cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunardi
Contact Email
sunardi@iainpalu.ac.id
Phone
+6282296147812
Journal Mail Official
ppi_jurnal@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jl. Diponegoro No.23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
Published by Institut Agama Islam Negeri Palu
ISSN : 27758079     EISSN : 27756947     DOI : https://doi.org/10.24239/madika
Core Subject : Social,
Social Sciences
Madika: Jurnal Politik dan Governance dipublikasikan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Terbit dua kali dalam setahun, Editor Madika mengundang para dosen, peneliti, dan pemerhati politik dan pemerintahan untuk berpartisipasi dengan mempublikasikan hasil riset pada jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
Penelitian IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN SIDOARJO JAWA TIMUR: Jatim Alfi Febrilia Anggraini
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v3i2.1906

Abstract

Abstract in general, this research has been able to answer the research objectives based on the results of the research and discussion that have been described previously, it can be concluded as follows: The implementation of the 9-year compulsory education policy has been going as desired, it's just that the implementation of compulsory education has not been optimal according to what is desired because there is one indicator that has not been said to be optimal in terms of communication, due to socialization carried out by the District Education Office Sidoarjo has not been optimal for the community, so that many people and some teachers do not understand the 9-year compulsory education policy held by the Sidoarjo Regency Government In general, this research has been able to answer the research objectives based on the results of the research and discussion that have been described previously, it can be concluded as follows: The implementation of the 9-year compulsory education policy has been going as desired, it's just that the implementation of compulsory education has not been optimal according to what is desired because there is one indicator that has not been said to be optimal in terms of communication, due to socialization carried out by the District Education Office Sidoarjo has not been optimal for the community, so that many people and some teachers do not understand the 9-year compulsory education policy held by the Sidoarjo Regency Government
Inovasi Inovasi Klampid Dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pembuatan Akta Kelahiran Di Kelurahan Baratajaya Kota Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Anastasya Priskila Priskila Elisabeth Thenu Thenu
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v3i2.1910

Abstract

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/Lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu terobosan baru untuk meningktakan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya yaitu dengan adanya program Klampid dalam pelayanan administrasi kependudukan khususnya pembuatan akta kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan inovasi Klampid dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan pembuatan akta kelahiran di Kelurahan Baratajaya Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori E-Government menurut Harvard JFK School yang memiliki 3 elemen yaitu yaitu Support (dukungan), Value (nilai), dan Capacity (kemampuan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Klampid dalam pembuatan akta kelahiran sudah berjalan dengan baik, dan optimal karena masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya Klampid ini memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tidak membutuhkan biaya apapun. Namun masih ditemukan hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi yaitu seperti sosialisasi yang lebih bagi masyarakat untuk mengerti dan paham akan program yang diterapkan pemerintah dan perlu ditingkatkan lagi sarana dan prasarana seperti computer, printer dan scanner.
Konflik antara Sopir Trans Padang dan Sopir Angkutan Umum Dea Ananda Dea
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v3i2.1953

Abstract

Terjadinya konflik akibat benturan kepentingan merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sosial-politik masyarakat. Sebab setiap individu memiliki rasionalitas yang berbeda-beda serta pentingannya masing-masing dalam kehidupan. Meskipun begitu, setiap konflik yang terjadi tentunya memerlukan penyelesaian atau resolusi. hal ini menjadi penting, sebab setiap konflik yang dibiarkan tanpa adanya penyelesaian, berotenti mengakibatkan masalah yang lebih besar dan dapat merugikan banyak pihak. Hal ini pula yang berlaku dalam dinamika konflik antar sopir angkot dengan operator bus Trans Padang beberapa waktu lalu. Penelitian ini penelitian ini berjudul “Konflik Antara Sopir Trans Padang Dan Sopir Angkot” . analisis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang konflik pada dasarnya disebabkan oleh persoalan mis-komunikasi serta terdapat beberapa aktor yang dilibatkan dalam konflik maupun pada penyelesaian atau resolusinya. Dimana setiap aktor memiliki pean masing-masing
ANALISIS JAMINAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KELAS Arya M Albery; Annisa Saliha; Lusi Puspika Sari; Tamrin; Huda Abshar Abdhallah; Lidia Dwi Syaputri
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v3i2.2005

Abstract

The state plays a very important role and has an obligation to meet the needs of its people, one of which is in the form of the obligation to fulfill public health services in the country. Thie analysis used the perspective of a Marxist class state, namely the existence of social classes in society, regarding the existence of social class divisions that arise from the existence of modes of production, as controllers of the production system (owners of capital) and producers who provide direct services for the dominant class (workers). Karl Marx (1818-1883) saw that actually the main actors who play an important role in the survival of a society are social classes. The alienation experienced by humans is actually the result of the oppression of one class by another class. To eliminate these exploitative actions, Karl Marx put forward a class struggle or revolution. Karl Marx believed that the classes that were formed in a society could be removed by this revolution so that justice could be upheld. The purpose of this study is to see and find out the perspective of country class put forward by Marx on how a country fulfills its responsibilities in terms of health services, namely health insurance. The research method used is a descriptive qualitative research method, using data collection techniques through observation or observation and interviews.
Peran dinas perdagangan dan perindustrian dalam memajukan industri kecil menengah (IKM) di kota Tanjungpinang tahun 2022 Riyan Tika Syafitri Riyan Tika Syafitri
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v3i2.2044

Abstract

Small and Medium Industries (IKM) are the most important pillars of the economy in the city of Tanjungpinang. Of course, Pemko continues to encourage local economic growth through micro, small and medium enterprises. This can be seen from the number of business units in the city of Tanjungpinang which continues to increase every year. It was recorded that in 2019-2022 there were 997 IKMs with various types of businesses including 670 food IKMs, 165 clothing IKMs, 68 crafts IKMs, and 94 other types of business IKMs. Because so far the IKM sector has proven its important role in making a significant contribution to the economy of the city of Tanjungpinang. In line with that, from 2019-2022, the number of workers who received competition-based training reached 359 people. The aim of this research is to find out the Role of the Department of Trade and Industry in Promoting Small and Medium Industries (IKM) in Tanjungpinang City in 2022 by using Ndraha Labolo's theory. The method used is a qualitative research method with as many as 7 informants and uses techniques and data collection in the form of interviews, observation and documentation. The results of this study show that the role of the Trade and Industry Office of the City of Tanjungpinang as a regulator is regulated in Mayor Regulation No. 39 of 2016 concerning Description of the Main Tasks and Organizational Functions and Work Procedures of the Office of Trade and Industry of the City of Tanjungpinang. The role played by the Trade and Industry Office of Tanjungpinang City as a dynamic in advancing the Small and Medium Industries (IKM), namely by providing training, coaching to the Small and Medium Industries (IKM) so that difficulties in obtaining business licenses and obtaining halal certificates can be resolved easily by using PTSP. The role of the Government as a facilitator for Small and Medium Industries (IKM), namely by providing promotion space for Small and Medium Industries (IKM) as well as in obtaining halal certification, the Government's Department of Trade and Industry has facilitated the issuance of halal certification from BPOM. Key Word: Advancing, Small and Medium Industries (IKM), Role.
Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Tanjungpinang Wahyu Surya Wardana
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v3i2.2050

Abstract

AbstrakBanyak developer perumahan yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada pemerintah kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan, jumlah perumahan dan permukiman yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas, dan faktor penghambat implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan oleh Merilee S Grindle. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang belum bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya terkait dengan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di Kota Tanjungpinang ini karena masih kurangnya pengawasan terhadap pembangunan-pembangunan perumahan yang ada di Kota Tanjungpinang yang mengakibatkan banyak terjadinya ketidaksesuaian site plan awal dengan pembangunan akhir perumahan, sedangkan yang memberikan izin untuk membangun perumahan tersebut adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang itu sendiri, kemudian kurang tegasnya Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap developer-developer yang tidak membangun sesuai peraturan. Kemudian masih banyak developer perumahan maupun permukiman di Kota Tanjungpinang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas dengan berbagai faktor penghambat seperti developer yang menggadai sertifikat utama perumahan tersebut, developer tidak membangun perumahan sesuai dengan site plan yang disetujui di awal. Selanjutnya untuk isi kebijakan masih terlalu kaku sehingga pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan isi kebijakan itu sendiri, lalu lingkungan kebijakan sudah menunjukkan responsivitas maupun penguasa yang demokratis dan partisipatif. Jumlah perumahan yang sudah menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang sebanyak 13 perumahan, sedangkan yang belum menyerahkan sebanyak 262 perumahan dari total 275 perumahan yang telah disurvei oleh Dinas Perkim. Kata Kunci: Prasarana, sarana, dan utilitas, Perumahan, Developer. Abstract Many housing developers have not submitted infrastructure, facilities, and utilities to the city government. This research aims to find out the policy implementation, the number of housing and settlements that have not submitted infrastructure, facilities, and utilities, and the factors inhibiting policy implementation. This research uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques based on observation, interviews and documentation. This research uses the theory of the policy implementation model by Merilee S Grindle. The results of this study indicate that the Tanjungpinang City Government has not been responsible for carrying out its obligations related to housing and settlement infrastructure, facilities and utilities in Tanjungpinang City because there is still a lack of supervision of housing developments in Tanjungpinang City which results in many discrepancies between the initial site plan and the final housing development, while the one who gives permission to build the housing is the Tanjungpinang City Government itself, then the lack of assertiveness of the Tanjungpinang City Government towards developers who do not build according to regulations. Then there are still many housing and settlement developers in Tanjungpinang City who have not submitted infrastructure, facilities and utilities with various inhibiting factors such as developers who pledge the main certificate of the housing, developers do not build housing in accordance with the site plan approved at the beginning. Furthermore, the policy content is still too rigid so that the policy implementation is not in accordance with the content of the policy itself, then the policy environment has shown responsiveness as well as democratic and participatory rulers. The number of housing that has submitted housing and settlement infrastructure, facilities, and utilities to the Tanjungpinang City Government is 13 housing, while those that have not submitted are 262 housing out of a total of 275 housing that have been surveyed by the Perkim Office. Keywords: Infrastructure, facilities and utilities, Housing, Developer.

Page 4 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2023): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 1 (2023): MADIKA: Jurnal Politik dan Governance Vol. 2 No. 2 (2022): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 2 No. 1 (2022): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 2 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 1 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance