cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sufyan
Contact Email
sufyan@pdfaii.org
Phone
+628992932000
Journal Mail Official
sufyan@pdfaii.org
Editorial Address
Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu Jl. Ir. H. Djuanda Km 03, RT 001 RW 005 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat 45213.
Location
Kab. indramayu,
Jawa barat
INDONESIA
JUSTICES: Journal of Law
Published by Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu
ISSN : -     EISSN : 29645107     DOI : https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.31
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTICES: Journal of Law is a peer-reviewed journal published by Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu. The journal is aimed at spreading the research results conducted by academicians, researchers, and practitioners in the field of lawin both theory and practice. In particular, papers which consider the following general topics are invited: Classical and Modern Law, Politics and Constitutional Law, Criminal Law, Economic Law, International Law, and Human Rights, Islamic Law and Islamic Family Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 13 Documents
 1   2 
Upaya Legislasi Qanun Syari'ah Di India Dan Pakistan Nursyamsi; Dedi; Ibnu Rusydi
JUSTICES: Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.294 KB) | DOI: 10.58355/justices.v1i1.1

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya legislasi Qanun dan Syariah di India dan Pakistan. Berbicara bagaimana informasi tentang Islam di India dan Pakistan, serta pergumulan yang terjadi di kawasan sekitarnya pasca terbentuknya kedua negera tersebut. Negara Pakistan merupakan hasil pemisahan dari negara India. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya legislasi Qonun syariah yang diusung oleh kaum muslim di kedua negara tersebut memberikan nilai-nilai sejarah  adanya keinginan yang sangat kuat, terlebih di negara Pakistan yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Tampaknya masih disibukkan dengan persoalan identitas nasional, problem diferensisi visi di kalangan modernis dan tradisionalis atau pergumulan tentang peran sipil dan militer yang terjadi di Pakistan hingga kini terus terjadi.
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat Dedi; Roni Nurhidayat
JUSTICES: Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.686 KB) | DOI: 10.58355/justices.v1i1.2

Abstract

Peraturan perundang-undangan merupakan manifestasi dari politik hukum lembaga negara yang dirancang dan disahkan sebagai undang-undang anti korupsi. Korupsi adalah perbuatan menaikkan harga barang dan jasa, menambah utang negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal yang besar, bukan untuk kepentingan umum. Korupsi juga merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi merupakan masalah utama yang harus diatasi, guna mencapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Diperlukan hukum yang kuat sebagai mekanisme solusi sosial untuk menyelesaikan konflik-konflik ini, akumulator kekayaan pribadi, dan risiko penyuapan. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat perkembangan sistem pemerintahan yang demokratis. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat perkembangan sistem pemerintahan yang demokratis. Korupsi cenderung menciptakan inefisiensi dan pemborosan sektor ekonomi. Peradilan yang merupakan bagian dari pemerintahan, peradilan, tidak lagi menjadi pelayan penguasa tetapi budak yang patuh pada tindak pidana yang disebut korupsi tetapi memiliki ruang kebebasan untuk menegakkan supremasi hukum dan ketertiban. Menerapkan rangkaian kata dalam bentuk gerakan terkadang sangat sulit dilakukan. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak dan mendobrak tindakan korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya perkembangan ekonomi Indonesia.
Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi Nida Amalia Dewi; Dedi
JUSTICES: Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.308 KB) | DOI: 10.58355/justices.v1i1.3

Abstract

Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat mengandalkan semata-mata pada upaya penindakan yang menjadi kewenangan institusi penegak hukum. Upaya pencegahan korupsi dengan ikut serta membangun budaya anti korupsi di masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu elemen masyarakat mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Pendidikan anti korupsi ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi dan usaha untuk mencegahnya. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dedi; Siti Puadah; Ibnu Rusydi
JUSTICES: Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.486 KB) | DOI: 10.58355/justices.v1i1.4

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Kejahatan ini berpotensi membawa kesengsaraan, pemiskinan dan penderitaan bagi banyak orang. Korupsi terjadi karena banyak faktor seperti gaya hedonisme, kepemimpinan yang lemah, kurangnya pendidikan agama dan moral, dan lainnya. Oleh karena itu bagamana islam memandang tindak pidana korupsi serta bagaimana cara pemberantasannya. Tujuannya untuk mengetahui pandangan islam dalam mengatasi masalah tersebut. Dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode library research atau kepustakaan dengan mengupulkan berbagai sumber dan membandingkannya dengan sumber lain. Kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. perspektif islam korupsi memiliki pemahaman yakni riswah, sariqah, dan pengkhianat. Banyak sekali factor penyebab korupsi, salah satunya adalah perspektif kekayaan, dan gaya hidup yang matrealistis. Oleh karena itu sanksi bagi pelaku korupsi perspektif islam salah satunya dengan hudud dan takzir. Maka diperlukan juga strategi dalam pemberantasannya salah satunya dengan menerapkan hukum pidana. Korupsi juga merupakan kejahata yang sangat buruk dan dapat menimbulkan kerugian bagi semua umat, terutama bagi kalangan bawah. Oleh karena itu dalam islam ada sanksi berupa hudud dan takzir bagi para pelaku korupsi, selain itu upaya yang dapat kita lakukan dalam memberantasnya melalui peradilan pidana difokuskan pada sifat represif.
Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa Sofi Nur Aziza; Dedi
JUSTICES: Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.497 KB) | DOI: 10.58355/justices.v1i1.5

Abstract

Pendidikan yang merupakan tiang untuk membentuk karakter bagi generasi muda. Salah satu pendidikan yang dinilai sangat penting bagi mahasiswa/generasi muda adalah pendidikan anti korupsi. Hampir setiap perguruan tinggi sudah memberikan pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswanya. Untuk upaya pencegahan anti korupsi ini yaitu dengan membangun budaya anti korupsi di masyarakat merupakan faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan mahasiswa sebagai salah satu elemen masyarakat yang merupakan agen perubahan dan penggerak untuk anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Pendidikan anti korupsi ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi dan usaha untuk mencegahnya.
Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia Agus Suwandono; Deviana Yuanitasari
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.809 KB) | DOI: 10.58355/justices.v2i1.31

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law maupun common law, serta untuk mengetahui prospek pengaturannya dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedomanan pada data sekunder, dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law (Belanda) diatur dalam suatu undang-undang, sedangkan dalam sistem hukum common law lebih banyak berkembang dalam putusan-putusan pengadilan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh karakter masing-masing sistem hukum yang dipakai. Di masa mendatang, doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian perlu diatur dalam hukum perjanjian Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia yang menganut sistem hukum civil law yang sumber hukum utamanya adalah undang-undang, serta karena pada dasarnya sistem hukum civil law tidak mengenal asas stare decisis et quita non movera walaupun dalam praktek pengadilan di Indonesia doktrin penyalahgunaan keadaan ini telah diakui dalam beberapa putusannya.
Optimalisasi Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Pengadilan Tata Usaha Negara Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Ayub; Arif Wibowo
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v2i1.6

Abstract

Dikeluarkannya putusan tata usaha negara, Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang perseorangan atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di pusat daerah, termasuk perselisihan ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam hal perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam kaitan pemberantasan korupsi. Hal ini antara lain ditunjukkan dari data Transparency International pada tahun 2009, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih rendah (2,8 dari 10). Kondisi ini mencerminkan masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah. Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Settlement of Village Apparatus Selection Dispute through the State Administrative Court Jhoniansyah
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 3 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v2i3.13

Abstract

In adjudicating disputes, judges at the State Administrative Court have the main duties of examining, adjudicating and resolving cases. In developments in society, the principle of active judges needs to be widely understood in order to provide justice. In this writing, the authors use normative law research methods (normative law research). After discussing the existing problems, it can be concluded that the State Administrative Court handles disputes that arise. state administration or state administration officials. Obstacles in the process of finalizing the selection through the State Administrative Court, the Plaintiff was not ready when he filed the lawsuit, Obstacles that generally occur at the Dismiss al Procedure stage of the State Administration when a summons has been made to the plaintiff and the defendant to be asked for an explanation by the chairman of the plaintiff's court is unable to attend and The regulations governing the selection of village officials are overlapping and lacking in detail. The State Administrative Dispute Settlement Process is carried out in two ways, namely through administrative efforts and through lawsuits to the State Administrative Court.
The Urgency of the Constitutional Court and Its Existence As an Institution Providing Justice Ahlul Fiqri
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 3 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v2i3.14

Abstract

The Constitutional Court as an institution guarding the constitution has been able to carry out the mandate given to it, namely as an institution that protects the constitutional rights of every citizen. the mandate imposed on the Constitutional Court as a nature of court decisions contains the rights that will be owned by justice seekers. Therefore, the establishment of the Constitutional Court apart from being a supervisor and protector of the 1945 Constitution also serves as an institution that can provide legal guarantees for every legal product that is produced. However, as a judicial institution which is considered to be still young, there are many things that need to be studied further in this Constitutional Court, especially those related to urgency and existence in society. Because basically every judicial institution needs to formulate regulations that can be accepted by society and can protect their rights.
Application of the Authority of the Constitutional Court in Resolving Disputes on Regional Head Election Results Ahmad Shodiqin
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 3 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v2i3.15

Abstract

This thesis aims to determine the implementation of the provisional authority mandated to the Constitutional Court in resolving election results disputes and this research also aims to determine the impact and effectiveness of the implementation of the election settlement regulations regarding the provision of vote difference thresholds. This study used the library research research method in collaboration with observation or observation methods. The number of cases registered with the Constitutional Court was 53 cases, while only 7 cases passed and advanced to the trial process. The results of the study show that the administration is systematically structured and is still the main argument by the litigants for the sake of overriding the threshold provisions. The implementation of the authority of the Constitutional Court in resolving disputes follows substantial justice while remaining obedient to the constitution, as well as an effort to protect citizens' constitutional rights. However, on the other hand, the element of legal certainty in carrying out the mandate of the Pilkada law for the disputing parties was not fully fulfilled.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2022 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2023) Vol. 2 No. 3 (2023) Vol. 2 No. 1 (2023) Vol. 1 No. 1 (2022)