cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ismet Hadi
Contact Email
attanwirlawreview@umgo.ac.id
Phone
+6281328500050
Journal Mail Official
atlarevlawreview@umgo.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. JL. Prof. Mansoer Pateda. Desa Pentadio Timur. Kecamatan Telaga Biru
Location
Kab. gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
At-Tanwir Law Review
Published by Universitas Muhammadiyah Gorontalo
ISSN : -     EISSN : 27757323     DOI : 10.31314/alr
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
At-Tanwir Law Review (At-Tanwir Law Rev. - ATLAREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. ATLAREV published two times a year in June and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022" : 6 Documents clear
KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA HASILPEMILIHAN KEPALA DAERAH Fitri Usman; Salahudin Pakaya; Ismet Hadi
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.042 KB) | DOI: 10.31314/atlarev.v2i1.1852

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil Pilkada. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan, Pertama, Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Kontitusi”. Kedua, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam mengadili sengketa hasil Pilkada, sebab dalam Pasal 24C Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili sengketa Pemilu. Disamping itu, Pilkada bukanlah rezim Pemilu melainkan rezim Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Bab VI Pemerintahan Daerah UUD 1945
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI Adit Saputra
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.866 KB) | DOI: 10.31314/atlarev.v2i1.1848

Abstract

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajibdilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumberpenunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan danpeningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dalam KUHP yang berlaku saat ini tidakatau kurang memberi perhatian kepada korban. Tidak ada pidana ganti rugi didalam KUHP baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan.Pidana yang terdapat dalam KUHP masih berorientasi pada pelaku tindak pidanatidak berorientasi pada korban. Berdasarkan latar belakang di atas, penulismegangkat permasalahan tentang Bagaimanakah kebijakan formulasi hukumpidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kegiatankorporasi di bidang tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif diIndonesia Dan Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa datangdalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidupoleh korporasi. Paper ini menggunakan metode penelitian hukum normatif ataudoctrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undangundang,pendekatan kasus dan Pustaka. Sumber data terdiri dari data primer dandata sekunder. Hasil pembahsan menunjukkan pada saat ini perumusan tindakpidana lingkungan hidup diatur dalam KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009sebagai aturan umumnya dan Perundang-undangan Sektoral. KUHP yang berlakusaat ini belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidanalingkungan hidup yang dilakukan Korporasi baik secara in abstracto maupun inconcreto, karena sanksi yang diancamkan hanya ditujukan kepada pelaku individutidak termasuk korporasi, sedangkan Konsep ideal di masa datang Sanksi pidanadisempurnakan dengan menambahkan sanksi ganti kerugian berupa restitusi dankompensasi. Sebagai pidana tambahan untuk kasus TPLH ditambahkan kewajibanmelakukan pemulihan lingkungan. Dalam undang-undang juga dimuat mengenaibesarnya nilai ganti rugi yang bisa diletakkan pada penjelasan undang-undang. Halini untuk menghindari ketidak pastian atau perbedaan dalam pelaksanaan dilapangan
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF LEGAL FEMINISM Parid Sidik
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.472 KB) | DOI: 10.31314/atlarev.v2i1.1856

Abstract

Affirmative action di Indonesia didukung sebagai diskriminasi positif bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen diharapkan memenuhi kuota 30 persen dan sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah. Diskriminasi terhadap kaum perempuan dan dominasi laki-laki dalam politik kemudian muncul legal feminism sebagi terobosan untuk menuntuk hak kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan. Kesetaraan dalam politik pada hakekatnya merupakan bentuk perwujudan dari sistem demokrasi di Indonesia. Penelitian ini mendorong keterlibatan perempuan dalam politik lebih diperhatikan dan pemerintah harus lebih masif dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah diatur dalam undang-undang.
IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA PASCA REFORMASI Agus Nardi Nasution
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.603 KB) | DOI: 10.31314/atlarev.v2i1.1851

Abstract

Pancasila sebagai falsafah negara (philosofische gronslag) yang menjadi pandangan bangsa Indonesia. Pancasila juga digunakan sebagai dasar pengaturan pemerintahan negara dan dasar aturan administrasi negara. Ada lima prinsip philosofische grondslag bagi bangsa Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berbudaya. Sehingga maksud tersebut mewujudkan ide yang mulia bagi perjalanan bangsa Indonesia kedepanya. Maka pada prinsipnya tetap relevan dan menjadi pedoman karena bangsa Indonesia harus menemukan nilai-nilai yang dapat memotivasi, menginspirasi dan menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan tujuan 27ersama mulai dari desa hingga kota. Begitu pula pada pembentukan pengaturan desa nilai-nilai pancasila menjadi hal yang pokok. Pada penegasan pandangan tersebut dapat pula dikatakan bahwa desa menjadi bagian sub-sistem terkecil dan terendah yang menjalankan entitas konsep negara hukum Pancasila. Selain itu, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
URGENSI PENERBITAN PERPPU KPK TERHADAP KOMITMEN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Anis Putri Miranda Daulay
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.695 KB) | DOI: 10.31314/atlarev.v2i1.1855

Abstract

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan polemik dan desakan dari masyarakat kepada Presiden agar membentuk Perpu KPK sebagai tindak lanjut dari dibentuknya UU Nomor 19 tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, data primer dan sekunder bersumber dari studi kepustakaan, adapuntujuan penelitian ini adalah melihat urgensi dibentuknya perppu oleh Presiden, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perppu tidak dapat dibentuk sebab tidak memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No/138/PUU-VII/2009.
PENERAPAN ASAS PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DI PAPUA Rini Maisari
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.337 KB) | DOI: 10.31314/atlarev.v2i1.1854

Abstract

Tidak meratanya pembangunan dan tingkat kesejahteraan di Papua menyebabkan adanya insiatif pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah baru meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Namun, pembentukan UU ini dianggap minim partisipasi publik karena tidak dilibatkannya Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam memberikan persetujuan pemekaran wilayah Papua. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pentingnya asas partisipasi publik dalam proses pembentukan UU otonomi daerah Papua yang baru. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pembentukan UU DOB Papua minim partisipasi publik dengan tidak dilibatkannya MRP sebagai representasi orang Papua asli.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 1, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021