Garuda - Garba Rujukan Digital

Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah Aisar Muhammad Akram
Officium Notarium Vol. 3 No. 1: MEI 2023
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss1.art7

The Fatwa (decision) of the National Sharia Council Number 7 of 2000 on Mudharabah asserts that shahibul maal are allowed to ask for guarantees from mudharibs. Article 16 paragraph (3) Law no. 28 of 2014 on Copyright has also stated that copyright can be used as an object of fiduciary guarantee. As a result of this provision, copyright can legally be used as an object of collateral. However, in terms of implementation in society, this cannot be done because it appears to be unfair and there is uncertainty in assessing value. Sharia principles prioritize justice and certainty in every aspect, of course this is in direct conflict with sharia principles. This research uses a normative juridical research method. The results of this research indicate that copyright as an object of fiduciary security in sharia banking cannot yet be used, because there is no institution that assesses the value of copyright, which results in the value of copyright being unclear. In other words, if this is implemented it will violate existing sharia principlesKey Word: Sharia Banking, Mudharabah, Copyright, Guarantee AbstrakFatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 Tahun 2000 tentang Mudharabah menyebutkan bahwa shahibul maal diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada mudharib. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Akibat adanya ketentuan ini maka secara yuridis hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan. Akan tetapi dalam penerapan dimasyarakat hal ini belum bisa dilakukan karena dirasa belum adil dan terdapat ketidakpastian dalam penilaian value. Prinsip syariah sangat mengutamakan keadilan dan kepastian dari segi manapun, tentu saja hal ini sangat bersimpangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perbankan syariah belum bisa digunakan, karena belum ada lembaga yang menilai value hak cipta, yang mengakibatkan value dari hak cipta belum jelas, belum jelasnya value dari hak cipta mengakibatkan munculnya rasa tidak adil dalam bermuamalah. Dengan kata lain jika hal ini diterapkan maka melanggar prinsip syariah yang ada.Kata-kata Kunci: Perbankan Syariah, Mudharabah, Hak Cipta, Jaminan

Analisis Notaris yang Diberhentikan Sementara dari Jabatannya karena Melakukan Tindak Pidana Septiana Anifatus Shalihah
Officium Notarium Vol. 3 No. 1: MEI 2023
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss1.art1

This research examines the analysis of Notaries who are temporarily dismissed from their position because they are proven to have committed criminal acts, with the problems formulation of, first, what is the classification and legal consequences of criminal acts committed in the position of notary for them to be temporarily dismissed from their position. Second, whether notaries who are temporarily suspended from their position because they have committed a criminal act can be reappointed or not. This is a normative juridical research using statutory and contextual approaches. The results of this research conclude that, first, the classification of criminal acts in the position of notary is in the forgery of documents/deeds, secret of office, and forgery committed by officials and all of them can be sentenced to imprisonment and fines, as well as crimes which carry a penalty of less than five years, secondly , a notary who has been sentenced to temporary dismissal from his position can be dismissed again with a request to the Minister of Law and Human Rights in accordance with the existing mechanismKey Word: Notary, criminal offense, temporary suspension of notary AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang analisis Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena terbukti melakukan tindak pidana, dengan rumusan masalah, pertama, bagaimana klasifikasi dan akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan notaris sehingga notaris tersebut dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. Kedua, terhadap notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan tindak pidana tersebut apakah dapat dilakukan pengangkatan kembali atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, klasifikasi dari tindak pidana dalam jabatan notaris ada pemalsuan surat/akta, rahasia jabatan, dan pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat dan kesemuanya dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda, serta pidana yang ancaman pidananya kurang dari lima tahun, kedua, terhadap notaris yang telah dijatuhi hukuman pemberhentian sementara dari jabatannya dapat dilakukan pengangkatan kembali dengan mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan mekanisme yang ada.Kata-kata Kunci: Notaris, tindak pidana, pemberhentian sementara notaris

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan Ahmad Fadil Fakhri
Officium Notarium Vol. 3 No. 1: MEI 2023
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss1.art3

Monitoring and supervision of Land Deed Making Officials is carried out by the Head of the Land Office. However, not every region can carry out monitoring and supervision properly in accordance with statutory regulations. The aim of this research is first, to determine and analyze the implementation of monitoring and supervision of PPAT by the Land Office of South Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra. Second, to identify the factors inhibiting the implementation of monitoring and supervision of Land Deed Drafting Officials (PPAT) of South Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra. This is an empirical legal research conducted using a sociological approach, the data was analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the research and discussion show that the implementation of monitoring and supervision of Land Deed Drafting Officials has not run optimally in accordance with statutory regulations. The inhibiting factor in the implementation of coaching and supervision is that there is no continuous coaching and supervision. From the results of this study, the author provides suggestions for creating a systematic and sustainable scheduling program carried out by the Land Office regarding the implementation of supervision and monitoring to PPAT. This is intended so that the objectives of supervision and guidance of PPAT can be achieved optimally in accordance with the orders and mandates of the applicable laws and regulations which regulate the main duties of Land Deed Making OfficialsKey Word: Guidance, Supervision, Land Deed Making Official AbstrakPembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Namun, tidak setiap daerahnya dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang undangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Kedua, Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan pendekatan sosiologis, data dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah belum berjalan dengan optimal sesuai dengan peraturan perundang undangan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ialah tidak dilakukannya pembinaan serta pengawasan secara kontinyu. Dari hasil studi ini, penulis memberikan saran agar membuat sebuah program penjadwalan yang sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan mengenai pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada PPAT. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari pengawasan dan pembinaan terhadap PPAT dapat tercapai secara maksimal sebagaimana perintah dan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tugas-tugas pokok dari Pejabat Pembuat Akta Tanah.Kata-kata Kunci: Pembinaan, Pengawasan, Pejabat Pembuat Akta Tanah

Ketidakpastian Pengaturan Risalah RUPS Telekonferensi Berlandaskan Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris Mahdum Islah Mumpuni
Officium Notarium Vol. 3 No. 1: MEI 2023
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss1.art2

The involvement of a notary in the implementation of a GMS by teleconference is in the preparation of the minutes of the deed. The legal basis for preparing the minutes of the GMS by teleconference deed is Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies has legal uncertainty which certainly can endanger the principle of prudence held by notaries. In article 77 paragraph (4) is explained that the minutes of the GMS by teleconference must be signed by all GMS participants, whereas article 90 paragraphs (1) and (2) does not require the minutes to be signed by all GMS participants and it is not required that they be made with a notarial deed, these provisions creates legal uncertainty for notaries. The formulation of the problem in this research is: whether the arrangement of the minutes of the GMS by teleconference fulfills the principle of legal certainty and how to implement the principle of notarial prudence in preparing the minutes of the deed of the Closed PT GMS by teleconference. The research used is normative law with statutory and conceptual approaches. The results of the research concluded that the arrangement of the minutes of the GMS by teleconference does not fulfill the element of legal certainty because there are multiple interpretations between article 77 paragraph (4) and article 90 paragraph (1) and paragraph (2) and a notary is legally bound to the application of the precautionary principle in reviewing regulations and the making of legal productsKey Word: Legal uncertainty, precautionary principle, teleconference GMS AbstrakLatar Keterlibatan notaris dalam pelaksanaan RUPS telekonferensi ada pada penyusunan risalah aktanya. Dasar hukum penyusunan risalah akta RUPS telekonferensi yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki ketidakpastian hukum yang tentunya dapat membahayakan prinsip kehati-hatian yang dipegang oleh notaris. Dalam Pasal 77 ayat (4) dijelaskan bahwa risalah RUPS telekonferensi harus di tandatangani seluruh peserta RUPS sedangkan pada Pasal 90 ayat (1) dan (2) tidak mewajibkan risalah untuk ditandatangani oleh seluruh peserta RUPS dan tidak disyaratkan apabila dibuat dengan akta notaris, ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : apakah pengaturan risalah RUPS secara telekonferensi sudah memenuhi prinisp kepastian hukum dan bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian notaris dalam penyusunan risalah akta RUPS PT Tertutup secara telekonferensi. Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan risalah RUPS secara telekonferensi belum memenuhi unsur kepastian hukum karena timbul multitafsir antar Pasal 77 ayat (4) dengan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) dan sebagai seorang notaris dalam menerapkan prinsip kehat-hatian diperlukan ketelitian dalam mengkaji peraturan dalam membuat produk hukum.Kata-kata Kunci: Ketidakpastian hukum, prinsip kehati-hatian, RUPS telekonferensi

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Keterangan Waris bagi Para Pihak yang Berdomisili di Luar Tempat Kedudukan Notaris Mutia Juliantika
Officium Notarium Vol. 3 No. 1: MEI 2023
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss1.art4

This thesis aims to determine the authority of a Notary in the making of inheritance certificate deeds for parties who live beyond the Notary's place of residence. The problem formulated in this research is first, how to implement Article 111 of the ATR/BPN Ministerial Regulation Number 16 of 2021 on the third amendment to PMNA/Ka BPN Number 3 of 1997 on Provisions for Implementing Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration, second. What is the authority of a Notary in making an Inheritance Deed after the issuance of ATR/BPN Ministerial Regulation Number 16 of 2021 on the third amendment to PMNA/Ka BPN Number 3 of 1997 on Provisions for Implementing Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration. The type of this research is normative legal with statutory and conceptual approaches. The results of this research indicate that first, the implementation of changes to Article 111 of the ATR/BPN Ministerial Regulation Number 2021 has had an impact on eliminating discrimination related to making land certificates for Indonesian citizens, and inheritance certificates can be made by Indonesian citizens to a notary in order to apply for inheritance. land certificate at the National Land Agency. Second, the authority of the Notary in making Inheritance Certificate deeds for all Indonesian citizens where the heir passed away at the Notary's place of domicile, the deed made by the Notary is a party deed (partij act) namely a statement of inheritance and an inheritance certificate Deed, has restrictions on the Notary's making the inheritance information, namely the position of a Notary only where the testator passed away, causes a clash of norms with the Notary's authority to make deeds in a provincial area. The government's suggestion is to provide information to the public that notaries can make inheritance certificate deeds for Indonesian citizens and notaries must be careful in making inheritance certificate deeds so that disputes do not occur in the future and the government can make a policy on order for every heir to be able to make inheritance certificate from all Notaries without exception where the domicile of the heir passed away while the authority of the notary is limited within the provinceKey Word: Notary, Authority, Certificate of Heir AbstrakTesis ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam membuat akta keterangan waris bagi para pihak yang berdomilisi di luar tempat kedudukan Notaris. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana Penerapan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, kedua. Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam Membuat Akta keterangan Waris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Jenis penelitian ini bersifat hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Implementasi telah dirubahnya Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 2021 berdampak pada penghapusan diskriminasi terkait pembuatan surat keterangan tanah bagi Warga Negara Indonesia, dan surat keterangan Waris dapat dibuat oleh Warga Negara Indonesia pada Notaris dalam rangka untuk permohonan turun waris sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional. Kedua, kewenangan Notaris dalam membuat akta Keterangan Waris untuk seluruh warga negara Indonesia yang mana pewaris meninggal pada tempat kedudukan Notaris, akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta pihak (partij akta) yaitu surat pernyataan Waris dan Akta keterangan waris, hal ini terdapat pembatasan Notaris dalam pembuatan keterangan waris yaitu hanya kedudukan Notaris dimana pewaris meniggal dunia ini menyebabkan benturan norma dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta merupakan satu wilayah provinsi. Saran Pemerintah agar dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Notaris dapat membuat Akta keterangan waris bagi warga negara Indonesia dan Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta keterangan waris agar tidak terjadi sengeketa dikemudian hari dan Pemerintah agar dapat membuat suatu kebijakan agar setiap ahli waris dapat untuk membuat surat keterangan waris di semua Notaris tanpa terkecuali dimana tempat kedudukan pewaris meninggal dunia karena kewenangan notaris merupakan satu wilayah provinsi.Kata-kata Kunci: Notaris, Kewenangan, Surat Keterangan Ahli Waris

Akta Perikatan Hibah dan Akta Kuasa Hibah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Gangsar Prasetyo
Officium Notarium Vol. 3 No. 1: MEI 2023
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss1.art5

This research discusses how land law is regulated in Indonesia in regards to obligation deeds and power-granting deeds? and what is the validity of the transfer of land rights based on the obligation deed and power-granting deed? This is a normative juridical research using conceptual and statutory approaches that utilised secondary data which were then analyzed using a qualitative method, namely research procedures that produce descriptive data. The results of this research indicate that there is no article in a statutory regulation that specifically regulates the preparation of deeds of engagement and deeds of power of attorney. Therefore, the use of obligation deeds and power-granting deeds as support or bridge to the making of grant deeds by PPAT is permitted. The making of these two deeds is permitted as long as the process of making them complies with statutory regulations, including the Civil Code, UUJN, and UUJN Amendments. The validity of a transfer of land rights over a grant is influenced by whether or not the obligation deed or the power-granting deed is valid. Whether the obligation deed and power-granting deed are valid refers to ithe process of making them which must comply with Article 1320 of the Civil Code on the conditions for the validity of an agreement. This is because the obligation deed and power-granting deed can be categorized as agreementsKey Word: Deed, Grant Agreement, Grant Power of Attorney AbstrakPenelitian ini membahas bagaimana pengaturan hukum pertanahan di Indonesia tentang akta perikatan dan akta kuasa hibah? serta bagaimana keabsahan peralihan hak atas tanah yang didasari oleh akta perikatan dan akta kuasa hibah? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu tidak ada pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai pembuatan akta perikatan dan akta kuasa hibah. Oleh karena itu maka penggunaan akta perikatan dan akta kuasa hibah sebagai penunjang atau jembatan menuju pembuatan akta hibah oleh PPAT diperbolehkan. Pembuatan kedua akta tersebut diperbolehkan selama dalam proses pembuatannya mematuhi peraturan perundang-undangan, diantaranya KUHPerdata, UUJN, dan UUJN Perubahan. Keabsahan suatu peralihan hak atas tanah hibah, dipengaruhi oleh sah atau tidaknya pembuatan akta perikatan atau akta kuasa hibah. Sah atau tidaknya akta perikatan dan akta kuasa hibah, apabila dalam proses pembuatannya memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Dikarenakan akta perikatan hibah dan akta kuasa hibah dapat dikategorikan sebagai perjanjian.Kata-kata Kunci: Akta, Perikatan Hibah, Kuasa Hibah

Kedudukan Premisse dalam Anatomi Akta Notaris Nadhia Apriana
Officium Notarium Vol. 3 No. 1: MEI 2023
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss1.art6

A notarial deed is an authentic deed made based on procedures and procedures that have been determined by law, Article 38 of the Notary Public Law (UUJP) provides the anatomy of a notarial deed which should consist of the opening part of the deed, the body of the deed and the closing of the deed, apart from what is confirmed in the article that there is a premise which has an important role similar to the rest of the deed anatomy though is not stated explicitly in the anatomy. Based on the issue, this research employs the normative or doctrinal method, in which the object is regulation with case study and statutory approaches. The primary legal materials in this research are statutory regulations and the secondary legal materials are books and journals. The results of this research indicate that the position of the premise in the anatomy of a notarial deed is located in the body of the deed between the comparison and the content of the deed which explains the statements of the parties and the facts relating to the deed to be made and secondly that the urgency of the position of the premise in the anatomy of the deed is to explains events that have occurred before the deed is made and needs to be included in writing in the deed. The author's recommendation in this research is to include the premise in the anatomy of the deed similar to the comparison and the contents of the deed as the legal basis for the premiseKey Word: Premise, Anatomy of a Notarial Deed AbstrakAkta notaris merupakan akta otentik yang dibuat berdasarkan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, Pasal 38 UUJP tentang antomi akta notaris terdiri dari awal akta, badan akta dan penutup akta, selain daripada yang ditegaskan dalam pasal tersebut bahwa terdapat premisse yang memiliki peran penting layaknya anatomi akta tersebut akan tetapi tidak dinyatakan tegas dalam anatomi. Berdasarkan permasalahan tersebut metode penelitian ini adalah normatif atau doktrinal yang objeknya adalah peraturan perundang-undangan dengan pendekatan kasus dan doktrin kemudian bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder ialah buku serta jurnal. Hasil penelitian ini adalah kedudukan premisse dalam anatomi akta notaris adalah pada bagian badan akta antara komparisi dan isi akta yang menjelaskan tentang keterangan-keterangan para pihak maupun fakta-fakta yang berhubungan dengan akta yang hendak dibuat dan kedua bahwa urgensi kedudukan premisse dalam anatomi akta adalah untuk menerangkan kejadian yang telah terjadi sebelum dibuat akta dan perlu dicantumkan secara tertulis dalam akta. Saran penulis adalah premisse dimasukan dalam anatomi akta layaknya komparisi dan isi akta sehingga terwujud dasar hukum bagi premisse.Kata-kata Kunci: Premis, Anatomi Akta Notaris

Efektivitas Fungsi Pengawasan Bagi Majelis Pengawas Daerah terhadap Keterlambatan Pelaporan Notaris Terkait dengan Hak Wasiat Nadila Rizadi
Officium Notarium Vol. 3 No. 1: MEI 2023
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss1.art8

The research raises the issue of how effective the supervisory function of the Regional Supervisory Council is regarding delays in reporting the deed of will by Notaries. Thus, the aim of this research is to evaluate how effective the supervisory duties carried out by the Regional Supervisory Council are regarding delays in reporting will deeds by Notaries to the Directorate General of General Legal Administration. In this research, the type referred to is empirical legal research. Empirical legal research uses empirical facts from human behavior, both verbal from interviews and direct observation. Research Results The monitoring mechanism carried out on the implementation of the duties and responsibilities of Notaries, including those who report that testamentary rights are delayed, is both preventive and repressive. If negligence is found in the actions carried out by the Notary, the Pekanbaru City Regional Supervisory Council will take measures within the applicable laws and regulations and not exceed the authority that has been regulated or given. In carrying out their duties, the inhibiting factors that have been explained, this is not in line with the theory of effectiveness where one of the supporters of something can run well according to expectations if the facilities and infrastructure are fulfilled properly, then the law will be effective in its implementation and achieve the desired goalsKey Word: Effectiveness, MPD, Delay in Reporting, Deed of Will AbstrakPenelitian mengangkat permasalahan bagaimana efektivitas fungsi pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap keterlambatan pelaporan akta wasiat oleh Notaris, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif tugas pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap keterlambatan pelaporan akta wasiat oleh Notaris ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia baik verbal dari wawancara maupun langsung dari pengamatan. Hasil Penelitian Mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris termasuk tentang Notaris yang melaporkan hak wasiat mengalami keterlambatan adalah bersifat preventif maupun represif. Apabila menemukan kelalaian atas perbuatan yang dilakukan oleh Notaris maka Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru akan mengambil tindakan-tindakan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melebihi kewenangan yang telah diatur atau diberikan. Dalam menjalankan tugasnya faktor-faktor penghambat yang sudah dijelaskan, hal ini tidak sejalan dengan teori efektifitas dimana salah satu pendukung suatu hal dapat berjalan dengan baik sesuai harapan jika sarana dan prasananya terpenuhi dengan baik, maka hukum itu akan menjadi efektif dalam pelaksanaanya dan mencapai tujuan yang diharapkan.Kata-kata Kunci: Efektivitas, MPD, Keterlambatan Pelaporan, Akta Wasiat

Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Adat Terhadap Eksplorasi Pertambangan Di Kabupaten Tanatoraja Muh. Fatuhrahman Bakri; Rahmat Hidayatullah Abbas
Officium Notarium Vol. 3 No. 1: MEI 2023
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss1.art9

A particular legal issue is in full bloom in the Indonesian national legal system, especially in the enforcment of law on indigenous peoples in agrarian disputes that took place in one of the regions in South Sulawesi. The author attempts to identify problems related to the legal protection of the rights of indigenous peoples over customary land areas for exploration of natural resource production operations. This research was carried out using normative-empirical legal research method, which was research by identifying the reality and facts that occur based on the implementation of the government regulations that govern the licensing in order to realize the law enforcement. Due to the misalignment of perceptions caused by legal irregularities regarding claims of control over who has the right to sovereign land, what then happened when an agrarian dispute occured was that the indigenous people attested that theirs was an ulayat (customary) land since the cultural site stands on their ancestral land, while the government attested that it was part of the national land by simply showing a sign that says “this land belongs to the state”. National legal politics are an agenda that must not only focus on external needs, but also fill the nation’s soulKey Word: Agrarian, Legal Disorders, Ulayat, and Claims of Control AbstrakMerebak wajah hukum di Indonesia khususnya dalam mekanisme berbangsa dan bernegara kita dalam pemberlakuan hukum pada masyarakat adat pada sengketa agraria di salah satu wilayah di Sulawesi Selatan. Penulis mencoba mengidentifikasi masalah terkait bagaimana perlindungan hukum hak-hak masyarakat adat terhadap wilayah tanah ulayat atas eksplorasi operasi produksi sumber daya alam. Jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan penelitian dengan cara mengetahui kenyataan dan fakta yang terjadi berdasarkan penerapan peraturan pemerintah yang mengatur dalam melakukan perizinan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum. Dikarenakan ketakselarasan persepsi akibat ketakteraturan hukum mengenai klaim penguasaan atas siapa yang berhak atas daulat tanah, sehingga yang terjadi bilamana terjadi persengketaan agraria yakni, masyarakat adat mengatakan bahwa tanah ini adalah tanah ulayat karena situs budaya tegak berdiri di atas tanah moyang, sedangkan pemerintah mengatakan ini adalah tanah nasional dengan menunjukkan plang “tanah ini milik negara”. Politik hukum nasional, sebuah agenda yang jangan boleh hanya bertumpu pada kebutuhan lahir, melainkan juga mengisi jiwa batin bangsa.Kata-kata Kunci: Agraria, Ketakteraturan Hukum, Ulayat, dan Klaim Penguasaan

Peran Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum untuk Memenuhi Asas Proporsionalitas dalam Akta Para Pihak Fitra Yesi
Officium Notarium Vol. 3 No. 1: MEI 2023
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss1.art10

Notaries have the authority to provide legal advice on the parties’ deeds or partij acta. However, it is not uncommon for the principle of proportionality to be unfulfilled in the deed to cause problems in the future, leading to the annulment of the deed by the court. This is the result of legal counseling that was not adopted by the parties. The formulation of the problem in this research is what is the role of the Notary in providing legal advices so that the principle of proportionality is fulfilled in making deeds of the parties, and what is the responsibility of the Notary whose deed does not satisfy the principle of proportionality and is thus annulled by the Court. This is a normative legal research carried out by using statutory and conceptual approaches. The results of the research and discussion show that the role of the Notary in providing legal counseling is only limited to the authority of the Notary and does not create obligations for the parties. As a result of this authority, the principle of proportionality will be difficult to fulfill even if the deed is made in authentic form and is a deed of the parties. The notary cannot be responsible for the annulment of the deed by the Court because the principle of proportionality is not fulfilled. As failure to meet the principle of proportionality is not part of the Notary’s responsibility which is regulated through statutory regulations. However, morally a Notary can fulfill the principle of proportionality through an authority, namely legal counselingKey Word: Notary, Proportionality, Deed of the Parties AbstrakNotaris memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap akta para pihak atau partij acta. Namun, tidak jarang asas proporsionalitas yang tidak dipenuhi dalam akta tersebut dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari hingga berujung pada pembatalan akta oleh pengadilan. Hal ini akibat dari penyuluhan hukum yang tidak diikuti oleh para pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum agar terpenuhinya asas proporsionalitas dalam pembuatan akta para pihak, dan bagaimana tanggung jawab Notaris yang aktanya tidak memenuhi asas proporsionalutas dan dibatalkan oleh Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum hanya sebatas kewenangan bagi Notaris dan tidak melahirkan kewajiban bagi para pihak. Akibat dari kewenangan tersebut, asas proporsionalitas akan sulit dipenuhi walaupun akta dibuat dalam bentuk otentik dan merupakan akta para pihak. Notaris tidak dapat bertanggung jawab atas dibatalkannya akta oleh Pengadilan karena asas proporsionalitas yang tidak terpenuhi. Sebagaimana tidak terpenuhinya asas proporsionalitas bukan merupakan sebuah tanggung jawab Notaris yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Namun, secara moralitas Notaris dapat memenuhi asas proporsionalitas melalui sebuah kewenangan yaitu penyuluhan hukum.Kata-kata Kunci: Notaris, Proporsionalitas, Akta Para Pihak

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ni'matul Huda

Contact Email
notarium.editor@uii.ac.id

Phone
+6287738216661

Journal Mail Official
notarium.editor@uii.ac.id

Editorial Address
Jurnal Officium Notarium Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Jl. Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ni'matul Huda

Contact Email notarium.editor@uii.ac.id

Phone +6287738216661

Journal Mail Official notarium.editor@uii.ac.id

Editorial Address Jurnal Officium Notarium Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Jl. Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ni'matul Huda

Contact Email
notarium.editor@uii.ac.id

Phone
+6287738216661

Journal Mail Official
notarium.editor@uii.ac.id

Editorial Address
Jurnal Officium Notarium Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Jl. Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA