cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suhartina
Contact Email
sighat@iainpare.ac.id
Phone
+6285240682382
Journal Mail Official
sighat@iainpare.ac.id
Editorial Address
IAIN Parepare, Jalan Amal Bakti No.8, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Indonesia
Location
Kota pare pare,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Institut Agama Islam Negeri Parepare
ISSN : -     EISSN : 29857279     DOI : https://doi.org/10.35905/Sighat
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SIGHAT is a Sharia Economic Law journal managed by the Sharia Economics Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Law, Parepare State Islamic Institute. This Scientific Journal can be accessed publicly in an effort to disseminate research articles that focus on the study of Islamic Economic Law as well as Economic and Business Law. SIGHAT journal is published regularly in two editions a year, in November and May to be exact.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2022): SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH" : 6 Documents clear
Analisis‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli IkanSistem Tumpuk di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang Purnama Purnama
SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 1 No 1 (2022): SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.685 KB) | DOI: 10.35905/shighat_hes.v1i1.3249

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan SistemTumpuk di Desa Ujung Lero Kab.Pinrang, Objek penelitian ini adalah berfokus pada jual beli salah satunya yaitu jual beli sistem tumpuk (Jizāf). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana praktik jual beli ikan dengan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero Kab.Pinrang?dan bagaiamana pandangan ‘urf terhadap praktik jual beli ikan menggunakan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang?.Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan mereduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli ikan secara jizaf yang dilakukan di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang dilakukan dengan menumpuk ikan tanpa dilakukan penimbangan terlebih dahulu atau hanya diperkirakan ikan yang ditumpuk dimana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri dalam menetapkan harga dan keuntungan. Dalam analisis ‘urf terhadap praktik jual beli ikan secara jizāf, dalam Islam transaksi jizāf diperbolehkan sebagaimana ditegaskan Nabi saw., serta didukung oleh pendapat-pendapat para ulama. Dan praktik jual beli ikan secara jizāf di Desa Ujumg Lero Kab.Pinrang telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tumpukan (jizāf), dan cenderung termasuk dalam ‘urf sahih diperbolehkan karena dapat untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Tinjauan Hukum Islam terhadap TransaksiJual Beli dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap Rusmi Rusmi; Badruzzaman; Sunuwati
SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 1 No 1 (2022): SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.378 KB) | DOI: 10.35905/shighat_hes.v1i1.3250

Abstract

Sale and purchase transactions with a barter system are still being carried out in the Panca Lautang District, Sidrap Regency. In the transaction, during the harvest season, the baje seller visits the farmers who are harvesting to exchange rice baje, peanut baje, kukubima, hemaviton, milk, jordan bread, and m+milk for grain. The problems contained in this thesis are about buying and selling transactions with a baje barter system in Panca Lautang District, Sidrap Regency, as well as a review of Islamic law on buying and selling transactions with a baje barter system in Panca Lautang District, Sidrap Regency. qualitative research using a normative approach. In collecting data, field observations, interviews and documentation methods were used, the data analysis used was qualitative analysis. Islam is because in the pillars of barter in the ijab qabul there is an element of unwillingness from one of the parties, namely the buyer or the owner of the grain who feels that the selling value of the grain is more expensive than the price of the exchanged baje, but they still carry it out because the baje seller does not leave the location if the transaction has not been carried out. And one of the barter conditions is not fulfilled, namely the conditions between the two parties who barter both need it, in this case when the owner of the grain is visited once they want to do a barter transaction because they need a baje for the harvest car employee, but if twice or more the seller of the clothes exchanges the sale of his clothes for grain, then the owner of the grain no longer needs the clothes.
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Rahma Dwi Octavia; Rustam Magun Pikahulan; Dian Reski Pangestu
SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 1 No 1 (2022): SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.304 KB) | DOI: 10.35905/shighat_hes.v1i1.3261

Abstract

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang terjadi di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki masih berjalan belum maksimal karena masih ada diantara masyarakat yang kriterianya tergolong mampu namun, mendapatkan program BPNT. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa penyaluran bantuan pangan non tunai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Lemoe.Metode penelitian penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.Sumber primer dalam penelitian adalah pegawai Kelurahan, Pendamping BPNT Dinas Sosial dan masyarakat penerima bantuan pangan non tunai. Dalam pengumpulan data digunakan metode observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.Hasil dari penelitian ini bahwa: 1) Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Lemoe tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dapat mengurangi beban pengeluaran pangan sehingga dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, 2) Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 terkait penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang terdata dalam Data Kesejahteraan Sosial (DTKS).Namun, dalam kenyataannya data tersebut tidak rutin diperbaharui sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan pangan non tunai. 3) Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena sesuai dengan prinsip Tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khalifah dan prinsip keadilan, namun dari segi prinsip keadilan khususnya dalam pengambilan data peserta BPNT, petugas BPS harus lebih bekerjasama dengan pemerintah desa untuk memperoleh data yang lebih akurat demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Review of the Al-Bai’ Agreement on the Practice of Exchange and Addition of Gold Jewelry (Case Study at Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar) Hasniati AD; Andi Bahri S; Sunuwati
SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 1 No 1 (2022): SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.744 KB) | DOI: 10.35905/shighat_hes.v1i1.3317

Abstract

Transaksi jual beli yang banyak diminati oleh masyarakat adalah transaksi tukar tambah perhiasan emas. Pada saat transaksi tersebut dilakukan terdapat tambahan biaya yang di bebankan kepada pembeli. Sehingga pembeli merasa dirugikan karena adanya biaya tambahan yang dibebankan. Salah satu toko yang melakukan transaksi tersebut adalah Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Adaun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad al-bai’ terhadap transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yaituobservasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber informasi data primer di peroleh dari pemilik toko, karyawan dan konsumen Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber-sumber lain yang telah diterbitkan. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Milesdan Huberman. Hasil penelitian Dalam perspektif ekonomi Islam bahwa transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar jika dikaitkan dengan konsep bai’ al-muqabadhah maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan juga sudah berdasarkan pada konsep yang adil dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep bai’ al-Muqabadhah dimana dalam transaksi tersebut pebeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua bela pihak telah rela dan ridha dalam melakukan transaksi tersebut.
Conditional Capital Practice in Empagae Village, Wattang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency (Islamic Economic Law Perspective) Nitha Faradhillah; M. Ali Rusdi; Muliati
SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 1 No 1 (2022): SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.021 KB) | DOI: 10.35905/shighat_hes.v1i1.3319

Abstract

The practice of conditional capital that occurs in Empagae Village is an economic activity that involves two parties, namely: the lender and the borrower. This conditional capital loan started from a borrower who needed capital to purchase seeds and farm fertilizers, who then borrowed a sum of money by offering conditions for the loan that had been given, namely "if the borrower lends one million, he will give one pikul of rice as long as the loan has not been paid. returned". The purpose of this study is to analyze the conditional capital system that occurs in Empagae Village from the perspective of Islamic Economic Law. The research method used in this study uses descriptive qualitative research methods. In collecting data, the methods of field observation, interviews, and documentation were used. The results of this study indicate that 1) The form of conditional capital practice in Empagae Village has two parties, Wa'Tati as the borrower makes a loan by providing conditions in the form of giving one pikul of rice for each loan with a value of one million he does. The existence of additions in debts according to Islamic economic law is not allowed if there is an addition that exceeds the principal loan or the addition is a condition of the loan. 2) Judging from the number of additions in this conditional lending practice, it can contain an additional element or usury, due to the benefits that are almost equivalent to the amount of the loan that has been borrowed, of course this is not in accordance with Islamic law.
Implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection: The Relationship of Beauty Care Products in the City of Parepare Intan Kumalasari; Zainal Said; Suarning
SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 1 No 1 (2022): SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.98 KB) | DOI: 10.35905/shighat_hes.v1i1.3392

Abstract

The implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding the sale of Beauty Care Products in the City of Parepare is still not optimal because there are still many dangerous beauty care products found. Of course this results in losses to the consumer. This research uses a normative juridical method, a juridical approach, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data as basic materials to be studied by conducting a search on regulations and literature related to the problems studied. The data collection technique uses observation, interviews, and documentation while the data analysis technique used in this study is the data analysis technique used by the researcher using the Miles and Huberman model, that there are three flow of activities, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or conclusions. verification. The results of this study indicate that: 1) . The position of consumers is considered vulnerable because they cannot be separated from buying and selling activities and often experience fraud that results in losses. So to protect consumers, the government makes regulations on consumer protection Law No. 8 of 1999 which explains the principles of consumer protection, consumer protection goals, consumer rights, and obligations as consumers, 2) Implementation of regulations on selling beauty care products in the city. Parepare has long been in effect, but the reality in the field is not in accordance with the application of the rules because there are still many sellers who trade products that still use ingredients that are quite harmful to health, 3) Review of Islamic Economic Law regarding the sale of beauty care products in Indonesia. the city of Parepare which is not in accordance with existing Islamic law. Because, in the buying and selling process it is not in accordance with the rules contained in the legal conditions of the sale and purchase law, namely Ma'qud Alaih and Syara'.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023): SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 1 No 2 (2023): SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 1 No 1 (2022): SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH