JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN
FOCUS AND SCOPE JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN akan Diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Penelitian dan Pengbdian Masyarakt sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Maret dan September). Ruang lingkup Jurnal Hukum dan Keadilan adalah: A. Hukum: 1. hukum perdata, 2. hukum pidana, 3. hukum administrasi, 4. hukum militer, 5. hukum konstitusional, 6. hukum internasional. B. Yudikatif: 1. manajemen kasus pengadilan 2. manajemen peradilan. C. Kriminologi dan Hukum: D. Victimology dan Hukum E. Forensik dan Hukum
Articles
147 Documents
<![CDATA[PERANAN BALAI LELANG INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ]]>
<![CDATA[Ivan Ferdiansyah A]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2016): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.044 KB)
<![CDATA[Sejalan dengan pesatnya kemajuan perekonomian dan bisnis, kegiatan pembangunan nasional yang semakin meningkatkan kemakmuran rakyat yang merata diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, meggerakkan, dan kegiatan dibidang ekonomi, membutuhkan dana yang cukup besar. Salah satu sumber pendanaan yang sangat penting adalah lembaga perbankan yang mempunyai kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak, untuk memutar roda perekonomian dan pembangunan. Agar daya saing ekonomi dapat terpelihara, maka pengelolaan keuangan negara harus dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha yang khususnya sektor swasta. Di dalam tugas penelitian dan penulisan penelitian ini metode yang penulis gunakan sebagian besar menggunakan metode penelitian Kepustakaan atau Library Research yaitu dengan jalan mengadakan penelitian terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dan tulisan para ahli hukum serta para sarjana lain yang ada hubunganya dengan bidang hukum. Dari buku-buku kepustakaan tersebut kemudian penulis ambil inti sarinya hal hal yang penulis dijadikan data dalam penulisan penelitian ini. Untuk lebih mendalam lagi atau lebih yakin lagi terhadap data data yang penulis peroleh maka penulis berusaha mengadakan penelitian lapangan atau Applied Research pengadilan negeri guna mendapatkan penjelasan tentang berbagai hal yang lebih jelas. Pelaksanaan Lelang oleh Balindo sebagai salah satu sarana penyelesaian piutang macet yang dilaksanakan dengan maksud dan tujuan mempercepat Oses penyelesaian piutang, yaitu 6 (enam) bulan paling lama 12 (dua belas) sejak penerimaan pengurusan piutang: Dalam hal jaminan telah diikat dengan sempurna, proses pengurusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai hukum pengikatan jaminan yang berlaku sebagai bagian penyelesaian sebagian hutang debitur tanpa menunggu perbuatan pernyataan bersama (PB) atau penetapan jumlah piutang akan tetapi dalam praktek ketentuan tersebut di atas tidak pernah dipergunakan]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP PRODUK KOSMETIK KECANTIKAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT KETENTUAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) ]]>
<![CDATA[Ilyas Indra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2016): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.762 KB)
<![CDATA[Produk kosmetik saat ini telah menjadi kebutuhan manusia baik pria maupun wanita, Glanz adalah salah satu produk kosmetik yang beredar di Indonesia, namun peredaran produk tersebut belum terdaftar di BPOM sehingga produk tersebut dikatakan sebagai produk illegal. Timbul permasalahan bagaimanakah akibat hukum terhadap produk kecantikan Glanz yang tidak didaftarkan di BPOM? Metode penelitian dalam penulisan yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan didukung wawancara. Data hasil penelitian diperoleh bahwa Produk kecantikan Glanz yang dijual di masyarakat tetapi tidak memiliki izin edar dari BPOM dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Produsen kecantikan Glanz telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf a, Pasal 7 huruf d, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik. Pasal 2 huruf c dan Pasal 10 ayat (1), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 jo Pasal 197. Produsen juga dapat dituntut secara perdata dengan ganti rugi dengan mengacu pada Pasal 1365 KUHPer yang menegaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Ketentuan ini untuk memberikan kepastian adanya tanggung jawab pelaku usaha apabila menyebabkan kerugian pada konsumen. Masyarakat harus cepat tanggap bila menemukan obat dan kosmetik palsu untuk segera melaporkan ke pihak BPOM secepat mungkin agar masalah ini bisa cepat diselesaikan]]>
<![CDATA[ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Ahmad Gozali]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2016): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.074 KB)
<![CDATA[In bussiness relation ship or contrct always be raising conflict. The conflict which is necessary anticipated is how the way to implement contracting clauses, whether that is contract or caused by the other matter. In many civil contracts, arbitary clauses many a used as choice of solution of conflict. Law opinion which is stated by Institute of Arbitation is binding because the stated opinion will become portion wittr is separated from meant contract (with is asked for opinion at the Institute of eruitrution). Every contrary opinion over is with given taw opinion, that is meant offense to the contact (This is default or breaking confract). Therefore it can not be enforced resistance in what ever power of law. Arbitary decision in independent, finally and binding (like decision with as permanent low power) so that chairman or court is not permitted to examine reason or the national consideration of decision of arbitration. The court has now power to re examine lawsuit which had been stated its arbitrary decision, except there is action against the linked law by taking adjudication of arbitration in good will, and when the arbitrary adudication offend as public order]]>
<![CDATA[PERANAN PASAR MODAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Neneng Yuhelmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2016): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.049 KB)
<![CDATA[A phenomenon in life of company now days is that company is not satisfied itself moving in small scale otherwise in large scale. For that the mentioned company certainly needs capital. Hence, there are any alternative of taken choices by the company as effort or completion of the capital that is through capital market or through corporation of financial fond as source its view. If choice is capital market, thus the company will face investor in capital market. Investors in capital market is society, And society of companies will get addition of capital shell be used to develop company in more the larger scale.Based on reality mentioned above so there is question whether a set ofexisting rule can give law protection for investors in go public company through (capital market) securities exchange in Indonesia ?Principally all investors have similar objectives at the time invest is money in capital market that is profit. Because the same ob jective so they have high hope for openness from issuers concerning information and responsibility for real management of those company.To pay attention to possibility occurs impact of two interests or more in the capital market, so needs a set clear and accurate regulation, in other each the interest can be protective more fair. Event for investors, because those investor is generally society do not understand on many cases concerning capital market]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERKAWINAN POLIGAMI ]]>
<![CDATA[Aichwan Kurnia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2016): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.629 KB)
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur seorang suami boleh beristri lebih. Pada perkara 832/Pid. B/201 1/Pn.Jkt.Sel telah terjadi perkawinan poligami antara Nurdedi Santoso dengan Maryanah Nuredi Santoso masih berstatus suami d Widiastuti. Meskipun tidak ada izin dari istri pertama, Nurdedi Santoso dan Maryanah dapat menikah dengan cara memalsukan identitas yang diketahu oleh Maryanah, sehingga perbuatan Maryanah diancam dengan Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP. Permasalahan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkawinan poligami pada kasus putusan Nomor 832/Pid B/2011/PN.Jkt Sel dan bagaimanakah status perkawinan Nurdedi Santoso dan Maryamah setelah adanya putusan hakim pidana pada kasus putusan Nomor 832/Pid/B/2011/ PN Jkt.Sel.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan didukung wawancara. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus ini terdakwa dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara. Sebenarnya Pasal 279 KUHP tidak tepat diterapkan pada kasus ini karena pasal ini hanya berlaku bagi orang Indonesia yang tunduk kepada hukum Perdata Barat (BW). Melihat fakta tersebut, Putusan Nomor 832/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel dapat dikatakan sebagai putusan pengadilan yang aneh dan menyesatkan, karena penegak hukum dalam hal ini peradilan telah gagal memproses para pelaku pelanggar hukum secara tepat dan benar. Adapun status pernikahan antara Nurdedi Santoso dan Maryamah, menurut agama Islam perkawinannya adalah sah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tersebut tidak sah karena tidak mendapatkan izin dari istri pertama. Hendaknya istri pertama melakukan upaya pembatalan perkawinan daripada mempidanakan terdakwa]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS IMPUNITAS SEORANG PRESIDEN DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 ]]>
<![CDATA[Syafrudin A Datu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2016): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.936 KB)
<![CDATA[Dilatarbelakangi pembatalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berada di Belanda pada 6-9 Oktober 2010 untuk melakukan kunjungan kenegaraan atas undangan Ratu Belanda, Beatrix, Kunjungan SBY ke negeri kincir angin itu telah tertunda empat tahun dan akan menjadi yang pertama kali sejak memerintah pada 2004. Ratu Beatrix sebenarnva telah melayangkan undangan sejak 2006. Setelah itu Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Belanda pada 7 Oktober mempublikasikan putusan pengadilan Den Haag yang berkaitan dengan Kort Geding oleh RMS versi terjemahan dalam situsnya. Tapi dari isi putusan pengadilan Den Haag ternyata proses hukum yang dilancarkan oleh RMS tidak luar biasa yang disampaikan para pejabat Indonesia yang berakibat pada penundaan kunjungan Presiden ke negeri Belanda. Keberadaan pengadilan Den Haag dalam sistem hukum Belanda adalah pengadilan rendah yang berjumlah 19. Pengadilan terbagi dalam beberapa sektor, di antaranya subdistrict. criminal law sector, civil / family sector. Dan RMS mengajukan upaya hukum berupa gugatan yang dikategorikan dalam ranah hukum perdata. Hal ini dapat terlihat pada sektor pengadilan Den Haag, yaitu sektor perdata. Karena ini merupakan gugatan perdata, sebenarnya tidak ada proses penangkapan atau penahanan. Hukum perdata tidak mengenal penangkapan atau penahanan. Karena itu sulit memahami keterangan dari para pejabat di Indonesia, yang mengungkap bahwa pengadilan diminta melakukan penangkapan atau penahanan atas Presiden RI. Penangkapan ataupun penahanan hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum pidana. Inisiatif dimulainya proses pidana harus melalui institusi negara, seperti kejaksaan atau kepolisian. Tidak mungkin perkara pidana dilakukan oleh Individu yang tidak memegang jabatan dalam institusi negara. Kekhawatiran Presiden sebenarnya tidak perlu berlebihan, mengingat yang menjadi tergugat dalam gugatannya bukan Pemerintah Presiden ataupun Negara Republik Indonesia. Pihak tergugat adalah Negara Belanda, yang dalam hal ini ditujukan kepada Kementerian Urusan Umum dan Kementerian Luar Negeri Belanda. Untuk diketahui pihak penggugat antara lain adalah pemerintah pengasingan Republik Maluku Selatan, Johannes Gerardus Wattilete dan Johnson Panjaitan. Bila para pembantu Presiden cermat, yang dimintakan oleh para penggugat bukan hal yang menakutkan. Para penggugat meminta kepada pengadilan agar memerintahkan Kementerian Luar Negeri Belanda untuk mencabut imunitas yang ada pada SBY sebagai kepala negara ketika beliau berkunjung ke Belanda Kalaupun pengadilan Den Haag mengabulkan tuntutan agar imunitas Presiden Yudhoyono selama di Belanda dicabut oleh Kementerian Luar Negeri Belanda , ini tidak akan dilakukan]]>
<![CDATA[PEMBINAAN NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Ika Atikah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2 (2016): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.393 KB)
<![CDATA[Pembangunan nasional merupakan pengamalan pancasila dan pelaksanaan undang-undang Dasar 1945 yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materi maupun spiritual. Dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan warganya, negara Republik Indonesia menekankan kepada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia bertekad untuk mewujudkan kesejahterum bagi seluruh Bangsa Indonesia. Dalam kenyataan para pelaku kejahatan sangat banyak dilakukan oleh para residivis. Para mantan narapidana ini dalam melakukan aksinya sering nekat melebihi penjahat pemula. Sebagai bukti dalam setiap pemberitaan mediacetak/surat kabar yang sering memuat berita kriminalitas khususnya di Jakartapara pelakunya adalah orang-orang eks narapidana (residivis). Dengan demikiananggapan masyarakat tentang LP sebagai sekolah ilmu kejahatan semakin kuat .Pakar hukum dan kriminolog mengatakan bahwa konsep penjara ataupun Lembaga Pemasyarakatan (LP), sebenarnya telah lama gagal untuk memperbaiki atau membina narapidana. Walaupun selama di Lembaga Pemasyarakatan (LP) narapidana diajari, didik serta diharuskan berproduksi, Hal tersebut bukanlah menunjukkan jaminan, bahwa setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) kehidupan akan sesuai dengan butir-butir pemasyarakatan yang selama ini mereka terima Dilihat dari kenyataan tersebut memang ada benarnya jika Lembaga Pemasyarakatan (LP) dianggap sebagai school of crime. Walaupun demikian pernyataan tersebut diatas dikembalikan kepada diri narapidana itu sendiri, apakah Lembaga Pemasyarakatan (LP) akan dijadikan sebagai sekolah kejahatan atau sebagai tempat untuk mawas diri dan kembali untuk bertobat]]>
<![CDATA[KEBEBASAN DALAM MENGELUARKAN PENDAPAT SERTA KEBEBASAN MENYALURKAN ASPIRASI DALAM TINJAUAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Evi Elvia Abdullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2 (2016): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (55.91 KB)
<![CDATA[Pemerintah saat ini pun tidak dapat menuntaskan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan bahkan belum dapat mengatasi krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum dan krisis-krisis lainnya. Keadaan ini mendorong mahasiswa dan rakyat melalui berbagai organisasi massa, terus merakukan aksi-aksi unjuk rasa dan bahkan kerusuhan massa sebagai ungkapan rasa ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuanPenelitian ilmiah yang dibahas ini bukan hanya meliputi kegiatanmengumpulkan dan mencari buktilinformasi/data dan berfikir saja, tetapi jugakegiatan menulis.Bentrokan massa terjadi hampir disetiap daerah dan terkesan adanya anggapan dari kelompok massa bahwa dengan cara unjuk rasa serta aksi -aksi brutal, adalah cara terbaik untuk menyalurkan aspirasi dan jalan pintas mencapai kehendak. Karena mereka menilai bahwa ternyata hukum tidak diterapkan secara tegas, benar, konsisten dan konsekuen dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, melalui cara-cara yang melibatkan massa tersebut tidak dapat dihindari terjadinya benturan -benturan yang menimbulkan kerugian harta benda maupun korban jiwa manusia dari berbagai pihak hubungan keterkaitan antara penegakan supremasi hukum dengan penanganan kasus unjuk rasa dan kerusuhan massa, sangat erat satu sama lainnya. Karena penanganan kasus unjuk rasa dan kerusuhan massa secara benar, tepat, konsisten, dan konsekuen melalui penegakan hukum yang efektif, akan mewujudkan tegaknya supremasi hukum]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[M Nasir Agustiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2 (2016): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.605 KB)
<![CDATA[Kesejahteraan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut jelas masih terlalu luas maknanya. Walaupun dalam pasal tersebut disebutkan bentuk bentuk kesejahteraan, yaitu kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, namun tetap saja pasal ini tidak dapat digunakan untuk menjerat orang tua pelaku tindak kekerasan terhadap anaknya. Hal ini kemudian diantisipasi oleh pemerintah dengan mengelurkan UUPA yang lebih luas cakupannya daripada UU no. 4 tahun 1979 guna untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan yang bisa terjadi dimana saja, termasuk dalam keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif serta perbandingan hukum.Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis datadengan mengacu kepada norma-norma hukum terdapat dalam Peraturan danUndang-Undang tentang kejahatan dalam rumah tangga, yang berlaku diIndonesia, dokumen lainnya seperti buku, majalah, jurnal dan hasil penelitianlain dengan membaca dan mengkaji literatur yang relevan dengan materipenelitian.Bentuk tanggung jawab pidana orang tua yang melakukan kekerasan pada anak ialah bahwa orang tua dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 sampai pasal 53 UU-PKDRT Karena anak tennasuk dalam lingkup keluarga, maka pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat orang tua yang melaukan kekerasan terhadap anaknya. Kekerasan yang biasanya dialami oleh anak adalah kekerasan fisik. Dalam pasal 44 ayat (1), (2), (3) UU-PKDRT diatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan fisik terhadap anak]]>
<![CDATA[PERANAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCOPETAN DI ANGKUTAN UMUM ]]>
<![CDATA[Bambang Heri Supriyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2 (2016): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.839 KB)
<![CDATA[Dalam kriminologi keadaan tersebut dapat kita gambarkan menggunakan Teori Anomi untuk mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi Menurut teori anomi kejahatan dapat timbul, karena kondisi ekonomi di masyarakat.Di tengah berita sekitar resesi dunia, kenaikan BBM, tarif dan harga pemutusan hubungan kerja puluhan ribu buruh di beberapa sektor industri, mengakibatkan munculnya fenomena tersendiri, yaitu munculnya banyak kejahatan yang timbul di masyarakat, khususnya kejahatan terhadap harta benda. Fenomena tersebut dapat kita jumpai sehari-hari dalam pemberitaan media massa yang menyuguhkan tentang beragamnya kejahatan terhadap harta benda yang ada, mulai dari pencurian biasa sampai perampokan dengan kekerasan.Untuk membahas mengenai "tindak pidana pencopetan dalam mobil penumpang umum", dilakukan dengan pendekatan yridis-sosiologis, yaitu metode yang mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan di masyarakat untuk mencari kebenaran terhadap masalah yang timbul dan terkait dengan praktek diMasyarakat.Modus operandi tindak pidana pencopetan dalam mobil penumpang umum mengutamakan kecepatan dan ketepatan dalam mengambil barang dari korban. Hal ini disebabkan modus operandi yang pada pencopet gunakan bersifat mengagetkan korban, sehingga korban kehilangan kesadaran dalam beberapa detik. Adapun modus operandi yang mereka gunakan adalah dengan cara berpura-pura muntah mendadak, menjatuhkan uang logam, berpura-pura bertengkar sesama anggota pencopet. Modus operandi disesuaikan pada tempat dan kondisi dari mobil penumpang umum yang akan dijadikan tempat pencopetan]]>
