cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
mkn.fhui@ui.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
mkn.fhui@ui.ac.id
Editorial Address
Magister Kenotariatan FHUI Depok
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Indonesian Notary
Published by Universitas Indonesia
ISSN : -     EISSN : 26847310     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesian Notary adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. Notary sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan Notary, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap review sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun reviewer dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, Notary menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary" : 40 Documents clear
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Prosedur Pembacaan Akta Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 Ando Iqbal Noorhadi
Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.806 KB)

Abstract

Penelitian mengkaji peristiwa pembacaan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada kasus Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 dilakukan Notaris Muhammad Irsan dengan melakukan pembacaan akta perjanjian jual beli di hadapan pihak pembeli dan pihak penjual secara terpisah dari segi tempat dan waktu pembacaan akta autentik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum pembacaan akta dihadapan penghadap dengan waktu dan tempat yang berbeda serta tanggung jawab notaris terhadap pembacaan akta yang tidak sempurna. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akibat hukum dari pembacaan akta diwaktu yang berbeda berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 dan menjelaskan tanggung jawab notaris terhadap prosedur pembacaan akta pada kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018, penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan analisa data kualitatif, dan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari proses pembacaan akta diwaktu yang berbeda berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 oleh Notaris Muhammad Irsan mengakibatkan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat sebagai akta autentik menjadi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebatas akta dibawah tangan dan tanggung jawab Notaris Muhammad Irsan terhadap prosedur pembacaan akta yang tidak sempurna dalam pembuatan akta autentik pada kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 adalah penggantian kerugian berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada penghadap yang menderita kerugian tersebut dikarenakan penurunan status kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta dibawah tangan dan berikut dengan penjatuhan sanksi adminitratif. Kata Kunci: Akta Notaris, Pembacaan Akta Notaris, Ganti Rugi
Perlindungan Terhadap Pemenang Lelang Yang Risalah Lelangnya Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 247/Pdt/2018/Pt.Bdg Tanggal 23 Juli 2018) Clara Egia Pratami
Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.495 KB)

Abstract

Lelang telah dikenal di Indonesia sebagai salah satu cara untuk mengalihkan kepemilikan atas benda yang dijadikan jaminan suatu piutang. Pengalihan kepemilikan atas benda yang menjadi jaminan suatu piutang dilakukan melalui cara lelang eksekusi. Pada pelaksanaannya, tidak jarang penyelenggaraan lelang eksekusi mendapatkan gugatan dari pihak ketiga yang berujung pada pembatalan risalah lelang oleh putusan pengadilan. Tesis ini akan membahas salah satu kasus yang berkaitan dengan pembatalan risalah lelang terhadap penyelenggaraan lelang eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I, yang menganalisis mengenai tanggung jawab Pejabat Lelang Kelas I atas pembatalan risalah lelang yang dibuatnya dan menganalisis mengenai perlindungan yang didapat pemenang lelang dalam kasus tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ialah bahwa Pejabat Lelang Kelas I tidak dapat memberikan tanggung jawab karena hal penyebab dibatalkannya risalah lelang adalah diluar tanggung jawab Pejabat Lelang Kelas I. Sedangkan Pemenang Lelang tidak mendapatkan perlindungan terhadap hak kepemilikan objek lelang. Kata Kunci: lelang, lelang eksekusi, pembatalan risalah lelang, tanggung jawab Pejabat Lelang, perlindungan Pemenang Lelang
Peran Notaris Dalam Mencegah Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Manipulasi Hibah Rubby Ellryz
Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.691 KB)

