cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Christo Sumurung Tua Sagala
Contact Email
christosagala@unej.ac.id
Phone
+628565407999
Journal Mail Official
jurnalkajiankonstitusi@unej.ac.id
Editorial Address
Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto Kotak POS 159 Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Kajian Konstitusi
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 29623707     DOI : https://doi.org/10.19184/jkk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kajian Konstitusi is a peer-reviewed journal published by the Department of Constitutional Law, the Faculty of Law, the University of Jember, Indonesia. The publication in this journal focuses on the legal and constitutional studies under doctrinal, empirical, socio-legal, and comparative approaches. The journal welcomes all submissions about current discourses on law and constitution from diverse perspectives in a certain jurisdiction or with comparative analysis. Manuscript submissions should be between 5,000-8,000 words in length, although shorter papers relating to policy analysis and debate will be considered. The peer-review process and decision on publication will normally be completed within 60 days of receipt of submissions. Please see our Instructions for Authors for information on manuscript submission. If you require any further information or help, please visit our Support Center.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI" : 5 Documents clear
Politik Hukum Penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 Syadila Maulidina Prasetya; Iwan Rachmad Soetijono
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 2 No 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5878.945 KB) | DOI: 10.19184/jkk.v1i3.31761

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum penundaan pemilihan umum kepala daerah serentak 2020. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak diamanatkan dalam Pasal 201 ayat (6) UU No.10/2016 harus mengalami penundaan setelah ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam yang berdampak pada berbagai sektor. UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak memberi kewenangan pada KPU untuk menunda Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2020, sehingga dengan diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi dasar hukum yang mengikat penundaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2020. Permasalahan dalam penulisan ini di antaranya adalah Pertama, Justifikasi Pandemi Covid-19 menjadi Alasan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Kedua, Implikasi Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dibawah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Ketiga, Prospek Politik Hukum Pemilihan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Masa Yang Akan Datang Apabila Terjadi Pandemi Seperti Saat ini.Kata Kunci: Politik Hukum; Pemilihan Kepala Daerah Serentak; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.This study aims to examine the legal politics of delaying the simultaneous 2020 regional head elections. The simultaneous election of governors, regents and mayors is mandated in Article 201 paragraph (6) of Law No. 10/2016 must be postponed after the stipulation of the Covid-19 pandemic as a non-hazardous disaster. nature that has an impact on various sectors. The Law on the Regional Head Elections doesn’t authorized the KPU to postpone of the 2020 Simultaneous Regional Head Elections, so that with the issuance of Perppu Number 2 of 2020, it becomes the legal basis that binds the postponement of the 2020 the 2020 Simultaneous Regional Head Election. The results of This research includes First, the Justification for the Covid-19 Pandemic as the Reason for Delaying the Implementation of the 2020 Simultaneous Regional Head Election. Second, the Implications of Postponing the 2020 Simultaneous Regional Head Election on the Implementation of Regional Head Elections Under the Acting Regional Head. Third, the Prospects of the Political Law of Elections for the Implementation of Simultaneous Regional Head Elections in the Future If a Pandemic Occurs Like Today.Keywords: Politics of Law; the Simultaneous Regional Elections; The Government Regulation in lieu of Law.
Tinjauan Yuridis Sertifikat Hak Milik atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Sangap Andrian Simanjuntak; Rizal Nugroho; Aan Efendi
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 2 No 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6162.562 KB) | DOI: 10.19184/jkk.v1i3.27806

