cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ina Heliani
Contact Email
jurnalhukumumt@gmail.com
Phone
+6281316352225
Journal Mail Official
jurnalhukumumt@gmail.com
Editorial Address
Jl. Cipinang Besar No.2, RT.1/RW.1, Cipinang Besar Sel., Jatinegara, Kota Jakarta Timur,13410
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Delegasi
Published by Universitas Mpu Tantular
ISSN : -     EISSN : 30264227     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
DELEGASI : merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari mahasiswa jurusan hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. Fenomana hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut. Delegasi akan Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Januari dan Juli).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
MENGGUGAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA: ANTARA UTOPIA DAN RECHTSVACUUM JUNET HARIYO SETIAWAN
DELEGASI Vol 1 No 1 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 merupakan staatsfundamentalnorm atau disebut dengan norma fundamental negara, pokok kaidah fundamental negara, atau norma pertama yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara. Hal itu karena di dalam pembukaannya termuat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sekaligus sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Mengingat kedudukan UUD 1945 itu, pada akhirnya dijadikan landasan atau dasar bagi penyusunan norma-norma yang ada di bawahnya yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula, UUD 1945 juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Belakangan banyak eksponen yang menyatakan bahwa perubahan UUD 1945 tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Pancasila dan caranya pun tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam mengenai Perubahan UUD 1945 dan juga tuntutan dari berbagai kalangan untuk mengembalikan UUD 1945 pada teks aslinya dengan dalih bahwa Konstitusi yang berlaku bertentangan dengan Pancasila. Berdasarkan berbagai teori dan pengaturan yang ada disimpulkan bahwa bila terjadi gugatan terhadap UUD 1945, hal itu menjadi kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Persoalannya adalah bahwa MPR yang ada saat ini juga menjadi bagian dari apa yang dituduhkan sebagai lembaga yang bertentangan dengan Pancasila karena tidak sesuai dengan UUD 1945. Kedua adalah adanya kemungkinan pengajuan gugatan kepada lembaga kehakiman di luar Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut karena kekuasaan kehakiman lahir berbarengan dengan hadirnya negara sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah dilahirkan dari UUD 1945 hasil amandemen. Kata Kunci : Amandemen, Undang-Undang Dasar Negara, Rechtvacuum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN DI DAERAH JAKARTA TIMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR (92/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim.) MIFTAHUL JANAH, INA HELIANY
DELEGASI Vol 1 No 1 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi kuat, Makmur dan sejahterah apabila generasi mudanya terbina, terbimbing, dan terlindungi hak- haknya. Pentingnya mempersoalkan anak disebabkan karena berkaitan dengan hak anak. Selain itu, hukum ingin memastikan bahwa anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu adalah sah, dan secara sociologis tidak menjadi pergunjingan dalam masyarakat dengan memberi label anak haram, anak tidak sah, anak zina, dan sebagainya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi psikologis anak tersebut. Penelitian ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan analisis kualitatif, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Pemerintah sudah serius dalam membuat peraturan tentang pengakuan anak luar kawin seperti pada dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 51 ayat 1 yang mengatur tentang pengakuan anak luar kawin. Selanjutnya didalam peraturan anak luar kawin ini juga masih banyak yang bertentangan antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya, seperti halnya pada putusan mahkamah konstitusi yang mengatakan bahwa anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, didalam pasal 49 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2013 menyatakan bahwa pengakuan anak luar kawin hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama namun belum sah menurut hukum. Kata kunci: Perlindungan Anak, Pengakuan, Anak Luar Kawin
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DILAKUKAN SECARA DARING (ONLINE) DALAM MASA PANDEMI COVID-19 INTISHAR LINUR RIDWAN, INA HELIANY
DELEGASI Vol 1 No 1 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 membuat seluruh aktifitas hidup manusia terhenti. Salah satunya dibidang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi kedalam saham. Saham ini dipegang oleh Pemegang Saham. Dalam mengambil keputusan Perseroan Terbatas mengadakan rapat yang disebut juga dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Biasanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diberlakukan dengan tatap muka atau secara langsung. Namun, himbauan dari pemerintah yaitu memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan), maka Perseroan Terbatas yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melakukan dengan cara daring atau online. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui telekonferensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan media online, perlindungan bagi pemegang saham, keabsahan serta akibat hukum dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut hukum positif di Indonesia. Kata kunci : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara online, Perseroan Terbatas, Pemegang Saham
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN UPAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 HERMAN T SIHOMBING, INA HELIANY
DELEGASI Vol 1 No 1 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak buruh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menempatkan bahwa pekerja adalah kreditor istimewa atau didahulukan dari kreditor lain dalam perusahaan, akan tetapi berbeda dalam hukum kepailitan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan beberapa peraturan perundang-undangan lainya seperti undang-undang pajak tidak mengatur demikian, sehingga posisi pekerja dalam terjadi kepailitan sangat lemah sehingga mengakibatkan hak pekerja untuk didahulukan pembayaranya upah dan haknya yang menjadi hak pekerja tidak memiliki kepastian hukum sehigga pekerja di rugikan. Tujuan dari penulisan Skripsi ini untuk mengetahui kedudukan dari hak pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hak pekerja pada perusahaan yang pailit setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari penelitian yang dilakukan penulis mendapat kesimpulan bahwa kedudukan upah pekerja dalam kepailitan setelah Putusan MK No.67/PUU-XI/2013 adalah didahulukan pembayaranya dari segala jenis kreditor, terhadap hak-hak pekerja lainya didahulikan pembayaranya kecuali terhadap kreditor separatis. Dari penelitian yang telah dilakukan megenai penerapan Putusan MK No.67/PUU-XI/2013 ketika terjadi kepailitan dilapangan kurator tidak memberikan upah pekerja secara penuh, tetapi membagi boedel pailit secara merata. Kata kunci : Pailit, Hak Pekerja, Kreditor Preferen
