At-Tanwir Law Review
At-Tanwir Law Review (At-Tanwir Law Rev. - ATLAREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. ATLAREV published two times a year in June and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law.
Articles
42 Documents
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP POLITISASI GURU DALAM PILKADA PASCA PENGALIHAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH KE PROVINSI ]]>
<![CDATA[Dirawati Dirawati]]>;
<![CDATA[Anggriyani Anggriyani]]>;
<![CDATA[Syarif Hidayatullah]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (289.024 KB)
<![CDATA[Dominasi atas Politisasi itu akan mengalami pergeseran dari level kabupaten/kota ke level provinsi. Oleh karena itu menjadi penting untuk melihat sejauh mana hukum memberikan proteksi profesi guru terhadap adanya politisasi, utamanya dalam pemilihan kepala daerah. Metode penelitian hukum normatif sosiologis ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur sosiologis. Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif, agar dapat disusun suatu gambaran komprehensif mengenai seluruh sifat dan karakteristik masyarakat tentang Politisasi Guru Dalam Pilkada Pasca Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Menengah ke Provinsi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proteksi hukum yang dapat dilakukan bagi guru dari politisasi dalam Pilkada yaitu guru SMA dan SMK untuk tidak terlibat aktif/pasif dalam politik praktis dalam penyelenggaraan pemilukada. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, apabila guru-guru dipaksa untuk terlibat dalam proses pemenangan dan guru yang dikorbankan pasca pemilu dapat melakukan pengaduan kepada Dinas Pendidikan Provinsi maupun Panitia Pengawas Pemilu. Kendala hukum yang dialami profesi guru terhadap intervensi politik pilkada bahwa tidak ada kesadaran dalam organisasi profesi guru yang fokus bervisi meningkatkan kualitas guru, lemahnya pemimpin organisasi profesi guru tersebut serta para politisi yang sangat tidak profesional memanfaatkan organisasi profesi guru]]>
<![CDATA[ATURAN SUBSIDI DALAM AGREEMENT ON FISHERIES SUBSIDIES TERHADAP PERIKANAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rahmih Yunisyah Mawaddah]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.487 KB)
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2061
<![CDATA[Fisheries subsidies are regulated in an agreement that takes effect in June 2022, namely the Agreement on Fisheries Subsidies, which regulates the prohibition of subsidies and their exceptions. With the formulation of the problem, namely how are the rules of subsidies in the agreement on fisheries subsidies? and what is the impact of the agreement on fisheries subsidies on fisheries in Indonesia. Using normative research method with qualitative analysis. The results show that the agreement on fisheries subsidies prohibits fisheries subsidies that contribute to IUU fishing, overfished stocks and allows fisheries subsidies in the event of a disaster with certain conditions. The impact of the agreement has resulted in Indonesian fishermen, most of whose main livelihoods are traditional fishermen and small-scale fishers, finding it difficult to get subsidies due to the prohibition where the subsidies are needed to support and help their communities.]]>
<![CDATA[PEMBATASAN PENGULANGAN IBADAH HAJI BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI TINJAU DARI PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH ]]>
<![CDATA[Muhammad Husin Ali]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (333.296 KB)
|
DOI: 10.31314/atlarev.v2i2.2023
<![CDATA[Memiliki penduduk muslim terbesar di dunia membuat warga Indonesia harus menunggu begitu lama untuk dapat bisa melaksanakan ibadah Haji. Hal ini merupakan buah dari kebijakan pemerintah dalam mengatur mekanisme keberangkatan haji bagi WNI, hingga saat ini belum ada solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Oleh karena itu Penulis meneliti mengenai pembatasan pengulangan ibadah haji bagi WNI ditinjau dari pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembatasan pengulangan ibadah haji dapat dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif dan menggunakan tipe penelitian teoretis (theoretical research). Berdasarkan penelitian ini pembatasan haji dapat diimplementasikan di Indonesia.]]>
<![CDATA[KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF LEGAL FEMINISM ]]>
<![CDATA[Parid Sidik]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.472 KB)
|
DOI: 10.31314/atlarev.v2i1.1856
<![CDATA[Affirmative action di Indonesia didukung sebagai diskriminasi positif bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen diharapkan memenuhi kuota 30 persen dan sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah. Diskriminasi terhadap kaum perempuan dan dominasi laki-laki dalam politik kemudian muncul legal feminism sebagi terobosan untuk menuntuk hak kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan. Kesetaraan dalam politik pada hakekatnya merupakan bentuk perwujudan dari sistem demokrasi di Indonesia. Penelitian ini mendorong keterlibatan perempuan dalam politik lebih diperhatikan dan pemerintah harus lebih masif dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah diatur dalam undang-undang.]]>
<![CDATA[HAK WARGA NEGARA UNTUK DILINDUNGI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Salahudin Pakaya]]>;
<![CDATA[Ismet Hadi]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.391 KB)
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2345
<![CDATA[Protection of citizens has become a basic obligation for the state because citizens have the right to be protected. So that the state does not neglect the protection rights of citizens, the rights of citizens should be set forth in the constitution or the Constitution as the basic law of a country. This constitution is the result of a social contract agreement between citizens and citizens with the government that is empowered to run the country. At least the content of this constitution is the division of powers (authorities) of state institutions, and the most important thing is the statement regarding the rights of citizens which the government must uphold. Indonesia has ratified the Universal Declaration of Human Rights (HAM) and is contained in Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law no. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. But even though regulatory instruments have been made, there is still a legal vacuum that guarantees citizens' constitutional rights as human rights. This is because the human rights court that was formed only examines gross human rights violations, while general or ordinary human rights violations are not the competence of the human rights court.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN DALAM KETENTUAN PASAL 78 AYAT (15) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN ]]>
<![CDATA[Suslianto Suslianto]]>;
<![CDATA[Ismet Hadi]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.727 KB)
|
DOI: 10.31314/atlarev.v2i2.2028
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hasil penelitian ini, ketentuan pasal ini selain memiliki multitafsir dalam perumusan deliknya yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, maka ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi ukuran dalam mempertimbangkan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu perbuatan atau tidak untuk dapat dikenakan sanksi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA PASCA REFORMASI ]]>
<![CDATA[Agus Nardi Nasution]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.603 KB)
|
DOI: 10.31314/atlarev.v2i1.1851
<![CDATA[Pancasila sebagai falsafah negara (philosofische gronslag) yang menjadi pandangan bangsa Indonesia. Pancasila juga digunakan sebagai dasar pengaturan pemerintahan negara dan dasar aturan administrasi negara. Ada lima prinsip philosofische grondslag bagi bangsa Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berbudaya. Sehingga maksud tersebut mewujudkan ide yang mulia bagi perjalanan bangsa Indonesia kedepanya. Maka pada prinsipnya tetap relevan dan menjadi pedoman karena bangsa Indonesia harus menemukan nilai-nilai yang dapat memotivasi, menginspirasi dan menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan tujuan 27ersama mulai dari desa hingga kota. Begitu pula pada pembentukan pengaturan desa nilai-nilai pancasila menjadi hal yang pokok. Pada penegasan pandangan tersebut dapat pula dikatakan bahwa desa menjadi bagian sub-sistem terkecil dan terendah yang menjalankan entitas konsep negara hukum Pancasila. Selain itu, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PELAYANAN TERPADU BERBASIS GENDER TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KDRT ]]>
<![CDATA[Multi Sri Asnani]]>;
<![CDATA[Irwansyah Irwansyah]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.113 KB)
<![CDATA[Pemerintah Daerah Kota Kendari mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan.Pemenuhan hak diberbagai instansi yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan. Hal yang menarik kemudian adalah bagaimana mengukur proses implementasi Perda tersebut sedang terhadap tingkat pemahamannya masih dirasa sangat kurang ditiap instansi. Dari tingkat pemahaman tersebut tentunya melandasi bagaimana fungsi kordinasi yang ada. Masalah yang justru muncul adalah tingkat pemahaman terhadap adanya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan ini. Dalam konteks pemberlakuannya ternyata masih banyak Instansi yang tidak mengetahui perihal kordinasi dan pemenuhan hak yang ada. Terlebih dari sisi pembebanan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Justru yang banyak ditemukan adalah bahwa pemenuhan hak– hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berjalan sebagaimana mestinya instansi tersebut Yang bertanggungjawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI SURAT KEPUTUSAN MENPERINDAG NOMOR 144/MPP/KEP/4/1999 TERHADAP PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KEPULAUANA BANGKA ]]>
<![CDATA[Safitri Indri Ningsih]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.029 KB)
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2062
<![CDATA[Illegal tin mining has become increasingly widespread since the issuance of the Decree of the Minister of Industry and Trade number 144/MPP/Kep/4/1999 dated 22 April 1999 that tin is categorized as free goods (unsupervised) and the revocation of tin's status as a strategic commodity, so that it is no longer monopolized by one BUMN and can be freely exported by anyone. With the Minister of Industry and Trade Decree, of course, this has led to rampant illegal tin mining activities, so it is felt that the Government needs to create several laws and regulations as an effort to anticipate violations and criminal acts in the mining sector, tin mining in particular. The regulation that has been made by the Provincial Government of the Bangka Belitung Islands in the context of tackling illegal tin mining is Regional Regulation No. 7 of 2014 concerning Management of Mineral Mining]]>
<![CDATA[KONSEPTUALISASI DAN PILIHAN INSTRUMEN HUKUM POKOK-POKOK HALUAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Torik Abdul Aziz Wibowo]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.837 KB)
|
DOI: 10.31314/atlarev.v2i2.2024
<![CDATA[The Main Principles of State Policy (PPHN) is an idea as an answer to the problems of Indonesia development wich caused by the ineffectiveness of the Development Planning System (SPPN) as a directive principles of state policy. This article attemps to answer two academic questions, first how the compatible concept of the Main Principle of the state policy with the Indonesia constitutional structure, and the second is wich approriate legal instrument for the Main Principle of the State Policy. The result of this research in this article describe that PPHN as the new directive principle of state policies must be able to answer the problem that contained by the Development Planning System; to ensure the implementation of sustainable development, PPHN must have juridical power by being regulated through statutory instrument; and PPHN must built within framework of presidential government system and regional autonomy. In addition constitution is the most suitable choice as an instrument for PPHN.]]>
