cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luqman Haqiqi Amirulloh
Contact Email
luqman.haqiqi.amirulloh@uingusdur.ac.id
Phone
+6282327578127
Journal Mail Official
al-hukkam@uingusdur.ac.id
Editorial Address
Jl. Pahlawan KM. 05 Rowolaku, Kajen, Pekalongan 51161.
Location
Kota pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law
Published by Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
ISSN : 27988759     EISSN : 28283066     DOI : https://doi.org/10.28918/al-hukkam
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The articles of this journal are Focus and Scope: (1) Islamic Family Law; (2) Islamic Inheritance Law; (3) Islamic Waqf Law; (4) Islamic Astronomy; and (5) Mediation of Divorce and Inheritance Disputes
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Anak Oleh Orang Tua di Kota Pekalongan: Perspektif UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Maslahah Al-Mursalah Deva Oliviawan; Jumailah Jumailah
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1058.006 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v1i1.3918

Abstract

Salah satu permasalahan tentang anak di Kota Pekalongan adalah pekerja anak, pihak yang berkewajiban penuh dalam pemenuhan hak-hak anak adalah orang tua, serta agar pelaksanannya dapat berjalan dengan baik maka perlu disesuaikan dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan maslahah al-mursalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pekerja anak di kota Pekalongan dan perspektif dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan maslahah al-mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa orang tua di kota Pekalongan sebagian besar telah memahami tentang peraturan dan pemenuhan hak-hak anak, namun dalam praktiknya masih ditemui orang tua yang belum memenuhi ketentuan yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan maslahah al-mursalah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak-hak pekerja anak di kota Pekalongan oleh orang tua belum dilakukan dengan baik karena ditemuinya berbagai kekurangan-kekurangan tersebut.
Taukil Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa’i dan Penerapannya di Kalangan Jama’ah Rifa’iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan hukkam journal; Abdul Subhan; Makrum Kholil
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/al-hukkam.v1i1.4138

Abstract

Paper ini mengkaji Taukil Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa’i dan Penerapannya di Kalangan jama’ah Rifa’iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Seperti apa pendapat KH. Ahmad Rifa’i tentang taukil wali nikah dan bagaimana pelaksanaan pendapat KH. Ahmad Rifa’i tentang taukil wali nikah dikalangan jama’ah Rifai’yah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah library research/penelitian pustaka, yaitu suatu upaya untuk mengumpulkan data dengan jalan membaca, menelaah kitab karya KH. Ahmad Rifa’i dan kitab-kitab lain yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini, dan ditambah data pendukung di lapangan. Menurut pendapat KH. Ahmad Rifa’i, ketika seorang perempuan tidak mempunyai wali nikah, maka ia boleh tahkim, yaitu menyerahkan perwaliannya kepada orang yang ‘alim ‘adil untuk menikahkan dirinya meskipun di situ ada hakim. Sosok orang ‘alim ‘adil sangatlah bagi seseorang yang akan menjadi wali nikah. Hakim-hakim yang ada pada masa KH. Ahmad Rifa’i dinilai adalah orang-orang fasik, karena menjadi antek-antek penjajah Belanda. Jama’ah Rifai’yah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sampai sekarang masih menerapkan akad nikah dengan wali tahkim.
Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017 hukkam journal; Muhammad Khusni Zulkfa; Achmad Muchsin
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (827.22 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v1i1.4139

Abstract

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini berupaya untuk menjelaskan secara rinci pembahasan sebagai jawaban dari pokok permasalahan. Proses pengumpulan data kualitatif yang umumnya menitikberatkan pada wawancara dan observasi partisipasipatoris membuat analisis datanya berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Mediator sudah menjalankan proses mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Dalam pelaksanaannya mediator juga selalu mengupayakan perdamaian para pihak berperkara. Namun kenyataannya keberhasilan dan kegagalan mediasi itu terletak dari permasalahan yang dibawa para pihak berperkara ke pengadilan bukan dari mediator yang menangani. Kebanyakan permasalahan yang dibawa para pihak berperkara itu adalah permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, seperti: Adanya pihak ketiga, Sakit hati (faktor ekonomi dan perkataan kasar), Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Permasalahan yang sudah lama.
Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga hukkam journal; Dewi Anggraeni Wijayanti; Uswatun Khasanah
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (824.951 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v1i1.4140

Abstract

Paper ini mengkaji masalah poligami, yaitu pernikahan antara seorang suami dengan lebih dari satu wanita. Untuk dapat melakukan pernikahan poligami seorang suami harus mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama disertai dengan alasan dan syarat-syarat yang jelas yang telah ditentukan oleh Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, pada kenyataan sekarang penyelenggara perkawinan dibeberapa komunitas masyarakat tidak sesuai dengan aturan hukum perkawinan. Seperti maraknya praktek poligami dibawah tangan, pernikahan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun secara rahasia.Penelitian ini bertujuan mengetahui terjadinya poligami dan pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangganya di Kelurahan Krapyak Kec. Pekalongan Utara. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Poligami yang terjadi di masyarakat Krapyak Pekalongan Utara ini lebih dilatar belakangi oleh faktor ketidakadilan yang membuat traumatik terhadap istri pertamananya, karena pelaku poligami merasa bahwa dirinya mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya tanpa menghiraukan perasaan istri pertamanya, namun kenyataan tidak sesuai dengan yang diucapkan. Pernikahan poligami mereka lebih banyak dilakukan dibawah tangan karena kurangnya kesadaran dan arti penting dalam pencatatan pernikahan dengan alasan repotnya prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, sehingga mereka memilih nikah sirri sebagai jalan pernikahan.
Relaas Berbasis Online dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Putusan: (Studi di Pengadilan Agama Brebes) hukkam journal; Dicki Iskandar; Rita Rahmawati
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (855.961 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v1i1.4141

Abstract

Paper ini menganalisis tentang kepatutan relaas berbasis online dan implikasinya terhadap keabsahan putusan di Pengadilan Agama Brebes. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanggilan secara online dikatakan sah dan patut dengan catatan jurusita dalam melakukan pemanggilan harus sesuai prosedur dengan mendasarkan peraturan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan sidang tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, agar tidak terjadinya penundaan persidangan yang mana dalam hal ini tidak diinginkan oleh para pihak pencari keadilan. Adapun implikasinya terhadap keabsahan putusan adalah putusan itu sah dengan berlandaskan kekuasaan kehakiman dengan prinsip pengadilan yang mana menggunakan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
Penolakan Masyarakat Terhadap Verifikasi Penetapan Arah Kiblat Oleh Badan Hisab Rukyat Kemenag Kota Pekalongan di Pekalongan hukkam journal; Miskiyah Miskiyah; Muslih Husein
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1118.778 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v1i1.4142

Abstract

Kiblat adalah salah satu syarat sahnya shalat, akan tetapi pada kenyataannya masalah arah kiblat ini masih menjadi problematika bagi umat Islam dimanapun. Di Kota Pekalongan masalah kiblat masjid/mushola masih banyak yang kurang akurat dan tidak sesuai, akan tetapi ketika masjid/mushola diukur ulang dan hasilnya tidak sesuai dengan kiblat yang dulu mereka tidak menerima hasil verifikasi dari BHRD Kemenag Kota Pekalongan justru mereka lebih memilih arah kiblat yang dulu karena lebih percaya kepada nenek moyang mereka. Paper ini ada mengkaji tentang bagaimana sikap BHRD Kemenag Kota Pekalongan dalam menyikapi masyarakat tentang penolakan verifikasi arah kiblat oleh BHRD Kemenag dan mengapa masyarakat Kota Pekalongan menolak adanya verifikasi arah kiblat yang dilakukan oleh BHRD Kemenag Kota Pekalongan. Teori yang digunakan dalam penetapan arah kiblat BHRD Kemenag Kota Pekalongan dengan menggunakan,dasar dari Al Qur’an, Al Hadist, dengan rumus trigonal bola dan bagaimana langkah-langkah penetapan arah kiblatnya, namun pada kenyataannya di masyarakat teori tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang menolak verifikasi arah kiblat Kemenag Kota Pekalongan dengan beberapa alasan dan ternyata teori dan praktek tidak sama.
Kepemimpinan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Keluarga pada Komunitas PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) Nurul Ramadhany; Rita Rahmawati
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.988 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v2i1.4504

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kepala keluarga menurut komunitas PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), dan peran komunitas PEKKA dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga yang dipimpinnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana data atau informasi yang dibutuhkan diperoleh dari lapangan yakni perempuan yang tergabung dalam PEKKA di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupaya memotret realitas perempuan yang tergabung dalam PEKKA, sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara sedangkan sumber data sekunder berupa literatur yang memuat dokumen, dalil, konsep-teori yang relevan dengan penelitian ini diperoleh dengan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Konsep kepala keluarga menurut anggota PEKKA adalah bahwa kepala keluarga tidak harus seorang laki-laki, perempuan juga bisa menjadi kepala keluarga. Dalam Islampun tidak ada aturan-dalil yang melarang perempuan menjadi kepala keluarga. Peran Komunitas PEKKA dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga yang dipimpin oleh perempuan meliputi, dengan komunitas PEKKA dapat menguatkan mental perempuan; menumbuhkan jiwa kepemimpinan; dan membuat pemikiran lebih berkembang.
Pola Pembagian Waris Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang Elfira Sarah Hedianti; akhmad jalaludin
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.607 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v2i1.4542

Abstract

Hukum kewarisan sudah diatur dalam Islam dengan jelas, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh Indonesia yang penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat-istiadat. Dari keanekaragaman kebudayaan inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak hanya memiliki satu bentuk hukum, melainkan banyak bentuk hukum yang berkembang dan sifatnya mengikat dan merubah masyarakat. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, tentang bagaimana praktik pola pembagian waris pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang, serta faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang menggunakan pola tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan budaya hukum masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang mengenai pola pembagian waris serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan pembaca, dan diharapkan pembaca lebih memahami pola pembagian waris serta dapat memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan masyarakat Watukumpul. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Pola pembagian waris yang dijalankan oleh masyarakat Watukumpul, Kabupaten Pemalang secara garis besar ada 2 (dua) pola, yaitu pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia dan pewarisan setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi sebagian besar proses pewarisan yang berjalan adalah saat pewaris masih hidup. Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti karena sudah menjadi adat kebiasaan, mencegah terjadinya persengketaan antar ahli waris, sebagai modal kehidupan jika anak sudah berkeluarga. Kedua, Pada umumnya masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang dalam menggunakan pola pembagian waris karena mengikuti dan menjalani keadaan yang sudah berlaku di tatanan lingkungannya.
Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata Abdul Latif; Jumailah Jumailah; Luqman Haqiqi Amirullah
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1312.217 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v1i2.4814

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan di Pekalongan Barat dengan perspektif hukum Islam dan KUH Perdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Dari hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan KUHPerdata bahwa antara keduanya terjadi perbedaan, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Kedudukan anak angkat menurut KUHPerdata adalah bahwa anak status anak yang diangkat maka berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali dan menimbulkan akibat hukum secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Pembagian harta peninggalan di Kelurahan Tirto dari orang tua angkat kepada anak angkatnya didasarkan pada wasiat dan dengan cara musyawarah mufakat internal keluarga dengan pertimbangan bahwa anak angkat telah merawat orang tuanya. setelah diadakan pembagian harta waris kepada yang berhak, kemudian masing-masing dari saudara pewaris yang mendapatkan harta waris memberikan harta tersebut dengan akad hibah.
Pembagian Harta Waris Bagi Anak Perempuan Bungsu di Desa Bubak Kabupaten Pekalongan nur hakiki; Akhmad Jalaludin; Karimatul Khasanah
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.668 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v1i2.4815

Abstract

Meskipun pembagian harta waris sudah ditentukan, namun pada prakteknya sering timbul kewarisan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan waris islam melainkan dilakukan cara-cara berdasarkan hukum adat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang anak perempuan bungsu mendapatkan harta waris lebih banyak dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan yang dilakukan secara langsung di lapangan sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata. Hasil dari penelitian ini yaitu pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan pembagiannya menggunakan Hukum Adat setempat. Di Desa Bubak anak perempuan bungsu mendapatkan bagian harta waris lebih banyak dari pada anak yang lainnya. Secara teori tidak sesuai dengan Fiqh Mawaris Islam, akan tetapi masyarakat disini lebih mengedepankan asas keadilan, keridhoan, keikhlasan serta menerima semua hasil keputusan bersama. Sehingga secara garis besar pembagian harta waris di Desa Bubak tidak melanggar Hukum Islam, yang bertujuan supaya tidak terjadi perselisihan dan sengketa harta waris antar keluarga.

Page 1 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2022): Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)