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/ 2020/PN.SEMARANG) WARSONO, INA HELIANY, M. AMIN SALEH
DELEGASI Vol 1 No 1 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Fockema Andrea kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Secara hukum, pengertian korupsi adalah “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Berdasarkan paparan diatas maka penelitian ini meneliti tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi alokasi dana desa dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang. Berdasarkan kesimpulan diketahui bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Pemidanaan terhadap diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Majelis Hakim kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi terdakwa agar dengan pemidanaan ini terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut. Selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 jo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009. Kata Kunci: Korupsi, Menguntungkan Diri Sendiri
TUJUAN PEMBINAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA Di LAPAS KELAS I CIPINANG Ade Jostama; Stephanus Pelor; Appe Hutauruk
DELEGASI Vol 1 No 2 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Penyalahgunaan narkotika oleh remaja merupakan masalah serius yang mengancam generasi muda di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pusat pembinaan yang berperan penting dalam upaya rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Salah satu Lapas yang memiliki program pembinaan khusus untuk remaja penyalahguna narkotika adalah Lapas Kelas I Cipinang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuan pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas I Cipinang dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara dengan petugas Lapas, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pembinaan di Lapas Kelas I Cipinang meliputi tiga aspek utama, yaitu rehabilitasi, pendidikan, dan pencegahan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman tentang tujuan pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas I Cipinang dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh remaja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas program pembinaan di Lapas serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN 119/PID.SUS/2022/PN JKT.PST) Adhitias Muhammad Fajrin; Ina Heliany; M.Amin Saleh
DELEGASI Vol 1 No 2 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap suku mempunyai benda-benda Kuno termasuk senjata tradisional. Senjata tajam tradisional mengalami pergeseran nilai seperti keris sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi benda pusaka. Sedangkan pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya tools/perkakas yang berfungsi sebagai peralatan yang dipakai manusia untuk meringankan pekerjaan sehari-hari namun pada saatsaat tertentu dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Saat ini banyak sekali pemberitaan mengenai tindak pidana yang menggunakan atau membawa ataupun senjata tajam sebagai alat pendukung untuk melakukan suatu kejahatan seperti perampokan, penculikan, penodongan, tawuran. Berdasarkan paparan diatas maka skripsi ini meneliti tentang Bagaimanakah penerapan hukum pidana Materiil terhadap tindak pidana atas kepemilikan senjata tajam tanpa izin pada putusan 119/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 119/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan kesimpulan sementara diketahui bahwa Penerapan hukum pidana materiil pada putusan perkara No. 119/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst telah sesuai dengan penerapan hukum dan memenuhi semua unsurunsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Darurat Tahun 1951 dan Pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 119/Pid.Sus/2022/PN. Jkt.Pst, sudah tepat dalam menjatuhkan putusan. Hakim sebelum memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan banyak hal, yakni mulai dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta memperhatikan hal-hal yang memperingan dan memberatkan Terdakwa.
Efektifitas Undang Undang No 17/2016 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snn) Agung Fernando Siregar; Ina Heliany; M.Amin Saleh
DELEGASI Vol 1 No 2 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan terhadap anak adalah segala tindakan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Suatu kegiatan perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang membawa akibat hukum. Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap kesusilaan. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat pencabulan terhadap anak dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak yang mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Perlindungan anak korban pencabulan dalam proses penyelesaian perkara pidana sangat penting bagi korban, keluarganya dan penanggulangan kejahatan. Pencabulaan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu delik yang seperti delik pada umumnya memiliki rumusan delik, unsur-unsur dan jenis-jenis tersendiri yang membawa konsekuensi perbedaan pada pasalpasal yang diterapkan pada pelaku. Pencabulan terhadap anak di bawah umur juga memiliki konsekuensi tersendiri, karena anak di bawah umur mempunyai banyak perlindungan secara hukum untuk menjaga hak dan masa depan anak Indonesia. Kejahatan memiliki faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi. Faktor-faktor itu bisa berupa psikologis/fisik, sosiologi cultural, lingkungan manusia/ekologis, ekonomi dan asosiasi diferensial. Kejahatan bisa ditanggulangi dengan dua cara preventif yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan akan adanya kejahatan dan represif yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah kejahatan setelah terjadinya kejahatan.Salah satu bentuk kejahatan yang sangan merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan pencabulan anak dibawah umur.Berdasarkan paparan diatas maka skripsi ini meneliti tentang bagaimana Efektifitas Undang Undang No 17/2016 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Putusan (PN Sanana Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snn).Bagaimana penerapan sanksi Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif.Berdasarkan kesimpulan sementara diketahui bahwa Efektifitas Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan didalam Persidangan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sanana dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snn,sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan penarapan sanksi dan norma Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tepat karena berdasarkan pertimbangan Hakim,untuk melihat Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan Pidana yang dijatuhkan Terhadap pelaku ini bertujuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya,dan memberikan tindakan tegas dalam kejahatan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur,untuk dikemudian hari tindakan ini bisa di tanganin dengan baik,untuk melindungan anak dari kejahatan pencabulan dan hak anak dapat dipenuhin,dan anak menjadi penerus bangsa dimasa depan yang akan dating.
ISTRI HAMIL DENGAN PRIA LAIN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Analisis Putusan Nomor : 447/Pdt. G/2021/MS.Tkn) Amirulloh Amirulloh; Edy Supriyanto; Setia Jaya
DELEGASI Vol 1 No 2 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu penyebab perkawinan dapat dibatalkan ialah apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Dalam kasus pembatalan pernikahan yang terjadi di Pengadilan Agama Mahkamah Syar’iyah (MS) Takengon Kabupaten Aceh Tengah Nomor Perkara 447/Pdt.G/2021/MS.Tkn bahwasanya setelah berlangsungnya pernikahan dalam kurun waktu dua bulan si istri dinyatakan telah hamil lima bulan dengan pria lain (bukan suami sahnya). Skripsi ini meneliti tentang apa dasar-dasar hukum yang berhubangan dengan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mahkamah Syar’iyah (MS) Takengon dalam memutuskan perkara Pembatalan Perkawinan Nomor : 447/Pdt. G/2021/MS.Tkn ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan kesimpulan sementara diketahui bahwa proses pembatalan perkawinan di dalam Persidangan yang di laksanakan oleh Pengadilan Agama Mahkamah Syar’iyah (MS) Takengon dalam putusan Nomor : 447/Pdt. G/2021/MS.Tkn sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 22 sampai dengan pasal 28, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 70 sampai dengan 76 dalam putusan Pengadilan Agama Mahkamah Syar’iyah (MS) Takengon Nomor : 447/Pdt. G/2021/MS.Tkn sudah tepat karena berdasarkan pertimbangan hakim permohonan pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan pembatalan perkawinan sebagiaman yang telah ditentukan dalam pasal 6 (1), Pasal 22 dan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 72 ayat (2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai suami atau istri.” Adalah benar adanya, karena istri yang telah dinyatakan hamil 5 bulan (bukan dengan suaminya) pasca berlangsungnya perkawinan, maka untuk menjaga kesucian perkawinan, majelis Hakim membatalkan perkawinan tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ABH (ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) SEBAGAI PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NO.21/PID.SUS-ANAK/2022/PN.JKT.SEL) Andrew Guntur; Ina Heliany; Edy Supriyanto
DELEGASI Vol 1 No 2 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu Tindak Pidana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia adalah Tindak Pidana Perlindungan Anak yang sebagiamana penulis memfokuskan pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak oleh Anak. Hal ini kerap kali terjadi di Indonesia, bahkan pelaku dari Tindak Pidana tersebut adalah seorang anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektifitas UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO.21/PID.SUS-ANAK/2022/PN.JKT.SEL? serta Faktor-faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara NO.21/PID.SUS-ANAK/2022/PN.JKT.SEL? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah Efektifnya atau sudah sesuainya penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Hukum Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh Anak dalam kasus ini, yang dibuktikan dengan sudah disertakannya penggantian hukuman perihal pelatihan kerja kepada pelaku anak. Hakim “Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaaan Khusus Anak (LPKA) selama 4 (empat) tahun, denda terhapuskan diganti dengan pelatihan kerja di BLK LPKA selama 6 (enam) bulan”, seperti dalam Pasal 71 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 yang berbunyi: “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja”. Serta apa saja faktor – faktor pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak ini yang berhak didapatkan pelaku anak, seperti faktor yuridis yaitu “Alat bukti sah secara hukum adalah: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan”, serta apa saja unsur – unsur dalam kasus ini. Sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga pelaku anak ini harus diberikan perlindungan. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan memberikan hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak untuk mendapatkan perlindungan selama berhadapan dengan hukum serta mendapat perlakuan yang sama di muka hukum sesuai Undang- Undang.

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2023): DELEGASI JOURNAL Vol 3 No 1 (2023): DELEGASI JOURNAL Vol 2 No 2 (2022): DELEGASI JOURNAL Vol 2 No 1 (2022): DELEGASI JOURNAL Vol 1 No 2 (2021): DELEGASI JOURNAL Vol 1 No 1 (2021): DELEGASI JOURNAL