cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayon Diniyanto
Contact Email
ayon.diniyanto@uingusdur.ac.id
Phone
+6281227624571
Journal Mail Official
manabia@uingusdur.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jl. Pahlawan Km. 5, Rowolaku, Kec. Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. PO.BOX 51161 Telp. (0285) 412575 | Fax. 423418, Email (Official): htn@uingusdur.ac.id
Location
Kota pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
Manabia: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
ISSN : 28095928     EISSN : 28281683     DOI : https://doi.org/10.28918/manabia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Manabia, Journal of Constitutional Law adalah sebuah peer-review jurnal yang diterbitkan dua kali setahun (Juli dan Desember) oleh para mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia. Lingkup penjelas meliputi Politik Hukum, Politik Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Tata Negara (Islam dan Konvensional), Hukum Kepartaian dan Pemilu, dan Hukum Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2022)" : 6 Documents clear
Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Prespektif Fikih Siyasah siti Norha Fidzoh
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.484 KB) | DOI: 10.28918/manabia.v2i1.4517

Abstract

Aparatur Sipil Negara atau yang lebih dikenal dengan ASN bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam melaksanakan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam pemilu, ASN harus dituntut untuk netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak didiskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan condong ke salah satu pihak ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 2 Huruf bahwa setiap pegawai ASN tidak memihak pada pengaruh apapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-unndangan. Rumusan masalah (1) bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 dalam hal netralitas ASN di pemilihan kepala daerah Demak tahun 2020? (2) bagaimana tinjauan fiqih siyasah dusturiyah terhadap netralitas ASN pada pilkada Kabupaten Demak tahun 2020? Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan, bahwa fakta dilapangan banyak ASN yang tidak berlaku netral dalam pilkada namun hanya sedikit yang dikenai sanksi administratif. dan aturan yang harus di kerjakan oleh para pejabat negara dalam memimpin suatu negara yang baik, bahwa pemimpin atau pejabat haruslah bisa tanggung jawab, adil, jujur, dan amanah, namun tanggung jawab itu tidak di jalankan sama saja pemimpin /pejabat itu tidak amanah dan tidak bertanggung jawab.
Pencabutan Pemberhentian Notaris dengan Tidak Hormat Nafidhatul Firda Eka Syahfitri; Rita Rahmawati
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.862 KB) | DOI: 10.28918/manabia.v2i1.4680

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi mengenai tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris terhadap putusan no 235/G/2019/PTUN.JKT. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan kasus atau Case Approach. Menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Analisis data memakai teknik deskriptif. Putusan Sidang Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT merupakan sebuah putusan yang didasari atas gugatan yang dilayangkan oleh Saudara Muhammad Irsan, S.H., Sp.N terhadap Menteri Hukum dan HAM atas pencabutan Saudara Muhammad Irsan, S.H., Sp.N sebagai Notaris secara tidak hormat; dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasannya “Objek Gugatan” telah memenuhi unsur Pasal 53 Ayat 2 (dua) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu ada beberapa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 yang dilanggar.
Efektifitas PerPPU No 2 Tahun 2020 Tentang Pilkada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan Farhan Tubagus; Ali Muhtarom
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.547 KB) | DOI: 10.28918/manabia.v2i1.6005

Abstract

Sebanyak 270 daerah di Indonesia menggelar Pilkada serentak di tahun 2020 dalam pandemi Covid – 19. Pilkada yang semula dilaksanakan pada 23 September ditunda sampai 9 Desember 2020 sesuai Perppu No 2 Tahun 2020. Dalam konsep ini memuat persoalan bagaimana efektifitas pelaksanaan perppu no 2 tahun 2020 pada pilkada 2020 di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan. Dimana proses ini menjadikan tantangan bagi penyelenggara dan pemilih untuk mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Hal demikian berlanjut untuk dikembangkan salam pelaksanaan pilkada berikutnya pada masa pandemi. Kemudian dijelaskan tentang bagaimana perbandingan pilkada 2020 di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan. Penelitian ini berjenis penelitian Kualitatif melalui penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris, yang menghasilkan data deskriptif analitis. Penelitian ini bertempat di Kantor KPU Kab. Pemalang dan KPU Kab. Pekalongan yang merupakan salah satu kabupaten yang mengikuti Pilkada 2020 pada masa Pandemi Covid – 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Perppu no 2 tahun 2020 di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan dan untuk mengetahui perbandingan di Kabupaten tersebut pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Dan bagaimana perbandingan di Kabupaten tersebut.
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa DalamPenggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang deny; Syarifa Khasna
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.672 KB) | DOI: 10.28918/manabia.v2i1.6006

Abstract

The Village Consultative Body, hereinafter referred to as BPD, is an institution that embodies democracy in the implementation of Village Government. The Village Consultative Body is not part of the Village Government but rather a village legislative body that works alone or independently. The Village Consultative Body is also domiciled on an equal footing and is a partner of the Village Government in organizing the Village Government. The Village Consultative Body is essentially a partner of the Village Head in carrying out the affairs of the Village Government and has an equal position in organizing government affairs, development, and community empowerment. BPD is the embodiment of democracy in the village, the democracy in question is that BPD has a strategic function in determining village policies and supervising the Village Government. These supervision efforts are intended to reduce the misappropriation of the authority of the village government in the use of village funds. This study aims to analyze the supervision of the Village Consultative Body in the use of Village Funds in Pretek Village, Pecalungan District, Batang Regency and to analyze the implications of the Supervision of the Village Consultative Body in the use of Village Funds in Pretek Village, Pecalungan District, Batang Regency for village development.
Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Pembinaan Masyarakat di Desa Karangrejo Kesesi Pekalongan sulam janah; Karimatul Khasanah
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.657 KB) | DOI: 10.28918/manabia.v2i1.6009

Abstract

The main tasks of the village head based on article 26 paragraph 1 of Law Number 6 of 2014 concerning villages include implementing community development, in terms of whether community development has been carried out by the Karangrejo village head, Kesesi District, direct research in the village is needed. Therefore, the purpose of this study is to find out how effective the effectiveness of the implementation of the village head's authority in community development is as stated in Law Number 16 of 2014 concerning villages, as well as the implications in the case that the Karangrejo Village Head, Kesesi District does not exercise his authority. In Karangrejo village, Kesesi District, the law enforcement factor where this is carried out by the village head in his authority to carry out community development, has not been fully implemented. The implication is that if the village head does not carry out his duties, he can be dismissed, then interact with the community and of course will hinder the process of implementing development and empowering village communities, because it can be said to be successful. according to the rules, and can do business in the community.
Relasi Negara dan Agama dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Natsir) Imamah Syarifah; Ahmad Fauzan
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.349 KB) | DOI: 10.28918/manabia.v2i1.6713

Abstract

State and religion relations are interesting things to discuss or become a subject of discussion that is still being debated from ancient times to the present. Always experiencing differences between the views of one character with another character. Because there is no standard concept of how to place the state and religion, in this case Islam in the State of Indonesia. For example, in the Indonesian context, when the constituents are trying to compile the latest Constitution, they are faced with two problems, namely Pancasila or Islam. Where there are interests between secular nationalist groups and Islamic nationalists. After a political agreement between the two groups, the 1945 Constitution was finally re-established in a Presidential Decree. Meanwhile, the issue of state and religion relations that is still happening today is the issue of terrorism. The growth of terrorism is related to the weak critical attitude of society and is exacerbated by the type of religious education which is more in the form of indoctrinative formalism and the lack of providing a place for critical reflection on students. From this background, there are two problem formulations, namely 1). How is the relationship between state and religion according to the political thoughts of Nurcholish Madjid and M. Natsir?., 2). How is the relationship between state and religion according to Nurcholish Madjid and M. Natsir in Islamic political thought in Indonesia? This research is a library research with a qualitative approach to be presented as descriptive analysis data. The results of this study are 1). that according to Nurcholish Madjid, the concept of "Islamic State" is a distortion of the balanced relationship between the state and religion. Meanwhile, according to Natsir, the concept of "Islamic State" is an unequal relationship, in which the state is a tool to achieve the goal of "perfect application of divine laws". in Indonesia. Meanwhile, M. Natsir did not agree with Pancasila as the basis of the state and agreed and even proposed the establishment of an Islamic state in Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 1 (2021)