cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ina Heliani
Contact Email
jurnalhukumumt@gmail.com
Phone
+6281316352225
Journal Mail Official
jurnalhukumumt@gmail.com
Editorial Address
Jl. Cipinang Besar No.2, RT.1/RW.1, Cipinang Besar Sel., Jatinegara, Kota Jakarta Timur,13410
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Delegasi
Published by Universitas Mpu Tantular
ISSN : -     EISSN : 30264227     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
DELEGASI : merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari mahasiswa jurusan hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. Fenomana hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut. Delegasi akan Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Januari dan Juli).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2021): DELEGASI JOURNAL" : 5 Documents clear
MENGGUGAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA: ANTARA UTOPIA DAN RECHTSVACUUM JUNET HARIYO SETIAWAN
DELEGASI Vol 1 No 1 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 merupakan staatsfundamentalnorm atau disebut dengan norma fundamental negara, pokok kaidah fundamental negara, atau norma pertama yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara. Hal itu karena di dalam pembukaannya termuat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sekaligus sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Mengingat kedudukan UUD 1945 itu, pada akhirnya dijadikan landasan atau dasar bagi penyusunan norma-norma yang ada di bawahnya yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula, UUD 1945 juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Belakangan banyak eksponen yang menyatakan bahwa perubahan UUD 1945 tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Pancasila dan caranya pun tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam mengenai Perubahan UUD 1945 dan juga tuntutan dari berbagai kalangan untuk mengembalikan UUD 1945 pada teks aslinya dengan dalih bahwa Konstitusi yang berlaku bertentangan dengan Pancasila. Berdasarkan berbagai teori dan pengaturan yang ada disimpulkan bahwa bila terjadi gugatan terhadap UUD 1945, hal itu menjadi kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Persoalannya adalah bahwa MPR yang ada saat ini juga menjadi bagian dari apa yang dituduhkan sebagai lembaga yang bertentangan dengan Pancasila karena tidak sesuai dengan UUD 1945. Kedua adalah adanya kemungkinan pengajuan gugatan kepada lembaga kehakiman di luar Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut karena kekuasaan kehakiman lahir berbarengan dengan hadirnya negara sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah dilahirkan dari UUD 1945 hasil amandemen. Kata Kunci : Amandemen, Undang-Undang Dasar Negara, Rechtvacuum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN DI DAERAH JAKARTA TIMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR (92/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim.) MIFTAHUL JANAH, INA HELIANY
DELEGASI Vol 1 No 1 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi kuat, Makmur dan sejahterah apabila generasi mudanya terbina, terbimbing, dan terlindungi hak- haknya. Pentingnya mempersoalkan anak disebabkan karena berkaitan dengan hak anak. Selain itu, hukum ingin memastikan bahwa anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu adalah sah, dan secara sociologis tidak menjadi pergunjingan dalam masyarakat dengan memberi label anak haram, anak tidak sah, anak zina, dan sebagainya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi psikologis anak tersebut. Penelitian ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan analisis kualitatif, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Pemerintah sudah serius dalam membuat peraturan tentang pengakuan anak luar kawin seperti pada dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 51 ayat 1 yang mengatur tentang pengakuan anak luar kawin. Selanjutnya didalam peraturan anak luar kawin ini juga masih banyak yang bertentangan antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya, seperti halnya pada putusan mahkamah konstitusi yang mengatakan bahwa anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, didalam pasal 49 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2013 menyatakan bahwa pengakuan anak luar kawin hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama namun belum sah menurut hukum. Kata kunci: Perlindungan Anak, Pengakuan, Anak Luar Kawin
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DILAKUKAN SECARA DARING (ONLINE) DALAM MASA PANDEMI COVID-19 INTISHAR LINUR RIDWAN, INA HELIANY
DELEGASI Vol 1 No 1 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 membuat seluruh aktifitas hidup manusia terhenti. Salah satunya dibidang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi kedalam saham. Saham ini dipegang oleh Pemegang Saham. Dalam mengambil keputusan Perseroan Terbatas mengadakan rapat yang disebut juga dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Biasanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diberlakukan dengan tatap muka atau secara langsung. Namun, himbauan dari pemerintah yaitu memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan), maka Perseroan Terbatas yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melakukan dengan cara daring atau online. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui telekonferensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan media online, perlindungan bagi pemegang saham, keabsahan serta akibat hukum dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut hukum positif di Indonesia. Kata kunci : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara online, Perseroan Terbatas, Pemegang Saham
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN UPAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 HERMAN T SIHOMBING, INA HELIANY
DELEGASI Vol 1 No 1 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak buruh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menempatkan bahwa pekerja adalah kreditor istimewa atau didahulukan dari kreditor lain dalam perusahaan, akan tetapi berbeda dalam hukum kepailitan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan beberapa peraturan perundang-undangan lainya seperti undang-undang pajak tidak mengatur demikian, sehingga posisi pekerja dalam terjadi kepailitan sangat lemah sehingga mengakibatkan hak pekerja untuk didahulukan pembayaranya upah dan haknya yang menjadi hak pekerja tidak memiliki kepastian hukum sehigga pekerja di rugikan. Tujuan dari penulisan Skripsi ini untuk mengetahui kedudukan dari hak pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hak pekerja pada perusahaan yang pailit setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari penelitian yang dilakukan penulis mendapat kesimpulan bahwa kedudukan upah pekerja dalam kepailitan setelah Putusan MK No.67/PUU-XI/2013 adalah didahulukan pembayaranya dari segala jenis kreditor, terhadap hak-hak pekerja lainya didahulikan pembayaranya kecuali terhadap kreditor separatis. Dari penelitian yang telah dilakukan megenai penerapan Putusan MK No.67/PUU-XI/2013 ketika terjadi kepailitan dilapangan kurator tidak memberikan upah pekerja secara penuh, tetapi membagi boedel pailit secara merata. Kata kunci : Pailit, Hak Pekerja, Kreditor Preferen
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/ 2020/PN.SEMARANG) WARSONO, INA HELIANY, M. AMIN SALEH
DELEGASI Vol 1 No 1 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Fockema Andrea kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Secara hukum, pengertian korupsi adalah “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Berdasarkan paparan diatas maka penelitian ini meneliti tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi alokasi dana desa dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang. Berdasarkan kesimpulan diketahui bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Pemidanaan terhadap diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Majelis Hakim kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi terdakwa agar dengan pemidanaan ini terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut. Selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 jo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009. Kata Kunci: Korupsi, Menguntungkan Diri Sendiri

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2023): DELEGASI JOURNAL Vol 3 No 1 (2023): DELEGASI JOURNAL Vol 2 No 2 (2022): DELEGASI JOURNAL Vol 2 No 1 (2022): DELEGASI JOURNAL Vol 1 No 2 (2021): DELEGASI JOURNAL Vol 1 No 1 (2021): DELEGASI JOURNAL