cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ce Gunawan
Contact Email
naureen.digital@gmail.com
Phone
+6281563335053
Journal Mail Official
naureen.digital@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Published by PT Naureen Digital Education
ISSN : -     EISSN : 30257514     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Education, Social,
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin (SJIM) adalah jurnal yang ditujukan untuk publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh PT. Naureen Digital Education yang diterbitkan 6 kali dalam setahun yaitu Januari, Maret, Mei, Juli, September, November. SJIM sebagai sebuah jurnal ilmiah diharapkan dapat menunjukkan kepada masyarakat luas akan kekayaan khazanah keilmuan melingkupi berbagai dimensi kehidupan. Ruang lingkup dan fokus terkait dengan penelitian dengan pendekatan Multidisipliner, yang meliputi: Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Humaniora, Ilmu Sosial, Komunikasi, Hukum, Pendidikan, Kesehatan, Teknik, dan Informatika.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1 No 03 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin" : 16 Documents clear
PERAN PENERJEMAH RESMI DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (STUDI KASUS PT. CITRA ABADI KOTA PERSADA MELAWAN MDS INVESTMENT HOLDING LTD) Aziz, Dani Safangaturrohman; Respamuji, Alfian; Solahudin, Irawan; Asyifa, Oksya Salma; Lutfiyah, Lulu
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 03 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu subjek yang penting dan rumit dalam hukum perdata internasional adalah fungsi penerjemah resmi. Studi kasus CAKP vs. MDS menyoroti peran penting yang dimainkan oleh penerjemah resmi dalam menegakkan kredibilitas dan keadilan proses pengadilan dalam skala global. Hal ini Merupakan tugas penting penerjemah resmi untuk menyediakan komunikasi yang akurat dan adil antara semua pihak yang berpartisipasi dalam proses hukum. Penerjemah resmi dipercaya untuk menafsirkan dokumen hukum, kesaksian, dan komunikasi lisan antara pihak-pihak yang berbicara dalam bahasa berbeda dalam konteks hukum perdata internasional. Untuk menjamin bahwa makna asli dan isi dokumen hukum tetap terjaga selama proses penerjemahan, mereka harus memiliki kemampuan bahasa yang baik dan pemahaman menyeluruh tentang sistem hukum yang relevan. Ada beberapa cara untuk melihat pentingnya peran penerjemah resmi dalam hukum perdata internasional. Mereka pertama-tama membantu memastikan bahwa semua pihak dalam proses hukum mampu berkomunikasi secara efektif dan memahami topik yang sedang dibahas. Hal ini penting karena miskomunikasi atau kurangnya pemahaman linguistik dapat menghambat pelaksanaan peradilan dan merugikan salah satu pihak. Kedua, menjaga validitas dan integritas dokumen hukum yang diterjemahkan merupakan tugas lain dari penerjemah resmi. Mereka harus memastikan bahwa makna bahasa hukum tidak ditambah atau diubah dari maksud aslinya. Mempertahankan kredibilitas dan imparsialitas sistem hukum di tingkat global bergantung pada upaya melakukan hal tersebut. Selain itu, penerjemah bersertifikat berfungsi sebagai perantara budaya antara penutur berbagai bahasa dan budaya. Untuk memastikan bahwa komunikasi tersebut benar dalam bahasa dan sejalan dengan norma dan nilai yang berlaku, mereka harus memiliki kesadaran menyeluruh terhadap lingkungan budaya dan hukum kedua belah pihak. Kasus CAKP v. MDS menunjukkan betapa pentingnya penerjemah resmi untuk menjaga keadilan dalam proses hukum privat lintas batas negara. Hal tersebut adalah tugas seorang penerjemah terlatih dalam situasi ini untuk menafsirkan makalah hukum yang rumit dan memastikan bahwa semua pihak mengetahui topik yang sedang dibahas. Oleh karena itu, penerjemah bersertifikat memainkan peran penting dalam hukum perdata internasional. Mereka berfungsi sebagai perantara budaya, menjaga integritas dokumen hukum, dan membantu memastikan komunikasi yang akurat dan adil antara pihak-pihak yang menggunakan bahasa berbeda. Tanpa keterlibatan mereka, keadilan tidak akan dapat ditegakkan dan sistem hukum internasional mungkin akan terhambat.
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KESEHATAN KOPERASI MENURUT PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTRIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NO 06/Per/Dep.6/IV/2016 PADA KOPERASI KESEJAHTERAAN WARGA PENDIDIKAN SUKALARANG Yuda, Mulfi Sandi; Yulianti, Elis
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 03 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan dan tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam pada koperasi kesejahteraan warga pendidikan sukalarang. Penelitian ini menggunakan metode ex post facto, data yang diperoleh melalui dokumen dokumen laporan keuangan seperti neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha (SHU), laporan laba rugi. Data ini merupakan data sekunder serta data lainnya yang berupa informasi terutama dokumentasi dan laporan pertanggung jawaban pengurus, Indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan koperasi mengacu pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Pada penelitian ini hasil yang diperoleh untuk tahun 2019 Koperasi Kesejahteraan Warga Pendidikan Sukalarang mendapatkan skor 55.00 berada pada angka 51.00 < x < 66.00 dengan predikat DALAM PENGAWASAN.
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA INTERNASIONAL MELALUI METODE ARBITRASE Padin, Andini; Khafifatunnisa, Sa’diyah; Ruth, M. M., Genarista Ester; Pradana, M.; Arfifi, Randi; A, Diaz Kartika
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 03 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arbitrase telah menjadi alat penting untuk menyelesaikan sengketa perdata internasional. Studi kasus ini mengambil kasus sengketa subsidi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Airbus dan Boeing sebagai contoh bagaimana arbitrase dapat membantu menyelesaikan masalah kompleks antara perusahaan internasional. Salah satu konflik perdagangan internasional terpanjang dan paling kompleks dalam sejarah perdagangan global adalah sengketa subsidi Airbus-Boeing. Dalam sengketa ini, ada klaim saling menguntungkan antara pemerintah AS dan Uni Eropa mengenai subsidi kepada produsen pesawat Airbus dan Boeing, yang dianggap melanggar peraturan WTO. Selama beberapa tahun, kedua belah pihak telah menggugat satu sama lain di WTO. Salah satu pilihan yang penting untuk menyelesaikan sengketa ini adalah arbitrase. Dalam kasus ini, arbitrase mengacu pada penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase yang diakui secara internasional, seperti Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Dalam proses arbitrase ini, kedua pihak memiliki kesempatan untuk mengajukan argumen mereka dan menerima keputusan yang bersifat mengikat. Hasil arbitrase sengketa subsidi Airbus-Boeing di WTO menunjukkan bahwa teknik ini efektif dalam penyelesaian sengketa perdata internasional. Meskipun proses arbitrase memakan waktu yang lama, ia mencegah konflik menjadi konflik yang lebih besar. Keputusan arbitrase menciptakan kerangka hukum yang jelas dan memungkinkan negosiasi. Kasus sengketa subsidi Airbus-Boeing di WTO menunjukkan betapa pentingnya arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdata internasional antara perusahaan dan negara. Arbitrase menghindari sengketa yang dapat merugikan kedua pihak dan memungkinkan penyelesaian yang adil. Proses ini memungkinkan penegakkan hukum dan peraturan perdagangan internasional, dan perdagangan global dapat berjalan sesuai dengan standar internasional.
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PINJAM NAMA ATAS KEPEMILIKAN HAK TANAH OLEH WNA BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR 137/pdt.G/2021/PN Gin Hikmah, Annisa Nur; Cinta, Bunga; J, Yanuar Maharani D; Fatikah, Nafiatul; Choirunnisa, Naqiya Alivia
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 03 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian nominee merupakan salah satu perjanjian nama yang terlarang dan disalahgunakan dalam penggunaannya. Seperti pada kasus pinjam nama warga negara Indonesia oleh warga negara asing untuk memiliki kedudukan hak milik yang bersertifikat terhadap tanah yang berada di Indonesia. Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan hukum dalam perjanjian pinjam nama juga mengikat dalam pasal 1320 KUHPerdata. Yang dimana, dalam perjanjian nama ini melanggar ketentuan dari syarat sah perjanjian, yakni dalam hal sebab yang halal. Karena dapat diketahui menurut pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa hak milik atas tanah di Indonesia hanya sebatas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Sehingga warga negara asing tidak mendapat izin untuk memiliki hak milik, hanya saja memiliki izin dalam hak sewa maupun hak guna. Dengan demikian adanya pembatasan tersebut, warga negara asing melakukan penyelundupan hukum dengan pinjam nama warga negara Indonesia untuk dapat dicantumkan namanya di dalam sertifikat tanah yang akan dibeli. Perkara pinjam nama ini sudah kerap kali terjadi, sehingga perkara ini menjadi salah satu bahan yang menarik perhatian untuk dikaji, dengan tujuan untuk dapat menguraikan permasalahan perjanjian pinjam nama dalam hak kepemilikan tanah warga negara asing, serta dapat mengetahui prosedur dalam penyelesaian sengketa perjanjian nama dalam hak kepemilikan tanah warga asing. Oleh karena itu, untuk dapat dianalisis lebih lanjut maka dalam pembahasan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana dalam menganalisis menggunakan teori, asas-asas, konsep-konsep berdasarkan hukum, Undang-Undang yang berlaku, serta data-data kasus yang valid.
KEPEMILIKAN TANAH OLEH WNA DALAM PERJANJIAN NOMINEE UNTUK MEMILIKI TANAH DI INDONESIA Wahyono, Adi; Zakaria, Usman; H, Ilham Risyad; Bachri, Haza Irsyadul Furqan; Ahmad, Burhanudin; Rahmatullah, Panji Sakti
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 03 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini mengkaji kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia menggunakan perjanjian nominee. Perjanjian nominee digunakan sebagai mekanisme hukum untuk memfasilitasi WNA dalam memiliki tanah di Indonesia, walaupun secara hukum tanah yang bersangkutan terdaftar atas nama rakyat Indonesia. Studi ini mengeksplorasi landasan hukum, regulasi, dan dampak sosio-ekonomi dari praktik kepemilikan tanah ini, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti investasi asing, keamanan nasional, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Analisis ini bertujuan untuk menyajikan gambaran komprehensif tentang dinamika hukum dan implikasi praktik kepemilikan tanah oleh WNA menggunakan perjanjian nominee di Indonesia.
PENYELESAIAN PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN STATUS ANAK LUAR KAWIN STUDI KASUS JESIKA ISKANDAR Maulinda, Dania; Ramadhan, Syahrul Rizqi; Amnesti, Dian; Alifia, Tarisa Dinar; Saputra, Fanny Dian
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 03 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara perempua dan laki-laki yang berbeda kewarganegraannya. Perkawinan campuran ini sudah menjadi hal yang biasa yang dilakukan karena pasangan tidak hanya berasal dari negara yang sama bisa saja dari negara lainnya. tentu dalam hal perkawinan campuran beda negara prosesnya tidaklah mudah karena perlu adanya dokumen dokumen yang harus dilengkapi guna persyaratan perkawinan yang akan dilakanakan yang notabene berbeda negara berbeda sistem hukumya juga sera aturan mengenai perkawinannya. Tujuan penilis mengangkat topik mengenai perkawinan campuran adalah untuk mengetahui mekanisme pembatalan perkawinan beda negara serta bagaimana status anak dari perkawinan beda kewarganegaraan. Penulis membahasan dua pembahasan yang pertama bagaimana mekanisme pembatalan perkawinan yang berbeda kewarganegaraan yang keda bagaimana status anak dari perkawinan berbe kewarganegaraan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Fokus utama penelitian ini adalah pada norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang dasar, kodifikasi, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, seperti mengumpulkan buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti Pada kasus Jessica Iskandar, sang mantan suami, Ludwig mengajukan pembatalan perkawinan karena merasa belum pernah melakukan perkawinan secara sah dengan Jessica Iskandar. Karena Kedua pihak telah memiliki anak, yaitu El Barrack, maka status anaknya adalah anak luar kawin karena orangtuanya telah melakukan perkawinan yang tidak sah di mata hukum sehingga ayahnya melakukan pembatalan perkawinan. Namun karena kedua orangtuanya berbeda kewarganegaraan, anak akan mengikuti kewarganegaraan ibu sampai berusia 18 Tahun. Setelah berusia 18 tahun, maka anak tersebut dapat menentukan kewarganegaraanya sendiri atas dasar sudah cukup usia.
PERKAWINAN ANTAR NEGARA DAN STATUS KEWARGANEGAAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA Mutiara, Najna Ainis; Ayuni, Gita Sekar; Pramudhita, Andira; Mustika, Anjani Karisma; Majid, Farrel Alaam Arkananta
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 03 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawininan antar negara ini masi sering menjadi pro dan kontra yang menyebabkan banyaknya pasangan yang memilih menikah di luar negeri karena menganggap hukum yang diterapkan di Indonesia menyulitkan mereka untuk menikah. Pada kenyataannya hukum di Indonesia memberikan akses untuk melakukan perkawinan beda kewarganegaraan namun dengan catatan status kewarganegaraan mereka juga jelas negara mereka menggunakan asas kewarganegaraan yang sesuai dengan Indonesia atau tidak karena Indonesia menganut sistem kewarganegaraan ganda terbatasDalam proses penelitian ini kami menggunakan metode empiris normatif yang kami dasarkan pada analisis data melalui berbagai jurnal dan sumber data lainnya, untuk mendukung pembahasan yang kami buat. Penelitian ini kami laksanakan untuk memastikan suatu informasi yang kami dapatkan dan meleburkan informasi tersebut dengan teori asa kewarga negaraan yang kami baca, untuk memberikan kepastian apakah memang informasi yang kami dapatkan telah sesuai dengan teori maupun konsep yang ada. Definisi mengenai Perkawinan campuran terdapat pada pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni bahwasanya ”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Adanya perbedaan ini juga akan memberikan dampak yang terhadap status kewarganegaraan masing-masing pihak dan keturunannya. Oleh karena itu butuhnya aturan yang jelas untuk melaksanakan perkawinan campuran ini dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukumnya. Selain itu dengan adanya aturan khusus akan memberikan keleluasaan terhadap pihak yang bersangkutan.
STUDI KOMPARATIF PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023) Yadi, Muhammad Bahri; Mahfirman, Mahfirman; Hidayat, Rachmad
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 03 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia dan menganut Civil Law System, masih menerapkan dan memberlakukan pidana mati. Sementara, Amerika Serikat yang merupakan negara maju dan menganut common law system, masih menggunakan pidana mati sebagai salah satu alat kontrol sosial (Social Control) di beberapa negara bagian. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana dan membandingkan hukuman mati Indonesia dan Amerika Serikat.Hasil analisis menympulkan bahwa pidana mati masih diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang secara normatif dapat diterapkan dalam tindak pidana yang merumuskan pemberian ancaman pidana mati bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pada keputusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Pidana mati masih digunakan di negara Amerika Serikat dengan dasar dalam mencegah pada kejahatan tertentu walau nyatanya tidak berefek secara signifikan terhadap pencegahan kejahatan dan dalam U.S code yaitu pidana pembunuhan berencana ini masuk dalam kualifikasi yang disebut dengan first-degree murder. Ancaman pidananya pun hanya pidana mati atau pidana seumur hidup sehingga dalam segi tindak pidananya pembunuhan berencana masuk dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.
PENYELESAIAN KONTRAK EKSPOR MEBEL ANTARA CV HAQURE FURNITURE DENGAN PERUSAHAAN DI KOREA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Maharani, Astri; Arum, Sartika Puspa Sekar; Dewi, Monica Maharani; Putri, Tabina Belinda; Khatintri, Citra Hayu
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 03 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis mengenai proses penyelesaian suatu kontrak ekspor mebel antara CV Haqure Furniture, sebuah perusahaan mebel di Indonesia dengan perusahaan di Korea. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada mekanisme penyelesaian sengketa dan aspek-aspek hukum yang relevan. Studi ini menggunakan Studi Literatur dengan mengacu pada dokumen-dokumen seperti artikel, jurnal, buku, dan putusan pengadilan terkait penyelesaian kontrak ekspor mebel dan doktrin hukum perdata internasional. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran doktrin hukum perdata internasional dalam menyelesaikan kontrak ekspor mebel antar negara. Implikasi dari studi ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pelaku bisnis yang memiliki masalah serupa, serta memberikan kontribusi pada perkembangan doktrin hukum perdata internasional dalam konteks kontrak bisnis internasional
PENGEMBANGAN SISTEM PERADILAN AGAMA: TANTANGAN DAN PROSPEK DI ERA DIGITAL Nugroho, Dimas Dwi; Prayugo, Cahyo Danang; Pratama, Real Figo; Aprilio, Diaz kartika
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 03 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi digital, peradilan agama menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi sistem peradilan. Jurnal ini membahas dampak teknologi terkini pada peradilan agama dan mengeksplorasi langkah-langkah untuk mengembangkan sistem peradilan agama yang responsif, transparan, dan dapat diandalkan. Melalui analisis kritis terhadap perkembangan hukum dan perubahan sosial, jurnal ini juga membahas peran peradilan agama dalam mendorong keadilan, keberagaman, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan mengintegrasikan pendekatan multidisiplin dan perspektif hukum Islam, jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana peradilan agama dapat terus berkembang untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 02 (2024): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2 No 01 (2024): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 06 (2024): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 05 (2024): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 04 (2024): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 03 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 02 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 01 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin