cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Idul Adnan
Contact Email
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Phone
+6285337078572
Journal Mail Official
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sukarno – Hatta Bermi, Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi Lombok Barat
ISSN : 29629500     EISSN : 29635128     DOI : https://doi.org/10.59259
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam merupakan jurnal ilmiah akademik yang diterbitkan oleh Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi sejak tahun 2022. Jurnal ini terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Jurnal ini memiliki spesifikasi di bidang hukum Islam, hukum tata negara, Kebijakan Publik, Politik Islam, fiqh siyasah. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi dalam mempelajari Politik dan hukum tata negara.ISSN: 2963-5128 (Online - Elektronik) ISSN: 2962-9500 (PRINT)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 26 Documents
 1   2   3 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS DAN PENANGANAN AHLI WARIS PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA Idul Adnan; Muh. Rizal Hamdi2; Darmawan Trisno; Alia Fitriana
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum kewarisaan Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut KHI. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Inpres kedudukan hukumnya. Berbagai kemungkinan timbulnya sengketa disebabkan harta telah diantisipasi dengan adanya aturanaturan di bidang harta. silang sengketa tidak dapat dihindarkan bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Namun, bilamana di satu kali silang sengkata tidak dapat dihindarkan, agar tidak berakibat putus atau retaknya hubungan persaudaraaan, islam mengajarkan supaya pihak-pihak yang sengketa mampu mengendalikan emosi sehingga bersedia berdamai. Perkara penanganan ahli waris pengganti dalam kedudukan peradilan agama jelas diungkapkan dalam konsideran Undang-undang tersebut seperti yang dirumuskan dalam huruf c, yang dikemukakan bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama. Selain itu, Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti. Kejelasan status dan penanganan pengajuan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama akan menajadikan dasar pedoman dalam keputusan hakim perolehan harta yang diberikan oleh ahli waris pengganti sebagai hak atas pembagian harta yang diberikan.
PENERAPAN UNSUR-UNSUR MANAJEMEN DI RUDI AUREL (RA) POINT SWALAYAN & DEPT STORE METRO DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS ISLAM Toni Syamsul Hidayat; Anang Husni; Darmawan Trisno
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini kemajuan di bidang ekonomi telah banyak membawa dampak perkembangan yang cukup pesat dalam berbagai bisang usaha, salah satunya dalam bidang ekonomi. Hal ini ditandai dengan banyak bermunculan perusahaan dagang yang bergerak dibidang perdagangan eceran yang berbentuk Toko, Minimarket, Toserba, Swalayan dan lain-lain seiring meningkatnya pendapatan masyarakat. Menjadi salah satu pendorong munculnya perusahaan ritel yang bernama Rudi Aurel (RA). Point Swalayan & Dept Store. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, tentunya terdapat manajemen yang bergerak didalamnya (baik itu karyawan ataupun sistem), sehingga operasional toko dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Penelitian ini mengangkat pertanyaan masalah yaitu Bagaimana Penerapan unsur-unsur manajemendi Rudi Aurel (RA). Point Swalayan & Dept Store Metro dan Bagaimana Penerapan unsur-unsur manajemendi Rudi Aurel (RA). Point Swalayan & Dept Store Metro dalam Perspektif Manajemen Bisnis Islam. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan unsur-unsur manajemendi Rudi Aurel (RA). Point Swalayan & Dept Store Metro dalam perspektif manajemen bisnis Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini melakukan analisis data yang di dapat dari hasil penelitian. Selanjutnya hasil data yang diperoleh peneliti di analisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Rudi Aurel (RA). Point Swalayan & Dept Store telah menerapkan unsur-unsur manajemen dalam bisnisnya, hal ini dapat diketahui dari 6 unsur manajemen yang ada pada operasionalnya. Dalam praktiknya, terdapat beberapa aspek yang menunjang manajemen diantaranya SDM, produk, pelayanan, dan pemasaran. Dimana dari keempat aspek tersebut tidak melanggar hal-hal yang dilarang dan diharamkan dalam syariah maupun nilai-nilai Islam dalam bermuamalah.
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN GURU DI DAERAH 3 T (TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL) DALAM PRESPEKTIF PEMANFAAATAN MANAJEMEN SUMBER DAYA ISLAM Widia Rosidatussalamah; Risma Ayu Humairo; Hamroni Hamroni
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam merupakan sumber nilai dalam organisasi. Islam memandang MSDM sebagai bagian inti organisasi yang berhubungan dengan perilaku pekerja, seperti hubungan antara satu dengan yang lain, pengembangan diri, dan yang lebih penting lagi adalah Islam membangun budaya organisasi melalui perilaku pekerja. Daerah 3 T merupakan Masyarakat yang sedang membangun adalah masyarakat yang sedang berubah dan terkadang perubahan tersebut sangat mendasar dan mengejutkan. Tulisan ini merupakan jenis Kajian Pustaka (Library Research). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersumber dari literatur kepustakaan baik buku maupun aktikel-artikel yang berkaitan dengan Kebijakan Pemberdayaan Guru di Daerah 3 T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dalam Prespektif Pemanfaaatan Manajemen Sumber Daya Islam, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode konten analisis. Hasil pembahasan yaitu: mutu pendidikan belum sepenuhnya merata di seluruh penjuru Tanah Air, berbagai upaya telah dilakukan untuk: (1). menjamin mutu pendidikan melalui akreditasi sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dan, (2), Meningkatkan mutu guru secara berkelanjutan. sumber daya yang ada ini harus dikelola dengan benar karena itu Merupakan amanah yang akan dimintai pertanggung jawabannya kelak. Pemanfaatan SDM guru di Daerah 3T sudah dibarengi kebijakannya yang dibuat oleh menteri pendidikan dan kebudayaan upaya percepatan pembangunan pendidikan.
TAUKIL WALI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Idul Adnan; Munjahid Munjahid; Azis Azis; Sahadasih Sahadasih
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Wali merupakan salah satu faktor penting dalam pernikahan, karena wali termasuk rukun yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam masyarakat terkadang wali mewakilkan perwaliannya kepada orang lain. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perwakilan wali dalam pernikahan biasanya adalah tingkat kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh wali tersebut serta alasan lain yakni ingin mendapatkan barokah dari orang yang diundang khusus untuk mewakili akad nikah tersebut seperti kyai atau ulamak yang berpengaruh. Dalam hukum perkawinan Islam dimungkinkan adanya wakalah. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad dapat mewakilkan kepada orang lain. Bagi, mempelai putra berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai putri yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain.
MANAJEMEN HUBUNGAN MADRASAH DENGAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Elpipit Elpipit; Suarjana; Fifian Nur Dwi Sari; Lalu Arya Kusuma
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korelasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat pada akhir-akhir ini kurang bersahabat. Ketidakseimbangan antara madrasah dengan masyarakat sebagai pengguna pendidikan mempengaruhi dugaan dan argumentasi masyarakat tentang citra lembaga pendidikan yang kurang baik, yang menjadi salah satu faktor penyebabnya. Faktor lain yang jelas mempengaruhi ialah peran humas dalam sebuah organisasi. Seorang relationship manager harus mengambil banyak langkah untuk meningkatkan kerjasama antara madrasah dan masyarakat, termasuk konsep manajemen, perencanaan, implementasi dan penilaian. Kerjasama antara madrasah dengan wali siswa diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang bermutu. Terdapat konsep tersebut memerlukan komunikasi untuk mempengaruhi orang lain dan mendapat tanggapan yang positif. Tanggapan langsung dari penerima berita hanya sebuah suara atau muncul masalah selama berkomunikasi dikarenakan komunikan telah menerima pesan yang berbeda dari pesan komunikator. Meningkatkan akuntabilitas masyarakat dan pemerintah, menetapkan strategi untuk memantau hasil pembangunan.
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS MENURUT PRINSIP ISLAM Samsul Hadi; Muh. Rizal Hamdi2; Abdul Hafiz3; Siti Solehah4
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokrasi dalam masyarakat Islam bisa dimasukan kedalam kaidah Ketentuan-ketentuan yang dharuri adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka. Pemilihan Umum yang Demokratis yang diharapkan akan menciptakan sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat yang kuat, yang memiliki tingkat akuntabilitas, bertanggung jawab kepada rakyat, yang tinggi dan tingkat produktifitas yang tinggi pula. Sebuah demokrasi yang tidak wajar tetap merupakan sebuah demokrasi, hanya saja tidak sempurna karena kondisi sosial ekonomi yang belum menopang. Tulisan ini merupakan jenis Kajian Pustaka (Library Research). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersumber dari literatur kepustakaan baik buku maupun aktikel-artikel yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Masyarakat Demokratis menurut Prinsip Islam, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode konten analisis. Hasil pembahasan yaitu: Pemilu yang demokratis juga diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara umum, ketentuan-ketentuan dharuri bermuara pada upaya memelihara lima hal: agama (hifdzun din), jiwa (hifdzun nafs), akal (hifdzun aql), harta (hifdzul mal), dan keturunan (hifdzun nasl), dengan catatan tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebagai rahmatal lil ‘alamin.
KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI DALAM UPAYA PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAM PEKERJA MIGRAN INDONESIA Zulharman; Rifqathin Ulya
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.59

Abstract

Tidak sebandingnya angka usia produktif dan daya serap tenaga kerja menjadi salah satu pemicu tingginya angka pengangguran di Indonesia, hal ini juga menjadi pendorong meningkatnya minat masyarakat untuk keluar negeri agar mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun dalam beberapa kasus terjadi pelanggaran-pelanggaran ham terhadap pekerja migran diindonesia. Tulisan ini menjawab dua pertanyaan Bagaimanakah permasalahan Pekerja Migran yang menjadi korban tindak pidana? Dan Bagaimanakah seharusnya pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi Pekerja Migran dalam rumusan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?. dalam menjawab pertanyaan tersebut dilakukan studi dengan metode penelitian normatif dan studi literatur dan menemukan jawaban bahwa Pekerja Migran Indonesia memiliki kerentanan menjadi korban. Mulai dari perekrutan, pemberangkatan penempatan, serta dalam masa kerja, pekerja migran dengan mudah dapat menjadi korban. Peran swasta dalam proses migrasi merupakan salah satu penyebab rentannya Pekerja Migran menjadi korban. Negara tempat bekerja juga merupakan masalah bagi Pekerja Migran, dimana terdapat perbedaan sistem hukum, kultur, dan laiinnya menyebabkan mereka diintimidasi. Kurang perhatiannya pemerintah serta adanya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan juga memicu lemahnya perlindungan pada Pekerja Migran. Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dirasa masih belum maksimal memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran yang menjadi korban. Perlu adanya rumusan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi Pekerja Migran yang menjadi korban. Hal ini didasarkan pada banyaknya kasus yang terjadi dimana Pekerja Migran tidak memperoleh ketiga hak tersebut pada saat menjadi korban. Padahal ketiga hal tersebut penting diberikan pada korban. Jika bukan negara yang menjamin hak korban, maka korban akan dibiarkan tidak memperoleh bantuan dan haknya sebagai korban.
POLITIK HUKUM DI INDONESIA: REGULASI PERBANKAN SYARIAH DALAM TATA HUKUM INDONESIA Ichwan Ahnaz Alamudi
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.61

Abstract

This article is motivated by the banking sector which is undergoing dramatic changes because the concept of interest has resulted in the inability of the community in economic matters and also eventually propagated to other orders of life, including social life, politics, and other fields in a country. The presence of Islamic banking in Indonesia has had a major impact on the economy of the community, because Islamic banking is not the concept of interest. This article uses a qualitative descriptive approach that is more specific to library research data. In this paper the authors produce that the politics of law as a policy to implement the objectives of the state, especially in the field of law on the law that will run, is running and has been applied that dimbil through the values in society to achieve the goals of the state. Furthermore, the implementation of Sharia banking law is carried out in stages in the early stages of Sharia banking regulation regulated in law Number 7 of 1992 by accommodating banks in the principle of profit sharing. Sharia banking regulation in the next stage is regulated in Law No. 10 of 1998 by implementing the Sharia principle Bank model. And in the end a new law was issued Law No. 21 of 2008 which regulates Islamic banks separately from conventional banks. Keywords: Politics, Law, Islamic Banking.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS DAN PENANGANAN AHLI WARIS PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA Idul Adnan; Muh. Rizal Hamdi; Muzawir Muzawir; Alia Fitriana
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.72

Abstract

Hukum kewarisaan Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut KHI. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Inpres kedudukan hukumnya. Berbagai kemungkinan timbulnya sengketa disebabkan harta telah diantisipasi dengan adanya aturanaturan di bidang harta. silang sengketa tidak dapat dihindarkan bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Namun, bilamana di satu kali silang sengkata tidak dapat dihindarkan, agar tidak berakibat putus atau retaknya hubungan persaudaraaan, islam mengajarkan supaya pihak-pihak yang sengketa mampu mengendalikan emosi sehingga bersedia berdamai. Perkara penanganan ahli waris pengganti dalam kedudukan peradilan agama jelas diungkapkan dalam konsideran Undang-undang tersebut seperti yang dirumuskan dalam huruf c, yang dikemukakan bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama. Selain itu, Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti. Kejelasan status dan penanganan pengajuan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama akan menajadikan dasar pedoman dalam keputusan hakim perolehan harta yang diberikan oleh ahli waris pengganti sebagai hak atas pembagian harta yang diberikan.
PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM Suarjana Suarajana; Muzawir Muzawir; Hartawan Hartawan; Wildan Wildan
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.73

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi praktek perpindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena ini serta implikasinya dalam hukum Islam dan aturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi lapangan, yang melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa praktek perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Labuapi umumnya terjadi karena ketiadaan wali nasab, wali yang ghaib, atau wali nasab yang mewakilkan kepada wali hakim dan praktek ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Implikasinya adalah meskipun terdapat ketidaklengkapan administratif, keputusan untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim didasarkan pada pertimbangan kebijaksanaan, dengan menghindari dampak negatif seperti perzinaan, sesuai dengan prinsip sadd dzari’ah dalam hukum Islam.

Page 1 of 3 | Total Record : 26

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam