cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rio Era Deka
Contact Email
riopascaunisma@gmail.com
Phone
+6282198932510
Journal Mail Official
magisterkenotariatan193@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
International Significance of Notary
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 30253993     DOI : https://doi.org/10.33474/SIGN.v7i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
International Significance of Notary is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in several notary laws, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as notarial, civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 53 Documents
 2   3   4   5   6 
DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 Andik Susanto
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.12243

Abstract

  The result of this study is that there are differences in the process of applying for remission. The enactment of PP No. 99 of 2012 has tightened the granting of remission rights for all community members. In the previous regulation, namely Government Regulation Number 32 of 1999, it was stated that giving remissions was felt very easily by the government so that there was a very significant change and was felt by prisoners and criminal children who no longer had the right to remission. This is because prisoners affected by PP No. 32 of 1999, only need to be submitted to the Regional Office, while for prisoners affected by PP No. 99 of 2012, the application for remission is submitted to the Minister of Law and Human Rights. In addition, taking into account the government regulations above, it will become a polemic in the Correctional Center because the Correctional Law regulates the rights of every inmate regardless of the status and severity of the sentence imposed on the convict, including narcotics crime cases. Granting remissions must be obtained by every prisoner and criminal child without distinguishing each case imposed on the prisoner and criminal child. Terdapat perbedaan proses pengajuan remisi. Diberlakukannya PP No 99 Tahun 2012 telah memperketat pemberian hak remisi bagi para seluruh warga binaan pemasyarakat. Pada peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 bahwa Pemberian remisi dirasakan sangat mudah oleh pemerintah sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan dan dirasakan  oleh  narapidana dan anak pidana yang tidak mendapatkan lagi hak remisi tersebut. Hal ini dikarenakan narapidana yang terkena PP no 32 Tahun 1999, cukup di ajukan sampai di Kanwil saja, sedangkan untuk narapidana yang terkena PP no 99 tahun 2012, pengajuan remisi di ajukan sampai ke Menteri Hukum dan HAM. Pengetatan ini menyebabkan menyebabkan terjadinya overload kapasitas di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tak terkecuali di LP Lowokwaru Malang. Salah satu narapida yang terus mengalami lonjakan dari tahun ke tahun adalah narapida narkotika. Selain itu, dengan memperhatikan peraturan pemerintah di atas, maka akan menjadi polemik di Pemasyarakatan karena di dalam Undang- Undang Pemasyarakatan mengatur tentang hak setiap warga binaan tanpa melihat status dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana termasuk kasus tindak pidana narkotika. Pemberian remisi harus didapatkan setiap narapidana dan anak pidana tanpa membedakan setiap kasus yang dikenakan pada narapidana dan anak pidana tersebut.Kata-kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Remisi, Narapidana Narkotika
PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM PADA MASYARAKAT (Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) Marsya Afiatul Aisy
International Significance of Notary Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v1i1.7204

Abstract

 Peran notaris dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sudah jelas, artinya kedudukan peran notaris dalam sistem hukum di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau norma yuridis yang berlaku. Notaris yang menjadi penyelenggara profesi hukum terikat pada sistem yuridis yang mengaturnya. Dalam sistem hukum di Indonesia ini, notaris ditentukan hanya sebagai pihak yang menerapkan atau mengimplementasikan aturan tentang kewenangan, kewajiban, atau apa saja yang menjadi larangan bagi notaris untuk menjalankannya. Pemerintah (negara) mengangkat notaris sebagai professional hokum yang  memberikan jasa hukum  kepada pihak-pihak yang meminta atau memohon layanan yuridis kepadanya. Sebagai pihak yang diangkat oleh negara maka notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat negara. Menyandang status sebagai pejabat negara berarti notaris menjadi wakil Negara di bidangnya.Peran notaris dalam memberikan jasa hukum pada masyarakat dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, adalah bahwa  peran penting atau mendasar yang dijalankan notaris ini diikat oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan norma-norma hukum yang berkaitan diantaranya dengan tugas, kewajiban, kewenangan, larangan, dan lainnya, sehingga diantara peran ini, notaris dituntut untuk mempertanggungjawabkannya, khususnya dalam kaitannya dengan penegakan hukum.  Peran menjalankan norma-norma yuridis dalam hal tugas, kewajiban, kewenangan, larangan, dan lain sebagainya adalah menentukan terhadap bekerjanya hokum dalam memberikan jasa layanan hokum pada masyarakat, sehingga yang dilakukannya ini mengandung konsekuensi yuridis dalam kaitannya dengan kepentingan penegakan hukum. Ada hak-hak masyarakat yang ikut dirugikan ketika norma hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kedudukan notaris demikian ini merupakan tuntutan kepada notaris sebagai pengemban profesi hukum, bahwa peran yang dilakukannya tidak bisa dianggap main-main. Negara mendelegasikan kewenangan melalui norma (sistem) yuridis pada notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerja sama yang melibatkan peran notaris dengan para penghadap atau pihak-pihak yang membutuhkan jasa layanan hukum.
PENGGUNAAN PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN ISLAM DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL Yuniar Achmad Andy Pradana Putra
International Significance of Notary Vol 2, No 2.2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.2.12308

Abstract

             Tujuanpenelitianini: 1) untukmengetahuipenggunaanprinsip-prinsipislamapasaja yang terdapatdalampembuatanakta   notarial, 2) Untukmengetahuikriteriaakadperjanjianislam yang      dapat            dimuatdalampembuatanaktaotentik notarial, 3) untuk mengetahui kesesuaianundang-undangjabatannotaris no 2 tahun  2014 denganprinsipakad yang adadalamhukumislamdalampembuatanaktanotariil.Penelitianinimerupakanberjenispenelitianyuridisnormatifdengansifatdeskriptif‎analitis, yaknimengkajiinformasidenganmengacu pada teorihukum yang sifatnya general kemudianditerapkangunamenjabarkanterkaitdenganbermacaminformasi lain yang berkaitan. Hasil penelitianiniAsas-asas pada hukumperjanjian Islam yang bisadiimplementasikansecaranorma pada penyusunanaktaautetikantara lain asasikhtiyariataukerelaan, asasamanahatauketepatanjanji yang sejalandenganasas pacta sunt servanda, dan asastaswiyahataukesetaraan yang searasdenganasaskeseimbangandalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akadsebagaimanamenjadiacuandalampenyusunanaktaautentiknotariilmengacu pada Surat Al Baqarah ‎ayat 282 yang intinyabahwasanyapenyusunanseluruhakadataupunaktaautentikwajibdisaksikansetidaknyaduasaksi. Notarissepatutnyamenguasaisecaramendetilterkaitdenganperbandinganantaraasas yang terdapatdalamperjanjianmenuruthukum Islam denganasas-asasperjanjianmenuruthukumpositif di Indonesia. Kesimpulannyapenyusunanaktaautentikdapatmengacu pada prinsip-prinsipsebagaimanadiajarkandalamajaran Islam dengantetapmematuhiamanathukumpositifdalampenyusunanaktaautentik.‎ Kata kunci : Asas-AsasPerjanjian, Hukum Islam, AktaNotariil The objectives of the current study are: 1) to find out what Islamic principles are used in drafting a notarial deed, 2) to find out the criteria for Islamic agreement that can be included in drafting an authentic notarial deed, 3) to determine the suitability between the Law on Notary Position No. 2 of 2014 and the principle of the contract contained in Islamic law concerning the drafting of a notarial deed. This is a normative juridical research which is descriptive and analytical. It examines information by referring to general legal theory and then applies it to describe various other related information. According to the results of the study, the principles of Islamic contract law that can be implemented normatively in drafting authentic deeds include the principle of ikhtiyari or willingness, the principle of trustworthiness or the accuracy of promises that are in line with the principle of pacta sunt servanda, and the principle of taswiyah or equality which is in line with the principle of balance in the Civil Code. The contract, as a reference in the preparation of an authentic notarial deed, refers to Surah Al Baqarah verse 282 which explains that the preparation of all authentic contracts or deeds must be witnessed by at least two witnesses. A notary should master in detail the comparison between the principles contained in the agreement according to Islamic law and the principles of the agreement according to positive law in Indonesia. In conclusion, the preparation of an authentic deed can refer to the principles as taught in Islamic teachings while still complying with the mandate of positive law in the preparation of an authentic deed.‎Keywords : principles of agreement, Islamic law, notarial deed

Page 6 of 6 | Total Record : 53

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2023): International Significance of Notary Vol 2, No 2.2 (2021) Vol 2, No 1.2 (2021) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020)