Legal Protection for the Partnership Agreement Parties
Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of sharia and law areas. It publishes articles and research papers concerning Islamic law, Islamic legal thought, Islamic jurisprudence, Islamic economic laws, criminal law, civil law, international law, constitutional law, administrative law, economic law, medical law, customary law, environmental law and so on.
Articles
219 Documents
<![CDATA[Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nun Harrieti]]>;
<![CDATA[Etty Mulyati]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (138.199 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.60
<![CDATA[Perbankan syariah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam system perekonomian nasional,selain fungsi intermediasi perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial. Sehingga menarik untuk diteliti mengenai peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya adalah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang menerbitkan sertifikat wakaf uang, serta menempatkan wakaf uang tersebut di dalam produk penerimaan dana dengan akad titipan (wadi’ah) atas nama Nazhir dan dapat mengelola dana tersebut sampai nazhir menentukan lain.]]>
<![CDATA[Tinjauan Fikih Terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi ]]>
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>;
<![CDATA[Bustamar Bustamar]]>;
<![CDATA[Safwan Rozi]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.454 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.61
<![CDATA[Studi ini mendeskripsikan aktifitas perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi.Studi ini juga meninjau aktifitas perdagangan tersebut dengan kacamata Fikih Mu’amalah (Hukum Ekonomi Islam). Pertanyaannya adalah apakah perilaku yang dilakukan oleh pedagang sejalan dengan Hukum Islam atau tidak ? Pertanyaan ini penting untuk dijawab mengingat mayoritas para pedagang di Pasar Bawah adalah muslim. Di sisi lain Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa pasar adalah seburuk-buruk tempat dan mesjid sebaikbaik tempat. Seakan-akan pernyataan ini memberi peluang bagi pelaku pasar untuk melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar hukum. Studi inimenemukan bahwa perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi berlangsung secara intens dengan pola perdagangan tradisonal. Dalam aktivitas perdagangan tersebut ditemukan banyak penyimpangan yang dapat dikelompokkan: 1. terkait dengan komoditi yang diperdagangkan, 2. bentuk transaksi yang dilakukan, 3. pelanggaran terhadap regulasi, 4. pengabaian terhadap etika bisnis yang sudah diatur dalam Islam.]]>
<![CDATA[Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai dan Rahn (Gadai Syariah) di Indonesia ]]>
<![CDATA[Iskandar Iskandar]]>;
<![CDATA[Addiarrahman Addiarrahman]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.904 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.62
<![CDATA[Artikel ini bertujuan menjelaskan sejarah sosial perkembangan hukum gadai dan gadai syariah di Indonesia. Gadai merupakan bagian dari aktifitas ekonomi yang telah berlangsung lama. Terdapat tiga corak hukum yang mengatur praktik gadai, yaitu: hukum positif, hukum adat dan hukum Islam. Ketiga jenis hukum tersebut terus berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat, sehingga ikut mempengaruhi perkembangan praktik gadai sebagai instrument keuangan alternatif yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.]]>
<![CDATA[Konvergensi Adat dan Syarak Dalam Tata Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Jambi ]]>
<![CDATA[Bambang Husni Nugroho]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.58 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.63
<![CDATA[Adat yang besendi syarak, syarak yang besendi kitabullah; syarak mengato, adat memakai adalah sebuah slogan yang dipercaya masyarakat Melayu Jambi menjadi ruh dalam setiap ritual adat mereka. Namun kritik yang mengemuka mengenai tata upacara pernikahan mereka membuat penulis merasa perlu meneliti kembali keabsahan slogan tersebut. Setelah dilakukan penelitian, terbukti bahwa tiap tahap tata pernikahan masyarakat Melayu Jambi ternyata memiliki sandaran filosofis adat yang bersesuaian dengan kaidah-kaidah syarak yang berupa ayat Alquran, hadis dan kaidah fikih. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Jambi telah berupaya menyesuaikan tata pernikahannya dengan aturan-aturan syarak atau paling tidak berusaha untuk tidak menyelisihinya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa tata pernikahan masyarakat Melayu Jambi ternyata konvergen dengan nilai-nilai Islam yang memang menjadi motto adatnya.]]>
<![CDATA[Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah ]]>
<![CDATA[M. Hasbi Umar]]>;
<![CDATA[Bahrul Ma’ani]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.884 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.64
<![CDATA[Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Di Kota Jambi, pada tahun 2015 ada 11 kasus, sedangkan pada tahun 2016 kekerasan terhadap anak meningkat drastis menjadi 34 orang. Hal ini harus mendapat perhatian yang serius, karena anak mesti diberikan hak dan perlindungannya. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian hak dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang urgen untuk dilakukan. Urgensi tersebut menurut maqashid al-syariah adalah bersifat diyani dan qadhai, di mana anak penting untuk diberikan hak dan perlindungan dengan memenuhi kebutuhannya berupa asupan makanan dan minuman, pakaian dan kebutuhuhan kelengkapan lainnya.]]>
<![CDATA[Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Mengembang dan Mensosialisasikan Perbankan Islam di Aceh ]]>
