cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indah Dwiprigitaningtias
Contact Email
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6285200811989
Journal Mail Official
dialektikahukum@unjani.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Dialektika Hukum
Published by Universitas Jenderal Achmad Yani
ISSN : 28085876     EISSN : 28085191     DOI : https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Dialektika Hukum diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Militer Hukum Perdata Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan Ilmu Hukum Lainnya yang relevan dengan bidang di atas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum" : 6 Documents clear
TELAAH HUKUM TERHADAP PERIZINAN DALAM PROSES INVESTASI DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Luqman Hakim
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.876 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v5i1.1179

Abstract

Pada saat ini perizinan dikategorikan sesuai dengan basis risiko kegiatan usaha serta menggunakan sistem resmi yakni Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) secara daring, akan tetapi sistem tersebut dinilai rumit serta masyarakat belum dapat menyesuaikan dengan sistem terkini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait dengan perizinan investasi yang mengacu pada UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan maupun konseptual. Dalam perizinan terkait badan usaha yang akan melakukan investasi apabila merujuk UU Cipta Kerja maupun Peraturan dibawahnya, Pemerintah mengakomodasi dengan metode analisa risiko terhadap kegiatan usaha tersebut dengan ketentuan diantaranya : a) Pengidentifikasian kegiatan usaha; b) Penilaian tingkat bahaya; c) Penilaian potensi terjadinya bahaya; d) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; e) Penetapan jenis perizinan berusaha. Dimana analisa risiko tersebut merupakan suatu metode guna mengklasifikasikan standarisasi perizinan yang tepat terhadap kegiatan suatu badan usaha terkait. Pemerintah diharapkan memerikan suatu wadah dalam bentuk institusi disetiap kabupaten, kota maupun provinsi yang memberikan pelayanan perizinan investasi badan usaha agar tidak terjadi sentralisasi, karena apabila perizinan dilaksanakan secara sentralisasi besar kemungkinan mekanisme tersebut akan berlangsung lama dan tidak oprimal.
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL BERDASARKAN BEIJING DECLARATION Saptaning Ruju Paminto; Kori Hermawanti
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.369 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v5i1.1408

Abstract

Indonesia saat ini mengalami darurat tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan langkah yang masif untuk penyelesaiannya. Tak hanya itu, hak dari pada korban harus dapat terakomodir dengan baik, selaras dengan komitmen Bangsa Indonesia untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia dan hukum internasional berdasarkan Beijing Declaration. Hasil pembahasan yakni terdapat persamaan dan perbedaan dalam pemberian perlindungan dan hak terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan perlu dicegah dan dihapuskan, berpedoman pada pengadopsian Beijing Declaration and Platform for Action Indonesia sebagai salah satu negara yang terlibat harus menerapkan aksi-aksi tersebut terkhusus pada kekerasan seksual dalam bentuk peraturan atau hukum nasionalnya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, perlu kiranya Pemerintah Negara untuk bekerja sama dalam memberikan bantuan terhadap korban kekerasan seksual dan perlu adanya penyebaran informasi dan edukasi dalam berbagai bentuk untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, meluasnya pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang mana pelaku merupakan seorang anak dibawah umur membuat diperlukannya perubahan undang-undang sistem peradilan anak.
TINJAUAN TENTANG HARGA DAN UKURAN DALAM JUAL BELI (EKSPOR) BENIH LOBSTER MENURUT HUKUM DAGANG DAN UNDANG-UNDANG PERMEN-KP NO.1 TAHUN 2015 Muhammad Irkham Firdaus; Saefudin Saefudin
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.119 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v5i1.1420

Abstract

Pelaksanaan praktik jual beli Benih Lobster yang terjadi pada saat ini diduga belum sesuai dengan Hukum positif. Pada praktik jual beli tersebut khususnya dalam ekspor, terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan, seperti halnya Nelayan, dan juga Negara Republik Indonesia sendiri, karena harga yang ditetapkan oleh penjual belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam hukum positif sendiri dalam jual beli benih lobster ada aturan dan ketetapan jenis dan ukuran dalam jual beli lobster laut. Namun sangat disayangkan beberapa nelayan saat melakukan profesi mereka tidak memperhatikan efek kedepannya, yang dimana sebagian nelayan ada yang melakukan transaksi jual beli benih lobster tidak sesuai kebijakan yang telah dibuat. Ditakutkannya pula ini akan berdampak pada tingkat ekonomi khususnya dalam jual beli biota laut, terutama untuk hewan lobster. Dikarenakan, bewan tersebut menjadi incaran para nelayan sebab harganya yang jika dijual lumayan mahal dan rasanya sendiri bila dikonsumsi sungguh nikmat sehingga permintaan pasar akan hewan tersebut terus menerus tiada henti. Oleh sebab itu, pemerintah membuat kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan kepiting dan lobster di wilayah NKRI.
MENYOAL EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA BARAT Ade Mahmud
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.398 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v5i1.1441

Abstract

The application of imprisonment for perpetrators of environmental crimes in West Java deserves to be questioned because imprisonment does not show a deterrent effect which affects the reduction of environmental crimes, on that basis the existence of imprisonment should be corrected. This writing aims to explain the effectiveness of imposing sanctions to reduce environmental crimes in West Java Province and to analyze environmental law enforcement to prevent environmental crimes in West Java. This writing method uses a normative legal approach that refers to secondary data in the form of books, journals, research results, regulations and court decisions which are analyzed qualitatively. The effectiveness of criminal sanctions for perpetrators of environmental crimes in West Java has not contributed to reducing environmental crimes, the indicators can be seen from the data of various court decisions in West Java that have imposed prison sentences on perpetrators but reports of environmental cases in West Java have continued to increase. The majority of environmental crimes committed by individuals and corporations aim to gain economic benefits so that environmental law enforcement to prevent environmental crimes is to apply criminal fines to recover losses due to criminal acts and to utilize administrative sanctions, especially government coercion when the business activities carried out cause pollution or damage. quite heavy on the environment so that through administrative legal instruments the government can restore environmental functions
PROBLEMATIKA STATUS KEBERANGKATAN PENGUNGSI DI INDONESIA SECARA YURIDIS-NORMATIF Stefanie Simanjuntak
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.793 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v5i1.1504

Abstract

Pengungsi merupakan salah satu topik hukum internasional yang tidak pernah usai tahun demi tahun, sebab pengungsi ialah topik yang sangat kompleks dalam dunia internasional. Dewasa ini, selain hak-hak yang tertera dalam Konvensi dan Protokol Pengungsi, hak pengungsi terhadap status keberangkatan ke negara pihak juga menjadi problematika yang harus diselesaikan demi terpenuhinya hak lainnya. Sebagai contoh keberangkatan pengungsi di Indonesia pada tahun 2021 hanya mencapai 3% dari total 13.497 pengungsi yang terdaftar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi di Indonesia? 2. Dilema seperti apa yang dialami pemerintah Indonesia selama menangani pengungsi? Metide penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif, analisis data menggunakan metode kualitatif, serta sumber data menggunakan sumber sekunder.
GREEN POLITICS SEBAGAI GERAKAN DEMOKRATISASI HIJAU DI INDONESIA Lily Andayani; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i1.1615

Abstract

Gerakan ‘politik hijau’ di Indonesia diawali dengan adanya kesadaran yang dipacu kondisinasional kita dimana terjadi berbagai kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunanyang terlalu berorientasi pertumbuhan dan strategi pembangunan yang eksploitatifsehingga mengancam kelestarian lingkungan hidup. Gagasan ecocracy ini merupakanupaya untuk mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkunganhidup dalam arus politik pembangunan nasional. Namun, walaupun Indonesia dalamkonstitusinya telah mengakui subjective right atau duty of the state tetapi pemuatan poladan arah pembangunan berkelanjutan belum ditempatkan pada pasal-pasal khususmelainkan ditumpangkan atau dicampurkan dengan hak-hak fundamental lainnya.Konsep ekokrasi (ecocracy) harus menjadi kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakannegara (politik hukum) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsepekokrasi agar dapat dijalankan dalam sistem bernegara, maka perlu dijabarkan dalamgreen constitution, green legislation serta green budgeting.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum