Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Kinerja Ruas Jalan Pattimura Kota Metro Bertarina; Ika Kustiani; Dikpride Despa
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2
Publisher : Fakultas Teknik

Jalan Pattimura ini memiliki arus lalu lintas yang cukup sibuk dikarenakan Jalan Pattimura merupakan jalur dua yang menghubungkan Kota Metro dengan Kabupeten Lampung Tengah, yang berstatus sebagai jalan Provinsi sehingga mobilitas jalan tergolong cukup padat. Karena itu dilakukannya penelitian untuk melihat sampai sejauh mana kinerja ruas jalan Pattimura dengan alasan untuk mengetahui kondisi dan sebagai bahan penyelesaian sarana dan prasarana di ruas jalan Pattimura Kota Metro saat ini dan dimasa mendatang.Dalam penelitian ini metodologi yang dipakaimengacu pada MKJI 1997, untuk pengambilan data primer dan sekunder.Dari hasil perhitungan analisis yang dilakukan berdasarkan data arus lalu-lintas tertinggi yang terjadi pada jam puncak untuk lapangan 22, yaitu pada hari Kamis jam 16.00-17.00 WIB sebesar 1349,2 smp/jam dan untuk lapangan 29 arus lalu lintas tertinggi terjadu pada hari Senin jam 06.00-07.00 sebesar 1577,6 smp/jam, sedangkan untuk kapasitas pada ruas jalan Pattimura adalah 3400,569 smp/jam dan ada juga yang bernilai 3366,9 smp/jam. Dalam analisis kinerja jalan dengan perhitungan berdasarkan pada Manual Kapasitas Jalam Indonesia (MKJI) tahun 1997, didapat nilai Derajat Kejenuhan (DS) berkisar antara 0,20-0,44 dengan tingkat pelayanan jalan B dengan karakteristik arus stabil tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat kejenuhan jalan tergolong tinggi sehingga kecepatan kendaraan mulai rendah, hal ini menggambarkan bahwa kepadatan ruas Jalan Pattimura tergolong tinggi. Solusi yang bisa dikembangkan untuk permasalahan ini adalah diperlukannya perluasan jalan dan manajemen lalu lintas yang baik untuk mengurangi tundaan, antrian bahkan kemacetan yang terjadi.

Evaluasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Pringsewu. RAHMAT ALI WIBOWO; DIKPRIDE DESPA; ALEXANDER PURBA
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2
Publisher : Fakultas Teknik

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keterbatasan akses masyarakat terhadap rumah menyebabkan tingginya angka backlog rumah. Salah satu program pemerintah untuk megatasi backlog perumahan tersebut adalah Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Program satu juta rumah merupakan program pemerintah untuk mendorong berbagai stakeholder penyediaan perumahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat agar terwujud percepatan penyediaan rumah, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Keseriusan pemerintah dalam mengurangi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terlihat dari ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indoneisa No.13/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kebijakan BSPS merupakan bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Evaluasi program perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pringsewu ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program tersebut, dengan menggunakan indikator dan tolok ukur berdasarkan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan. Sehingga, dengan adanya evaluasi program perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pringsewu ini dapat memberikan informasi serta rekomendasi/usulan pengembangan program ini.

Metode Pembuatan Pagar Pracetak/Precast Motif Ukiran Bali Kadek Edi Artana; Herry Wardono; Aleksander Purba
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2
Publisher : Fakultas Teknik

Dalam proses pembuatan pagar pracetak/precast motif ukiran Bali, pemilihan kayu untuk pembuatan cetakan/moulding karena kualitas kayu yang digunakan akan sangat mempengaruhi hasil cetakan. Pada cetakan/moulding berbahan kayu, mortar (adukan semen dan pasir) harus ditekan untuk memadatkan adukan sehingga sangat diperlukan jenis kayu yang baik. Mortar yang digunakan dalam pembuatan pagar pracetak/precast motif ukiran Bali adalah campuran semen dan pasir dengan komposisi perbandingan campuran 1 semen : 3 pasir kemudian ditambahkan air lalu dituangkan kedalam cetakan/moulding. Pagar Pracetak/Precast Motif Ukiran Bali tersusun dari beberapa bagian yaitu: pondasi, tias dasar, batako pagar, batako pilar, ring-ring, papan, pilar, tias dasar genteng, genteng (raof), dore, dan lamak. Motif ukiran biasa berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan bunga. Pagar Pracetak/Precast Motif Ukiran Bali memiliki kelebihan diantaranya: campuran material yang solid dan homogen, kemudahan pemasangan, memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca, memilik nilai estetika seni yang tinggi, dapat diproduksi secara masal, dan ramah lingkungan. Selain memiliki kelebihan pagar pracetak/precast motif ukiran Bali juga memiliki kekurangan, yaitu: memiliki bobot yang berat, membutuhkan keahlian khusus dalam pengerjannya, tidak dijual pada toko bangunan umum, memilik harga yang cukup mahal jika dibandingkan dengan pagar konvesional, desain terbatas dan membutuhkan tempat luas untuk penyimpanan.

Kajian harga satuan dasar untuk pekerjaan perencanaan dan konstruksi di Kabupaten Tulang bawang barat M Arafat; Sukmana; R Wisdawati
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2
Publisher : Fakultas Teknik

Harga satuan dasar (basic price) bahan, upah tenaga kerja dan sewa peralatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan data yang sangat dibutuhkan oleh seluruh dinas sektoral dalam perhitungan pekerjaan perencanaan dan pekerjaan konstruksi baik itu berupa pembangunan ataupun rehabilitasi/renovasi bangunan gedung Negara maupun gedung lainnya. Data basic price (harga satuan upah/bahan) ini merupakan data awal yang digunakan untuk menentukan nilai anggaran pekerjaan baik barang maupun jasa. Basic price ini merupakan data yang fluktuatif tiap tahunnya, artinya dapat berubah-ubah setiap saat sesuai dengan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhinya baik itu inflasi, suku bunga, mobilisasi atau jarak tempuh, geografi/topografi kawasan dan lain sebagainya. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan ini juga tidak terlepas dari komunikasi dan koordinasi dengan dinas /lembaga pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berwenang untuk mengeluarkan harga satuan dasar (basic price) bahan, upah tenaga kerja dan sewa peralatan. Dengan Adanya besaran harga satuan utama dalam penyusunan kegiatan perencanaan konstruksi, pembangunan ataupun rehabilitasi/renovasi bangunan gedung milik Negara/Swasta yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat akan lebih terakomodir dengan baik.

Penerapan SILAMARU TUBA “Sistem Informasi Layanan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Tulang Bawang” Abdul Latief Gunawan; Muh Sarkowi; Ratna Widyawati
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2
Publisher : Fakultas Teknik

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang Tata Ruang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang 2012 – 2032. Aplikasi Sistem Informasi Layanan Pemanfaatan Ruang “SILAMARU TUBA” pemanfaatan layanan berbasis aplikasi saat ini menjadi sangat urgen untuk memudahkan seluruh masyarakat didalam pengajuan ataupun mendapatkan informasi terkait pemanfaatan ruang di Kabupaten Tulang Bawang guna percepatan didalam proses rekomendasi pemanfaatan ruang dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan dan saat ini aplikasi SILAMARU TUBA telah digunakan oleh bidang Tata Ruang masih secara offline.

Analisis Penanganan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Ishak; Ratna Widyawati; Herry Wardono
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (957.131 KB)

Pemukiman kumuh masih menjadi masalah di Kecamatan Banjit. Namun, upaya penanganannya disinyalir masih kurang memadai. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Kekumuhan di Kecamatan Banjit dan pola penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Banjit. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Banjit. Lokasi penelitian ini adalah seluruh kelurahan yang teridentifikasi kumuh di Kecamatan Banjit yaitu Kelurahan Pasar Banjit RT 04 Lingkungan 05. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan yang terdapat di Kecamatan Banjit adalah Kelurahan Pasar Banjit masuk dalam kategori kumuh ringan,. Sedangkan pola penanganan yang dilakukan di Kecamatan Banjit adalah pemugaran melalui program Kota Tanpa Kumuh. Penanganan yang telah dilakukan di Kelurahan Pasar Banjit adalah perbaikan struktur dan pembangunan baru drainase dan gorong-gorong, struktur jalan, sarana persampahan bak sampah dan sistem pengelolaan air limbah. Secara umum upaya yang telah dilakukan masih harus terus dilakukan perawatan untuk mencegah timbulnya kawasan kumuh.

Perencanaan Lapis Perkerasan Lentur dengan Metode Analisa Komponen pada Jalan Provinsi Ruas Jalan Kota Gajah - Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Eko Syafutra; Irza Sukmana; Fauzan Murdapa
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2
Publisher : Fakultas Teknik

Ruas jalan Kota Gajah sampai dengan Seputih Surabaya merupakan jalan Provinsi Lampung yang memiliki panjang sekitar 54.150 Km dengan lebar jalan bervariasi antara 4 – 6 m, dengan jenis konstruksi perkerasan yaitu perkerasan lentur (flexible Pavement) dan perkerasan kaku (Rigid Pavement). Pada perkerasan lentur kondisi mengalami rusak berat pada beberapa bagian ruas jalan, berupa lubang, amblas dan bergelombang. Hal ini jelas menggangu keamanan, kenyamanan dan kelancaran pengguna jalan. Pada perencanaan jalan provinsi ruas Jalan Kota Gajah - Seputih Surabaya kabupaten Lampung Tengah ini menggunakan perkerasan lentur dengan metode analisa komponen dengan umur rencana 10 tahun. Hasil perhitungan dalam perencanaan pada umur rencana 10 tahun susunan lapis perkerasan lenturnya pada Sta 21+400 sampai dengan Sta 22+800 adalah 5 cm lapis permukaan (LASTON MS 744), 20 cm Lapisan pondasi atas (aggregat kelas A) dan 18 cm lapis pondasi bawah (aggregat kelas B), pada Sta 23+000 adalah 7,5 cm lapis permukaan (LASTON MS 744), 20 cm Lapisan pondasi atas (aggregat kelas A) dan 18 cm lapis pondasi bawah (aggregat kelas B) dan ada Sta 23+200 sampai dengan Sta 24+400 adalah 7,5 cm lapis permukaan (LASTON MS 744), 20 cm Lapisan pondasi atas (aggregat kelas A) dan 17 cm lapis pondasi bawah (aggregat kelas B).

Analisis Produktivitas Alat Berat Pada Pekerjaan Pemadatan Perkerasan Aspal Pada Proyek Peningkatan Jalan Ruas Pasar Banjit – Jukuh Batu Kabupaten Way Kanan Poppy Nitiranda Faizah; Aleksander Purba; Herri Wardono
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2
Publisher : Fakultas Teknik

Dalam proses pembangunan jalan, pemakaian alat berat sangatlah diperlukan dalam mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan suatu proyek konstruksi agar selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Produktivitas alat tergantung pada jenis atau tipe alat, metode kerja, kondisi lapangan, serta waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nilai efektivitas penggunaan alat berat dapat dilihat dari besarnya kapasitas produksi dari alat tersebut. Pemadatan merupakan salah satu bagian penting dalam berbagai pekerjaan konstruksi dan pekerjaan sipil lainnya. Pada saat ini pekerjaan pemadatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan selalu dibuat dengan memperhatikan usaha pencapaian kualitas yang baik, sehingga diperoleh hasil dengan ketahanan yang lebih menguntungkan. Salah satu usahanya, yaitu dengan memperhatikan produktivitas alat berat yang digunakan. Pada artikel ini dilakukan analisis produktivitas alat berat pada pekerjaan pemadatan perkerasan aspal pada Proyek Peningkatan Jalan Ruas Pasar Banjit – Jukuh Batu Kabupaten Way Kanan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui produktivitas alat berat pemadatan perkerasan aspal yang digunakan di lapangan, jumlah alat berat yang dibutuhkan, dan juga untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan alat berat untuk menyelesaikan pekerjaan pemadatan perkerasan aspal tersebut. Sehingga, diperoleh kesimpulan produktivitas alat pemadatan Tandem Roller sebesar 78,39 ton/jam, jumlat alat yang dibutuhkan 1 unit dan jumlah hari kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 1 hari kerja. Sedangkan, produktivitas alat pemadatan Pneumatic-tired roller sebesar 118,93 ton/jam, jumlah alat yang dibutuhkan 1 unit dan jumlah hari kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 1 hari kerja

Analisis dan Strategi Pengembangan Sistem Agribisnis Lada Di Provinsi Lampung Novalia Novalia; Sri Waluyo; Irza Sukmana
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2
Publisher : Fakultas Teknik

Lampung merupakan produsen lada hitam (Black Pepper) terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu pemasok lada di Indonesia bahkan dunia. Hingga kini lada merupakan salah satu komoditas yang menjadi andalan Provinsi Lampung. Tetapi saat ini kita dihadapi pada kenyataan bahwa produksi dan produktivitas lada Lampung cukup rendah serta kualitas hasil yang kurang baik. Permasalahan tersebut perlu mendapatakan perhatian agar kejayaan komoditas lada hitam Lampung dapat kembali berkontribusi pada peningkatan perekonomian Lampung. Agribisnis lada di Provinsi Lampung masih berpeluang dikembangkan, karena Lampung memiliki banyak kekuatan untuk pengembangan lada diantaranya masih tersedianya lahan yang cukup luas dan sesuai untuk pengembangan lada, tersedianya berbagai paket teknologi intensifikasi, lada Lampung telah memiliki Indikasi Geografis (IG) dan Branding Lampung Black Papper, biaya usaha tani lada di Lampung dan relatif lebih rendah. Selain memiliki kekuatan dan peluang, pengembangan agribis lada di Lampung juga dihadapi pada beberapa kendala, kelemahan dan ancaman. Pada subsistem bagian hulu, menurunnya luas tanam lada, belum terjaminnya pasokan, mutu dan harga bibit, dan sarana produksi sulit didapatkan. Pada subsistem hilir, mutu dan kualitas hasil lada kurang baik, kurangnya pembinaan dan penyuluhan dan adanya ancaman dari daerah pesaing. Melalui pendekatan analisis SWOT diperoleh alternatif strategi pengembangan sistem agribisnis lada melalui beberapa kebijakan. Alternatif strategi yang dapat diterapkan pada pengembangan sistem agribisnis lada di Provinsi Lampung antara lain adalah: 1)Pemberdayaan industri hulu, 2)Pengembangan pusat pertumbuhan agribisnis, 3)Perbaikan mutu lada, 4)Diversifikasi produk, 5)Peningkatan efisiensi melalui perbaikan pola pemasaran dan pengurangan biaya, 6)Menerapkan sistem resi gudang, 7)Meningkatkan peran kelembagaan di tingkat petani sampai dengan pemasaran hasil.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Roy Irawan; Muh Sarkowi; Dikpride Despa
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 2 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.2
Publisher : Fakultas Teknik

Berdasarkan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Tulang Bawang oleh KEMENPANRB masih mendapatkan skor dengan kategori “B”. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menargetkan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada periode 2022 akan berubah menjadi kategori BB. Untuk mencapai target tersebut harus didukung oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tulang Bawang termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah untuk mendapatkan skor dengan kategori “BB” untuk mendongkrak skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Tulang Bawang meningkat dari kategori “B” menjadi “BB”. Setelah penelitian ini dilakukan, disimpulkan bahwa perlu adanya bimbingan teknis dan peraturan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi seluruh Pegawai (ASN), sebagai penyegaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (SAKIP) dengan maksud agar dapat menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan benar. Sumber dayanya belum maksimal, terutama yang berlatar belakang teknis dan masih terdapat inkonsistensi antar dokumen sehingga kesempurnaan datanya kurang baik, maka perlu dilakukan beberapa telaah dokumen. Keberhasilan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang yang diukur menurut teori Edward III terdiri dari empat indikator yaitu 'komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pegawai (ASN) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam merespon kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah baik walaupun belum 100% belum memahami secara mendalam tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Gigih Forda Nama

Contact Email
gigih@eng.unila.ac.id

Phone
+6285289774152

Journal Mail Official
snip@eng.unila.ac.id

Editorial Address
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung Rectorat Building

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Gigih Forda Nama

Contact Email gigih@eng.unila.ac.id

Phone +6285289774152

Journal Mail Official snip@eng.unila.ac.id

Editorial Address Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung Rectorat Building

Location Kota bandar lampung, Lampung INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Gigih Forda Nama

Contact Email
gigih@eng.unila.ac.id

Phone
+6285289774152

Journal Mail Official
snip@eng.unila.ac.id

Editorial Address
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung Rectorat Building

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA