cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firmansyah Putra
Contact Email
ljc.hukum@unja.ac.id
Phone
+6285267376700
Journal Mail Official
firmansyahputra@unja.ac.id
Editorial Address
https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Limbago: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : -     EISSN : 27979040     DOI : https://doi.org/10.22437/limbago
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Limbago: Journal of Constitusional Law (ISSN Online 2797-9040) merupakan terbitan ilmiah berkala bidang hukum konstitusi dan tata negara. Jurnal ini diterbitkan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian bidang hukum tata negara dan konstitusi. Nama "LIMBAGO" berarti Lembaga dalam Bahasa Melayu, nama ini dipilih untuk merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober, Limbago: Journal of Constitusional Law menggunakan model open access journal dengan sistem double blind peer review. Limbago: Journal of Constitusional Law berkomitmen menjadi forum diskusi dan pengkajian isu-isu kontemporer berkaitan dengan hukum tata negara dan konstitusi di Indonesia dan perspektif global.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2021)" : 10 Documents clear
ANALISIS KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Sesi Deska Fitri; Bustanuddin Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.271 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v1i2.13385

Abstract

tulisan ini bertujuan untuk melihat kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.
FUNGSI WAKIL KEPALA DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Yuni Yanti; Bahder Johan Nasution
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.199 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v1i2.13388

Abstract

Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di daerah, pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi dalam Pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Tidak ada sama sekali mengatur tentang keberadaan Wakil Kepala Daerah. Selain tidak diaturnya Fungsi Wakil Kepala Daerah dalam konstitusi bahkan dalam Pasal 66 dan pasal 67 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur tentang tugas dan kewajiban Wakil Kepala Daerah, tidak ada mengatur tentang kewenangan Wakil Kepala Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu ditekankan pada penggunaan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, baik berupa Undang – Undang dan teori – teori hukum. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa Fngsi Wakil Kepala Daerah tidaklah inkonstitusional, pengaturan. Tugas dan wewenanang wakil kepala daerah bersifat umum kekuasaan penuh ada di tangan kepala daerah dan akhirnya memunculkan rasa takut wakil dalam bertindak. Dimana dalam menjalankan tugas tersebut wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah. Hal ini menunjukkan Fungsi wakil kepala daerah tidak setara dengan kepala daerah dan bahkan menyiratkan posisi sebagai subordinate, sedangkan dalam proses penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ditentukan dalam satu paket pencalonan yang mana menempatkan bahwa calon wakil kepala daerah memiliki kedudukan yang setara dengan calon kepala daerah. Kedudukan Wakil Kepala Daerah tidaklah sekuat Kepala Daerah, dapat dikatakan bahwa tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah sangatlah minim dan hampir tergantung pada kearifan Kepala Daerah untuk memberikan tugas dan wewenang kepada Wakil Kepala Daerah.
ANALISIS TERHADAP KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN MASALAH REGULASI HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pando Pando; Kosariza Kosariza
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.911 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v1i2.13390

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis konseptualisasi Omnibus Law sebagai upaya penyelesaian masalah regulasi hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis ketepatan konsep Omnibus Law sebagai upaya penyelesaian masalah regulasi hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini adalah bersifat yuridis normative dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statuta approach). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Konseptualisasi Omnibus Law sebagai upaya penyelesaian masalah regulasi hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah suatu konsep hukum yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak Undang-Undang sekaligus. Akan tetapi, dalam penerapannya konseptualisasi Omnibus Law ini membutuhkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Sehingga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu direvisi kembali. 2) Konsep Omnibus Law sebagai upaya penyelesaian masalah regulasi hukum di Indonesia belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka konsep omnibus law bisa mengarah sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Akan tetapi, konsep Omnibus Law ini dianggap kurang tepat dan menimbulkan polemic karena adanya anggapan bahwa landasan sosiologis dalam pembentukan konsep Omnibus Law terkesan dibuat-buat dan tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Kata Kunci : Konseptualisasi, Omnibus Law, Regulasi Hukum
REKONSTRUKSI PENGEMBALIAN WEWENANG PENETAPAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA KEPADA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Fycy Julisetian; Dasril Radjab
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.865 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v1i2.13393

Abstract

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan konsep ketatanegaraan yang baru, pedoman pembangunan nasional Indonesia yang sebelumnya berpanduan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Namun dengan adanya amandemen UUD 1945 kewenangan tersebut berpindah tangan menjadi kewenangan Presiden yang berbentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, kewenangan yang dijalankan oleh presiden ini dinilai tidak ideal dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, Pertama, Apa Urgensi pengembalian wewenang penetapan garis-garis besar haluan Negara kepada majelis permusyawaratan rakyat?, Kedua, Bagaimana Pelaksanaan Penetapan Garis-garis besar haluan Negara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat?. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dikarenakan kekaburan norma, diperoleh hasil yaitu, secara Filosofis, bahwa pancasila mengamanatkan segala bentuk kebijakan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, termasuk dalam menetapkan arah pembangunan nasional Indonesia, secara sosiologis, konsep rencana pembangunan jangka panjang nasional masih sangat kurang maksimal dilaksanakan, secara yuridis, ketentuan yang diatur dalam Undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional dan undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional, tidak mengatur secara rinci mekanisme pengawasan pembangun nasional Indonesia, sedangka ius constituendum penulis mengharapkan dikembalikannya kewenangan penetapan pembentukan garis-garis besar haluan Negara kepada Majelis Permusyawaratan rakyat dengan mekanisme yang telah disempurnakan, untuk mengakomodasi hal tersebut perlu dilakukan perubahan kelima undang-undang dasar Negara republik Indonesia 1945, perubahan yang dilakukan secara terbatas, dengan memasukan wewenang majelis permusyawaratan rakyat sebagai lembaga pembentuk garis-garis besar haluan Negara, serta membentuk suatu undang-undang haluan Negara yang berisi mekanisme pembentukan, pengawasan, berkenaan haluan Negara.
ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Diki Dinarta; Irwandi Irwandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.674 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v1i2.13394

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui idealnya pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengetahui implikasi tindak lanjut dari adanya ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatanyang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tipe penelitian skripsi ini adalah merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan: Proses pengambilan keputusan untuk dapat dilakukannya pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan itu sendiri harus melibatkan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). prosedur pemberhentian presiden tentunya ada yang berpendapat bahwa tata cara pemberhentian presiden sudah ideal dan tidak perlu dirubah atau ditambahkan kembali, namun bagi sebagian pendapat termasuk penulis prosedur pemberhentian presiden masih banyak celah untuk legislatif mudah memberhentikan atau tidak mudah memberhentikan presiden karna memang nuansa politik lebih kental daripada penegakan hukumnya sendiri.
KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Taufik Halim Pranata; A Zarkasi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.724 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v1i2.13395

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 21 ayat (1) membentuk satu organ baru dalam struktur lembaga KPK dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK. Kewenangan Dewan Pengawas yang meliputi wewenang memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, yang sebelumnya menjadi kewenangan lembaga yudikatif. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif diketahui bahwa Dewan Pengawas KPK merupakan Pengawas Internal sebagai perwujudan dari fungsi check and balances internal kelembagaan KPK. Keberadaan Dewan Pengawas KPK sendiri menimbulkan beberapa implikasi hukum dalam sistem kelembagaan negara Indonesia: pertama, implikasi terhadap Pimpinan dan Penyidik KPK; kedua, implikasi terhadap pengawasan Lembaga Kehakiman; ketiga, implikasi terhadap Independensi Kelembagaan KPK. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-undang KPK yang baru terdapat beberapa kerancuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka diperlukan untuk membuat penyesuaian aturan-aturan yang berlaku, agar dapat menghindari berbagai ketidakpastian hukum.
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANTAUAN ORANG ASING Diana Maria; Ansorullah Ansorullah
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.862 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v1i2.13416

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing; 2) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diketemukan mengenai ketentuan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing. Dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, tidak ditentukan secara jelas dan tegas ruang lingkup atau tugas yang dimaksud apakah disesuaikan dengan tugas dan fungsi gubernur dan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi; 2) implikasi hukum terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemantauan orang asing mengacu 3 (tiga) aspek yaitu pendekatan konsep dan yuridis, kelembagaan dan aspek administrasi. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Pemantauan Orang Asing.
PENEMPATAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAINEGERI SIPIL Putri Diana; Syamsir Syamsir
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.243 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v1i2.13508

Abstract

Artikel ini berisi mengenai mekanisme penempatan asn
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI DALAM MEMVERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 Dina Lorenza; Meri Yarni
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.346 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v1i2.13786

Abstract

Abstrak Adanya Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2019, untuk mengetahui apa saja konsekuensi yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terhadap partai politik calon peserta pemilihan umum yang tidak mengikuti verifikasi. Manfaat penelitian ini adalah Untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan penalaran, menambah wawasan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum tata negara khususnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu. Apa konsekuensi peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi. Metode yang digunakan pada penelitian penulis adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji kesesuaian aturan dengan pelaksanaan atau penerapan dilapangan. Hasil penelitian ini adalah verifikasi admnistrasi dan verifikasi faktual peserta Pemilu di Provinsi Jambi dan Konsekuensi partai politik yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu tahun 2019. Adapun kesimpulannya Kegiatan verifikasi partai politik bertujuan untuk memeriksa dan menilai keterpenuhan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
TINDAK LANJUT TERHADAP PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Beni Willia Saputra; Bahder Johan Nasution
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.491 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v1i2.14377

Abstract

The thesis focuses on determining the application of Electronic Voting used for the General Election of Regional Heads in Indonesia. Electronic Voting is a system that utilizes electronic devices and processes digital information to create ballots, cast votes, calculate vote acquisitions, display vote acquisitions and maintain and generate audit trails. E-voting is considered to be applied for utilization on the scale of General Elections to Regions that one may achieve election effectiveness and efficiency. Aside from that, it can decrease costs of realization, shorten the voting time to the vote-counting process, and certain other advantages obtained from the realization of Electronic Voting. The problem of this research is how to follow up the juridical regulation on the realization of e-voting in the utilization of Regional Head Election based on the laws and regulations in Indonesia, furthermore find out the legal problems of implementing e-voting in the Regional Head Election in Indonesia. The type of research used is normative juridical, namely legal research methods execute by examining library materials or secondary materials. The previous section has broadly described that there is a vacuum of Electronic Voting system in the application of the General Election to the Regions. After all, there is no KPU regulation whichever would be used as the basis for applying this Electronic Voting system, as much as this system demand to be reviewed It be implemented yet because there are deficiencies in the application of the Electronic Voting System process that would eventually fail the implementation.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 3 (2022) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 3 (2021) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)