cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Misbahul Mujib
Contact Email
misbahul.mujib@uin-suka.ac.id
Phone
+6281392409940
Journal Mail Official
supremasi.uinsuka@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga; Jalan Marsda Adi Sucipto, Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 23021128     EISSN : 27234207     DOI : https://doi.org/10.14421/sh
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The focus and scope of SUPREMASI HUKUM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum are legal Science, including the study of Law issues in Indonesia and around the world, either research study or conceptual ideas. Generally we are interested in all law studies such as following topics Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Customary Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, Legal Theory and Legal Philosophy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2019): Supremasi Hukum" : 3 Documents clear
PERIKATAN DENGAN ANCAMAN DENDA OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIEN Faisal Luqman Hakim
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v8i2.2140

Abstract

Menurut KUHPerdata perikatan dengan ancaman denda dapat dikenakan oleh kreditur kepada debitur yang lalai tidak melakukan kewajibannya. Namun dalam perjanjian kerja antara advokat dan klien tentang penanganan perkara perdata Nomor 911/Pdt.G/2018/PA Mkd, pengenaan denda justru dilakukan oleh advokat (debitur) terhadap kliennya (kreditur). Pengenaan denda tersebut berlaku jika klien melakukan pencabutan perkara, padahal diketahui bahwa klien sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada advokat. Analisis ini didasarkan pada asas dalam perjanjian, peraturan dalam KUHPerdata, dan Kode Etik Advokat Indonesia. Hasil analisis adalah bahwa berdasarkan asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas kebebasan berkontrak perjanjian kerja yang dibuat antara advokat dan klien tidak menyalahi asas tersebut dan seharusnya ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak. Namun berdasarkan Pasal 1304, Pasal 1307, dan Pasal 1243 KUHPerdata, pengenaan denda oleh advokat kepada klien tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada kerugian materiil yang diderita oleh advokat. Sedangkan berdasarkan Kode Etik Advokat, pengenaan denda tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia.
Study Of Legal Positivism Yogi Prasetyo; Absori Absori
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v8i2.2133

Abstract

This article is a result of study that aims to explain the importance of the thought of legal positivism. The rapid development of science and technology can cause problems in life. The demands of the necessities of life to be fulfilled by human beings. Therefore, the development of legal positivism as a legal discipline closely related to the rational method of legal thinking becomes very important. There are various issues that require assertiveness and legal certainty to solve them. Understand how laws in legislation are important in law science, because law embraces the principle of legality in the system of state positive law norms. The study method used is literature with philosophical approach. From the results of the study shows that the study of legal positivism is very important to understand the law in writing in the legislation. Deductive that became characteristic in the method of reasoning legal positivism to get a correct understanding of the law of the general provisions established in the legislation. Rational-based legal positivism is very useful to establish the degree of legal certainty.
Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Synthia Synthia; Iswantoro Iswantoro
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v8i2.2132

Abstract

Abstract:Complete systematic land registration is a government program aimed to reduce land disputes in Indonesia. In 2018 Gunungkidul Regency became one of the regions that received PTSL quotas 78,750 land. The quota given to the Gunungkidul area is fairly high, considering that up to now there are still around 40% of the land in Gunungkidul Regency not yet certified. The implementation of PTSL in Gunungkidul Regency in 2018 there are still many obstacles, especially during the measurement process that results fulfilled delimitation contradiction. Factors that hinder the implementation of delimitation contradictory PTSL in Gunungkidul include landowner who use temporary boundaries from teak tree/wood so the land boundaries are not clear and make difficult for measurement officer, the absence of the parties at the time of measurement caused of land ownership from outside parties/ change of ownership of land rights by outsiders. The approach used in this study is empirical juridical. The study is conducted by examining data or samples that have been collected in the field reseach, then analyzing Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and practice in implementation of land registration. Abstrak:Pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan suatu program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi sengketa tanah yang ada di Indonesia. Pada tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu wilayah yang mendapat kuota PTSL dengan jumlah 78.750 bidang tanah. Kuota yang diberikan untuk wilayah Gunungkidul terbilang tinggi, mengingat sampai saat ini masih ada sekitar 40 % bidang tanah di Kabupaten Gunungkidul belum bersertifikat. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 sendiri masih mengalami banyak hambatan, terutama pada saat proses pengukuran yang mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kontradiktur delimitasi. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam PTSL di Gunungkidul antara lain masih ada pemilik tanah yang menggunakan batas sementara berupa pohon jarak/kayu sehingga batas tanahnya tidak jelas dan menyulitkan petugas dalam pengukuran, tidak hadirnya para pihak pada saat pengukuran yang disebabkan karena adanya penguasaan bidang tanah oleh pihak luar/berpindah tangannya kepemilikan hak atas tanah oleh pihak luar. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis empiris. Kajian yang dilakukan dengan cara meneliti data atau sampel yang telah dikumpulkan dilapangan, kemudian menganalisis antara Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan praktek dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Kata kunci: asas kontradiktur delimitasi, pendaftaran tanah sistematis lengkap

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2023): Supremasi Hukum Vol 11, No 2 (2022): Supremasi Hukum Vol 11, No 1 (2022): Supremasi Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum Vol 10, No 1 (2021): Supremasi Hukum Vol 9, No 2 (2020): Supremasi Hukum Vol 9, No 1 (2020): Supremasi Hukum Vol 8, No 2 (2019): Supremasi Hukum Vol 8, No 1 (2019): Supremasi Hukum Vol 7, No 2 (2018): Supremasi Hukum Vol 7, No 1 (2018): Supremasi Hukum Vol 6, No 2 (2017): Supremasi Hukum Vol 5, No 2 (2016): Supremasi Hukum Vol 5, No 1 (2016): Supremasi Hukum Vol 4, No 2 (2015): Supremasi Hukum Vol 4, No 1 (2015): Supremasi Hukum Vol 3, No 2 (2014): Supremasi Hukum Vol 3, No 1 (2014): Supremasi Hukum Vol 2, No 2 (2013): Supremasi Hukum Vol 2, No 1 (2013): Supremasi Hukum Vol 1, No 2 (2012): Supremasi Hukum Vol 1, No 1 (2012): Supremasi Hukum More Issue