Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Abdi Teknoyasa Jurnal Media Birokrasi Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
irfan setiawan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Humanities Engineering Environmental Science Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PENGUATAN SUMBERDAYA DAERAH DALAM PELAKSANAAN SMART GOVERNANCE DI KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR muhammad nawawi; Muh Ilham; irfan setiawan
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 9 No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.159 KB) | DOI: 10.33701/jiwbp.v9i1.320

Abstract

The aim of this research is to study and analyze how the implementation of smart governance in the city of Balikpapan, how to strengthen local resources in the implementation of smart governance in the city of Balikpapan, and how to strengthen local government resources in supporting Smart Governance in Balikpapan City. The results of the analysis and discussion was found that the implementation of smart governance in the city of Balikpapan in serving the needs of the community could be carried out well if coupled with strengthening local government resources that include institutions, budgets and IT apparatus on the dimensions of local government, and increasing community participation and community use towards applications in the community dimension.
IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN Irfan Setiawan
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 2 No 2 (2017): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v2i2.927

Abstract

Implementation of smartcity in the city of Balikpapan is a challenge for governance that aims to provide the welfare of the community. Innovation are developed through the application of the concept of smartcity is still recently implemented and is still fairly new, but the application already indicates the serious intention of the city government to provide ease of information and services needed by the community. With the application of technology in the service to the community, of course the role and duty of the local government of the city will be helped and also the goal of the city government to provide excellent service to the public in order to realize the smart government will be achieved.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN PERBATASAN NEGARA DI ENTIKONG, KABUPATEN SANGGAU Irfan Setiawan; Udaya Madjid
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 7 No 2 (2022): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v7i2.2918

Abstract

Entikong merupakan Kecamatan perbatasan negara yang penting, karena wilayah perbatasan negara termasuk bagian manifestasi dari kedaulatan wilayah Indonesia. Keterbatasan penyelenggaran kelembagaan pemerintahan kecamatan di perbatasan negara memberikan dampak yang dapat menghambat pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan kecamatan perbatasan di entikong, Kabupaten Sanggau. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang melibatkan upaya-upaya penting dalam pengumpulan data, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, guna mengumpulkan data yang spesifik mengenai pengembangan kelembagaan kecamatan di perbatasan negara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyelenggaraan kelembagaan kecamatan di Kawasan Perbatasan Entikong dalam penyelenggaraan pemerintahan menggambarkan adanya norma kerja, tugas, dan fungsi yang berbeda, sehingga membutuhkan struktur dan dukungan sumber daya yang berbeda melalui pengembangan kecamatan menjadi manager kota kecil. Tugas dan fungsi kementerian dan Lembaga pemerintahan kecamatan dipadaukan dalam struktur kelembagaan kecamatan sehingga dapat membangun dan memberdayakan pemerintah kecamatan dan masyarakat di perbatasan negara.
Development Of Distric Institutions In The Entikong State Border Area, Indonesia Irfan Setiawan; Udaya Madjid; Sadu Wasistiono
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Volume 14, Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v14i2.2917

Abstract

Districts on the state border are an important element in state sovereignty, because borders are one of the most important manifestations of territorial sovereignty. Limitations of the tasks and functions of district government institutions at the state border can hinder the development and development of border areas. This study aims to examine the development of district government institutions in the border areas of the country. This study uses a qualitative descriptive method that involves important efforts in data collection, such as conducting interviews with government officials involved with the institutional development of the Entikong district, and Sanggau district officials, the relevant central government, to collect specific data regarding the institutional development of districts on national borders. To analyze the institutional development of the Entikong District government through the concept of Di Maggio and Powell combined with regulations regarding Regional Government. The results of the study revealed that the implementation of district institutions in the Entikong Border Area in governance illustrates the existence of different work norms, tasks and functions, thus requiring different structures and support of resources through the development of districts to become small-town managers. The tasks and functions of the ministries and district government agencies are integrated into the district institutional structure so that they can build and empower district governments and communities on state borders. Keywords: Institutional Development; District; Government; State Borders. Abstrak Wilayah perbatasan negara merupakan unsur penting dalam kedaulatan negara, karena perbatasan merupakan salah satu perwujudan kedaulatan wilayah yang sangat penting. Keterbatasan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan Kecamatan di perbatasan negara dapat menghambat pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan kelembagaan pemerintahan Kecamatan di wilayah perbatasan negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang melibatkan upaya penting dalam pengumpulan data, seperti melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah yang terlibat dalam pengembangan kelembagaan Kecamatan Entikong, yaitu pejabat kabupaten Sanggau, pemerintah pusat terkait, guna mengumpulkan data spesifik mengenai pengembangan kelembagaan Kecamatan di perbatasan negara. Untuk menganalisis perkembangan kelembagaan pemerintahan Kecamatan Entikong melalui konsep Di Maggio dan Powell dipadukan dengan peraturan tentang Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kelembagaan kecamatan di Kawasan Perbatasan Entikong dalam penyelenggaraan pemerintahan menggambarkan adanya norma kerja, tugas dan fungsi yang berbeda, sehingga membutuhkan struktur dan dukungan sumber daya yang berbeda melalui pengembangan kecamatan untuk menjadi pengelola kota kecil. . Tugas dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintah kabupaten diintegrasikan ke dalam struktur kelembagaan Kecamatan sehingga dapat membangun dan memberdayakan pemerintah Kecamatan dan masyarakat di wilayah perbatasan negara. Kata kunci: Pengembangan Kelembagaan; Kecamatan; Pemerintahan; Perbatasan negara.
Inovasi Pelayanan Aplikasi Whatsapp Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Pembuatan E-KTP di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu irfan setiawan; Nur Rahayu Dewi Catur; Daffa Ulhaq PS
Abdi Teknoyasa Volume 3, No.2, Desember 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kondisi dunia saat ini dihebohkan dengan hadirnya virus yang mengancam kesehatan setiap manusia. Virus ini memiliki akibat yang sangat fatal yaitu dapat menyebabkan kematian. Penyebaran COVID-19 yang sangat meresahkan membuat pergerakan disegala bidang mengalami terhambat, untuk mengurangi banyaknya orang yang terpapar maka harus diberlakukannya 5M terdiri dari: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Bhakti Karya Praja IPDN Tahun 2021 yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan yaitu untuk membantu Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dalam melakukan inovasi pelayanan yang mengharuskan adanya pembatasan interaksi pihak kecamatan dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pelayanan pembuatan e-KTP masih dilakukan secara manual oleh Kecamatan Muara Bangkahulu, dibutuhkan adanya inovasi pelayanan baru yaitu dengan menambah pelayanan online, maka pada pelaksanaan BKP penulis mengajukan pelayanan online berbasis whatsapp pada pembuatan e-KTP guna memudahkan pelayanan yang diberikan oleh pihak Kecamatan Muara Bangkahulu kepada masyarakat dan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan penulis kepada Kecamatan Muara Bangkahulu dapat diterima oleh Camat Mura Bangkahulu dan jajarannya dan program ini sudah berjalan cukup baik.
PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DITINJAU DARI PENDEKATAN BERBASIS TEORI MAUPUN PRAKTIK Cut Novisar Syahfitri; Irfan Setiawan; Nurul Khoiriah Putri
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 13 No 1 (2021): Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v13i1.2036

Abstract

Indonesia implements a presidential-based system so that it is found that the division of power that exists in Indonesia consists of power known as executive power, power known as legislative power, to judicial power to create a balance that exists in Indonesia. All the rules that have been determined can be found in a constitution, but efforts are needed to perfect them, especially with regard to rules to limit a power and policy so that executive power, legislative power, to judicial power can be implemented effectively and efficiently. The method used in this research is the normative method. The purpose of using this method is for the author to carry out an analysis to compile a discussion using a variety of existing theories and carry out practice using the object of implementing the existing government system in Indonesia. Based on the value of policy theory, an institution in Indonesia uses a government system known as presidential, but in reality there is no evidence that Indonesia uses a presidential system when viewed from the power possessed by the Indonesian state. If viewed from the system used, it can be seen that Indonesia applies a system to divide a power that applies in the Indonesian state. This article presents proposals related to suggestions for improving the Indonesian government system from concepts to practices that are implemented efficiently.
Manajemen Pemerintahan Kecamatan Dalam Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Irfan Setiawan
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 1, April 2022
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v4i1.2403

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis manajemen pemerintahan kecamatan dalam mendukung penerapan protokol kesehatan pandemi Covid di Kecamatan Wirosari, dan untuk mengkaji dan mengetahui dukungan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid 19 di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan konsep manajemen Terry (1971) untuk mendeskripsikan penyelenggaraan manajemen pemerintahan kecamatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Guna memperoleh informasi yang jelas, peneliti menggunakan teknik pengumplan data melalui wawancara, obeservasi dan dokumentasi terhadap sumber data yang berasal dari para aparat di Kantor Kecamatan Wirosari, pegawai Puskesmas, aparat instansi vertikal, lurah dan kepala desa desa serta masyarakat di Kecamatan Wirosari. Data Hasil penelitian menunjukkan Manajemen pemerintahan Kecamatan dalam mendukung penanganan protokol kesehatan di Kecamatan Wirosari berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan di Kecamatan Wirosari.Dukungan pemerintah kabupaten berjalan dengan baik pada segi dukungan kebijakan, sementaraa untuk dukungan anggaran kegiatan tidak didukung secara khusus dengan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di kecamatan.Kata Kunci: Manajemen Pemerintahan; Kecamatan; Protokol kesehatan; Pandemi Covid.
Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19) Irfan Setiawan; Christin Pratami Jesaja
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2022
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v4i2.2744

Abstract

Korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan pribadi menggunakan uang rakyat atau negara secara ilegal dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Salah satu kasus yang terjadi belakangan ini dan cukup memprihatinkan ialah kasus korupsi bantuan sosial di masa pandemi virus corona. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis perilaku korupsi bantuan sosial oleh para aparatur pemerintahan di tengah pandemi virus corona, Penanganan tindakan korupsi aparatur pemerintahan Indonesia, dan Upaya untuk meminimalisir tindakan korupsi bantuan social di Indonesia. Penelitian ini memadukan konsep Kast, Rosenzweig, 1970 mengenai perilaku yang didasarkan motivasi, konsep McClelland, 1985 mengenai dorongan dasar motivasi & konsep GONE dari Jack Bologne, 1993 mengenai penyebab korupsi. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif dan kepustakaan (pengumpulan data pustaka) dengan melakukan analisis secara sistematis dari semua data terkumpul yang berkaitan dengan masalah dalam penulisan, disamping itu penulis juga mewawancarai tenaga ahli baik dari penyuluh anti korupsi maupun pengkaji masalah sumber daya aparatur. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah yang sangat besar karena dapat mengganggu pertumbuhan dan pembangunan negara, serta butuh penanganan serius untuk mengatasi atau meminimalisir keberadaannya. Korupsi bisa terjadi karena cara pandang seseorang akan kekayaan yang salah, ketamakan, adanya peluang, kebutuhan, penyalahgunaan kekuasaan, tidak adanya nilai-nilai integritas dan nasionalisme, ketidaktegasan hukum, dan pandangan terhadap hukum. Salah satu contohnya ialah kasus korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial saat pandemi virus corona yang menyebabkan kerugian besar. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hal ini dapat dilakukan dengan memberi edukasi sejak dini akan nilai-nilai anti korupsi, menegakkan hukum yang berlaku secara tegas, dan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang mekanisme pengaduan dan pelaporan apabila mengetahui terjadinya tindakan korupsi. Kata Kunci: Perilaku Korupsi, Aparatur Pemerintah, Bantuan Sosial, Pandemi COVID-19
PELAYANAN APARATUR DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAYAPURA Anugrah Yulistiono Ririhena; Irfan Setiawan
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 3 No 1 (2018): Juli
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.218 KB) | DOI: 10.33701/jipsk.v3i1.305

Abstract

This study aims to analyze the Building Permit Letter Service in the apparatus service of the One Stop Office and One Stop Office in Jayapura and describe the obstacles in the process of granting Building Permit Letter. The research method used is qualitative research with descriptive method with inductive approach to present data about the apparatus service in the process of Building Permit Letter. The result of the research explains that the service of apparatus in providing building permit service letter at the Investment and One Stop Integrated License Department in Jayapura City of Papua Province has been running well and in accordance with Standard Operating Procedure of issuing Building Permit Letter, despite having some constraints such as; lack of network access, low public awareness, lack of facilities and infrastructure in the service of building permit letter. Keyword: building permit letter, apparatus, public service
Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara Jenerson Patonengan; Irfan Setiawan
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 6 No 2 (2021): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v6i2.1797

Abstract

This research is based on the importance of developing human resources through increasing competence in order to realize competent Civil Servants in the administration of government in the field of personnel administration. This is intended to study and analyze the development of human resources through increasing competence in the Agency for Personnel and Human Resources Development, Siau Islands Regency, Tagulandang Biaro, North Sulawesi Province. This research is descriptive, using an inductive qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. In this study, it was revealed that the Implementation of Human Resource Development Through Competency Improvement was classified as not effective, caused by factors namely Knowledge, Skills and Attitudes/Behavior of Civil Servants. The need for commitment and a strong desire for the Personnel and Human Resources Development Agency of Siau Islands Regency Tagulandang Biaro, North Sulawesi Province to pay attention to human resource development through increasing the competence of Civil Servants, to meet the quality standards of civil servants who have professional knowledge, skills and attitudes/behaviors.
Co-Authors Ahmad Dhani Ramadhan Alya Ramadanni Anugrah Yulistiono Ririhena Christin Pratami Jesaja Cut Novisar Syahfitri Daffa Ulhaq PS Hashiyatul Fadiah Jenerson Patonengan Madjid, Udaya Muh Ryan Rahmatul Hidayat Muh. Ilham Muhamad Rivandi Setiawan muhammad nawawi Naufal Diyarza Dwi Nur Rahayu Dewi Catur Nurul Khoiriah Putri Ragil Aditia Reza Abdul Razak Sadu Wasistiono Udaya Madjid