Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

At-Tanwir Law Review

Atlarev
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Gorontalo

ISSN : - EISSN : 27757323 DOI : 10.31314/alr

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

At-Tanwir Law Review (At-Tanwir Law Rev. - ATLAREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. ATLAREV published two times a year in June and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 42 Documents

1 2 3 4 5

URGENSI PENERBITAN PERPPU KPK TERHADAP KOMITMEN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Anis Putri Miranda Daulay
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan polemik dan desakan dari masyarakat kepada Presiden agar membentuk Perpu KPK sebagai tindak lanjut dari dibentuknya UU Nomor 19 tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, data primer dan sekunder bersumber dari studi kepustakaan, adapuntujuan penelitian ini adalah melihat urgensi dibentuknya perppu oleh Presiden, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perppu tidak dapat dibentuk sebab tidak memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No/138/PUU-VII/2009.

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Warsito Kasim
At-Tanwir Law Review Vol 1, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Pelaksanaan pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan umum belum sesuai dengan tehnis dan prosedur yang harus dilakukan, terutama pada pemberian ganti rugi. Masyarakat merasa nilai ganti rugi belum sesuai seperti yang mereka harapkan, hal ini merupakan salah satu penghambat proyek pembangunan baik infrastruktur maupun fasilitas umum lainnya. Hal tersebut disebabkan Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan prinsip-prinsip pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum serta kurangnya sosialisasi terhadap perhitungan nilai ganti rugi oleh tim apresur, selanjutnya Konsep pembebasan tanah untuk kepentingan umum tidak cukup hanya berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namum harus memperhatikan konsep 3 in 1 in the Land Acquisition yakni Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan serta terhadap permasalahan ganti rugi perlu melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui lembaga adat.

EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI TERHADAP NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT BANK MANDIRI) Muh. Amin Dali
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Secara umum tujuan penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara analitis tentang perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit, sedangkan secara khusus tujuan penelitian adalah Mengetahui & menganalisa efektifitas hukum terhadap nasabah kartu kredit ditinjau dari UUPK No. 8 Tahun 1999 serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan nasabah kartu kredit. Melalui metode pendekatan normative yuridis penulis mencoba untuk menjawab permasalahan yang ada hubungan hukum antara bank sebagai pemberi jasa kartu kredit terhadap nasabahnya, serta faktor–factor penghambat terhadap perlindungan nasabah kartu kredit. Berdasarkan pada hasil penelitian perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit belum berjalan sebagaimana mestinya. Pemberian informasi melalui media cetak maupun elekronik tersebut ternyata tidak menguntungkan nasabah kartu kredit khususnya pada saat penandatangan aplikasi, hubungan hukum yang timbul tidak seimbang, demikian juga terhadap faktor – factor penghambat dari perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit ternyata lebih menguntungkan pihak bank. Upaya Perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit hanya dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak. Pihak nasabah harus bersikap lebih proaktif untuk mengetahui hak dan kewajibannya dan juga pihak bank hendaknya lebih bersikap terbuka dan memperbaiki kinerjanya. Dengan adanya kondisi yang seimbang baik bank maupun nasabah maka perlindungan akan berjalan sebagaimana diharapkan. Meskipun sekarang ini Pemerintah telah mensahkan Undang – undang No. 11 Tahun 2003 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik namun pada kenyataannya peran dari UU tersebut dirasakan belum efisien. Hal ini dirasakan belum cukup untuk melindungi masyarakat dan pihak – pihak yang berkepentingan, masih diperlukan perumusan yang lebih representatif yang dapat menjangkau semua bentuk kejahatan dengan menggunakan kartu kredit.

Peran Advokat Dalam Proses Pendampingan Hukum Ditingkat Penyidikan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Suslianto Suslianto
At-Tanwir Law Review Vol 1, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Peran Advokat Dalam Proses Pendampingan Hukum Ditingkat Penyidikan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil penelitian ini, Terhadap peran advokat dalam melakukan pendampingan hukum ditingkat penyidikan yang ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam ketentuan Pasal 115 KUHAP, dimana advokat hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, tetapi hanya melihat saja, mendengar jalannya pemeriksaan, karena dalam hal ini penasehat hukum yang peranannya pasif dalam proses penyidikan dikurangi lagi semakin pasif dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara. Dengan pembatasan di dalam ketentuan Pasal 115 KUHAP bahwa peranan advoakat atau penasehat hukum hanya melihat dan mendengar jalannya proses penyidikan.

TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA Sitti Magfirah Makmur; Irwansyah Reza Mohamad
At-Tanwir Law Review Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.279 KB)

(Legal Protection Analysis Against Housekeepers). Under the Constitution, article 27 para 2 UUD 1945 confirms that each citizen is entitled to a decent work and livelihood. But in fact there are many cases of violence against groups of domestic workers. Although in international law has been governed by its protection system through the ILO convention, it remains a very weak position if it is not strengthened by the legal protections system of each country. This research aims to analyse the current employment legal system in Indonesia in providing legal protection against domestic helper. The method of approach used is the normative and descriptive juridical approach. This research uses secondary data obtained from primary and secondary legal materials. The results showed that the laws and regulations of the employment sector governed by Law No. 13 of 2003 concerning employment did not reach the domestic helper group. While the Minister of Manpower Regulation No. 2 of 2015 on protection for domestic workers is still too weak because it has not been able to provide assurance of legal position and protection for domestic workers, whether in the system of wages, occupational safety, occupational health or social security programs. To ensure the position and protection of household workers must reconstruct or revise all rules pertaining to employment in order to be equality between the household worker and other workers so as to authorize the Industrial relations Court to adjudicate disputes with his employer.

ANALISIS PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU BERKAITAN DENGAN PRESIDENTIAL THRESHOLD Satrio Nugroho
At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Tulisan ini dimaksudkan untuk menelaah presidential threshold dalam hubungannya dengan pemilu serentak 2019. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pemilu serentak menimbulkan pro dan kontra tentang pengaturan presidential threshold. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan bahan atau materi berupa buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan. Pembentuk Undang-Undang perlu memikirkan kembali tentang ketentuan presidential threshold terutama dalam hubungannya denga pemilu serentak, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam penerapan atau penghapusan presidential threshold, agar tujuan untuk memperkuat sistem presidensial dapat tercapai. Adanya pemilu serentak sejatinya secara substansi telah menghapuskan ketentuan presidential threshold, sehingga persyaratan ambang batas untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak relevan. Namun, apabila pembentuk Undang-Undang menghendaki adanya presidential threshold, maka jalan tengah yang dapat dipilih adalah menerapkan presidential threshold dengan menggunakan perolehan suara pemilu legislatif 2014 dengan catatan melembagakan koalisi.

KRITIK DASAR ALIRAN POSITIVISME TEORI HANS KELSEN (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja di Indonesia) Akmal Fauzan
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Legalisasi ganja di Indonesia mengalami pro-kontra dikalangan masyarakat sampai pemerintah. Regulasi mengenai ganja yang tergolong narkotika masih mendapatkan penolakan berbagai lapisan masyarakat ataupun pemerintah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih bersifat positivisme. Penelitian ini mendorong agar penggunaan ganja sebagai kesehatan atau alat medis mendapatkan aturan atau regulasi yang jelas oleh otoritas yang berwenang(pemerintah). Karena ada sebagian penyakit yang pengobatannya memerlukan ganja sebagai alternatif.

PENERAPAN ASAS PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DI PAPUA Rini Maisari
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Tidak meratanya pembangunan dan tingkat kesejahteraan di Papua menyebabkan adanya insiatif pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah baru meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Namun, pembentukan UU ini dianggap minim partisipasi publik karena tidak dilibatkannya Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam memberikan persetujuan pemekaran wilayah Papua. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pentingnya asas partisipasi publik dalam proses pembentukan UU otonomi daerah Papua yang baru. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pembentukan UU DOB Papua minim partisipasi publik dengan tidak dilibatkannya MRP sebagai representasi orang Papua asli.

PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK Muhammad Ananda Pratama
At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Penelitian ini mengangkat berkaitan dengan permasalahan proses pergantian antar waktu anggota legislatif oleh partai politik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Bahan hukum sekunder berupa referensi atau kepustakaan yang meliputi buku literatur, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang dimaksud dikumpulkan dengan metode kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam melakukan pemberhentian anggota legislatif harus meminta peresmian kepada Presiden dan mengenai peresmian anggota legislatif harus mendapatkan persetujuan Gubernur, Bupati ataupun Walikota daerah setempat. Penggantian Antar Waktu terhadap anggota legislatif tidak dapat dilaksanakan apabila masa jabatan sisa kurang dari 6 (enam) bulan.

Hukum Harta Bersama Dalam Nikah Siri Muhammad Amin Dali
At-Tanwir Law Review Vol 1, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

One of the polemics that remains interesting to study is unregistered marriage and its implications. Every marriage event should be recorded in front of the marriage registrar. Marriages that are not recorded are included in unregistered marriages, so they have quite large implications, one of which is the difficulty of dividing joint property in marriage. In this study, it will be discussed how the arrangement of joint assets of unregistered married couples after divorce according to Islamic families. The purpose of this study is to know the arrangement of joint property after divorce for unregistered married couples according to Islamic law, and to know the arrangement of joint property after divorce for unregistered married couples according to Islamic families. This research was conducted with a literature study approach, in which the data were analyzed by means of normative analysis. The results show that Islamic law does not regulate the distribution of joint property in marriage. However, from the point of view of the discovery of the law, joint property is included in 'urf which does not conflict with Islamic law. Shared assets also contain benefits and benefits for husband and wife. According to Islamic law which refers to the urf and maṣlaḥah mursalah methods, joint property must be divided after a divorce occurs, even if the divorce is from an unregistered marriage. The arrangement of the distribution follows customary law (urf) in one particular area. Joint assets of a married couple can be divided after a divorce occurs. However, the arrangement for the distribution of assets must go through the following procedures: First, married couples who are already divorced (divorced) must first apply for marriage isbat. Second, after the application is granted and a marriage certificate is obtained, the couple must apply for a divorce certificate through the Court. Third, after a divorce has been determined between the two, only then can the two spouses settle the joint property, and the distribution is equal. For unregistered married couples who are divorced due to death, there are no strict rules regarding the procedures and methods of dividing assets with unregistered married couples.

Page 3 of 5 | Total Record : 42

1 2 3 4 5

Filter by Year

2021 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 3, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 1, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ismet Hadi

Contact Email
attanwirlawreview@umgo.ac.id

Phone
+6281328500050

Journal Mail Official
atlarevlawreview@umgo.ac.id

Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. JL. Prof. Mansoer Pateda. Desa Pentadio Timur. Kecamatan Telaga Biru

Location
Kab. gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ismet Hadi

Contact Email attanwirlawreview@umgo.ac.id

Phone +6281328500050

Journal Mail Official atlarevlawreview@umgo.ac.id

Editorial Address Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. JL. Prof. Mansoer Pateda. Desa Pentadio Timur. Kecamatan Telaga Biru

Location Kab. gorontalo, Gorontalo INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ismet Hadi

Contact Email
attanwirlawreview@umgo.ac.id

Phone
+6281328500050

Journal Mail Official
atlarevlawreview@umgo.ac.id

Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. JL. Prof. Mansoer Pateda. Desa Pentadio Timur. Kecamatan Telaga Biru

Location
Kab. gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA