cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Taufid Hidayat Nazar
Contact Email
syakhsiyah@metrouniv.ac.id
Phone
+6281366572019
Journal Mail Official
syakhsiyah@metrouniv.ac.id
Editorial Address
Kampus I IAN Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Fax: 0725-47296
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
ISSN : -     EISSN : 29865409     DOI : https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam is a scientific, peer-reviewed and open access interdisciplinary journal published twice a year (June and December). This journal is the result of a collaboration between Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung and the Association of Indonesian Family Law Lecturers (ADHKI). This journal is managed by the Ahwal Syakhshiyyah Study Program, Faculty of Sharia. The Journal of Islamic Family Law Syakhshiyyah provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal, which can be examined empirically. The journal publishes research articles covering aspects of Islamic Family Law, Islamic Inheritance Law, and Review of Religious Court Decisions. The breadth of coverage of the Islamic Family Law context published by this journal not only covers local and regional dimensions but includes national to international dimensions.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
MODEL PERKAWINAN SIRRI DAN AKIBAT HUKUM BAGI ANAK DAN ISTRI Rizqi Suprayogi; Fredy Gandhi Midia ‎ ‎ ‎
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2022): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.592 KB) | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6163

Abstract

Marriage has useful lessons for human life to achieve happiness for those who run it. So fostering a good and happy family is the dream ideal in every marriage. However, Islamic law often encounters difficulties in achieving these ideals in its journey. This is due to the fact that from the very beginning, the formation of marriage gave room for things to arise that mafsadatan arise in the household, such as unregistered marriages. This unregistered marriage has different models according to the intent of secrecy, whether the State does not register it, not published to the public, or there are no witnesses. The State does not accommodate the legal consequences of sirri marriages for children and wives. Therefore, protection for children and wives due to sirri marriages must be realized.
HADHANAH DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nyimas Lidya Pertiwi; Cici Nur Sa’adah
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2022): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.075 KB) | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v2i1.4997

Abstract

Pengasuhan anak merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak seperti merawat, menagsuh, memberi nafkah, memberi pendidikan yang meliputi pendidikan agama, ibadah dan akhlak kepada anak, karena hal tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi orang tua dalam pengasuhan dan akan menimbulkan hak yang harus dipenuhi dari kewajiban tersebut. Di desa Sulusuban ada orang tua yang di dugabelum memenuhi kewajiban dalam penhasuhan anak. Keluarga ibu IS dan keluarga ibu IN merupakan orang tua perempuan (ibu) tunggal yang telah putus perkawinan mempunyai anak yang di dugabelum dipenuhi hak nafkahnya oleh orang tua laki-laki (ayah). Keluarga bapak MS dan ibu PN di duga kurang memberikan pengawasan serta pengajaran kepada anak yang menyebabkan anak putus sekolah dan belum memberikan pengajaran agama dan ibadah kepada anak. Keluarga bapak SN dan ibu TH di duga belum memberikan kurang melakukan pengasawan terhadap anak dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak meniru perilaku tidak baik yang ada di lingkungan sekitarnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data digunakan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak kurang berjalan dengan baik karena adanya problem yang dialami orang tua, seperti orang tua perempuan sulit mendapatkan pekerjaan karena pendidikan yang masih tergolong rendah dan kurangnya keterampilan yang dimiliki, kesibukan orang tua, kurangnya pemahaman orang tua tentang pemahaman agama dan ibadah, orang tua kurang memberikan pengawasan dan pengajaran kepada anak karena masih menganggap hal tersebut merupakan mutlak tugas dari lembaga pendidikan. Maka kewajiban orang tua tersebut kurang berjalan denga baik dan hak-hak anak dalam penhasuhan kurang terpenuhi.
Representasi Perempuan dalam Proses Legislasi: Catatan Sejarah Undang-Undang No 46 tahun 1946 dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Mufliha Wijayati ‎ ‎
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2022): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.835 KB) | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v2i2.7006

Abstract

This Article explain the involvement of women’s organization in the legislation process of marriage regulations in Indonesia. The research data for this study was obtained from a literature review on history of Islamic Family law reform in Indonesia and an examination of the surrounding historical context. The involvement of women in the legislative process aims to ensure that regulations on marriage and divorce in Law number 22 of 1946 ang Law number 1 of 1974 do not result in discrimination and violence againt women but instead provide protection and equality for all parties involved. Trough astudy of literature on family law reform, specially regarding divorce regulations, this article enables readers to understand that the struggle for justice and equality in family relations must continue beyond the legislative process and extend to the implementation level, as well as efforts to improve the reforms.
PERILAKU ANAK TERHADAP PENITIPAN ORANG TUA DI PANTI JOMPO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Nyimas Lidya Pertiwi
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2021): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (716.399 KB)

Abstract

Membangun keluarga yang harmonis ialah memiliki manfaat bagi setiap orang. Untuk mencapai keluarga bahagia, dalam islam mengatur dengan hak serta kewajiban antar anggota. Tercantum di dalamnya kewajiban anak terhadap orang tua. Sedangkan di dunia nyata yang tumbuh berbagi macam negara di dunia tercantum di indonesia saat ini, banyak anak yang menitipkan orang tua ke panti jompo. Melihat dari realitas ini menimbulkan persoalan yang menimpah alasan serta tujuan anak dalam menitipkan orang tua, setelah itu bagaimana kenyataan kehidupan orang tua yang terletak di panti, serta bagaimana status hukumnya bagi hukum islam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku seorang anak yang menitipkan orang tua nya ke panti jompo di yayasan srikandi bandar surabaya lampung tengah. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah ada beberapa alasan mengapa anak menitipkan orang tua: Pertama, disebabkan karena orang tua tersebut telantar tidak memiliki anak dan tidak ada keluarga yang mengurus. Kedua, karena seseorang anak yang tidak peduli dan meinggalkan orang tuanya tanpa rasa bersalah, kemungkinan anak kesel dengan perilakuan orang tua nya dulu pada saat masa muda. Ketiga, karena orang tua memiliki gangguan jiwa dan anak tidak sanggup merawatny. Adapun tujuan anak menitipkan di panti adalah supaya orang tua tidak kesepian, mendapat perawatan, perhatian, pendidikan, dan kebahagiaan. Dalam perihal penitipan orang tua, hukum Islam meninjau kesesuaian tujuan anak serta kenyataan yang dirasakan oleh orang tua. Kala orang tua menemukan kebahagiaan terletak di panti, kesesuaian antara tujuan, kenyataan, serta nas, telah terpenuhi sebab terdapatnya keridaan dari orang tua. Setelah itu kala memandang orang tua yang kurang menemukan kebahagiaan, hingga kesesuaian antara tujuan anak serta kenyataan tidak terpenuhi. Oleh sebab itu hukum Islam sangat menekankan pada tingkah laku anak dalam penitipan orang tua paling utama dalam perihal keridaan.
PEMBERIAN MAHAR DALAM BENTUK HIASAN UANG KERTAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Leo Perkasa Maki
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2021): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.005 KB)

Abstract

This article aims to examine and analyze the giving of dowries in the form of decorative banknotes from the perspective of Islamic law. This study was carried out because the marriage procession for the Indonesian people does not only refer to religious provisions, but the culture that develops in the community itself, sometimes even cultural nuances are thicker than religious provisions, including the current developing culture is the giving of dowries in the form of banknotes. Original by being formed into various variants of images, such as mosques, fans, doves, and so on. The giving of dowries in the form of original banknote decorations according to Islamic law is not prohibited, and from an aesthetic point of view, dowries that are formed into wall hangings do have benefits because they look so beautiful, but it's good that the basic materials used for wall decoration are not real money but toy banknotes that are only symbolic at the time of the marriage contract without losing its aesthetic value.
Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī’ah (Sebuah Kajian Komprehensif) Muhammad Nur Fathoni; Nawa Angkasa; Tarmizi Tarmizi
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2023): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.479 KB) | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v3i1.6797

Abstract

Marriage based on the provisions of Allah and His Messenger will make a happy household in this world and the hereafter based on sharia. The development of current trends in communication, information and technology can disrupt the noble value of marriage if it is misunderstood and misused. The real negative impact that occurs in society is the increasing number of women who become pregnant outside of marriage due to promiscuity. This study aims to examine the law of pregnant marriages in terms of three legal perspectives; Mazhab Fikih, Compilation of Islamic Law (KHI) and Maqāshid Shariā'h. This research is literature research with a literature approach. This type of research is library research with a document study approach where primary and secondary data are obtained from books, journals, books and references that discuss pregnant marriages. The results of this study found that the Ulama Mazhab Fikih discusses the act of pregnant marriage in Fikih and there is khilafiyyah related to the provisions and conditions for pre-marrying women who are pregnant outside of marriage and after marriage. The Compilation of Islamic Law (KHI) which regulates pregnant marriages in article 53 has fulfilled the five main objectives of sharia (adh-Dharūriyyah al-Khamsah); maintaining religion, soul, intellect, offspring/honor, and property after being reviewed with Maqāshid Sharī'ah.
PERBANDINGAN SUMBER-SUMBER HUKUM DAN KARAKTERISTIKNYA DALAM KAJIAN SYARIAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN Ja'far Shodiq ‎ ‎ ‎
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2022): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.16 KB) | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6167

Abstract

The presence of pawnshops in Indonesia is no stranger. This institution has become very popular among the people when Eid arrives. It is a tradition for travelers to pawn their valuables before the month of Shawwal. Seen from the point of view of its function as a source of law in a formal sense, every agreement, whether it is called a law-making treaty or a treaty contract, is law-making, meaning it gives rise to law. It can be added that generally, law-making treaties are multilateral agreements, while special agreements are bilateral agreements. pawn according to the Civil Code (Burgenlijk Wetbiek) Book II Chapter XX article 1150, is: a right that is obtained by a person who is indebted to a movable object, which is handed over to him by a debtor or another person on his behalf and who gives power to the creditor it is to take payment of the item in priority over other creditors, except the costs for auctioning the item and the costs incurred to save it after the item is mortgaged, which costs must take precedence. This research was created so that the public knows about the sources of law and characteristics in the study of Sharia and legislation.
HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Taufid Hidayat Nazar; Nita Rismawati
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2022): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.709 KB) | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v2i1.5120

Abstract

Hak Keperdataan adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat. Anak diluar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh sesorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempuyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Mengenai anak luar kawin ini semakin menarik ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun yang terjadi di desa Jogja tersebut masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur terbaru yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan permasalahan bagi para orang tua yang memiliki anak berstatus anak luar kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak bagi anak diluar kawin.
INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM KELUARGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN Miftahul Fuziyah
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2021): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.417 KB)

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang kesatu paduan dari nilai-nilai pancasila yang diterapkan dalam keluarga terutama bagi anak agar memiliki moral serta landasan pendidikan awal yang baik agar terrealisasi nanti ketika ia sudah memasuki jenjang sekolah dan berbaur terhadap masyarakat tertentu demi terciptanya pola didik yang baik bagi pelajar nusantara demi terciptanya ketahanan nasional bagi Negara kita dalam bidang pendidikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-qur’an surat Ar-Rum ayat 21. Dimana telah kita ketahui dalam realita kehidupan yang ada bahwa setiap insan diciptakan berpasang-pasangan. Dan pernikahan merupakan awal dari keberlangsungan rumah tangga yang di ridhoi oleh Allah SWT. Oleh sebab itu dalam ayat tersebut Allah mengisyaratkan bahwa ummat iskam telah diciptakan berpasang-pasangan guna untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Dari sinilah timbul peran keluarga ikut serta dalam membangun ketahanan Negara dalam bentuk moral dan pendidikan pada suatu generasi bangsa. Karena apabila didalam keluarga tidak tercipta hubungan yang sakinah mawaddah warrohmah maka akan berpengaruh bagi kelangsungan perkembangan moral anak saat ia berbaur dengan masyarakat.
Dinamika Perbedaan Pendapat Ulama Terkait ketentuan al¬-Maur ṹṣ atau Harta bersama bagi Janda dan Duda Setelah Formulasi Kompilasi Hukum Islam. Muhammad Fadhlan Is
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2023): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.611 KB) | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v3i1.7032

Abstract

One of the important studies in Islamic family law is the provision of inheritance. Inheritance provisions are often a source of disputes within the family, especially in determining who is entitled to receive an inheritance. One form of progress in Islamic law in Indonesia is the formulation of the Compilation of Islamic Law. Article 97 of the Islamic Law Compilation stipulates that the share of inheritance for widows and widowers states that "The divorced widow or widower is each entitled to half of the joint property as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement. The application of this article has received a response from the clergy and mass organizations in the country. The type of research used in this research is library research. The primary data source looks at the results of the Muhammadiyah Tarjih Council Decisions and the Decisions of Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama after 1991. The results of the study show the fact that there is a response to the acceptance of joint property provisions in KHI. First, from Bahtsul Masa'il NU, it was stated that the provisions for shared assets in KHI had not been accepted, divided automatically 50:50 because there was no ṣigat in the consent and qabul when the marriage contract, the automatic distribution of 50:50 was invalid because all the heirs who were still alive had not agreed. Both of the Muhammadiyah Tarjih Council can accept joint property provisions. According to Muhammadiyah, shared assets can be attributed to the concept of syirkah abdan (kongsi) in classical fiqh. Because husband and wife both contribute energy, help to meet household needs. Another reason is because the provisions on shared assets can be categorized as 'urf authentic which has been widely practiced in various regions in Indonesia.

Page 1 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2023): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2022): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Vol 2 No 1 (2022): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2021): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam