cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Idul Adnan
Contact Email
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Phone
+6285337078572
Journal Mail Official
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sukarno – Hatta Bermi, Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi Lombok Barat
ISSN : 29629500     EISSN : 29635128     DOI : https://doi.org/10.59259
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam merupakan jurnal ilmiah akademik yang diterbitkan oleh Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi sejak tahun 2022. Jurnal ini terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Jurnal ini memiliki spesifikasi di bidang hukum Islam, hukum tata negara, Kebijakan Publik, Politik Islam, fiqh siyasah. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi dalam mempelajari Politik dan hukum tata negara.ISSN: 2963-5128 (Online - Elektronik) ISSN: 2962-9500 (PRINT)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam" : 7 Documents clear
POLITIK HUKUM DI INDONESIA: REGULASI PERBANKAN SYARIAH DALAM TATA HUKUM INDONESIA Ichwan Ahnaz Alamudi
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.61

Abstract

This article is motivated by the banking sector which is undergoing dramatic changes because the concept of interest has resulted in the inability of the community in economic matters and also eventually propagated to other orders of life, including social life, politics, and other fields in a country. The presence of Islamic banking in Indonesia has had a major impact on the economy of the community, because Islamic banking is not the concept of interest. This article uses a qualitative descriptive approach that is more specific to library research data. In this paper the authors produce that the politics of law as a policy to implement the objectives of the state, especially in the field of law on the law that will run, is running and has been applied that dimbil through the values in society to achieve the goals of the state. Furthermore, the implementation of Sharia banking law is carried out in stages in the early stages of Sharia banking regulation regulated in law Number 7 of 1992 by accommodating banks in the principle of profit sharing. Sharia banking regulation in the next stage is regulated in Law No. 10 of 1998 by implementing the Sharia principle Bank model. And in the end a new law was issued Law No. 21 of 2008 which regulates Islamic banks separately from conventional banks. Keywords: Politics, Law, Islamic Banking.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS DAN PENANGANAN AHLI WARIS PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA Idul Adnan; Muh. Rizal Hamdi; Muzawir Muzawir; Alia Fitriana
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.72

Abstract

Hukum kewarisaan Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut KHI. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Inpres kedudukan hukumnya. Berbagai kemungkinan timbulnya sengketa disebabkan harta telah diantisipasi dengan adanya aturanaturan di bidang harta. silang sengketa tidak dapat dihindarkan bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Namun, bilamana di satu kali silang sengkata tidak dapat dihindarkan, agar tidak berakibat putus atau retaknya hubungan persaudaraaan, islam mengajarkan supaya pihak-pihak yang sengketa mampu mengendalikan emosi sehingga bersedia berdamai. Perkara penanganan ahli waris pengganti dalam kedudukan peradilan agama jelas diungkapkan dalam konsideran Undang-undang tersebut seperti yang dirumuskan dalam huruf c, yang dikemukakan bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama. Selain itu, Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti. Kejelasan status dan penanganan pengajuan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama akan menajadikan dasar pedoman dalam keputusan hakim perolehan harta yang diberikan oleh ahli waris pengganti sebagai hak atas pembagian harta yang diberikan.
PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM Suarjana Suarajana; Muzawir Muzawir; Hartawan Hartawan; Wildan Wildan
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.73

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi praktek perpindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena ini serta implikasinya dalam hukum Islam dan aturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi lapangan, yang melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa praktek perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Labuapi umumnya terjadi karena ketiadaan wali nasab, wali yang ghaib, atau wali nasab yang mewakilkan kepada wali hakim dan praktek ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Implikasinya adalah meskipun terdapat ketidaklengkapan administratif, keputusan untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim didasarkan pada pertimbangan kebijaksanaan, dengan menghindari dampak negatif seperti perzinaan, sesuai dengan prinsip sadd dzari’ah dalam hukum Islam.
Integrasi Maqashid Syariah Terhadap Sistem Pemerintahan Demokratis dan Otoriter di Negara Baru Merdeka Arif Sugitanata; Ahmad Mustakim
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.74

Abstract

This research aims to identify the effectiveness of democratic and authoritarian systems of government in the context of newly independent states, using Maqashid Shariah theory as an analytical framework. Through a desk study and qualitative research, this research explores how the two systems support or hinder the process of national development, political stability, and the achievement of social and economic progress. The results show that democracy offers freedom, active participation of the people, and social justice that are in line with the principles of Maqashid Sharia. However, it also requires solid institutions and mature political awareness. On the other hand, authoritarian systems offer stability and security, but often at the expense of individual freedom and social justice in the long run. This research suggests that transitioning to democracy or integrating elements of both systems in a hybrid model can be a strategy to achieve a balance between stability and freedom, as well as inclusive and sustainable economic growth. In conclusion, in choosing and implementing a system of government, newly independent countries should pay attention to how the system can support the achievement of Maqashid Shariah's objectives, including the balance between government power and individual freedom, as well as promoting sustainable economic growth and social stability.
Omnibus Law in International Human Right Law Perspective (Focus on Labor Right In Indonesia) Lalu Hendri Nuriskandar
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.81

Abstract

There is a Bill titled All Lawis one of the government's progressive steps in the legal sector. This is allegedly due to President Joko Widodo's anger at Indonesia's sluggish progress in the investment sector. Based on reports Ease Of Doing Business 2019, Indonesia is ranked 73rd out of 190 countries. Formation All Law especially in the economic sector, it is hoped that it will be able to improve the investment climate in Indonesia, Rosan Roeslani said that one of the objectives of the law to all This is to improve Indonesia's ranking in Ease od doing Business. In legal research, there are two research approaches, namely a normative approach and a sociological juridical approach. Meanwhile, what is used to examine the data are theories commonly known in doctrinal legal theory such as legal rules, legal principles, legal definitions and so on. In this case, law to all What is meant in the Indonesian legal system is a form of law that regulates various objects in one legal instrument. so that there is a spread of discourse regarding the omnibus law which is equated with the Umbrella Law, namely a law that is the parent of other laws that are still in the same sector. However, if law to all narrated as an Umbrella Law, the law to all is not regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations, therefore law to all in the Indonesian context, it is narrated as a law. The protection of human rights (HAM) was originally known in the social contract theory put forward by Rousseau. Based on social contract theory, the rights owned by everyone are handed over to the state based on free will. The state's duty is to provide protection to every citizen if there is a violation of the rights of citizens to achieve order and justice. Keywords : Human Right, International, Labor
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DI DESA TEMPOS KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT Muh. Rizal Hamdi; Fitriani Fitriani
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.82

Abstract

Menurut Peraturan Daerah Pasal 1 ayat 11 No. 12 tahun 2018 tentang badan permusyawaratan desa, badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana peran badan permusyawaratan desa dalam Penetapan peraturan desa di Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat? (2) Bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan peran badan permusyawaratan desa dalam penetapan peraturan di Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. Data primer di peroleh dari hasil wawancara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan yaitu anggota badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan masyarakat. Data sekunder merupakan data pokok baik berupa buku, maupun website. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini berupa observasi, dan wawancara langsung dari pihak yang terkait dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian dapat dikemukakan peran badan permusyawaratan desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa peran BDP ialah melakukan pengawasan kinerja kepala desa yang sudah maksimal dalam pelaksanaannya, berbeda dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa tidak terlaksanakan, fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat kurang maksimal, dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Siyasa Dusturiyah
Menggali Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga Islam: Perspektif Keseimbangan Antara Tradisi dan Modernitas Hardiyatullah Hardiyatullah; Abd Qohar; Idul Adnan; Muh Fadli
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.90

Abstract

Dalam dinamika zaman yang terus berkembang, perspektif keseimbangan antara tradisi dan modernitas menjadi semakin relevan dalam konteks hukum keluarga Islam. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, menelusuri hingga akar tradisinya, dan mengadopsi perspektif yang seimbang antara nilai-nilai yang dianut secara turun-temurun dan tuntutan-tuntutan zaman modern. Penelitian ini menggunakan metode teori dasar yang menggunakan data dari bahan-bahan yang bersifat kepustakaan (library research), dengan mengutamakan penggunaan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam tradisi dan modernitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencari keseimbangan antara tradisi dan modernitas memungkinkan hukum keluarga Islam untuk tetap relevan dan berfungsi efektif dalam masyarakat modern. Memahami konteks sosial dan budaya serta melakukan pembaruan dalam hukum keluarga Islam menjadi kunci untuk menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang. Artikel ini memiliki implikasi dalam memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, membuka jalan menuju pembaharuan yang sesuai dengan nilai-nilai universal tentang keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan keluarga.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam