cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ferdiansyah Putra Manggala
Contact Email
ferdiansyahputramanggala@unej.ac.id
Phone
+6282257215240
Journal Mail Official
jeblr.pukatbankfh@unej.ac.id
Editorial Address
jeblr.pukatbankfh@unej.ac.id
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Economic & Business Law Review
Published by Universitas Jember
ISSN : 28283198     EISSN : 28283198     DOI : https://doi.org/10.19184/jeblr.v2i2.24862
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Economic and Business Law Review (JEBLR) is published by the University of Jember and its management is under the Center for Banking Law Studies, Faculty of Law, the University of Jember, which focuses on research or studies within the scope of Economic Law, Business Law, Sharia Economic Law , and Sharia Business Law. The Journal of Economic and Business Law Review (JEBLR) has the goal of encouraging, fostering a climate of scholarship and publishing the results of activities that meet scientific requirements, research results and conceptual thoughts in the field of Business and Economic Law by Students, Lecturers, Legal Practitioners, Economics and Business Practitioners both in the Faculty of Law, University of Jember and society in general. So that it can contribute through ideas or alternative thoughts related to the development of Business Law and Economics in particular
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak Ratnaningsih Ratnaningsih; Sudjatmiko Sudjatmiko
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.91 KB)

Abstract

Pencegahan pernikahan anak merupakan salah satu target yang menjadi agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development Goals/SDG’s.). Indonesia saat ini memberlakukan Undang Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) memberikan batas minimal usia bagi seorang pria dan wanita yang melakukan pernikahan, yaitu 19 tahun karena banyaknya dampak negatif pernikahan anak, sehingga diharapkan dengan batasan usia pernikahan ini dapat menekan terjadinya pernikahan anak,akan tetapi dalam undang undang perkawinan ini masih memberikan peluang penyimpangan ketentuan batas minimal usia pernikahan dengan adanya dispensasi pernikahan, yang akan dikaji dalam penulisan ini dari nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang undang dan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa pembatasan usia pernikahan berdasar Undang Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi anak, akan tetapi tidak memberikan kepastian hukum dengan adanya peluang dispensasi pernikahan dalam undang undang tersebut. Kata Kunci : Pernikahan anak, Dispensasi, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.
Validitas Penggunaan Nominee Agreement Dalam Kepemilikan Saham Di Indonesia Maulana Reyza Alfaris
Journal of Economic and Business Law Review Vol 2 No 1 (2022): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (638.984 KB) | DOI: 10.19184/jeblr.v2i1.31349

Abstract

Dengan mayoritas sektor industri dan bisnis yang mengalami perkembangan pesat belakangan ini, Indonesia bertransformasi menjadi pemain kunci dan signifikan dalam perekonomian global. Tantangan yang sedang berlangsung adalah menemukan keseimbangan antara menjadikan negara ini sebagai tempat yang menarik bagi investor untuk mengembangkan bisnis mereka dan menyediakan aliran investasi asing skala besar. Meskipun pada prinsipnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”) menjamin perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal di Indonesia, penanam modal asing wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai cara untuk mengakomodir pembatasan- pembatasan tersebut, pihak asing biasanya mengadakan apa yang disebut sebagai nominee arrangement dengan pihak Indonesia. Praktisnya, keabsahan dan kekuatan mengikat nominee arrangement sering ditentang dalam kaitannya dengan penggunaannya dalam menghindari larangan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan investasi, terutama ketika perjanjian tersebut mengakibatkan perselisihan antara pihak- pihak yang terlibat.Secara normatif, praktik nominee arrangement dilarang berdasarkan UUPM Indonesia. Maksud dari pembatasan adalah untuk menghindari suatu perjanjian dimana suatu perusahaan secara formal dimiliki oleh salah satu pihak sedangkan secara manfaat dimiliki oleh pihak lain. Melalui artikel ini, penulis mencoba membahas isu terkait keabsahan praktik nominee arrangement dalam kaitannya dengan kegiatan investasi di Indonesia.
Kekuatan Hukum Perjanjian Harta Bawaan Yang Dilakukan Oleh Suami Istri Sastra Kris Kinanty; Dyah Ochtorina Susanti; Fendi Setyawan
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.746 KB)

Abstract

Perjanjian perkawinan dapat diartikan sebagai persiapan memasuki bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun saat ini, ada suami istri yang membuat perjanjian pernikahan di tengah-tengah pernikahan. Perjanjian perkawinan biasanya menjanjikan tentang harta benda dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan juga mempengaruhi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan. Rumusan masalah: 1) Apakah perjanjian perkawinan mengenai harta warisan yang dibuat oleh suami istri mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat kepada pihak ketiga, 2) Apakah notaris berwenang untuk mengesahkan perjanjian harta warisan yang disepakati oleh seseorang yang masih terikat? melalui pernikahan, dan 3) Bagaimana pengaturan selanjutnya? Terhadap kontrak warisan yang dibuat oleh suami istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami keabsahan dan kekuatan hukum mengikat bagi pihak ketiga dalam suatu perjanjian perkawinan mengenai harta warisan yang dilakukan oleh suami istri, untuk mengetahui dan memahami kewenangan notaris dalam pengesahan suatu perjanjian harta warisan yang disepakati oleh seseorang yang masih terikat perkawinan, dan untuk memikirkan pengaturan-pengaturan yang akan datang bagi perjanjian pewarisan yang dibuat oleh suami istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undangundang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Berdasarkan hasil kajian terhadap bahan hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, perjanjian perkawinan mengenai harta bawaan yang dilakukan oleh suami istri mempunyai kekuatan hukum dan mengikat bagi pihak ketiga jika dicatat atau dicatat dalam daftar umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum. pernikahan itu terjadi. Kedua, Notaris berwenang untuk mengesahkan perjanjian pewarisan yang diperjanjikan oleh orang yang masih terikat perkawinan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015., dan Ketiga, pengaturan masa depan dari perjanjian pewarisan yang dilakukan oleh suami istri, memerlukan adanya kepastian hukum dalam membuat perkawinan terkait harta warisan yang dilakukan di tengah-tengah perkawinan.
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Transaksi Yang Mempunyai Tujuan Pembayaran Menggunakan Mata Uang Rupiah Di Indonesia Aliya tur Rafika; Echwan Iriyanto; Fiska Maulidian Nugroho
Journal of Economic and Business Law Review Vol 2 No 2 (2022): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.933 KB) | DOI: 10.19184/jeblr.v2i2.28987

Abstract

Abstract Transactions that have the purpose of payment in the territory of Indonesia use the rupiah currency as stipulated in Law no. 7 of 2011 concerning Currency. However, the "Mualamah Market" uses dinar and dirham payment transactions, and Indonesia's border areas with Malaysia, Singapore and Timor Leste are very vulnerable to using Ringgit, Singapore Dollars and US Dollars as well as lawyers being paid using foreign currencies and there are still many cases other. The purpose of this study is to determine the form of criminal threats that can provide a deterrent effect on perpetrators and can scare the general public so that all people in the territory of Indonesia use the rupiah currency in transactions that have a payment purpose. The methodology used is normative juridical by using a statutory, conceptual, historical and comparative approach with the support of the theory of punishment and legal certainty or the principle of legality, as well as the principle of territoriality. The results of this study indicate that every transaction that has the purpose of payment in the territory of Indonesia is required to use the rupiah currency. 7 of 2011 concerning Currency. The criminal threat in Article 33 paragraph (1) of Law no. 7 of 2011 concerning Currency is not in accordance with the theory of punishment (combined theory) because the sanctions are too light, both fines and physical crimes so that the sanctions are not yet effective to provide a deterrent effect or frighten the general public. Keywords: Criminal Law Protection, Payment Transactions, and Rupiah
Makna Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Perkara Kartel Ikarini Dani Widiyanti; Nony Aulia Ramadhanti; Galuh Puspaningrum
Journal of Economic and Business Law Review Vol 2 No 1 (2022): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (724.561 KB) | DOI: 10.19184/jeblr.v2i1.31345

Abstract

Dalam pembuktian terjadinya kartel haruslah memenuhi setiap unsur pasal sebagaimana ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun kartel sering kali dilakukan secara diam-diam oleh pelaku usaha, sehingga KPPU membutuhkan keberadaan indirect evidence. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah keterkaitan penerapan Indirect Evidence dalam pembuktian perkara kartel, dan 2) Apa pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Indirect Evidence pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1495 K/Pdt.Sus- KPPU/2017 sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pembuktian menggunakan indirect evidence jauh lebih efektif dalam mengungkap sindikat kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang berafiliasi, hal ini dapat dilihat melalui putusan Mahkamah Agung No. 1495 K/Pdt.sus-KPPU/2017.
Perlindungan Konsumen Marketplace dalam Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Naimah Naimah; Soesilo Soesilo
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (719.792 KB)

Abstract

AbstrakTransaksi jual beli online sudah menjadi bagian dari perkembangan teknologi dan transaksi bisnis di Indonesia, apalagi di tengah pandemic covid 19, transaksi online menjadi sebuah kebutuhan, karena anjuran di rumah dan menghindari kerumunan. Transaksi jual beli yang salah satunya berbentuk marketplace memudahkan orang berbelanja kebutuhannya tanpa harus keluar rumah. Maeketplace tempat dimana orang dapat melakukan transaksi jual beli online meski membantu memudahkan konsumen, namun ada juga yang merasa di rugikan dengan layanan jual beli online ini oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pembahasan mengenai hak hak konsumen e Comerce marketplace dan bagaimana penyelesaiannya ketika ada sengketa. Adapun metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil dan pembahasan penelitian ini Pertama Perlindungan Hak konsumen dijamin oleh UUPK pasal 4, Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, kedua, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu di Pengadilan dan di Luar pengadilan berdasarkan pasal 47 UUPK
Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum Grace Evelyn Pardede; Ferdinand Sujanto
Journal of Economic and Business Law Review Vol 2 No 2 (2022): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.536 KB) | DOI: 10.19184/jeblr.v2i2.26565

Abstract

The rapid development of technology has turned sales purchase transactions into modern mechanisms. Cash on Delivery (COD) is one of the best choice of mechanisms for people to sale and purchase. However, various problems arising from the COD mechanism are continuing to occur in Indonesia, ranging from the causes of incompatibility of goods to the lack of understanding of the COD itself in each Indonesia’s marketplace. These create new legal consequence, in this case the uncertainty of the rights and obligations of the courier that injured the courier in question. The absence of conclusive legal protection regarding the COD transactions makes the parties both physically and psychologically threatened. Therefore, it is necessary to conduct further research on the urgency of the COD policy unification in Indonesia’s marketplace in order to manifest legal protection for the parties. This research used normative juridical method. Furthermore, this research applied the conceptual and statute approach as well as comparative legal study. This study shows that there is a legal gap related to the COD mechanism in the marketplace in Indonesia. The existence of legal gap affects the absence of the unification of the COD mechanism policies in Indonesia. Thus, it can be ascertained that the legal protection of the parties involved in a marketplace is of paramount importance, particularly in the COD mechanism implementation. The said legal protection for the parties would be realized by the policy unification.
Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Alam Hukum Kepailitan Iqbal Tamrin; Ermanto Fahamsyah; Ayu Citra Santyaningtyas
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (738.084 KB)

Abstract

Pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian untuk menemukan makna akta perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dan menemukan apakah akta perdamaian PKPU dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik. Hasil dari penelitian ini adalah akta yang dibuat dalam proses beracara di pengadilan yang disepakati oleh para pihak dapat dimaknai sebagai akta perdamaian. Akta perdamaian PKPU yang telah dihomologasi memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
Inkonsistensi Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Ratnaningsih Ratnaningsih
Journal of Economic and Business Law Review Vol 2 No 1 (2022): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (651.008 KB) | DOI: 10.19184/jeblr.v2i1.31346

Abstract

Asuransi Jiwa Bersama (selanjutnya disingkat AJB) Bumi Putera merupakan usaha asuransi yang telah lama berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 1912. Usaha asuransi AJB Bumi Putera 1912 tidak sama dengan asuransi jiwa yang lain karena merupakan usaha bersama (mutual). Berkaitan dengan usaha asuransi AJB Bumi Putera ini baru mendapatkan pengaturan pada tahun 2014 dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi khususnya diatur pada pasal 6, dan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Nasabah pemegang polis ini rata-rata tidak memahami bagaimana jenis asuransi dengan usaha bersama ini, karena tidak adanya pengaturan dan kejelasan saat mengikatkan diri dalam suatu polis pada AJB Bumi Putera. Saat ini AJB Bumi Putera tengah mengalami masalah yang sangat serius yaitu gagal bayar klaim asuransi yang nilainya triliunan kepada pemegang polis.Terdapat ketidak pastian hukum terkait kedudukan hukum pemegang polis AJB Bumi Putra 1912. Jika pada asuransi lain memiliki kedudukan sebagai konsumen, akan tetapi khusus untuk AJB Bumi Putera 1912 pemegang polis dianggap sebagai pemilik usaha asuransi yang dapat menikmati keuntungan juga menanggung kerugian dari AJB Bumi Putera sehingga tidak ada kejelasan pula mengenai perlindungan hukum nasabah pemegang polis AJB Bumi Putera. Upaya penyelesaian gagal bayar klaim AJB Bumi putera dapat ditempuh melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, likuidasi dan kepailitan.
Kekuatan Pembuktian Data Phisik dan Data Yuridis dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali I Gusti Ngurah Anom; I Wayan Eka Artajaya
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.557 KB)

Abstract

Untuk merealisasikan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini dilaksanakan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel. Salah satu prosedur pelaksanaan PTSL adalah pengumpulan Data Yuridis dan Data Phisik kepada Panitia Ajudikasi, dan kemungkinan data tesebut dipegang oleh dua subyek hukum yang berbeda. Data mana yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah, Data Phisik atau Data Yuridis?

Page 1 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2023): Journal of Economic & Business Law Review Vol 3 No 1 (2023): Journal of Economic & Business Law Review Vol 2 No 2 (2022): Journal of Economic & Business Law Review Vol 2 No 1 (2022): Journal of Economic & Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic & Business Law Review Vol 1 No 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review