LUTUR Law Journal
LUTUR Law Journal (Lutur) is a peer-reviewed journal, media managed and published by Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University Southwest Maluku Regency two a year in May and November. The purpose of this journal is to provide a place for academics, researchers and practitioners to publish original research articles or review articles. This journal provides direct open access to its content based on the principle that making research freely available to the public support greater global knowledge exchange. LUTUR Law Journal is available online. The languages used in this journal are Indonesian and English. The scope of articles published in this journal discusses various issues in the field of Law (Civil Law, Islamic Law, Business/Economic Law, Constitutional Law, State Administrative Law, Criminal Law, International Law
Articles
30 Documents
<![CDATA[Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Barzah Latupono]]>
<![CDATA[ LUTUR Law Journal Vol 1 No 1 (2020): November 2020 LUTUR Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/lutur.v1i1.2836
<![CDATA[Perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa untuk itu perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun dalammasyarakat tertentu di maluku bila seorang wanita hamil duluan dan laki-laki tidak berada ditempat maka pada saat melakukan ijab kabul diwakili oleh orangtua pihak laki, dari sisi hukum islam dibolehkan asalkan atas persetujuan lakilaki yang akan menikah.]]>
<![CDATA[Penyelesian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH ]]>
<![CDATA[La Ode Angga]]>;
<![CDATA[Miracle Soplanit]]>
<![CDATA[ LUTUR Law Journal Vol 1 No 1 (2020): November 2020 LUTUR Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/lutur.v1i1.2837
<![CDATA[This study aims to encourage the establishment of alternative dispute resolution institutions outside the court (non-litigation) that are free and impartial and independent and professional by both the government and society. The established institution is free and impartial, independent and professional, in accordance with Article 86 paragraph (1) and (2) UUPPLH-2009. The free and impartial nature as well as being independent and professional in alternative institutions for resolving disputes outside the court (non-litigation), can be seen from the rigorous stages of the selection process and seen from the ability of human resources (HR) in certain areas, so that this institution can become the parties' choice to resolve environmental disputes out of court (non-litigation).]]>
<![CDATA[Penggunaan Pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dipalsukan di Kota Ambon ]]>
<![CDATA[Eivandro Wattimury]]>;
<![CDATA[Hadibah Zachra Wadjo]]>;
<![CDATA[Erwin Ubwarin]]>
<![CDATA[ LUTUR Law Journal Vol 1 No 1 (2020): November 2020 LUTUR Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/lutur.v1i1.2838
<![CDATA[Pengunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Palsu di Kota Ambon sangat marak digunakan, baik untuk kendaraan baru dengan plat nomor putih, penggunaan pada saat orang kawin, sampai dengan merubah ukuran dan bentuk untuk gaya, selain itu karena dianggap lebih murah dan lebih cepat pengurusannya dari pada harus dibuat di Kepolisian. Metode penulisan yang dipakai dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, di dukung dengan data wawancara. Hasil ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Palsu, untuk itu dilakukan penegakan hukum melalui cara Preemtif, Preventif dan Represif.]]>
<![CDATA[Penggunaan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ]]>
<![CDATA[Beny Johannis]]>;
<![CDATA[Jemmy J. Pietersz]]>;
<![CDATA[Reny Nendissa]]>
<![CDATA[ LUTUR Law Journal Vol 1 No 1 (2020): November 2020 LUTUR Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/lutur.v1i1.2857
<![CDATA[Pemberian tunjangan perumahan dilakukan dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD. Tunjangan perumahan merupakan tambahan penghasilan tetapi tidak termasuk dalam penghasilan tetap Anggota DPRD karena sifat tunjanganperumahan dan transportasi dapat dihentikan dan digantikan dengan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, sehingga tunjangan perumahan tidak boleh melekat dengan gaji Anggota DPRD. Penghasilan tetap Anggota DPRD diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf (a), (b), dan Ayat (2) PP No. 18/2017. Pembayaran tunjangan perumahan melekat dengan gaji Anggota DPRD dan rumah yang disewa merupakan rumah pribadi Anggota DPRD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan mengkaji hukum tertulis yang berlaku, sehingga diperoleh kepastian hukum bahwa pemberian tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sudah sesuai dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tunjangan perumahan Anggota DPRD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan. Tunjangan perumahan diperuntukan untuk menyewa rumah, maka harus ada Surat Perjanjian Kontrak (SPK)antar para pihak. sehingga pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah agar semua pembayaran dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara material.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement ]]>
<![CDATA[Theresia L. Pesulima]]>;
<![CDATA[Yosia Hetharie]]>
<![CDATA[ LUTUR Law Journal Vol 1 No 1 (2020): November 2020 LUTUR Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/lutur.v1i1.2858
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari adanya pencantuman kalusula baku dalam perjanjian endorsement. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukumnormative, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mejawab permasalahan dalam penelitian ini. Akibat hukum dari adanya pencantuman klausula baku dalam perjanjian endorsement adalah perjanjian endorsement tersebut tetap dianggap sah dan mengikat para pihak selama perjanjian endorsement tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan klausula baku tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum.]]>
<![CDATA[Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Yang Bergerak Di Bidang Pertahanan & Keamanan Negara ]]>
<![CDATA[Madaskolay Viktoris Dahoklory]]>;
<![CDATA[Micael Ririhena]]>
<![CDATA[ LUTUR Law Journal Vol 1 No 2 (2021): Mei 2021 LUTUR Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/lutur.v1i2.5762
<![CDATA[Tugas dan tanggungjawab Negara adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dari ancaman dan serangan pihak manapun, untuk membentengi bangsa Indonesia dari serangan-serangan pihak tertentu maka kemudian dibentuk lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan nasional yang selanjutnya dikenal dengan “nama” Dewan Ketahanan Nasional & Lembaga Ketahanan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali kedua lembaga itu lebih jauh, bagaimana tugas dan fungsinya, serta hakikat perbedaannya dan sekaligus memberikan rekomendasi agar dilakukan konsolidasi secara kelembagaan. Metode penelitian ini bersifat normatif yaitu dengan menelaah perundang-undangan terkait dan pendekatan konseptual dengan beranjak dari pendapat pakar lalu menganalisis secara kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa kehadiran 2 (dua) lembaga baru itu merupakan fenomena konstitusional. Dengan kata lain, lembaga itu dibentuk karena adanya kebutuhan konstitusional yang mengharuskan negara untuk mengadakan lembaga khusus yang berkonsentrasi dibidang pertahanan dan keamanan nasional. Namun, dalam tataran implementasi tidak menutup kemungkinan terjadi ego sektoral diantara kedua lembaga itu, sehingga kebijakan yang dikeluarkan pula terkadang bisa bertentangan satu sama lainnya. Oleh sebab itu, sebaiknya dilakukan konsolidasi kembali secara kelembagaan dalam rangka penguatan sistem.]]>
<![CDATA[Metode Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Yuridis Terhadap Aktifitas Perjudian Online di Kota Ambon Selama Pendemic Covid-19 ]]>
<![CDATA[Micael Ririhena]]>;
<![CDATA[Elisabeth Syantje Telussa]]>
<![CDATA[ LUTUR Law Journal Vol 1 No 2 (2021): Mei 2021 LUTUR Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/lutur.v1i2.5763
<![CDATA[Perjudian pada dasarnya merupakan perbuatan yang sudah lebih dulu bertentangan dengan norma, yaitu norma agama, moralitas, kesusilaan terlebih norma hukum. Perjudian dapat juga menjadi salah satu masalah sosial dan juga dapat mengakibatkan perubahan sosial dalam lingkup masyarakat karena berdampak negatif apabila sudah bergantung padanya. Melakukan kegiatan perjudian juga bisa membuat yang melakukannya dapat menjadi pelaku kriminal, karena dengan melakukan perjudian dapat berakibat pada kejahatan yang dilakukan, seperti kejahatan pencurian, dimana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga, mencurilah jalan yang di pilih untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi tersebuat. Metode Penelitian Pendekatan yang dilakukan dalam Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease (Polres). Teknik pengumpulan juga menggunakan hasil wawancara dan pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan observasi. Teori yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pemetaan yaitu teori kontrol sosial, yaitu memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat]]>
<![CDATA[Efisiensi Hukum Adat Tommara dalam menegakkan hukum bagi masyarakatnya dalam Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Stelvia Wemly Noya]]>;
<![CDATA[Micael Ririhena]]>
<![CDATA[ LUTUR Law Journal Vol 1 No 2 (2021): Mei 2021 LUTUR Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/lutur.v1i2.5764
<![CDATA[Penegakan Hukum Adat Tommara yang berkembang di Desa Tounwawan, Maluku Barat Daya adalah bentuk perlindungan hukum adat yang menitikberatkan pada keseimbagan dan keadilan pelaku dan korban dikarenakan hukum adat Tommara lebih berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mencari dan menemukan keadilan hukum yang seimbang tanpa ada kerugian bagi korban serta pihak yang berperkara, entah itu pelaku ataupun keluarga besarnya. Hukum Adat Tommara pada dasarnya menjaga masyarakat agar tetap dalam interaksi sosial sebagai apek kehidupan berlangsung bersama dalam kehidupan dinamikanya, sebagai sistem sosial yang saling tergantung satu sama lain, sehingga terbentuk kesatuan atau kesinambungan, dan perilaku sebagai kenyataan hukum di dalam masyarakat, yang dicita-citakan mewujudkan kepastian hukum. Praktik-praktik hukum adat menjadi perspektif hukum positif indonesia yang khusus perlu menjadi nilai dan norma sosial yang baik diterapkan dalam hukum positif yang bukan saja menekankan pada pemidanaan dan denda/ganti-rugi saja tetap terciptanya masyarakat yang tertib hukum dan tidak menyimpang antara hukum adat dan hukum positif di indonesia karena ketidakadilan dan menimbulkan konflik.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Denda Adat Menurut Nilai Kalwedo dan Snyoli Lyeta Di Desa Tounwawan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya ]]>
<![CDATA[Yeheskel Wessy]]>
<![CDATA[ LUTUR Law Journal Vol 1 No 2 (2021): Mei 2021 LUTUR Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/lutur.v1i2.5765
<![CDATA[Penelitian tentang Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Denda Adat Menurut Nilai Kalwedo dan Snyoli Lyeta Di Desa Tounwawan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya bertujuan dengan kemanfatan atas pelaksanaan pidana adat/denda adat dengan mempedomani nilai-nilai Kalwedo dan Snyoli Lyeta. Kesatuan Masyarakat Adat Desa Tounwawan di Maluku Barat Daya dengan budaya Kalwedo dan Snyoli Lyeta/Niolilieta/Hiolilieta/Siolilieta kerapkali dijumpai adanya peradilan sederhana pada tingkat peradilan desa yang dikenal dengan Tommara/Molumolu (menghilangkan/menutup perbuatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum atau pemulihan kondisi sosial) yang dalam keilmuan hukum dikenal dengan “simple justice/restorative justice” yang masih tetap dipertahankan, hal ini kerapkali dipergunakan untuk menyelesaikan masalah guna menghindarkan perlakuan kelompok keluarga yang bersifat memihak dan sewenang-wenang ketika terjadinya suatu konflik (delict) antar subyek hukum maupun antar kelompok.]]>
<![CDATA[Content Creator Legal Ability For Submit Banking Credit Agreement in Indonesia ]]>
<![CDATA[Sandy Victor Hukunala]]>
<![CDATA[ LUTUR Law Journal Vol 1 No 2 (2021): Mei 2021 LUTUR Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/lutur.v1i2.5766
<![CDATA[Introduction: Advances in information technology and digitization bringing up a new job profession called Content Creator. To support the quality of their work, content creators need equipment. The need for this equipment is often become content creator challenge. One way that can be done is to apply for credit to the bank. The problem arises when the profession of a content creator has not been considered "legally capable" by the bank to submit for credit. Purposes of the Research: The purpose of this research is to prove that content creators are legally capable of submitting for credit agreements on banks because they have fulfilled the legal provisions of the agreement law and the principle of prudence of the bank. This research also aims to contribute science, especially to the field of agreement law. Methods of the Research: This research used normative legal, which reviews and analyzes. The approach methods used are the statute approach and the conceptual approach. The source of legal materials and data from previous research or related scientific articles. Legal and data material collection techniques are the study of documents or literature. The data analysis method used is data collection, presentation of data (data display), and conclusion verification. Results / Findings / Novelty of the Research: Adult content creators must be recognized as legally capable of performing credit agreements with banks, because the credit agreement does not conflict with the legal aspects of agreement law and it fulfill the subjective and objective elements. In addition, banks with the principle of prudence (6C) can certainly analysis both legally and business aspects and knowing the feasibility and purpose of credit application from content creator]]>