<![CDATA[Munawar Rizki Jailani]]>;
<![CDATA[Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018): December 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (690.472 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v18i2.68
<![CDATA[Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan wadah pemersatu ulama-ulama Aceh yang bersifat independen dan berkedudukan sebagai partner Pemerintah Aceh serta dapat menetapkan fatwa yang menjadi bahan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini memfokuskan pada peran yang diberikan oleh MPU dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil metode interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPU mempunyai peran yang luar biasa dalam mengembangkan perbankan syariah di Aceh, mulai dari pembuatan undang-undang, penyebaran anggota MPU Aceh untuk menjadi anggota DPS, mendorong pemerintah Aceh mendirikan bank syariah, mensosialisasi perbankan syariah kepada masyarkat sampai merespon fatwa-fatwa MUI berkaitan dengan perbankan syariah.]]>
<![CDATA[Using Zakâh For The Establishment of Islamic Centers and Maqâṣid Al-Syarî‘ah’s Relativities ]]>
<![CDATA[Busyro Busyro]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (874.431 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v19i1.87
<![CDATA[One of the people who have the right to receive the zakâh mentioned in the eight aṣnâf is fî sabîlillah (people who are in a jihâd). Jihâd and all the means relating to it are the initial meaning agreed upon by most of ulama. The term fî sabîlillâh has been understood further in the context of the construction of places of worship and Islamic centers. This meaning expansion the term fî sabīlillah certainly needs to be seen in relation to maqâṣid al-syarî‘ah, especially in relation to ‘illat as one of the main instruments of maqâṣid al-syarî‘ah. The discussion by using ‘illat concluded that the development of the meaning of fî sabîlillâh to other than jihâd is permissible as long as it is intended to help individuals who struggle for the sake of the establishment of religion by financing their activities. Furthermore, this meaning is more in line with maqâṣid al-syarî‘ah.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 di Kabupaten Rokan Hulu Riau ]]>
<![CDATA[Bagio Kadaryanto]]>;
<![CDATA[Nabella Puspa Rani]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (631.943 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v18i1.130
<![CDATA[Objectives to be achieved in this research isexplaining about the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013;Describes the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations in Rokan Hulu; as well as formulate and explain the measures to be taken by the Government of Rokan Hulu to regulate business licensing cultivation of oil palm plantations in Rokan Hulu. The specific targets to be achieved in this research is theorderly implementation of licensing the cultivation of palm oil plantation in Rokan Hulu with better and more effective. So it does not cause environmental problems derived from oil palm plantations in Rokan Hulu. Type of research is a sociological law that is more focused on the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013, the problems that arise regarding the implementation of business licensing cultivation oil palm plantations in Rokan Hulu. Results and discussion of this research are the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations in Rokan Hulu has not been fully implemented by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013.]]>
<![CDATA[Peran Serta Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari di Desa Sungai Duren ]]>
<![CDATA[Hartati Hartati]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (678.656 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v18i1.132
<![CDATA[Peran serta masyarakat, penegakan hukum dan pengaturan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai, menjadi sesuatu yang mutlak dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Dalam hal ini, setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran serta masyarakat, penegakan hukum, dan pengaturan kelembagaan melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu dalam meningkatkan kualitas lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan, dengan aturan hukum melalui peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari secara terpadu, dapat mendorong terbentuknya mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang berorientasi pada pemecahan masalah pokok di lapangan.]]>
<![CDATA[Anak dan Terorisme: Sanksi dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Iqbal Kamalludin]]>;
<![CDATA[Hirda Rahmah]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018): December 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (805.52 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v18i2.143
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan sanksi pidana terkait aksi Terorisme dan upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Terorisme dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tulisan ini menyimpulkan, keterlibatan anak-anak dalam aksi Terorisme merupakan korban dari rangkaian proses Terorisme. Sebagai upaya perlindungan, dalam Pasal 16 A menyebutkan bahwa bagi pelaku yang membuat anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana Terorisme,ancaman pidananya ditambah sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan. Terdapat sanksi pidana seumur hidup dan pidana mati bagi pelaku Terorisme yang hanya bias dijatuhkan bagi anak pelaku tindak pidana Terorisme (yang dalam jangka umur 12 – 18 tahun) adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.]]>