Abstract

Tesis ini membahas mengenai peran Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak melakukan tax avoidance melalui manipulasi hibah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang bentuk tanggung jawab Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak memanipulasi hibah untuk penghindaran pajak dan ketentuan perpajakan berkaitan dengan Notaris/PPAT atas harta hibah. Penulis mengadakan penelitian dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa semua penghasilan yang diterima seseorang pada hakikatnya merupakan objek pajak. Hibah dari keluarga yang sederajat dan tidak ada kaitannya dengan usaha menjadi bukan objek pajak karena dianggap harta tersebut sudah dikenakan pajak pada saat harta tersebut dimiliki oleh pemberi hibah. Sehingga pengalihan suatu harta dengan cara hibah sering disalahgunakan sebagai tameng seorang wajib pajak untuk menghindar dari kewajibannya yaitu membayar pajak, yang perlu diperhatikan dalam hal terjadi kasus seperti ini peran seorang Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dalam hal ini adalah akta hibah, harus dapat mencegah para pihak yang hendak membuat akta menghindari kewajibannya dalam pembuatan akta tersebut, seperti pemenuhan kewajiban dalam pembayaran pajak. Untuk dapat mencegah para pihak yang hendak menghindari pajak seorang Notaris/PPAT harus mengetahui ketentuan perpajakan mengenai harta hibah dan sanksi yang akan dikenakan untuk setiap pelanggaran.Kata Kunci : Tax Avoidance, Manipulasi Hibah, Peran Notaris/PPAT.
Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Merupakan Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/PDT.SUS-PAILIT/2019) Felton Hertato
Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.318 KB)

Abstract

Notaris dalam menjalankan tugas mengalami kesalahan sehingga membuat dirinya dituntut sehingga harus mengubah aktanya dan hampir mengakibatkan dirinya pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dari sudut pandang segi hukum dimana pembuatan akta pemberian hak tanggungan terhadap harta yang termasuk dalam boedel pailit, tanggung jawab notaris yang lalai dalam membuat akta tersebut serta akibat hukum terhadap notaris yang mengalami pailit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan untuk hal tersebut sudah cukup jelas, namun terdapat celah atau kelemahan dimana belum adanya aturan yang mengatur tentang pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan baik secara hormat ataupun tidak hormat. Hal ini mengakibatkan kemungkinan terjadi notaris mengalami ketidakpastian hukum terhadap notaris yang dituntut sehingga menjadi pailit, dan mengakibatkan notaris tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta perubahannya yaitu Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014. Kata Kunci: Notaris Pailit, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Harta Pailit, Pengangkatan Notaris
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah Di Kota Solok (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014) Yadzka Nafis
Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.367 KB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai jual beli terhadap sebidang tanah yang ternyata diketahui belakangan bahwa tanah tersebut berstatus tanah ulayat kaum yang terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014. Mak Siri Dt Tan Aceh, dahulu menempati sebidang tanah, yang mana merupakan tanah ulayat kaumnya. Kemudian ia mensertifikatkan tanah tersebut atas nama dirinya. Setelah bersertifikat atas nama dirinya, ia menjual tanah tersebut kepada Tergugat 1 untuk kemudian Tergugat 1 menjual tanah tersebut kepada Tergugat 2. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tanah ulayat yang dimiliki secara kolektif seharusnya tidak dapat dijual, apabila terjadi jual beli maka tanah ulayat harus dikembalikan kepada masyarakat adat yang bersangkutan. namun pada kasus, tanah tidak dikembalikan kepada masyarakat hukum adat selaku pemilik tanah namun tetap menjadi milik Tergugat 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan tanah ulayat di Kota Solok dapat dialihkan serta perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang beritikad baik berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan analisis Kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tanah ulayat di Minangkabau tidak dapat dialihkan begitu saja kepada sembarang orang, tanah ulayat dapat di jual-gadai kepada orang di luar kaum, karena dapat di tebus lagi di masa mendatang, dengan persetujuan seluruh anggota kaum, serta syarat yang ditetapkan adat terpenuhi. Lebih lanjut bahwa pembeli beritikad baik, harus dilindungi undang-undang, sehingga dalam kasus kaum pemilik tanah yang diwakili mamak kepala warisnya harus membuktikan bahwa Tergugat 2, pihak memiliki tanah saat ini, berdasarkan sertifikat yang telah terbit atas namanya selama kurang lebih 8 tahun, beritikad tidak baik. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat 2 beritikad tidak baik pada saat jual beli dilakukan, serta hakim berpendapat dalam putusan tersebut bahwa Tergugat 2 beritikad baik, sehingga kepentingannya dilindungi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014 menolak gugatan penggugat dan menyatakan bahwa pengadilan tidak salah menerapkan aturan, sehingga kaum tersebut kehilangan sebagian tanah ulayatnya yang kini menjadi milik Tergugat 2. Kata Kunci: Tanah Ulayat, Itikad Baik
Implikasi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Akta Kuasa Dan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris/Ppat (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps.Tahun 2018) Yeane Marlina Siregar
Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.775 KB)

Abstract

Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian dimana salah satu pihak memberikan cap jempol di surat-surat yang tidak dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris dan/atau PPAT yang kemudian terbit perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kota Denpasar. Penulis mengadakan penelitian atas kasus itu dengan jenis penelitian yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif analitis, teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan dokumen, teknik analisis datanya secara kualitatif, serta cara pengambilan kesimpulannya dengan silogisme melalui logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa akibat hukum atas perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Kemudian mengenai tanggung jawab Notaris selaku PPAT di dalam pembuatan perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli, dari segi hukum perdata, Notaris dan/atau PPAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, dan di dalam kedudukannya sebagai Notaris dan/atau PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Kata Kunci: Perjanjian; Tanggung Jawab; Notaris; PPAT; Perbuatan Melawan Hukum.
Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017) Nizar Satrio Wicaksono
Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.644 KB)

Abstract

Surat keterangan waris merupaka salah satu syarat terbitnya akta pembagian hak bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4, Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga keberadaannya merupakan hal yang penting. Namun demikian, bukan berarti Notaris/PPAT memiliki kekuasaan yang besar dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut, segala informasi yang ada dalam isi Surat Keterangan Waris harus didapatkan dari pihak-pihak yang ada dalam Surat Keterangan Waris tersebut, bukan secara serta merta Notaris /PPAT mengisi isi Surat Keterangan Waris sesuai dengan keinginannya dengan maksud suatu tujuan tertentu. Notaris/PPAT yang mengisi isi Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan informasi dari para pihak terjadi pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017 yang secara otomatis tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Notaris/PPAT tersebut. Kata Kunci: Surat Keterangan Waris, Akta Pembagian Hak Bersama, Notaris/PPAT
Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/TUN/2018) Ayu Permata Sari
Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.822 KB)

Abstract

Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menjalankan keputusan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 232/K/TUN/2018 menjadi hal yang mendasari penulis dalam penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk meneliti pembatalan surat keputusan pengesahan badan hukum perkumpulan sebagai produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang merupakan objek sengketa tata usaha negara yang proses penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Penulis selain meneliti mengenai proses pembatalannya juga akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan arbitrase yang sebelumnya telah dihasilkan dan akibat hukum terhadap akta pendirian badan hukum perkumpulan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sehingga didapatkan jawaban mengenai pembatalan surat keputusan tersebut hanya membuat perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia kehilangan status badan hukumnya tetapi lembaga arbitrasenya tetap ada sebagai perkumpulan dan membuat putusan arbitrase yang dihasilkan tetap dapat berlaku serta akta pendirian perkumpulan yang dibuat oleh Notaris tetap sebagai akta otentik. Oleh karena itu pemerintah dalam mengesahkan badan hukum perkumpulan diharapkan memeriksa tidak hanya dokumen tetapi juga pemeriksaan lebih mendalam dan juga pemerintah diharapkan dapat membuat aturan yang lebih jelas mengenai lembaga arbitrase agar tidak timbul sengketa yang serupa dikemudian hari. Kata Kunci: Pembatalan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan, Akta Pendirian Perkumpulan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/TUN/2018.
Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.) Muhammad Irfan Hielmy
Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.907 KB)