Abstract

Menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, dengan diberikannya sertifikat bukti hak atas bidang-bidang tanah yaitu dengan diterbitkannya sertifikat tanah tersebut. hak atas tanah, termasuk hak milik atas tanah, negara telah memberikan jaminan dan kepastian di bidang pertanahan. Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertifikat berarti mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dibandingkan dengan alat bukti tertulis yang lain, sertifikat merupakan bukti suatu hak yang kuat, artinya pemegang hak atas tanah yang namanya tercantum dalam sertifikat harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti yang lain. Sebaliknya surat bukti hak atau sertifikat tanah dapat berfungsi untuk menciptakan tertib hukum pertanahan. Meski demikian, keberlakuan dibandingkan sertifikat-sertifikat tersebut sering dipertanyakan efektivitasnya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum. apakah sertifikat tersebut benar-benar melindungi hak-hak subjek hukum atau melindungi objek yang berada di bawah sertifikat tersebut, atau bahkan hanya sekedar dapat dijadikan sebagai pembuktian sertifikat saja karena sering terjadi bahwa ada sertifikat yang dihadirkan dalam persidangan dapat menjadi tidak sah. diakui secara formal tetapi tidak dapat digunakan untuk melindungi subjek dan objek hukum.Kata Kunci : Sertifikat; Hak Atas Tanah; Hak Milik.According to Article 19 paragraph (2) letter c of Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian, with the granting of a certificate of proof of the rights over the fields of the land that is with the issuance of the certificate of land rights for land rights, including property rights to land, the state has provided the guarantee and certainty in the land sector. For holders of the rights to land, have a certificate shall have legal certainty and the protection of the law. Compared with written evidence of the other, a certificate is proof of a strong right, meaning that the holder of land rights that the name listed in the certificate should be regarded as true until proven otherwise in a court with the other evidence. On the other hand a letter of proof of the right or the certificate of land that can serve to create orderly land law. Nevertheless, the applicability than the certificate-the certificate is often questioned its effectiveness in providing certainty and legal protection. if the certificate is really protecting the rights of the subjects of the law or protect the object under such a certificate, or even just can be used as proof certificate course because it often happens that there is a certificate that is presented in the trial can be formally recognized but can't be used to protect the subject and object of the law.Keywords: Certificate; Land Rights; Property Right.
Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak Karina Putri Widiyaningtyas; Antikowati Antikowati
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 2 No 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7040.44 KB) | DOI: 10.19184/jkk.v1i3.25276

Abstract

Seiring meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Demak pada tahun 2020, peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sebagai lembaga yang melindungi anak sangat diperlukan untuk memperkecil kasus anak korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Namun, setelah dilakukan penelitian, peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak masih kurang maksimal karena keterbatasan fasilitas dan penerapan peraturan yang masih kurang, sehingga menyebabkan belum maksimalnya peran dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Hasil dari penelitian ini dilihat melalui kewenangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaupaten Demak, yaitu melalui upaya preventif dan represif bagi anak untuk mencegah dan menangani anak korban kekerasan dengan meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung fasilitas agar memudahkan masyarakat mendapatkan edukasi dan melakukan pelaporan dengan tujuan pencegahan dini terhadap kekerasan terhadap anak. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak telah bekerja sama dengan Forum Anak Demak (FADEM) sebagai pelopor kegiatan positif bagi anak di Kabupaten Demak yang didukung oleh kegiatan edukasi mengenai kekerasan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak agar memberikan pemahaman terhadap anak.Kata Kunci: Anak; Kekerasan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak; Forum Anak Demak.As cases of violence against children increase in Demak Regency in 2020, the role of the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service as an institution that protects children is very necessary to reduce cases of child victims of violence. This research uses a sociological juridical research type using a statutory approach. However, after research was conducted, the role of the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service was still not optimal due to limited facilities and inadequate implementation of regulations, resulting in the role of the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service not being optimal. The results of this research are seen through the authority of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection, Demak Regency, namely through preventive and repressive efforts for children to prevent and handle children who are victims of violence by increasing human resources and infrastructure to support facilities to make it easier for people to get education and carry out reporting with the aim of early prevention of violence against children. The Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service has collaborated with the Demak Children's Forum (FADEM) as a pioneer of positive activities for children in Demak Regency which is supported by educational activities regarding violence by the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service to provide understanding to children.Keywords: Children; Violence; Social Service for Women's Empowerment and Child Protection Demak Regency; the Demak Children's Forum.
Pembangunan Rumah Layak Huni dari Perspektif Hukum Perumahan dan Permukiman Ardimas Akbar Dwi Wahyuwono; Warah Atikah
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 2 No 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4526.602 KB) | DOI: 10.19184/jkk.v1i3.28446

Abstract

Pembangunan rumah di Desa Dawuhan Kabupaten Trenggalek sering kali tidak memperhatikan standar layak huni, dimana masyarakat dalam melakukan pembangunan hanya menggunakan material seadanya saja selama rumah tersebut dapat berdiri dan di gunakan. Untuk itu akan dibahas tentang perpektif Undang-Undang terkait standar rumah layak huni dan kendala program bantuan pembangunan rumah di Desa Dawuhan Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi standart minimal keselamatan bangunan, kesehatan dan kecukupan luas minimum, maka dapat dikatakan rumah yang di bangun oleh masyarakat di Desa Dawuhan tidak memenuhi Standart minimal, sehingga Pemerintah Trenggalek melakukan pemenuhan hak atas rumah layak huni di Desa Dawuhan dengan cara Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni. Mengingat minimnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan rumah layak huni yang membuat pembangunan rumah tidak layak huni tidak berjalan dengan merata, kesalahan pemahaman atas Program Bantuan Pembangunan dan ketidak jelasan penerima Program Bantuan Pembangunan antara MBR dan warga miskin yang mengakibatkan kecemburuan di masyarakat yang menerima dan tidak menerima Program Bantuan Pembangunan.Kata Kunci: Rumah Layak Huni; Perumahan dan Pemukiman; Program Bantuan Pembangunan.The construction of houses in Dawuhan Village, Trenggalek Regency often does not pay attention to livable standards, where people in carrying out construction only use what materials they have as long as the house can stand and be used. For this reason, we will discuss the perspective of the law regarding livable house standards and obstacles to the house construction assistance program in Dawuhan Village, Trenggalek Regency. Based on the Explanation of Law Number 1 of 2011, a habitable house is a house that meets the minimum standards for building safety, health and sufficient minimum area, so it can be said that the houses built by the community in Dawuhan Village do not meet the minimum standards, so the Trenggalek Government fulfills their rights. for livable houses in Dawuhan Village through the Livable House Construction Assistance Program. Considering the lack of public understanding regarding the construction of livable houses which means that the construction of unlivable houses does not proceed evenly, misunderstandings regarding the Development Assistance Program and lack of clarity regarding the recipients of the Development Assistance Program between MBR and the poor have resulted in jealousy among the people who receive and do not receive the Program. Development Assistance.Keywords: Decent Housing; Housing and Settlements; Development Assistance Program.
Perlindungan Hukum Pekerja atas Penahanan Ijazah yang Dilakukan Pengusaha Sagita Dwi Anggraini
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 2 No 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7345.279 KB) | DOI: 10.19184/jkk.v1i3.25599

Abstract

Perjanjian kerja merupakan merupakan suatu upaya perlindungan hukum bagi pekerja, namun realitanya tidak sedikit perusahaan yang menerapkan penahanan ijazah pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja yang mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan dan melemahkan posisi tawar pekerja dalam hubungan industrial. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan adalah untuk memberikan jaminan hak asasi manusia bagi pekerja namun pada kenyataannya dalam hubungan kerja pengusaha lebih banyak menerapkan kebijakan yang hanya memberikan manfaat bagi pengusaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dikolaborasikan dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan terserier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja paling dirugikan dengan sistem penahanan ijazah pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja, dikarenakan hilangnya hak asasi pekerja untuk dapat memilih pekerjaan sesuai keinginannya dan hak untuk pindah tempat kerja untuk mendapatkan upah yang lebih baik guna mensejahterakan pekerja dan keluarganya sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan kondisi pekerja untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak asasinya karena, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap orang dan harus dilindungi oleh hukum, termasuk hak asasi pekerja untuk menguasai dokumen pribadinya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja; Perjanjian Kerja.An employment agreement is an effort to provide legal protection for workers, but in reality, quite a few companies implement the retention of workers' diplomas as collateral in employment relations, which results in the emergence of various problems and weakens workers' bargaining position in industrial relations. The aim of establishing labor legislation is to provide guarantees for human rights for workers, but in reality, in employment relations, employers mostly implement policies that only provide benefits to employers. This research uses a normative juridical research method in collaboration with a legal approach and a conceptual approach that utilizes primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that workers are most disadvantaged by the system of withholding workers' diplomas as security for their employment relationship, due to the loss of workers' human rights to be able to choose work according to their wishes and the right to move places of work to get better wages in order to improve the welfare of workers and their families as guaranteed by constitution. Therefore, it is important to pay attention to workers' conditions in order to obtain legal protection for their human rights because human rights are basic rights inherent in every person and must be protected by law, including workers' human rights to control their personal documents.Keywords: Legal Protection; Workers; Employment Agreements.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2023): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI Vol 3 No 1 (2023): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI Vol 2 No 2 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI Vol 2 No 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI Vol 1 No 2 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI Vol 1 No 1 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI