Articles
<![CDATA[INDONESIAN GOVERNMENT POLICY IN FOREST FIRE HANDLING ]]>
<![CDATA[Nazifah, Nazifah]]>;
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[Amin Nasution, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23471
<![CDATA[Since 1997 until now, forest and land fires (Karhutla) in Indonesia occur almost every year. The 2015 Karhutla incident is believed to have burned 2.61 million hectares of forest and land. In 2016, even though Indonesia was hit by La Nina, forest and land fires continued to burn forest and land area of 14,604.84 hectares. Forest and land fires have a detrimental impact on the environment, social and economy. Even the problem of fires in Indonesia has caused smoke problems for neighboring countries, especially in the Southeast Asia region. The government has tried to deal with the forest and land fires both in the form of regulations and programs, but the forest fires still occur. Several studies have shown problems in handling forest and land fires, including difficulties. The government itself is aware that forest and land fire is a multidimensional problem that requires cross-sectoral coordination to deal with it. Keywords: forest fires, Indonesia, policy]]>
<![CDATA[Formation of Academic Papers of Regional Regulations in the Indonesian Constitutional System ]]>
<![CDATA[Kosariza, Kosariza]]>;
<![CDATA[Netty, Netty]]>;
<![CDATA[Yarni, Meri]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31739
<![CDATA[Regional regulations (Perda) have a very strategic role in the implementation of regional governance. Various efforts to improve the quality of the Perda continue, including through Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations which require the preparation of Academic Texts (NA). This study aims to identify and analyze the urgency and implementation of NA drafting in the formation of regional regulations based on legislation. The research method used is normative juridical research, by examining the prevailing norms in the preparation of a guideline in the form of a text with a statutory and historical approach. The results showed that NA has a very important urgency to create a good and quality regional regulation. NA is very important in the process of forming laws and regulations when faced with statutory problems that are considered unresponsive, egalitarian, futuristic, and unqualified. Through NA, each Raperda that gets a scientific touch can produce a higher quality Regional Regulation and can be categorized as good legislation. Given its very vital urgency, it is hoped that the drafters of Perda (Regional Government and DPRD) formulate NA first before compiling the Regional Regulation Draft and provide legal standing for NA compilers in the formation of Perda which need to be regulated in Legislation.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI ]]>
<![CDATA[Irwandi, Irwandi]]>;
<![CDATA[Arfa, Nyimas]]>;
<![CDATA[Suhermi, Suhermi]]>;
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[Bafadhal, Faizah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43879
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Aplikasi ini merupakan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan desa dalam rangka mewujudkan dana desa anggaran desa yang tranparan, akuntabel dan partisipatif. Penelitia ini bersifat deskriptif, memberikan gambaran tentang implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Data diperoleh secara primer berupa hasil observasi, wawancara, dan data sekunder. Sedangkan Informan yang digunakan adalah Kepala Desa/Sekretaris Desa, Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan Dinas PMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan desa dalam penginputan data harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; sedangkan kesediaan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tidak mendukung sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendampingan atau pelatihan yang mengakibatkan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Sungai Tangkit belum maksimal Hal ini berdampak terhadap kinerja kepala desa sebagai penyelenggaaran pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan administrasi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Fakta ini berbanding terbalik dengan tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu membantu kerja penyelenggaran pemerintah desa secara adminitstratif.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS BENTUK PENGATURAN PARA PIHAK DALAM SENGKETA LEMBAGA NEGARA ]]>
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[Kosariza, Kosariza]]>;
<![CDATA[Netty,, Netty,]]>;
<![CDATA[Priskap, Ridham]]>;
<![CDATA[Syamsir, Syamsir]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43880
<![CDATA[Lahirnya Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kewenangan konstitusional amandemen I, III dan IV UUD 1945 yang sekaligus menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak lagi semata-mata dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kedua kekuasaan kehakiman ini memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi dan peran yang berbeda sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. memeriksa undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini dilihat ntuk pengaturan para pihak yang bersengketa di lembaga negara dan mencari solusi atas permasalahan yang melekat pada kewenangan tersebut.  Dengan pendekatan konsep, perundang-undangan dengan metode yuridis normatif. Jenis penelitian adalah deskriptif. Sumber datanya adalah data sekunder dengan penggunaan bahan hukum primer, sekunder dan terseier. .Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara rinci pelaksanaan kewenangan tersebut. menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, sehingga Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Sejak hadirnya MK hingga saat ini sudah ada 19 permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan ke MK dengan persoalan yang sangat beragam. Ke depan, penting untuk menata kembali penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di MK, menata kembali potensi permasalahan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, mengelola potensi sengketa kewenangan komisi negara. , memperluas makna penafsiran “lembaga negara yang dapat mengadili di MKâ€, dan meningkatkan pemberian legal standing pemohon di MK.]]>
<![CDATA[INDONESIAN GOVERNMENT POLICY IN FOREST FIRE HANDLING ]]>
<![CDATA[Nazifah Nazifah]]>;
<![CDATA[Meri Yarni]]>;
<![CDATA[Muhammad Amin Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23471
<![CDATA[Since 1997 until now, forest and land fires (Karhutla) in Indonesia occur almost every year. The 2015 Karhutla incident is believed to have burned 2.61 million hectares of forest and land. In 2016, even though Indonesia was hit by La Nina, forest and land fires continued to burn forest and land area of 14,604.84 hectares. Forest and land fires have a detrimental impact on the environment, social and economy. Even the problem of fires in Indonesia has caused smoke problems for neighboring countries, especially in the Southeast Asia region. The government has tried to deal with the forest and land fires both in the form of regulations and programs, but the forest fires still occur. Several studies have shown problems in handling forest and land fires, including difficulties. The government itself is aware that forest and land fire is a multidimensional problem that requires cross-sectoral coordination to deal with it. Keywords: forest fires, Indonesia, policy]]>
<![CDATA[Formation of Academic Papers of Regional Regulations in the Indonesian Constitutional System ]]>
<![CDATA[Kosariza Kosariza]]>;
<![CDATA[Netty Netty]]>;
<![CDATA[Meri Yarni]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31739
<![CDATA[Regional regulations (Perda) have a very strategic role in the implementation of regional governance. Various efforts to improve the quality of the Perda continue, including through Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations which require the preparation of Academic Texts (NA). This study aims to identify and analyze the urgency and implementation of NA drafting in the formation of regional regulations based on legislation. The research method used is normative juridical research, by examining the prevailing norms in the preparation of a guideline in the form of a text with a statutory and historical approach. The results showed that NA has a very important urgency to create a good and quality regional regulation. NA is very important in the process of forming laws and regulations when faced with statutory problems that are considered unresponsive, egalitarian, futuristic, and unqualified. Through NA, each Raperda that gets a scientific touch can produce a higher quality Regional Regulation and can be categorized as good legislation. Given its very vital urgency, it is hoped that the drafters of Perda (Regional Government and DPRD) formulate NA first before compiling the Regional Regulation Draft and provide legal standing for NA compilers in the formation of Perda which need to be regulated in Legislation.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI ]]>
<![CDATA[Irwandi Irwandi]]>;
<![CDATA[Nyimas Arfa]]>;
<![CDATA[Suhermi Suhermi]]>;
<![CDATA[Meri Yarni]]>;
<![CDATA[Faizah Bafadhal]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43879
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Aplikasi ini merupakan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan desa dalam rangka mewujudkan dana desa anggaran desa yang tranparan, akuntabel dan partisipatif. Penelitia ini bersifat deskriptif, memberikan gambaran tentang implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Data diperoleh secara primer berupa hasil observasi, wawancara, dan data sekunder. Sedangkan Informan yang digunakan adalah Kepala Desa/Sekretaris Desa, Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan Dinas PMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan desa dalam penginputan data harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; sedangkan kesediaan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tidak mendukung sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendampingan atau pelatihan yang mengakibatkan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Sungai Tangkit belum maksimal Hal ini berdampak terhadap kinerja kepala desa sebagai penyelenggaaran pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan administrasi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Fakta ini berbanding terbalik dengan tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu membantu kerja penyelenggaran pemerintah desa secara adminitstratif.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS BENTUK PENGATURAN PARA PIHAK DALAM SENGKETA LEMBAGA NEGARA ]]>
<![CDATA[Meri Yarni]]>;
<![CDATA[Kosariza Kosariza]]>;
<![CDATA[Netty, Netty,]]>;
<![CDATA[Ridham Priskap]]>;
<![CDATA[Syamsir Syamsir]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43880
<![CDATA[Lahirnya Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kewenangan konstitusional amandemen I, III dan IV UUD 1945 yang sekaligus menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak lagi semata-mata dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kedua kekuasaan kehakiman ini memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi dan peran yang berbeda sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. memeriksa undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini dilihat ntuk pengaturan para pihak yang bersengketa di lembaga negara dan mencari solusi atas permasalahan yang melekat pada kewenangan tersebut. Dengan pendekatan konsep, perundang-undangan dengan metode yuridis normatif. Jenis penelitian adalah deskriptif. Sumber datanya adalah data sekunder dengan penggunaan bahan hukum primer, sekunder dan terseier. .Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara rinci pelaksanaan kewenangan tersebut. menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, sehingga Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Sejak hadirnya MK hingga saat ini sudah ada 19 permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan ke MK dengan persoalan yang sangat beragam. Ke depan, penting untuk menata kembali penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di MK, menata kembali potensi permasalahan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, mengelola potensi sengketa kewenangan komisi negara. , memperluas makna penafsiran “lembaga negara yang dapat mengadili di MK”, dan meningkatkan pemberian legal standing pemohon di MK.]]>
<![CDATA[MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PASAR DESA DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI ]]>
<![CDATA[Meri Yarni]]>
<![CDATA[ University Of Bengkulu Law Journal Vol 3, No 2 (2018): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.783 KB)
|
DOI: 10.33369/ubelaj.3.2.159-170
<![CDATA[Desa sebagai entitas terkecil dari suatu pemerintahan daerah memiliki peran penting untuk mensukseskan pembangunan nasional. Oleh karena itu eksistensi desa tetap tidak dapat dilepaskan dari pengaturan pemerintah pusat dan diakomodir keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis model kebijakan pemerintah desa dalam pelaksanaan peranan Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam pelaksanaan tugas dari kepala desa dalam pengelolaan pasar desa khususnya di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-perundangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa hendaknya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengeluarkan suatu kebijakan dalam pengelolaan pasar desa dan adanya mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku serta system pertanggungjawaban yang benar.]]>
<![CDATA[Peranan Kepala Desa Sungai Gelam dalam Pengelolaan Pasar Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ]]>
<![CDATA[Meri Yarni]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 17 No. 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (38.48 KB)
|
DOI: 10.31849/respublica.v17i2.2037
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk menjelaskan peranan kepala desa dalam pengelolaan pasar Desa Sungai Gelam dalam pengelolaan pasar desa di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan metode yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa peranan Kepala Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dalam mengeluarkan suatu kebijakan dalam pengurusan pasar desa belum dilakukan secara baik dan benar, hal ini terbukti kepala desa belum bisa mengeluarkan suatu bentuk kebijakan sesuai kewenangannya, sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa. Hal ini dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang jelas. Akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa.]]>
