cover
Contact Name
Rahmawati Sururama
Contact Email
rahmawatisururama@ymail.com
Phone
+6281321130752
Journal Mail Official
jmb@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Media Birokrasi
ISSN : 27221695     EISSN : 27147339     DOI : https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2
Core Subject : Social,
Jurnal Media Birokrasi merupakan upaya Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam meningkatkan publikasi karya ilmiah dalam bidang Administrasi Pemerintahan Daerah. Jurnal Media Birokrasi terbit dua kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal Media Birokrasi telah terdaftar dengan nomor ISSN 2722-1695 (media cetak) dan nomor e-ISSN 2714-7339. Jurnal Media Birokrasi memuat artikel dan karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun non penelitian. Jurnal Media Birokrasi bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang administrasi pemerintahan daerah. Jurnal Media Birokrasi secara khusus menitikberatkan pada permasalahan pokok dalam pengembangan ilmu Administrasi Pemerintahan Darah. Jurnal ini berfokus pada kajian teoritis dan praktis diantaranya: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Pembangunan Daerah Administrasi Pertanahan Administrasi Publik Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintahan Daerah Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pelayanan Publik
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2022" : 6 Documents clear
Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19) Irfan Setiawan; Christin Pratami Jesaja
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2022
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v4i2.2744

Abstract

Korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan pribadi menggunakan uang rakyat atau negara secara ilegal dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Salah satu kasus yang terjadi belakangan ini dan cukup memprihatinkan ialah kasus korupsi bantuan sosial di masa pandemi virus corona. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis perilaku korupsi bantuan sosial oleh para aparatur pemerintahan di tengah pandemi virus corona, Penanganan tindakan korupsi aparatur pemerintahan Indonesia, dan Upaya untuk meminimalisir tindakan korupsi bantuan social di Indonesia. Penelitian ini memadukan konsep Kast, Rosenzweig, 1970 mengenai perilaku yang didasarkan motivasi, konsep McClelland, 1985 mengenai dorongan dasar motivasi & konsep GONE dari Jack Bologne, 1993 mengenai penyebab korupsi. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif dan kepustakaan (pengumpulan data pustaka) dengan melakukan analisis secara sistematis dari semua data terkumpul yang berkaitan dengan masalah dalam penulisan, disamping itu penulis juga mewawancarai tenaga ahli baik dari penyuluh anti korupsi maupun pengkaji masalah sumber daya aparatur. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah yang sangat besar karena dapat mengganggu pertumbuhan dan pembangunan negara, serta butuh penanganan serius untuk mengatasi atau meminimalisir keberadaannya. Korupsi bisa terjadi karena cara pandang seseorang akan kekayaan yang salah, ketamakan, adanya peluang, kebutuhan, penyalahgunaan kekuasaan, tidak adanya nilai-nilai integritas dan nasionalisme, ketidaktegasan hukum, dan pandangan terhadap hukum. Salah satu contohnya ialah kasus korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial saat pandemi virus corona yang menyebabkan kerugian besar. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hal ini dapat dilakukan dengan memberi edukasi sejak dini akan nilai-nilai anti korupsi, menegakkan hukum yang berlaku secara tegas, dan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang mekanisme pengaduan dan pelaporan apabila mengetahui terjadinya tindakan korupsi. Kata Kunci: Perilaku Korupsi, Aparatur Pemerintah, Bantuan Sosial, Pandemi COVID-19
Upaya Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dalam Menciptakan Kualitas Pelayanan Publik Lina Marlina Effendi
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2022
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v4i2.2745

Abstract

Perubahan organisasi merupakan kebutuhan untuk menyusuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga tercipta struktur organisasi yang ideal dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menganalisis perubahan struktur organisasi dalam menciptakan kualitas pelayanan publik, metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode diskritif kualitatif yang menggambarkan situasi dan kondisi organisasi dalam melakukan pelayanan publik dengan melakukan pemberdayaan manajemen dalam organisasi sehingga tujuan dari lembaga tercapai secara optimal. kemudian penentuan informan secara purposive, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data mengacu pada teori Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, di mana perubahan organisasi terdiri dari tiga dimensi perubahan yaitu struktur, teknologi dan rakyat. Hasil dalam penelitian ini yaitu Kondisi penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bandung sudah tertata namun saat ini masih kurang optimal dan terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tangungjawab pada manajemen dalam organisasi. Penulis menyimpulkan adanya upaya yang dilakukan pemerintahan daearah yaitu melakukan perubahan struktur organisasi khususnya pada manajemen, agar tidak terjadi ketimpangan atau salaing mengandalkan dalam pelaksanaan tugas, dan perampingan struktur organisasi sehingga dalam melaksankan tugas dan fungsi sesuai yang dibebankan kepada masing pemegang keputusan atau pekerjaan. Kata Kunci: Perubahan Struktur Organisasi, Kualitas Pelayanan Publik; Manajemen Pelayanan Publik
Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung Suraji Suraji; Noudy Tendean; Hestiwati Basir; Adelia A.; Ashifa Z. W; KMS Ramadhan D
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2022
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v4i2.2773

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan pengadaan tanah dan dampak sosial pada pembangunan jalan tol Manado-Bitung (Studi kasus di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung). Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, survei dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data model Bogdan dan Biklen yang meliputi organisasi data, generalisasi katagori data penarikan atau penetapan tema dan pola, penetapan hipotesis dari data dan menetapkan berbagai alternatif data yang lain atau teori-teori yang relevan untuk analisis data. Hasil peneltian yaitu ditemukan adanya permasalahan pada pengadaan tanah tetapi pelaksanaannya sudah sesuai ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku dan telah dapat mencapai tujuannya yaitu memperoleh tanah/lahan yang dibutuhkan, juga terdapat adanya dampak sosial berupa perubahan lingkungan sosial, gangguan terhadap aktivitas warga masyarakat dan rendahnya kesempatan bekerja pada proyek. Dalam konsep pembangunan menurut Raharjo (2013 :35), tujuan pembangunan adalah menciptakan kemajuan sosial ekonomi secara berkesinambungan dengan tidak mengabaikan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan masyarakat secara keseluruhan. Pada pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat tetapi perlu memperhatikan adanya perubahan sosial sebagai dampak pengadaan tanah dan pembangunan sehingga pemerintah dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Kata Kunci: Pembangunan Jalan Tol; Pengadaan Tanah; Dampak Sosial
Digitalisasi Pengelolaan Administrasi PKK Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Teresa Irmina Nangameka; Dedi Kusmana
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2022
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v4i2.2845

Abstract

TP-PKK merupakan salah satu kelembagaan penting di desa yang perlu menerapkan administrasi secara profesional. Beberapa permasalahan pada pengelolaan administrasi TP PKK Desa Cilayung antara lain 1) Pengelolaan administrasi masih manual; 2) Penyimpanan buku administrasi belum memperhatikan keamanan; 3) Peluang kesalahan penulisan, rekapitulasi data yang kurang akurat dan proses pelaporan yang cukup rumit. Adapun rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian adalah 1) bagaimana pengelolaan administrasi PKK di Desa Cilayung (Siagian (2012), Silalahi (2009), dan Herbert Simon dalam Pasolong (2014)); 2) faktor apa yang berpengaruh pada pengelolaan administrasi PKK (Rangkuti (2006)); 3) upaya apa yang dapat dilakukan oleh anggota PKK Desa Cilayung (Poerwadarminta (1991)). Metode penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi non-participant, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pengelolaan administrasi PKK Desa Cilayung belum dilaksanakan secara digital, masih dengan cara manual, yaitu mengisi langsung pada buku administrasi. Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pengelolaan administrasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sementara, menjawab potret pengelolaan administrasi PKK, penulis dan anggota PKK Desa Cilayung mengupayakan beberapa kegiatan untuk peningkatan pengelolaan administrasi melalui konsep digitalisasi sekaligus menjadi kebaharuan penelitian ini, antara lain: 1) Sosialisasi Rencana Induk Gerakan TP PKK 2021-2024, Strategi Gerakan PKK, dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK; 2) Pembuatan alamat email PKK Desa Cilayung; 3) Pembuatan link Google Form Administrasi PKK; 4) Pelatihan pengisian Google Form. Dengan meningkatnya pengetahuan para kader TP PKK Desa Cilayung terkait pengelolaan administrasi PKK maka secara tidak langsung TP PKK Desa Cilayung ikut mewujudkan visi TP PKK Pusat yaitu "Ayo Tertib Administrasi 2022" dan Visi Sumedang SIMPATI 2023. Kata Kunci: Administrasi, Profesional, Digitalisasi, PKK
Identifikasi Faktor-Faktor Pencapaian Kinerja Organisasi Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur Agung Nurrahman; Annisa Rahmadanita
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2022
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v4i2.2854

Abstract

Pencapaian kinerja organisasi berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Namun di sisi lain, Kecamatan Sebatik Tengah masih menghadapi permasalahan terbatasnya sumber daya manusia baik dari aspek jumlah maupun kualitas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang identifikasi faktor-faktor dalam pencapaian kinerja organisasi di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara kepada 9 (Sembilan) orang aparatur Kecamatan Sebatik Tengah, dan melakukan observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor pendorong dalam pencapaian kinerja organisasi di Kecamatan Sebatik Tengah adalah adanya motivasi kerja yang tinggi dari aparatur kecamatan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja organisasi di Kecamatan Sebatik Tengah dapat diidentifikasi melalui faktor teknologi dan faktor input yang dapat dikaji melalui faktor lingkungan fisik, faktor budaya organisasi, faktor kepemimpinan dan faktor pengelolaan sumber daya manusia. Kata Kunci: Kinerja Organisasi. Kecamatan , Sumber Daya Manusia.
Efektivitas Program SKPP Daring dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh Puja Arifti Hanifah; Nora Eka Putri
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2022
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v4i2.2855

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat di Kota Payakumbuh, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivias program tersebut. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Campbell, serta teori kendala menurut Hansendan Mowen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan informan dipilih menggunakan teknikpurposive sampling. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara dengan 9 (sembilan) orang informan, dan studi dokumentasi untuk dokumen dalam penelitian. Uji keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, display data dan menarikkesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program SekolahKader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat di Kota Payakumbuh belum efektif yaitu pada indikator pencapaian tujuan menyeluruh. Adapun kendala internal disebabkan karena jaringan signal, sedangkan kendala eksternal berupa adaptasi penggunaanteknologi dan perbedaan interpretasi peserta terhadap pelaksanaan program, serta kurangnya kesadaran masyarakat awam untuk mengakses informasi terkait program. Agar seluruh tujuan program dapat tercapai, Bawaslu Kota Payakumbuh berupaya untuk menindaklanjuti kader-kader yang telah terbentuk sehingga tujuanpembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu dan pilkada yang berkesinambungan dapat tercapai. Kata Kunci: Efektivitas; Pengawasan Partisipatif; SKPP Daring

Page 1 of 1 | Total Record : 6