cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
mkn.fhui@ui.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
mkn.fhui@ui.ac.id
Editorial Address
Magister Kenotariatan FHUI Depok
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Indonesian Notary
Published by Universitas Indonesia
ISSN : -     EISSN : 26847310     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesian Notary adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. Notary sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan Notary, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap review sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun reviewer dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, Notary menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal" : 40 Documents clear
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Terkendala Kesalahan Penerima Ganti Kerugian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 486/PDT/2017/PT.BDG) Tara Samantha Hehuwat
Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  AbstrakSecara garis besar, penelitian ini membahas mengenai pengaturan terkait penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 486/PDT/2017/PT.BDG. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penghitungan ganti kerugian dalam musyawarah penetapan ganti kerugian telah dilakukan antara Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dan pemegang hak atas tanah dengan berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia nomor 306 serta petunjuk teknisnya yang dibuat oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia selaku asosisasi profesi penilai di indonesia. Kemudian penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian dari adanya kesalahan berkaitan dengan penerima pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 486/PDT/2017/PT.BDG dilakukan dengan Tergugat yang diharuskan oleh Majelis Hakim untuk membayarkan ganti kerugian kepada Penggugat atau melalui jalur konsinyasi atau menitipkan uang ganti rugi di pengadilan. Hasil penelitian menyarankan kepada instansi-instansi yang akan melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, khususnya Panitia Pembebasan Tanah (P2T), agar selalu teliti dan mendetil dalam memeriksa berkas-berkas yang diserahkan oleh pemegang hak atas tanah. Selain itu, alangkah lebih baik apabila dapat berkoordinasi secara aktif dengan Lurah dan Camat setempat agar ke depannya tidak terjadi lagi kesalahan yang berkaitan dengan identitas pemegang hak atas tanah, dan kepada pemegang hak atas tanah yang tanahnya akan terkena pembebasan tanah, hendaknya selalu bersikap kritis selama proses pembebasan tanah berlangsung agar hak-haknya tetap terlindungi. Kata kunci: Pengadaan tanah; Musyawarah penetapan ganti kerugian; Ganti rugi. 
Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan No 23/Pdt/2017/PT YYK Juncto Putusan No. 771K/Pdt/2018) Rana Zahra Ghina
Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas mengenai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (selanjutnya disebut SKMHT) yang dibuat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB). Pembuatan SKMHT yang demikian menimbulkan suatu permasalahan mengenai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya, terlebih nyatanya terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam pembuatan PPJB nya. Oleh karena hal tersebut, timbul sengketa perdata yang bertujuan untuk membatalkan akta-akta tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan mengikat terhadap SKMHT yang dibuat berdasarkan PPJB dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 23/PDT/2017/PT.YYK juncto Putusan No. 771K/PDT/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui pendekatan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian analisis data, dapat disimpulkan bahwa SKMHT yang dibuat berdasarkan PPJB tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya. Hal ini dikarenakan, PPJB belum 655 menyebabkan kepemilikan atas obyeknya beralih secara yuridis, sehingga PPJB tidak bisa disamakan dengan AJB.Kata Kunci: SKMHT, PPJB, Kekuatan Mengikat Akta
Keabsahan Akta Sewa Menyewa yang dilakukan Oleh Yayasan yang belum melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Tentang Yayasan Ivone Melissa Perez
Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDewasa ini masih banyak yayasan yang telah ada sebelum berakunya Undang-Undang Yayasan melakukan kegiatan usahanya tanpa melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan, sedangkan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan mengamanatkan agar yayasan-yayasan tersebut melakukan penyesuaian Anggaran Dasar untuk dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai keabsahan akta sewa menyewa, dimana sewa menyewa tersebut dilakukan oleh indivisu sebagai pihak yang menyewakan objek sewa dan Yayasan yang telah ada sebelum diberlakukannya Undang-Undang Yayasan namun belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sebagai pihak penyewa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sewa menyewa yang dibuat oleh Nyonya DA dan Yayasan BBS tetap sah, namun perjanjian hanya mengikat Nyonya DA dengan pribadi seluruh anggota organ BBS. Sebaiknya yayasan yang telah kehilangan bentuk sebagai subjek hukum melakukan permohonan kembali sebagai subjek hukum, kemudian melakukan penegasan perjanjian sewa menyewa tersebut untuk mengalihkan kembali tanggung jawab kepada yayasan.Kata Kunci: Yayasan; Anggaran Dasar; Akta Sewa Menyewa; Notaris; subjek hukum.
Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Obyek Jaminan yang Tidak dilakukan Pengikatan Jaminan Oleh Kreditur Dominicus Aditio Nugraha
Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenulisan tesis ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (disebut PPAT) terhadap obyek jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada bank. Dalam proses kredit bank dapat menerima jaminan dari debitur sebagai jaminan pelunasan jika debitur tersebut wanprestasi. Dalam proses perjanjian kredit tersebut peran PPAT sangat penting yaitu membuat Akta Autentik. Dalam pembuatan Akta Autentik PPAT seharusnya memiliki sikap kehati-hatian. Hal ini dikarenakan jika PPAT tidak membuat akta berdasarkan dokumen yang sah, akta tersebut akan menjadi dasar dari gugatan para pihak yang berkepentingan dan akan menimbulkan kerugian pada pihak tertentu. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap Debitur yang obyek jaminannya telah dijual oleh kreditur tanpa persetujuan pemegang hak, menganalisis Tanggung jawab PPAT Terhadap Akta jual Beli obyek jaminan yang dijual oleh kreditur tanpa persetujuan pemegang hak. Penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang – undangan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum nasabah dan tanggung jawab PPAT terhadap pembatalan akta jual beli. Teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis hasil penelitian secara mendalam, holistic (utuh) dan komprehensif. Hasil analisa adalah pertama, bahwa kreditur yang melakukan penjualan atas obyek agunan debitur yang tidak dibebankan jaminan kebendaan harus dengan persetujuan debitur dan atas penetapan pengadilan jika hal tersebut dilanggar maka hak dari debitur dapat dipulihkan kembali, Kedua, dalam pembuatan akta jual beli yang terdapat kelalaian PPAT, PPAT dapat diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara), onzetting (pemecatan), pemberhentian dengan tidak hormat.Kata Kunci: Agunan, Perlindungan hukum debitur, Tanggung jawab PPAT.
Akibat Hukum Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli yang tidak Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pdt.G/2019 PN PDG Vidya Maharani
Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus bertanggung jawab penuh atas akta yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena, bila Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan kesalahan terhadap akta yang telah dibuat, maka sifat otentik akta tersebut akan hilang dan menjadi akta dibawah tangan. Penelitian ini memiliki pembahasan tentang keabsahan terhadap akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pendaftaran tanah, dimana seharusnya dalam pembuatan akta dihadapan PPAT wajib dihadiri oleh para pihak yang memang berwenang untuk melaksanakan jual beli tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah persyaratan keabsahan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT dan mekanisme peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa akta PPAT dapat batal demi hukum apabila dalam proses membuat aktanya tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selain itu dalam membuat akta jual beli, PPAT harus tunduk kepada peraturan perundang – undangan pertanahan, yaitu peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pendaftaran tanah.Kata kunci : Keabsahan, Akta Jual Beli, PPAT.
Pembatalan Akta Jual Beli yang tidak sesuai perjanjian pengikatan jual beli (Studi Kasus Pengadilan Negeri Labuan Bajo No 8/PDT.G/2018/PN LBJ) Audina Sintasari
Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPada dasarnya suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak yang memungkinkan kesepakatan tersebut berakibat mengalami pembatalan, baik dibatalkan oleh para pihak maupun atas perintah pengadilan. Salah satu kasus pembatalan Akta Jual Beli yang tidak sesuai dengan yang disepakati para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya, terdapat dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Lbj. Penelitian ini menganalisis penerapan PPJB sebagai perjanjian bantuan untuk perjanjian pokok baru melalui jual beli serta implikasi hukum terhadap pembatalan AJB karena tidak dipenuhinya PPJB. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif analitis, jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PPJB yang sah menurut hukum sebagai perjanjian bantuan tidak bisa dilepaskan dalam kaitan dengan lahirnya AJB. Pembeli dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Lbj melakukan wanprestasi terhadap PPJB, AJBnya juga mengandung kausa palsu sehingga tidak mengikat para pihak karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu sebab (kausa) yang halal. Implikasi hukum terhadap para pihak apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian.Kata Kunci : Perjanjian Simulasi, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Jual Beli
Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang Merupakan Suatu Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan MA Nomor 731K/PID/2014 dan Putusan PN Tanjung Karang Nomor 66/Pdt.G/2019/PN.TJK.) Mahanani Suryaningtyas W.
Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKJurnal ini membahas mengenai akibat penipuan dan penggelapan oleh komisaris perusahaan yang menyebabkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham sudah lunas tidak dapat terlaksana. Adapun permasalahan yang dibahas dalam Jurnal ini mengenai keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan dari Komisaris Perseroan terkait pengalihan saham dengan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang terdapat unsur penipuan dan penggelapan dan mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta-akta yang dibuat,sehingga berimplikasi hukum terhadap Perubahan Data Perseroan yang tidak valid yang merugikan terhadap pihak pembeli saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengkaji penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Jabatan Notaris, Permenkumham No. 4/2014 dan Permenkumham No.1/2016 dikaitkan dengan kasus penipuan dan penggelapan serta adanya gugatan perdata terhadap perseroan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, telah didapatkan hasil penelitian berupa ketidakabsahan atas akta notaris berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham serta akta-akta lainnya yang terkait disebabkan oleh tidak terpenuhinya aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan demikian apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka akta notaris tersebut menjadi kehilangan keabsahannya.Kata Kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akuisisi Saham, Notaris.
Tanggung Jawab Kantor Pertahanan Jakarta Selatan Terhadap Perpanjangan Jangka Waktu Sertipikat Hak Guna Bangunan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017 Geraldi Yohannes Parlindungan
Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL. Peneliti tertarik untuk meneliti dikarenakan menemukan keanehan dalam proses perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat, dimana permohonan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dapat diterima meskipun masih terdapat persoalan hukum terhadap obyek tanahnya. Sehingga permasalahan yang akan diteltiti dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL dan tanggung jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap penerbitan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan bentuk penelitian Yuridis Normatif. Sedangkan untuk tipologi penelitian yang saya gunakan adalah Deskriptif Analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan dua buah kesimpulan yakni: keabsahan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat adalah dapat dimohonkan pembatalan sertipikat Hak Guna Bangunan 170/ Kuningan Barat dikarenakan terdapat cacat administrasi dalam proses perpanjangan sertipikat tersebut. (2) Pertanggung Jawaban Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap penerbitan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/ Pdt.G/2017 adalah dikenakan sanksi moral berupa membuat pernyataan secara terbuka dan dikenakan sanksi perdata berupa memohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat.Kata Kunci: Hak Guna Bangunan, Perpanjangan, sertipikat
Pemenuhan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penggunaan Radio Frequency Identification pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Sebagai Penunjang Pengenalan Penghadap di Notaris Clifford Erikson Kwandang
Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas mengenai pemenuhan prinsip kehati-hatian terhadap tindakan penggunaan cip RFID yang terdapat pada KTP Elektronik sebagai tindakan untuk menanggulangi penggunaan identitas palsu pada saat pengenalan penghadap di Notaris, agar menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya yang mana data yang diperoleh akan dibaca/ditafsirkan sendiri oleh penelitinya. Adapun Analisa data dilakukan dengan secara Preskriptif. Hasil Analisa menyatakan bahwa Notaris hanya bertugas untuk meneliti kebenaran formil dari suatu akta, beban tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya terletak pada kepatuhan Notaris dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan membuat akta sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, penggunaan RFID dapat melindungi Notaris dalam melalukan pengenalan penghadap karena dengan melakukan proses verifikasi menggunakan cip RFID maka notaris telah melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN serta penggunaan data biometrik juga memenuhi keautentikan dokumen penduduk yang disyaratkan UU Adminduk. UU Adminduk menentukan dokumen kependudukan/KTP yang sah harus diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka dari itu letak keautentikan dokumen penduduk terletak pada pejabat yang berwenang untuk membuat dokumen kependudukan tersebut.Kata Kunci: Notaris; KTP Elektronik.
Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitieme portie) Ahli Waris Legitimaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018) Rebecca Sarah Sitepu
Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSetiap orang mempunyai kebebasan dalam membuat wasiat karena hal tersebut merupakan kehendak terakhirnya yang terjadi terhadap harta peninggalan miliknya setelah ia meninggal dunia. Pada prakteknya, masih ditemukan akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris. Tesis ini membahas mengenai akibat hukum dan pertanggungjawaban Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang melangfar bagian mutlak (legitieme portie) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari jurnal ini mengungkapkan bahwa akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris dapat berakibat isinya tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt//2018 tersebut ditemukan bahwa tidak ada pembahasan dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai pertanggungjawaban Notaris atas kesalahannya dalam pembuatan akta wasiat.Kata kunci: Akta Wasiat; Legitieme Portie; Notaris.

Page 3 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2022): Indonesian Notary Vol 4, No 2 (2022): Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary Vol 3, No 4 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary Vol 2, No 4 (2020): Indonesian Notary Vol 2, No 3 (2020): Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal Vol 1, No 003 (2019): Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary More Issue