cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ferdiansyah Putra Manggala
Contact Email
ferdiansyahputramanggala@unej.ac.id
Phone
+6282257215240
Journal Mail Official
jeblr.pukatbankfh@unej.ac.id
Editorial Address
jeblr.pukatbankfh@unej.ac.id
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Economic & Business Law Review
Published by Universitas Jember
ISSN : 28283198     EISSN : 28283198     DOI : https://doi.org/10.19184/jeblr.v2i2.24862
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Economic and Business Law Review (JEBLR) is published by the University of Jember and its management is under the Center for Banking Law Studies, Faculty of Law, the University of Jember, which focuses on research or studies within the scope of Economic Law, Business Law, Sharia Economic Law , and Sharia Business Law. The Journal of Economic and Business Law Review (JEBLR) has the goal of encouraging, fostering a climate of scholarship and publishing the results of activities that meet scientific requirements, research results and conceptual thoughts in the field of Business and Economic Law by Students, Lecturers, Legal Practitioners, Economics and Business Practitioners both in the Faculty of Law, University of Jember and society in general. So that it can contribute through ideas or alternative thoughts related to the development of Business Law and Economics in particular
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenuhinya Concursus Creditorium Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang Nanda Chandra Pratama Negara; M. Farhan Fedhitama
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (685.676 KB)

Abstract

Tindakan kreditor (cedent) yang mengalihkan piutangnya secara sebagian kepada pihak ketiga (cessionaris) sehingga syarat untuk dimohon pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengenai syarat adanya ‘lebih dari satu kreditor’ atau dikenal dengan asas concursus creditorium, dapat terpenuhi. Akibat dari dilakukannya cessie atas sebagian jumlah piutang maka dalam hal ini dapat memunculkan kreditor baru (cessionaris). Mengenai dalam hal ini dengan adanya cessie atas sebagian jumlah piutang tersebut, sudah barang tentu akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dalam hal ini adalah debitor (cessus), akibat hukum dengan adanya pengalihan piutang secara sebagian yang dilakukan oleh kreditor dapat mengakibatkan hanya sebagian atas jumlah piutang kreditor saja yang beralih kepada pihak penerima pengalihan (cessionaris) hal yang demikian sesuai dengan perjanjian obligatoirnya atau perjanjian pokoknya.
Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal Andita Nara Citra; Ikarini Dani Widyanti
Journal of Economic and Business Law Review Vol 3 No 1 (2023): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeblr.v3i1.34192

Abstract

Abstract : Every pangan product made in Indonesia must have a halal certification before being sold to the general public. Halal certification is accomplished by applying a halal label to products that are produced and by including a halal declaration in the packaging. This action is intended to encourage the general population who do not consume unhealthy food to do so (haram). It is stated in Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 about Jaminan Produk Halal that products that are imported into, are manufactured in, and are distributed in Indonesia must be certified as halal. On the other hand, there are a lot of foods that are sold in stores that lack halal certification. The purpose of this study is to understand how the hukum that was expressed by the owner of a business selling pangan without a certification that it was permissible under Islamic and positive law. Keywords : owner of a business; food product; certified halal.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Tenaga Listrik Pascabayar Atas Pengalihan Biaya Secara Sepihak Oleh Pt. Pln (Persero) Syarifah Chusnah; Edi Wahjuni; Firman Floranta Adonara
Journal of Economic and Business Law Review Vol 3 No 1 (2023): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeblr.v3i1.25245

Abstract

Pandemi Covid-19 membuat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) menerapkan kebijakan pembayaran tagihan listrik pasca bayar dengan sistem perhitungan rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir dan membebankan kelebihan daya pada bulan berikutnya. Kebijakan pengalihan biaya ini dilakukan secara sepihak, serta berimbas buruk pada rumah tangga, pengusaha kecil hingga industri besar. PT. PLN berdalih bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat pelaku usaha tidak dapat melakukan pemeriksaan KWH meter. Namun dalih tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat pada saat PSBB, sektor layanan dasar tetap berjalan, termasuk sektor layanan listrik. Lebih lanjut, realitas ini dapat dikatakan sebagai bentuk bisnis yang tidak lazim. PT. PLN dianggap telah lalai melaksanakan tugasnya dalam melakukan pencatatan meteran pada pengguna tenaga listrik pasca bayar. Terlebih, PT. PLN tidak memberikan informasi kepada konsumen tentang adanya kebijakan ini. Puncaknya, fenomena ini memberikan ketidakadilan pada konsumen. Topiknya adalah konsumen mengalami kerugian akibat tidak adanya informasi atas pengalihan biaya tenaga listrik pascabayar yang dilakukan PT. PLN (Persero) secara sepihak. Sehingga konsumen mencari upaya penyelesaian sengketa untuk mendapatkan hak-hak sebagai konsumen dan mendapatkan perlindungan hukum.
Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terhadap Kekeliruan Transfer Dana Akibat Kelalaian Bank Fona Aprilia Dwi Ningtyas; Bayu Indra Permana
Journal of Economic and Business Law Review Vol 3 No 1 (2023): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeblr.v3i1.38914

Abstract

Fund transfers are a solution to the problem of sending money that requires people to carry money from one area to another and reduce the various risks that can occur when transferring money in cash. However, nowadays there are often cases of erroneous transfers of funds in the form of foreign incoming funds where the recipient feels he does not know the information about the sender of the funds, the funds come in suddenly where the recipient customer does not feel he is in or has made a transaction with another party which results in transfer of funds to the account. Cases of errors in customer fund transfers that occur can result in losses experienced and suffered by the customer concerned. This study uses a juridical-normative method, by collecting descriptions and information that can be used in resolving this problem using a statutory approach and a conceptual approach, as well as using sources of primary legal materials and secondary legal materials, as well as methods of collecting legal materials with literature studies. . The status of ownership of funds in a fund transfer is the right of the recipient of the funds as long as it can be proven that the funds are his right and are not an error in the transfer of funds. Meanwhile, this form of legal protection for errors in fund transfers can also be seen in the bank's responsibility to cancel or issue a new fund transfer order addressed to a recipient who is entitled to and desired by the sender. Keywords: Legal Protection, Confusion, Fund Transfers, Customers, Banks
Penegakan Hukum Atas Tindakan Curang Dalam Pelaksanaan Utbk-Sbmptn Di Jawa Timur Erma Rusdiana; Dewi Mutiah; Titin Luk Pratiwi
Journal of Economic and Business Law Review Vol 3 No 1 (2023): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeblr.v3i1.39115

Abstract

Penegakan hukum merupakan nilai-nilai keserasian antara hukum dan perilaku dalam mesyarakat. Penegakan hukum dibidang pendidikan terkait kecurangan akademik dan perjokian saat ini meliputi kekosongan hukum sehingga apparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara kecurangan akademik kurang optimal dalam penerapan pasal kurang sesuai dan kuran memnuhi unsur perbuatan pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk kecurangan dan penegakan hukum atas Tindakan curang dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN di Jawa Timur. Penelitian ini berupa penelitian hukum empiris atau yang biasa dikatakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, serta tekhnik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan studi kepustakaan sehingga sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk kecurangan. Berdasarkan pada Pasal 378 KUHP penjoki telah melakukan penipuan menggunakan nama palsu, sedangkan peserta yang melakukan kecurangan dengan menggunakan alat penghubung telah memenuhi unsur-unsur Pasal 55 KUHP turut serta melakukan kecurangan. Hal ini dipicu karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus terkait pidana pendidikan dalam hal ini mengenai kecurangan akademik
Penggunaan Big Data Dalam Mengungkap Kasus Kejahatan Judi Online di Polrestabes Medan Michael Yusuf Tobing; Miquel Joan Markus Aruan; Kartina Pakpahan
Journal of Economic and Business Law Review Vol 3 No 1 (2023): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeblr.v3i1.24445

Abstract

One of the important benefits of Big Data and Computing Technology in criminal justice is that it is now easier to store and access records. Thanks to things like social media, people save more than usual. It is likely that the physical copies of the old photos are gone or destroyed, but many people have already posted them on Facebook. A criminal may post an incident, photo, or event on social media that can be traced to reveal the crime he committed and to punish or possibly release him. . To tackle gambling on the internet, Law no. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. When dealing with "internet gambling" there are still new problems that arise, especially regarding evidence. The problem is, what are the benefits of using Big Data in disclosing crime cases by Police investigators and how to use big data in uncovering online gambling cases at the Medan Police. This paper uses a doctrinal research approach. Research results: The use of Big Data to disclose criminal acts should not neglect the protection of the owner of personal data. Subnit VC Sat.Reskrim Polrestabes Medan does not understand technological developments, so it is difficult to use Big Data in uncovering cases of online gambling. It is recommended that Medan Police Investigators attend information technology training and guidance.
Pengaruh Klausula Fair And Equitable Treatment Pada Perjanjian Investasi Bilateral Sebagai Upaya Perlindungan Investasi Bagi Penanam Modal Asing Dandi Riskia Putra
Journal of Economic and Business Law Review Vol 3 No 2 (2023): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeblr.v3i2.43829

Abstract

To protect and encourage foreign investment, bilateral investment treaties (BITs) are often an important tool. The focus of this research is the Fair and Equitable Treatment (FET) clause, which is one of the most debated and controversial BIT clauses. This study investigates how these clauses function as protective mechanisms for foreign investors in bilateral investment agreements. This study shows that the FET clause protects investors in many ways, such as regulatory stability, legal certainty and non-discriminatory treatment. However, the way these clauses are used and interpreted varies widely, and often leaves considerable latitude for arbitrators to judge, which can sometimes impact the host country's freedom of public policy. According to this research, the text should be further clarified and FET clauses should be implemented to balance the need for investor protection with the public interest.
The Role of International Organizations in the Globalization of the Economy and its Impact on National Sovereignty Nima Norouzi; Elham Ataei
Journal of Economic and Business Law Review Vol 3 No 2 (2023): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeblr.v3i2.24446

Abstract

The end of World War II was the beginning of expanding organized international relations and the growth of relations between different nations in all areas, especially the trade of goods and services. The spread of these connections led to a phenomenon called globalization. Globalization is tied to freedom of trade and competition. Its requirements so far have been that governments have been forced to largely change their laws, regulations, policies, and policies to enter this field and to accept various international requirements and commitments. The activities of international organizations, both global and regional, have intensified this trend. Globalization has changed the definitive boundary between domestic and international affairs, and the process of globalization has transformed the traditional concepts and structure of governance and the relationship between governance and law. The territorial jurisdiction of countries has been severely pressured by the globalization of the economy and social relations. In this transformation, the authority of all countries, both strong and weak, has been lost due to integration into the world economy.
Peran Hukum Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Prespektif Neo-Classical Economy Theory Vica Putri Ayuningtyas; Nabilah Ayu Puspita; Bhim Prakoso
Journal of Economic and Business Law Review Vol 3 No 2 (2023): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeblr.v3i2.43956

Abstract

Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi pada era modern memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat suatu negara. Kemajuan ini tidak hanya terkait dengan peraturan, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan lainnya. Untuk mencapai kemajuan, diperlukan modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kedua jenis modal ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan tingkat pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan perspektif yang berbeda untuk memahami bagaimana regulasi, khususnya dalam investasi, memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Dengan diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, aspek hukum saat ini menjadi jalur bagi para penyedia modal untuk berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Metode penelitian dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum konseptual dan pendekaan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam karya ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. perspektif hukum investasi dalam teori ekonomi neoklasik menegaskan pentingnya peraturan yang mendukung investasi, melindungi hak-hak investor, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hukum investasi menjadi salah satu faktor kunci dalam membentuk kondisi ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Kata Kunci: Investasi; Perkembangan; Pertumbuhan; Ekonomi; Neo-Classical Economic Theory Abstract: Economic growth and progress in the modern era has a significant impact on the lives of the people of a country. This progress is not only related to regulations, but also affects various other aspects of life. To achieve progress, capital is needed, both from within the country and abroad. These two types of capital can be a solution to increasing the level of national development. Therefore, a different perspective is needed to understand how regulations, especially in investment, influence national economic growth and development. With the enactment of Law no. 25 of 2007 concerning Capital Investment, legal aspects are currently a pathway for capital providers to contribute to the growth and development of the national economy. The research method in this paper uses normative legal research methods and in this research uses a conceptual legal approach and a statutory approach. The legal materials used in this work use primary, secondary and non-legal legal materials. The investment legal perspective in neoclassical economic theory emphasizes the importance of regulations that support investment, protect investor rights, and create an environment that supports economic growth. Investment law is one of the key factors in shaping economic conditions that support national economic growth and development. keywords: Investment; Development; Growth; Economy; Neo-Classical Economic
Pengelolaan Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardlawi dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Wildan Rofikil Anwar; Santi Sarafika Wardani
Journal of Economic and Business Law Review Vol 3 No 2 (2023): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeblr.v3i2.43007

Abstract

A Profession zakat is a new problem that become a controversy in the mufti circle right now, because therer is does’nt base about al- Quran or Hadist which is shows about profession zakat. Yususf al- Qardlawi is a prominent figure or personage and he is also a brainware moslem, after that people knows that teha is tehe first person who has a knew knowledges about profession zakat from his book with the title “Fiqih al- Zakah” and his book was spread in this word especially in our country Indonesia, but there is only the translation about his book Fiqih Zakat. After that in the other time tne government of Indonesia gives a legality for management profssion zakat in the 1999 that is UU No. 38 years 1999 about management of zakat, in the same taime, the government of Indonesia also gives a legality about management of profession zakat. The result of this research is to show that there are many regarding about management of zakat in the lawa that is UU. No. 23 year 2011, there are explain abaout management of zakat that relevance with Yusuf al- Qardlawi perspective about it. This is some regarding about profession zakat that is 5,6, and 7 about management of zakat and 4 than is explain abaout profession zakat and the last is 25 it is explain abaout zakat distribution.

Page 3 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2023): Journal of Economic & Business Law Review Vol 3 No 1 (2023): Journal of Economic & Business Law Review Vol 2 No 2 (2022): Journal of Economic & Business Law Review Vol 2 No 1 (2022): Journal of Economic & Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic & Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review