal Hukum is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Panji Sakti. This journal is published twice a year in August and December. It contains scientific writings on the results of research or conceptual thoughts in the context of developing law and justice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2020)" : 8 Documents clear
PERANAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL SERENTAK DI KABUPATEN BULELENG Kadek Robin Yohana; Putu Sugi Ardana
Kertha Widya Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.562 KB) | DOI: 10.37637/kw.v8i1.641

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terdapat pengaturan tentang Kepala Desa. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa  pada Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Bupati/Walikota membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota. Panitia ini berperan dalam menyelenggarakan semua tahapan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng. Guna terselenggaranya Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng dapat berjalan lancar aman dan sukses maka diperlukan Peran Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten dalam melaksanakan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng. Tentunya terdapat kendala-kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng. Menggunakan sumber data primer dan sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh, disajikan dengan menguraikan, menjelaskan dan mengambarkan tentang Peranan Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten dalam Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng. Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten berperan dalam menyelenggarakan Pemilihan Perbekel Serentak dari tahap persiapan, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara sampai penetapan Perbekel terpilih dan terdapat kendala yaitu dugaan pelanggaran (politik uang) dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng.
PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA PROPERTY DI PT. GRAHA ADI JAYA SINGARAJA Ketut Wahyu Pratiwi; I Nyoman Lemes
Kertha Widya Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.905 KB) | DOI: 10.37637/kw.v8i1.637

Abstract

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan. Tujuan diberikannya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan resiko kecelakaan dan penyakit saat kerja. Penelitian ini membahas mengenai implementasi perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Graha Adi Jaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan di PT. Graha Adi Jaya, dengan menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara langsung ke lapangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja di PT. Graha Adi Jaya belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya ketaatan dan kesadaran para tenaga kerja saat melakukan suatu pekerjaan. Dalam pelaksanaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, perusahaan telah memberikan alat pelindung diri serta pengawasan yang ketat terhadap tenaga kerja tersebut. Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja belum sepenuhnya terpenuhi karena terdapat kendala yaitu dalam hal keterbatasan biaya yang terkadang menyulitkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri bagi tenaga kerja, belum terbentuknya manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Graha Adi Jaya, serta masih banyak tenaga kerja yang melanggar peraturan atau tidak menggunakan alat pelindung diri.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI DI POLRES BULELENG) Kadek Raditya; Saptala Madala
Kertha Widya Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.481 KB) | DOI: 10.37637/kw.v8i1.642

Abstract

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Oleh karena itu , setiap anak mempunyai hak untuk hidup dan mendapat perlindungan  baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.  Dengan adanya Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Perubahan tersebut adalah untuk mempertegas tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan atau anak sebagai pelaku pelecehan seksual sebagai langkah antisipatif supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari.Penelitian ini dilakukan di Unit perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Buleleng. Dari hasil yang diperoleh, penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi pelecahan seksual di Polres Buleleng diantaranya adalah Pergaulan bebas, faktor penggunaan minuman/alkohol, faktor faktor dari lingkungan/tempat tinggal, penyalahgunaan teknologi yang tidak bijak dan faktor peranan korban sendiri. Oleh karena Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Buleleng memberikan Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak, anak korban tindak pidana pelecehan seksual mendapatkan perlindungan hukum dalam hal memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan.
PERANAN PROFESI DAN PENGAMANAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG Putu Heri Sukarnita; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.083 KB) | DOI: 10.37637/kw.v8i1.638

Abstract

Fungsi dan peranan Propam di lingkungan kepolisian Republik Indonesia penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Kepolisian dan terutama penegakan kode etik Kepolisian. Penelitian ini meneliti  peranan Propam dalam penegakan KEPP berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 dan kendala-kendala yang dihadapi Propam dalam penegakan KEPP di Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Propam dalam penegakan KEPP berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 di Polres  Buleleng sangat penting, perannya antara lain: penatausaha pengaduan masyarakat bersama  seksi pengawasan (Siwas); auditor investigasi, pemeriksa, dan petugas pemberkasan pada tahap pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran KEPP, bertugas sebagai penuntut pada sidang KKEP, pengawas pelaksanaan Putusan Sidang KEPP dan Komisi Banding.  Kendala-kendala yang dihadapi Propam dalam penegakan KEPP di Kepolisian Resor Buleleng antara lain: kurangnya jumlah personil yang ditempatkan pada Sipropam, terbatasnya perlengkapan dan peralatan yang digunakan, masih kurangnya personil yang di tugaskan di Sipropam mengikuti pendidikan dan latihan kejuruan tentang Propam, dan perubahan regulasi, yang harus disertai dengan sosialisasi.
EFEKTIVITAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BULELENG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KABUPATEN BULELENG Ni Kadek Citra Purnama Dewi; I Nyoman Gede Remaja
Kertha Widya Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.599 KB) | DOI: 10.37637/kw.v8i1.643

Abstract

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban tindak pidana kekerasan. Penelitian ini meneliti tentang efekttivitas P2TP2A dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi P2TP2A dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian adalah deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di P2TP2A Kabupaten Buleleng. Sumber dan jenis data penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng sangat efektif dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng. Kendala-kendala yang dihadapi adalah: masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan sering terjadi pada istri dalam rumah tangga memilih mendiamkan masalah yang dihadapi, adanya budaya patriarkhi di masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian khusus, kurangnya rumah singgah atau rumah aman di P2TP2A Kabupaten Buleleng untuk korban tindak pidana kekerasan.
PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERDATA YANG BERSIFAT CONDEMNATOIR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG I Wayan Parta; I Nyoman Gede Remaja
Kertha Widya Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.292 KB) | DOI: 10.37637/kw.v8i1.639

Abstract

Pelaksanaan putusan penting untuk menjamin hak-hak perseorangan atau badan hukum yang telah ditentukan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan. Tidak terlaksananya putusan pengadilan berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan. Penelitian ini meneliti tata cara pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat condemnatoir oleh Polres Buleleng, kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Kapolres menerima permohonan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat condemnatoir dan meneruskan kepada Kasubbagkum Polres Buleleng, jika permohonan dinyatakan memenuhi syarat, Kapolres memerintahkan Kabagops untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata antara lain: belum ada peraturan teknis yang khusus mengatur, keterbatasan jumlah personil, dan beban biaya bagi masyarakat jika eksekusi gagal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya: mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menjadikan Perkap Nomor 8 Tahun 2011 sebagai perbandingan, melibatkan personil Sabhara yang bertugas di Polsek-Polsek, mengupayakan agar eksekusi berjalan dengan baik agar tidak menambah beban bagi masyarakat.
SISTEM PERKAWINAN POLIGAMI DI DESA ADAT SIAKIN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI I Wayan Swandana; Ni Nyoman Mariadi
Kertha Widya Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.021 KB) | DOI: 10.37637/kw.v8i1.640

Abstract

Penelitian ini berjudul Sistem Perkawinan Poligami di Desa Adat Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) bahwa sistem perkawinan Indonesia menganut asas monogami. Namun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sehingga dua permasalahan dalam tulisan ini yakni: 1) Bagaimana keabsahan perkawinan pada sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin?, dan 2) Bagaimana penguasaan harta bersama pada sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deksriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Siakin Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah pasangan suami istri yang berpoligami dan prajuru adat Di Desa Siakin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Sumber data Sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil pembahasanya menunjukkan bahwa 1) keabsahan perkawinan poligami di Desa Adat Siakin ketika pasangan suami istri telah melakukan upacara beakaonan, dan 2) harta bersama pasangan suami istri yang berpoligami menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan poligami.
AKIBAT HUKUM DARI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG Ni Luh Budhi Arsini; I Gede Surata
Kertha Widya Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.451 KB) | DOI: 10.37637/kw.v8i1.636

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu produk hukum yang ditujukan untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian agar memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Namun pada kenyataannya lahan pertanian yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, banyak yang dialih fungsikan menjadi lahan perumahan.   Permasalahannya adalah apa faktor-faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Buleleng, apa akibat hukum yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Buleleng dan bagaimana upaya dari petani yang ada di Kecamatan Buleleng dalam mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskritif. Pengumpulan data  dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang di peroleh yaitu: Faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Buleleng ialah  penambahan jumlah penduduk, nilai jual tanah yang tinggi, tidak stabilnya harga hasil pertanian, debit air yang kecil. Akibat hukum dari alih fungsi lahan pertanian ini akan dikenakan sanksi, baik sanksi  pidana maupun sanksi denda, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sedangkan upaya dari petani untuk mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan cara mengadakan pertemuan antar petani dan saling menghimbau kepada antar petani agar selalu menjaga lahan pertaniannya, membuat irigasi air pada sawah yang tadah hujan, serta membangun kerjasama dengan dinas terkait agar tidak terjadi perluasan alih fungsi lahan pertanian.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023 Vol 10, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 1 (2013) More Issue