Abstract

Pemberian kredit yang melibatkan lebih dari satu kreditur maupun debitur menjadi hal yang sering dijumpai mengingat kemampuan kreditur dan debitur yang terbatas, hal ini mengakibatkan terdapat lebih dari satu hubungan hukum, untuk menjamin terlunasinya utang debitur, hak atas tanah seringkali dijadikan sebagai agunan bersama terhadap beberapa perjanjian kredit tersebut. Dalam kondisi demikian, Bank atau Notaris mencantumkan klausul cross default dan cross collateral, guna menjamin kepentingan bank dalam rangka eksekusi agunan bilamana terjadi wanprestasi, dengan adanya klausula cross default maka bilamana debitur wanprestasi terhadap satu perjanjian kredit, maka perjanjian kredit yang memiliki klausula cross default dengan perjanjian kredit tersebut akan berada dalam kondisi default juga. Sedangkan klausul cross collateral dimaksudkan bahwa jaminan yang diserahkan debitur mengikat beberapa perjanjian kredit, baik atas nama satu atau beberapa debitur. Rumusan masalah dalam tesis ini mengenai penerapan cross default dan cross collateral pada perjanjian kredit serta prosedur eksekusi hak atas tanah yang dibebani lebih dari satu hak tanggungan pada Bank Negara Indonesia.  Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah yuridis normatif. Dalam tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa klausul cross default dan cross collateral belum menjadi klausul yang distandarisasi dalam perjanjian kredit BNI, namun pada praktik, klausul cross default selalu dicantumkan guna menjamin kepentingan bank, sedangkan klausul cross collateral hanya dicantumkan bilamana agunan menjadi agunan bersama. Dalam hal debitur wanprestasi, maka prosedur eksekusi hak tanggungan terhadap hak atas tanah yang menjadi agunan bersama diawali terlebih dahulu dengan pemberitahuan kepada kreditur lain, dan pelunasan utang dari penjualan agunan dilakukan secara berurut sesuai peringkat hak tanggungan.Kata Kunci : Bank, Kredit, Wanprestasi
Tanggung Jawab Perhimpunan Penghuni Dan Pemilik Satuan Rumah Susun Terhadap Penghuni Rumah Susun (Studi Kasus Apartement Mediterania Palace Residence) Pascalis Bastoto Meliala
Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.958 KB)

Abstract

Masa Dewasa ini, karena ketersediaan Tanah Khususnya di DKI Jakarta Semakin sedikit, Pembangunan Rumah Tinggal Vertikal menjadi hal yang dapat menjadi Solusi. Apartement atau Rumah Susun adalah salah satu bentuk dari tempat tinggal vertical tersebut. Rumah Susun di Indonesia dimiliki secara pemilikan bersama dengan melihat perbandingan proporsional. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan dan penggundaan. Perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun adalah badan hokum yang bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni rumah susun. Perhimpunan penghuni ini diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 132 tahun 2018 dan Undang-Undang Rumah Susun Nomor 20 tahun 2011. Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah susun, sebagai badan hokum, memiliki anggaran dasar yang menyatakan bahwa perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun dapat melakukan tindakan hokum ke luar dank e dalam atas nama pemilik dengan wewenang dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kenyamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam lingkungan Rumah Susun. Pada kasus Apartemen Mediterania, terdapat sengketa antara Perhimpunan penghuni rumah susun periode lama dan perhimpunan penghuni dan pemilik rumah susun yang baru yang akhirna merugikan para penghuni dan mengambil hak-hak para penghuni rumah susun.Kata Kunci: Rumah Susun, Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun, Apartemen Mediterania Palace, Perlindungan Konsumen

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2022): Indonesian Notary Vol 4, No 2 (2022): Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary Vol 3, No 4 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary Vol 2, No 4 (2020): Indonesian Notary Vol 2, No 3 (2020): Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal Vol 1, No 003 (2019): Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary More Issue