Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Fakta Hukum (JFH)

jfh
Website

Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba

ISSN : 29622778 EISSN : 29619734 DOI : -

Core Subject : Economy, Humanities, Health, Education, Social,

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Jurnal Fakta Hukum (JFH) merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM STIH Pertiba Pangkalpinang. Jurnal Fakta Hukum (JFH) memilik E-ISSN 2961-9734 dan P-ISSN 2962-2778. Jurnal Fakta Hukum didesain sebagai salah satu media publikasi ilmiah yang diharapkan dapat menanmpung hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis akademisi, praktisi, pengiat isu hukum serta ilmuan hukum dalam menjawab persoalan fenomena hukum kongrit yang terjadi secara nasional maupun internasional. Pemilihan nama Fakta Hukum sendiri menggambarkan kondisi eksisting keberadaan hukum di tengah masyarakat.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 24 Documents

1 2 3

Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pasca Tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung M. Syaiful Anwar
Jurnal Fakta Hukum (JFH) Vol 1 No 1 (2022): Volume 1, No 1, September 2022
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Kegiatan pertambangan yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berorientasi pada sumber daya alam yang bertumpu pada sektor tertentu yang secara ekologis merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah pesisir yang merupakan salah satu wilayah pencarian masyarakat Bangka Belitung, maka yang menjadi masalah kedepannya yakni pola pengawasan terkait pengelolaan wilayah pesisir pasca tambang tersebut. Rumusan Masalah, Pertama, Apakah pengawasan pengelolaan wilayah pesisir pasca tambang sudah sesuai dengan asas tanggungjawab negara?, dan Kedua, Bagaimanakah bentuk ideal pengawasan pasca tambang di wilayah pesisir?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Pengawasan yang dilakukan oleh negara bisa dilakukan dengan 3 (tiga) parameter kondisi, yakni kondisi lingkungan sebelum adanya pertambangan, kondisi lingkungan saat adanya pertambangan, dan kondisi lingkungan pasca pertambangan khususnya di wilayah pesisir. Kemudian adanya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan khususnya di wilayah pesisir, memiliki beberapa aspek penting dalam pengawasannya, diantaranya pertama aspek tranpasaransi, kedua pencegahan dan pemulihan.

Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Status Daerah Khusus dan Isitimewa Dalam Teori Negara Kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia Rahmat Robuan
Jurnal Fakta Hukum (JFH) Vol 1 No 1 (2022): Volume 1, No 1, September 2022
Publisher : LPPM STIH Pertiba Pangkalpinang

Penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terkait kajian sosio-yuridis keistimewaan Yogyakarta ditinjau dari status daerah khusus dan istimewa dalam teori negara kesatuan di negara republik Indonesia. Jenis penulisan dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Adapun isu hukum permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini yakni, pertama, Apa landasan filosofi masyarakat Yogyakarta terkait keistimewaan Yogyakarta yang menjadikan Yogyakarta sebagai pelopor demokrasi budaya. Kedua, Bagaimana pandangan sosio-yuridis mengenai keistimewaan Yogyakarta. Adapun hasil dari penelitian ini yakni status keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dibedakan pada aspek keistimewaan yang mengacu pada aspek sosio-historis, sosio-politik, sosiokultural, dan sosio-spiritual. Status istimewa mengacu pada aturan hukum atas dasar perubahan tata pemerintahan yang awalnya adalah sebuah Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi tata pemerintahan demokrasi yang berbentuk provinsi. Kemudian mengenai keistimewaan terletak pada pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono IV dan Paku Alam VIII yang memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang.

Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Proses Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam Tauratiya
Jurnal Fakta Hukum (JFH) Vol 1 No 1 (2022): Volume 1, No 1, September 2022
Publisher : LPPM STIH Pertiba Pangkalpinang

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau status hukum dan kedudukan anak yang lahir dari proses bayi tabung dalam perspektif hukum islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder, serta data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung dianggap sebagai anak sah dan tentu memiliki kedudukan dan status hukum yang sama dengan anak pada umunya, apabila dalam prosesnya anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan yang sah antara suami dan istri, serta tidak menggunakan rahim perempuan lain atau donor sperma dari laki laki lain. Untuk mecegah timbulnya permasalahan di kemudian hari dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek hukumnya, pada prinsipnya setiap anak yang dilahirkan baik secara alamiah maupun hasil reproduksi buatan pada dasarnya memerlukan kejelasan status secara yuridis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tersebut dianggap sebagai anak sah maupun sebaliknya, karena pada fakta yang terjadi tidak semua anak dapat menyandang status sebagai anak sah.

Tinjauan Kriminologis Pembinaan Narapidana Anak Pelaku Penganiayaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Yang Meliana
Jurnal Fakta Hukum (JFH) Vol 1 No 1 (2022): Volume 1, No 1, September 2022
Publisher : LPPM STIH Pertiba Pangkalpinang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pembinaan narapidana anak pelaku penganiayaan yang dilakukan di (Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang adalah pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh tenaga kerja yang tersedia yang harus memiliki kekuatan untuk membina narapidana anak daripada pembinaan terhadap narapidana dewasa. Sedangkan hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, antara lain : adanya faktor bullying, faktor mental, faktor lingkungan/pergaulan anak, faktor media massa, dan faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.

Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya Muhamad Aziz Zulkifli
Jurnal Fakta Hukum (JFH) Vol 1 No 1 (2022): Volume 1, No 1, September 2022
Publisher : LPPM STIH Pertiba Pangkalpinang

Penelitian ini secara khusus mengkaji mengenai kekuatan eksekutorial perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan dan upaya perlindungan hukum terhadap debiturnya. Dalam menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatife yang mendeskripsikan secara sistematis dan akurat dalam mengkaji permasalahan dengan dasar ketentuan hukum normatife. Hasil penelitian ini secara khusus menunjukan bahwa perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan memberikan kedudukan yang lemah terhadap Kreditur sebagai penerima jaminan fidusia serta perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan memberikan kerugian secara spesifik terhadap debitur sebagai pemberi jaminan fidusia.

Analisis Pengaruh Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) dalam Hukum Positif di Indonesia Wirazil Mustaan
Jurnal Fakta Hukum (JFH) Vol 1 No 1 (2022): Volume 1, No 1, September 2022
Publisher : LPPM STIH Pertiba Pangkalpinang

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk kewajiban perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan aspek profit, people, dan planet dalam penerapannya. Adanya tanggung jawab sosial perusahaan ini muncul sebagai konsekuensi logis dampak yang ditimbulkan dari suatu usaha yang selalu bersinggungan dengan lingkungan dan sosial masyarakat. Dalam hukum positif, Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan memiliki peran dalam pembangunan nasional dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada bahan-bahan kepustakaan (library research), dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penelitian ini tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan Terbatas dalam hukum positif Indonesia dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan masyarakat sehingga sangat menunjang terlaksananya pembangunan nasional yang bersesuaian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia Arifin Faqih
Jurnal Fakta Hukum (JFH) Vol 2 No 1 (2023): Volume 2, No 1, Maret 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Perundungan masih menjadi masalah laten yang menghantui dunia pendidikan di Indonesia. Kasus perundungan dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukan inklinasi yang ekstrem, termasuk menimbulkan korban jiwa anak-anak, baik secara langsung maupun akibat trauma berkepanjangan. Upaya-upaya pencegahan dan penanganan pada dasarnya telah dan terus diintegrasikan sepanjang waktu, termasuk dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perbaikan kurikulum serta sistem pendidikan. Upaya pemerintah dalam memberantas kasus perundungan dan kekerasan dilingkungan sekolah, secara dialektik telah menemui beberapa momentum penting, termasuk salah satunya dengan Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini diorientasikan untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menghindarkan sekolah dari unsur-unsur tindak kekerasan serta perundungan. Secara komplementar, termaktub pula ancaman sanksi bagi satuan pendidikan dan kepala sekolah, dalam hal masih terdapat tindak kekerasan di lingkungan sekolahnya. Namun, dalam tataran implementasi, masih ditemui banyak hambatan yang menyebabkan aturan-aturan tersebut belum dapat direalisasikan dengan sempurna. Karenanya, perlu diupayakan tindakan reoptimalisasi kebijakan hukum melalui pengintegrasian konsep restorative justice, penguatan sektoral dalam sistem pendidikan, lembaga terkait, dan kapasitas orang tua serta semua pihak guna mendukung upaya penyelesaian latensi perundungan anak di Indonesia. Kata Kunci: Perundungan, Restorative Justice, Kebijakan Hukum, Reoptimalisasi.

Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang M. Ilham Wira Pratama
Jurnal Fakta Hukum (JFH) Vol 2 No 1 (2023): Volume 2, No 1, Maret 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Praktik tindak pidana perdagangan orang telah berkembang secara lintas negara dan tidak hanya dilakukan oleh perseorangan tetapi juga melibatkan korporasi dalam melakukan praktik perdagangan orang. Berdasarkan perkembangan tindak pidana perdagangan orang yang demikian itu, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lantaran perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinilai belum memadai untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Sehingga, perlu dilakukan analisis terhadap undang-undang tersebut untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah konseptual dan perundang-undangan, serta pengumpulan bahan hukum dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah berorientasi pada upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, namun masih terdapat kekurangan yaitu tidak adanya kewajiban Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi orang asing yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia adi darmawansyah
Jurnal Fakta Hukum (JFH) Vol 2 No 1 (2023): Volume 2, No 1, Maret 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Nomenkaltur Pornografi masih menyisakan permsalahan khusunya jika dikaitkan dengan kasus kongret. Pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda yang mengatur masalah pornografi membuat masyarakat termasuk didalamnya parat penegak hokum menjadi kesulitan dalam Penegakan Hukum pidana , Dalam penyusunan penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dengan pendekan kasus yang berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketidaksamaan presepsi atas terminology pornografi memnuat masyarakat terbelah dalam pemikiran. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri oleh karena majemuknya masyrakat Indonesia yang lintas budaya, agama, dan adat istiadat diwilayah tertentu. dalam aspek Tindak Pidana, Pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaannya. Perbedaan ini mengakibatkan dalam menilai suatu materi masuk dalam pornografi atau tidak menjadi permasalahan didalam praktik, khususnya terkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana sehingga belum memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk menetapkan subjek yang menjadi pelaku dan Korban terhadap penyebaran pornografi di media sosial dengan tidak adanya pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam konsep didalam pertauran perundang-undangan maka perlindungan hukum tidak berjalan secara maksimal untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat..

Penyelesaian Jaminan Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Pematang Jaya Kabupaten Rokan Hulu Rulyana safira; M Alpi Syahrin; Hellen last Fitriani
Jurnal Fakta Hukum (JFH) Vol 2 No 1 (2023): Volume 2, No 1, Maret 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Abstract: The savings and loan business BUMDesa Pematang Jaya is a form of business that provides credit to help members and the public who need capital to run their business. BUMDesa Pematang Jaya saving and loan lending is inseparable from the existence of arrears on the part of the borrower or beneficiary. The results of this study are that in the settlement of savings and loan guarantees that occur in BUMDesa Pematang Jaya there are still 8 debtors with a percentage (80%) who have not completed their installment payments on time while 2 debtors with a percentage (20%) have completed their installments. This data is taken based on 10 members of the Pematang Jaya BUMDesa. In addition, the credit agreement does not include procedures for implementing dispute resolution, so this refers to Law Number 30 of 1999 concerning arbitration and alternative dispute resolution. Where in this case using mediation between the debtor and the creditor in the settlement by involving the village head as a mediator. In addition, the Pematang Jaya BUMDesa management also formed a collector team to assist with the settlement by visiting the debtor to provide a warning letter regarding the installments that must be paid and are due or if not, the collateral will be confiscated by the BUMDesa. Regarding the factors that cause delays in settlement due to the lack of initiative on the part of the debtor to make repayments on time and the lack of firmness on the part of the creditor to follow up further regarding credit problems that have included collateral. Usaha simpan pinjam BUMDesa Pematang Jaya merupakan bentuk usaha yang memberikan kredit untuk membantu anggota dan masyarakat yang membutuhksn modal untuk menjalankan usahanya. BUMDesa Pematang Jaya simpan pinjam pemberian kredit tidak lepas dari adanya tunggakan di pihak peminjam atau penerima manfaat. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penyelesaian jaminan simpan pinjam yang terjadi pada BUMDesa Pematang Jaya masih terdapat 8 orang debitur dengan persentase (80%) yang belum menyelesaikan pembayaran cicilan tepat waktu sedangkan 2 orang debitur dengan persentase (20%) sudah menyelesaikan cicilannya. Data ini diambil berdasarkan 10 orang anggota BUMDesa Pematang Jaya. Selain itu dalam perjanjian pemberian kredit tidak diacntumkan tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa maka hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dimana dalam hal ini menggunakan cara mediasi antara debitur dan kreditur dalam penyelesaiannya dengan melibatkan kepala desa sebagai mediator. Selain itu pengurus BUMDesa Pematang Jaya juga membentuk tim kolektor untuk membantu penyelesaian tersebut dengan mendatangi pihak debitur untuk memberikan surat peringatan terkait cicilan yang harus dibayarkan dan telah jatuh tempo atau jika tidak maka agunan akan disita oleh pihak BUMDesa. Terkait faktor yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian dikarenakan kurangnya inisiatif dari pihak debitur untuk melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan kurang tegasnya pihak kreditur untuk menindak lebih lanjut terkait permasalahan kredit yang sudah mencantumkan jaminan.

Page 1 of 3 | Total Record : 24

1 2 3

Filter by Year

2022 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 3 No 2 (2024): Volume 3, No 2, Tahun 2024 Vol 3 No 1 (2024): Volume 3, No 1, Maret 2024 Vol 2 No 2 (2023): Volume 2, No 2, September 2023 Vol 2 No 1 (2023): Volume 2, No 1, Maret 2023 Vol 1 No 1 (2022): Volume 1, No 1, September 2022

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Selin Herlina Ardy

Contact Email
ojs@ojsstihpertiba.ac.id

Phone
+6289649804388

Journal Mail Official
ojs@ojsstihpertiba.ac.id

Editorial Address
Jl. Usman Ambon No. 9, Kota Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung

Location
Kota pangkal pinang,

Kepulauan bangka belitung

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Selin Herlina Ardy

Contact Email ojs@ojsstihpertiba.ac.id

Phone +6289649804388

Journal Mail Official ojs@ojsstihpertiba.ac.id

Editorial Address Jl. Usman Ambon No. 9, Kota Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung

Location Kota pangkal pinang, Kepulauan bangka belitung INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Selin Herlina Ardy

Contact Email
ojs@ojsstihpertiba.ac.id

Phone
+6289649804388

Journal Mail Official
ojs@ojsstihpertiba.ac.id

Editorial Address
Jl. Usman Ambon No. 9, Kota Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung

Location
Kota pangkal pinang,

Kepulauan bangka belitung

INDONESIA