Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Riau Law Journal

RLJ
Website

Published by Universitas Riau

ISSN : 25798669 EISSN : 25798693 DOI : 10.30652

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Riau Law Journal adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan lainnya. Riau Law Journal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal" : 8 Documents clear

KEARIFAN LOKAL BUDAYA SUKU SAKAI TERHADAP SUMBER DAYA PERAIRAN DI KABUPATEN BENGKALIS Setia Putra; Erdianto Effendi
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakMasyarakat Suku Sakai menangkap ikan di sungai dengan menombak dan mengail, serta menangkap udang dengan menggunakan tangguk. Di rawa-rawa atau di sungai-sungai kecil mereka menangkap ikan dengan menggunakan lukah dan jaring. Mereka memasang lukah dari jaring pada sore hari menjelang malam dan pada pagi hari dapat dilihat hasil tangkapannya. Ada larangan menangkap ikan dengan putas, pukat, sentrum dan racun bisa didenda adat berupa uang adat yang disepakati Pengurus Bathin (Kepala, Manti, Mangku). Dilarang menebang hutan dekat sungai dan danau, bila dilakukan maka didenda adat untuk memulihkan kerusakan dan disuruh menanam pohon 7 kali lebih banyak.Kata Kunci: kearifan lokal, perairan, Sakai AbstractThe Sakai tribe catches fish in the river by using the spear and hook, and using tangguk for shrimp. In swamps or small rivers they used a fish trap and netting to catch the fish. They put on the fish trap nets on the afternoon or before the night and they take the catch out in the morning. There is a ban on fishing with putas, gillnets, centrum and toxins and it can be fined by indigenous customary pecuniary who agreed by Bathin Board (Chief, Manti, Mangku). It is forbidden to cut down the forests near the rivers and the lakes, and the indigenous fined to recover the damage is to plant the tree seven times more.Keywords : local wisdom, water, Sakai

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Adi Tiara Putri; Ledy Diana
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakDalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa asas dalam pengelolaan lingkungan hidup berlandaskan kearifan lokal. Masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokalnya yang dapat ditemukan di dalam petatah, petitih, syair, tunjuk ajar, norma. Begitu juga dengan nilai-nilai kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan dapat ditemukan dalam sumber hukumnya.. Penelitian ini berkaitan dengan penerapan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat melayu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi. Kata Kunci : Kearifan Lokal, Lingkungan, Melayu AbstractIn Law Number 32 Year 2009, the principle of environmental is based on local wisdom. The Malay community has the values of local wisdom that can be found in the petatah, petitih, lyric, teaching point, norm. The values of local wisdom associated with the protection and management of the environment will be found in the source of the law. This research is related to the implementation of local wisdom values of Malay community about environmental in Kuantan Singingi.Keywords : Local Wisdom, Environment, Malay

BEBERAPA PEMIKIRAN HUKUM DALAM MENYIKAPI POSITIVISME HUKUM Hayatul Ismi
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakTulisan ini mencoba melihat beberapa pemikiran dalam menyikapi positivisme hukum yaitu melalui pendekatan hukum progresif di Indonesia, melalui pendekatan mazhab Sociological Jurisprudence, dan teori hukum pembangunan.Kata Kunci : Positivisme, Mazhab, Teori hukum AbstractThis paper tries to see some thoughts in addressing legal positivism through progressive legal approach in Indonesia, through approach of Sociological Jurisprudence school, and theory of law of development.Keywords :Positivism, Mazhab, Theory of Law

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DARI PERUSAHAAN PERSFEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Ardiana Hidayah
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakTanggung jawab sosial perusahaan sebagai hal penting yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas rutin suatu perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dilaksanakan perusahaan untuk dapat mengatur, mengolah dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya, maka tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia.Kata kunci: Tanggung jawab sosial, perusahaan dan lingkungan. AbstractThe Corporate social responsibility as an important matter can not be separated from the regular activities of a company. Corporate social responsibility towards the environment held a company to be set up, process and use the environment as well as possible. In order to realize sustainable economic development to improve the quality of life and the environment that are beneficial to the company itself, the local community and society in general, the social responsibility of companies are set in the legislation as a positive law in Indonesia.Keywords : Social responsibility, corporate, environment.

OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN BENGKALIS Widia Edorita
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakDalam rangka pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari, maka perlu melaksanakan pencegahan tindak pidana perikanan dengan melibatkan masyarakat. Perlunya melibatkan masyarakat dalam pencegahan dikarenakan masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan secara terus menerus, melakukan tindakan secara langsung di lapangan. Pengembangan perikanan tangkap harus memerhatikan ketersediaan potensi sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan. Eksploitasi yang dilakukan dengan memerhatikan tata cara penangkapan yang ramah lingkungan, seperti tidak menggunakan bahan peledak dan racun ikan, menggunakan mata pancing dengan ukuran tertentu agar tidak menangkap anak ikan, dan tidak merusak terumbu karang. Harus dihindari alur penangkapan ikan yang berpotensi dapat mengganggu zona pembudidayaan ikan. Oleh karena itu sangat penting artinya peran serta masyarakat dalam mencegah berbagai tindak pidana perikanan agar tercipta pembangunan perikanan berkelanjutan.Kata kunci: Peran serta masyarakat, perikanan, berkelanjutan. AbstractIn order to utilize resources optimally marine and fisheries, responsible and sustainable, it is necessary to implement crime prevention by involving the public fishery. Prevention needs to involve the community because the community more aware of the condition of the field, so that people can take preventive continuously, can act directly on the ground. Development of fisheries must consider the potential availability of fish resources in the area of fisheries management. Exploitation practiced by observing ordinances arrest environmentally friendly, such as not using explosives and poison fish, use a hook with a certain size so as not damage coral reefs. To avoid the flow of fishing that can potentially interfere with the zone cultivate fish. Therefore, it is very important the role of the community in preventing various criminal acts fisheries in order to create sustainable fisheries development. Keywords : Community participation, fisheries, sustainable.

PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN NARKOTIKA Fauzi Rizky
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakPelaksanaan rehabilitasi narkoba mengacu pada ketentuan Pasal 127 jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pelaku pelanggaran dapat dibuktikan atau terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahgunaan Guna harus menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan obat-obatan yang dibutuhkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah. Pelaksanaan rehabilitasi harus memenuhi syarat dari Peraturan Pelaksana lainnya, termasuk yang sudah memiliki Tim Penilai Terintegrasi Rekomendasi, namun masih banyak rekomendasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum sosiologis, karena penulis secara langsung melakukan penelitian terhadap lokasi atau yang diteliti untuk memberikan penelitian yang lengkap dan jelas dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Kejaksaan Negeri Siak.Kata Kunci: Rehabilitasi, narkotika, rekomendasi Tim Assessment. AbstractImplementation of Rehabilitation Narcotics refer to the provisions of Article 127 Jo Article 54 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 on Narcotics pronouncing that abusers can be proved or proved to be the victim of abuse of narcotics, Abuse Guna shall undergo medical rehabilitation and social rehabilitation and addict narcotics and victims the abuse of drugs required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation rehabilitation instituted both provided by the government or private parties to cooperate with the government. Implementation of rehabilitation should be qualified from the other Implementing Regulations, including already has Recommendation Integrated Assessment Team, but still banya recommendations are not running as they should. This type of research can be classified sociological law research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the National Narcotics Agency of Riau Province and the State Attorney Siak.Keywords: Rehabilitation, narcotics Team Assessment-Recommendation

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN MENURUT BUDAYA MELAYU DI PROVINSI RIAU Zul wisman; Emilda Firdaus
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakPenelitian ini menemukan bahwa Masyarakat Melayu dan Budayanya memiliki peranan yang penting dalam memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya kekerasan kepada anak. Masyarakat melayu sebagian besar adalah penganut Agama Islam, sehingga Nilai-nilai Islam yang ada menempatkan orang tua, keluarga dan masyarakat memandang Anak adalah Karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun, dalam tataran pelaksanaannya masih ditemukan berbagai faktor penghambat sehingga tetap terlihat berbagai prilaku kekerasan terhadap anak, baik dari sisi budaya melayu yang semakin tergerus oleh nilai-nilai luar dan pengaruh globalisasi, serta belum terlihatnya Eksistensi Badan/Institusi/Lembaga yang secara fungsi.Kata kunci: Perlindungan, Anak, Kekerasan, Budaya, Melayu. Abstract The research found that Malay communities have an important role in providing protection and preventing violence to children. Melayu community is mostly adherents of Islam, so that the existing Islamic values place parents, families and communities view the Child is a gift of God Almighty, which always must be maintained because in him embedded the dignity, dignity and rights as a human Should be upheld. Child protection from acts of violence aims to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow and develop, participate optimally in accordance with human dignity and dignity. However, the level of implementation is still found various inhibiting factors that still appear various violent behavior toward children, both from the side of Malay culture which is further eroded by the external values and the influence of globalization, and the absence of the existence of the existence of the Agency / Institution / Institution that functionally.Keywords : Child protection, violence, culture, Malay

PENGAKUAN TERHADAP HUKUM ADAT DALAM KAJIAN PUTUSAN KASUS TANAH HIBAH ADAT Di PENGADILAN SIGLI Laila Rasyid
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakArtikel ini menjelaskan analisis terhadap putusan hakim melalui penalaran hukum untuk menilai kualitas dari pertimbangan hukum yang diberikan Oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli terhadap kasus perebutan hak milik atas tanah hibah adat antara masyarakat desa Rambong sebagai Tergugat dan M bin Tgk.B sebagai Penggugat.Hukum modern dan hukum adat dapat berjalan bersama dalam sistem hukum Indonesia yang sarat dengan pluralisme dapat digambarkan dalam Putusan No. 02/Pdt.G/2014/Pn.Sgi.Kata kunci : Pengakuan, hukum adat, tanah. AbstractThis article describes an analysis of the judge's decision through legal reasoning to assess the quality of the legal reasoning given by the judge in the District Court against the case of the seizure of Sigli property rights over customary land grant between communities Rambong as Defendants and M bin Tgk.B as Plaintiff.Modern law and customary law may run together in the Indonesian legal system is loaded with pluralism can be described in Decision No. 02 / Pdt.G / 2014 / Pn.Sgi.Keywords : Recognition, adat law/ customary law, land.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Adi Tiara Putri

Contact Email
aditiaraputri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Adi Tiara Putri

Contact Email aditiaraputri@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location Kota pekanbaru, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Adi Tiara Putri

Contact Email
aditiaraputri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA