cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ismet Hadi
Contact Email
attanwirlawreview@umgo.ac.id
Phone
+6281328500050
Journal Mail Official
atlarevlawreview@umgo.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. JL. Prof. Mansoer Pateda. Desa Pentadio Timur. Kecamatan Telaga Biru
Location
Kab. gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
At-Tanwir Law Review
Published by Universitas Muhammadiyah Gorontalo
ISSN : -     EISSN : 27757323     DOI : 10.31314/alr
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
At-Tanwir Law Review (At-Tanwir Law Rev. - ATLAREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. ATLAREV published two times a year in June and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021" : 6 Documents clear
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA La Ode Dedihasriadi
At-Tanwir Law Review Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.196 KB)

Abstract

Agar terciptanya keadilan bagi masyarakat dan pembagunan ekonomi nasional lapangan kerja yang melibatkan tenaga kerja asing, haruslah ada mekanisme dan pengawasan yang baik agar tidak terjadinya kesenjangan antara amanat konstitusi dengan percepatan pembangunan ekonomi yang melibatkan tenaga kerja asing. pengawasan ketenagakerjaan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Metode penelitian ini adalah pendekatan normatif- empiris, dimana penelitian tersebut mengkaji undang-undang dan implementasinya terhadap peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengawasan tenaga kerja asing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauhmana peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengawasi tenaga kerja asing di daerahnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan tenaga kerja asing di indonesia tidak di atur oleh UU. No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, PP No. 20 tahun 2018 penggunaan tenaga kerja asing dan Permen ketenagakerjaan No.10 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Sehingga implementasinya menyulitkan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengawasi keberadaan tenaga kerja asing yang berada di daerahnya.
DEMOKRASI DAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA Salahudin Pakaya; Amin Dali
At-Tanwir Law Review Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.876 KB)

Abstract

Sejarah ketatanegaraan Indonesia tidak lepas dari sistem demokrasi yang pernah diberlakukan oleh rejim kekuasaan. Berdasarkan waktu, para ahli mengkategorikan rejim kekuasaan terbagi dalam tiga orde (masa), yakni orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Orde lama dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1966) mempraktekkan Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin, kemudian pada Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998) mempraktekkan Demokrasi Pancasila, dan pasca lengsernya Soeharto memasuki Orde Reformasi (1998 - sekarang) amandemen UUD 1945 yang dapat dikatakan sebagai Demokrasi Konstitusional. Dalam setiap orde kekuasaaan mempraktekkan ini, diberlakukan pula sistem kepartaian sesuai kehendak kekuasaan pada waktu itu. Pada masa Demokrasi Parlementer yang disepakati menggunakan sistem kepartaian multi partai (partai yang banyak), tetapi lama kelamaan Presiden Soekarno mengganti dengan sistem multi partai sederhana. Pada masa Demokrasi Pancasila, Soeharto berhasil menyederhanakan jumlah partai yang bisa ikut pemilu, yaitu PPP, Golkar dan PDI, meskipun pada akhirnya Soeharto berhasil membuat Golkar jadi partai dominan (partai tunggal). Orde reformasi yang menghendaki pelakasanaan Demokrasi Konstitusional menganut sistem multi partai sederhana, dengan menggunakan pemilu sebagai instrumen untuk menyederhanakan jumlah partai yang masuk di DPR. Penyederhanaan jumlah partai menggunakanelectoral threshold dan parlementary threshold.
ANALISIS HUKUM TERHADAP POLITISASI GURU DALAM PILKADA PASCA PENGALIHAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH KE PROVINSI Dirawati Dirawati; Anggriyani Anggriyani; Syarif Hidayatullah
At-Tanwir Law Review Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.024 KB)

Abstract

Dominasi atas Politisasi itu akan mengalami pergeseran dari level kabupaten/kota ke level provinsi. Oleh karena itu menjadi penting untuk melihat sejauh mana hukum memberikan proteksi profesi guru terhadap adanya politisasi, utamanya dalam pemilihan kepala daerah. Metode penelitian hukum normatif sosiologis ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur sosiologis. Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif, agar dapat disusun suatu gambaran komprehensif mengenai seluruh sifat dan karakteristik masyarakat tentang Politisasi Guru Dalam Pilkada Pasca Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Menengah ke Provinsi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proteksi hukum yang dapat dilakukan bagi guru dari politisasi dalam Pilkada yaitu guru SMA dan SMK untuk tidak terlibat aktif/pasif dalam politik praktis dalam penyelenggaraan pemilukada. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, apabila guru-guru dipaksa untuk terlibat dalam proses pemenangan dan guru yang dikorbankan pasca pemilu dapat melakukan pengaduan kepada Dinas Pendidikan Provinsi maupun Panitia Pengawas Pemilu. Kendala hukum yang dialami profesi guru terhadap intervensi politik pilkada bahwa tidak ada kesadaran dalam organisasi profesi guru yang fokus bervisi meningkatkan kualitas guru, lemahnya pemimpin organisasi profesi guru tersebut serta para politisi yang sangat tidak profesional memanfaatkan organisasi profesi guru
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PELAYANAN TERPADU BERBASIS GENDER TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KDRT Multi Sri Asnani; Irwansyah Irwansyah
At-Tanwir Law Review Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.113 KB)

Abstract

Pemerintah Daerah Kota Kendari mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan.Pemenuhan hak diberbagai instansi yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan. Hal yang menarik kemudian adalah bagaimana mengukur proses implementasi Perda tersebut sedang terhadap tingkat pemahamannya masih dirasa sangat kurang ditiap instansi. Dari tingkat pemahaman tersebut tentunya melandasi bagaimana fungsi kordinasi yang ada. Masalah yang justru muncul adalah tingkat pemahaman terhadap adanya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan ini. Dalam konteks pemberlakuannya ternyata masih banyak Instansi yang tidak mengetahui perihal kordinasi dan pemenuhan hak yang ada. Terlebih dari sisi pembebanan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Justru yang banyak ditemukan adalah bahwa pemenuhan hak– hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berjalan sebagaimana mestinya instansi tersebut Yang bertanggungjawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.
TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA Sitti Magfirah Makmur; Irwansyah Reza Mohamad
At-Tanwir Law Review Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.279 KB)

Abstract

(Legal Protection Analysis Against Housekeepers). Under the Constitution, article 27 para 2 UUD 1945 confirms that each citizen is entitled to a decent work and livelihood. But in fact there are many cases of violence against groups of domestic workers. Although in international law has been governed by its protection system through the ILO convention, it remains a very weak position if it is not strengthened by the legal protections system of each country. This research aims to analyse the current employment legal system in Indonesia in providing legal protection against domestic helper.  The method of approach used is the normative and descriptive juridical approach. This research uses secondary data obtained from primary and secondary legal materials. The results showed that the laws and regulations of the employment sector governed by Law No. 13 of 2003 concerning employment did not reach the domestic helper group. While the Minister of Manpower Regulation No. 2 of 2015 on protection for domestic workers is still too weak because it has not been able to provide assurance of legal position and protection for domestic workers, whether in the system of wages, occupational safety, occupational health or social security programs. To ensure the position and protection of household workers must reconstruct or revise all rules pertaining to employment in order to be equality between the household worker and other workers so as to authorize the Industrial relations Court to adjudicate disputes with his employer.
HUKUM MENGHUJAT VERSUS UNJUK RASA M. Gazali Rahman; Sukrin Nurkamiden
At-Tanwir Law Review Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (683.163 KB)

Abstract

Istilah unjuk rasa/demonstrasi dalam politik Islam memiliki banyak pengertian yaitu muzaharah, aksi unjuk rasa yang identik dengan kekerasan (anarkis) dan juga bisa dikatakan sebagai aksi mendukung sebagai bentuk dukungan terhadap individu maupun golongan. Istilah lainnya adalah masirah, merupakan kebalikan dari muzaharah tanpa berujung anarkisme.Keragaman, perbedaan pandangan, kesalahpahaman, dan setiap hal yang dapat memicu konflik di tengah umat dapat diminimalisir. Berpolitik memang menjadi hak setiap warga negara, Rasulullah saw. pun adalah sosok figur yang lengkap; Rasul, kepala rumah tangga, ulama, negarawan bahkan politikus. Namun dalam hal politik Nabi saw. senantiasa mengedepankan aspek etika dalam berpolitik. Era keterbukaan dan kebebasan berpendapat saat ini menjadi ruang terbuka bagi sebagian orang untuk menyuarakan ide dan gagasan yang tidak jarang bergeser kepada aksi menghujat, mencela, mencaci, mengumbar aib, atau menghina orang atau pihak lain di luar golongannya.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 1, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021