cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elmayati
Contact Email
elmayati@unvbinainsan.ac.id
Phone
+6281367729051
Journal Mail Official
lppm@univbinainsan.ac.id
Editorial Address
LPPM (lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Bina Insan yang beralamat di Jl. Jend. Besar Soeharto KM. 13 Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan
Location
Kota lubuk linggau,
Sumatera selatan
INDONESIA
Law Journal
Published by Universitas Bina Insan Lubuklinggau
ISSN : 27742628     EISSN : 27762874     DOI : https://doi.org/10.32767/law.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law Jurnal (LAJOUR) Universitas Bina Insan terbit pada bulan April dan Oktober pada setiap tahunnya. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media kajian ilmiah hasil penelitian, pemikiran, pengkajian, dan pengembangan mengenai ilmu hukum. Situs Law Jurnal (LAJOUR) menyediakan artikel-artikel jurnal untuk diunduh secara gratis, berskala nasional, dan sumber referensi bagi akademisi. Editor menerima kiriman artikel yang sudah disesuaikan dengan template dan belum pernah diterbitkan atau dipublikasi pada jurnal lain. Setiap artikel yang masuk sebelum diterbitkan akan melalui proses cek plagiat melalui alat bantu turnitin. Focus and Scope Law Jurnal (LAJOUR) membahas jurnal penelitian dalam bidang kajian berbagai cabang ilmu hukum meliputi antara sebagai berikut Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Dagang Hukum Lingkungan Hukum Adat Hukum Islam Hukum Militer Hukum Tindak Pidana Khusus Hukum Administrasi Negara Hukum International
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021" : 5 Documents clear
PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN (CONCURSUS), (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 445/PID. SUS/2011/PN.KAG). Devi Anggraini; Ardi Muthahir; Rheza Dwi Kristiani
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.9

Abstract

Abstract Concursus is criminal burden.This contradicts the concept of child protection which is currently an interesting issue in Indonesia. On the one hand, burdensome crime means giving special suffering to the perpetrator of a criminal act and on the other hand protection of children provides something that educates naughty children, not giving suffering to children. Talking about criminal acts, of course, cannot be separated from criminal sanctions. Criminal action correlates with criminal sanctions inherent in criminal acts. The problem of determining criminal sanctions is always related to views on the purpose of punishment. This study discusses the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions for children of concurrent criminal offenders in the case verdict number: 445 / Pid. Sus / 2011 / PN.KAG and the suitability of the imposition of criminal sanctions in the case of decision number: 445 / Pid. Sus / 2011 / PN.KAG with the aim of punishment. This research was conducted with a focus related to the problems in this study. This research was conducted by studying the data obtained from the results of the literature review, namely the decision number: 445 / Pid. Sus / 2011 / PN.KAG, books, and legislation related to the problems in this thesis. This research is a normative legal research. In this study it can be argued that a child commits a crime due to environmental influences, both internal and external. Prison punishment is not the main effort to convict children. Prison sentences are not effective in improving children's behavior or preventing naughty children from doing their actions again.
KEWAJIBAN SUAMI NARAPIDANA TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Ahmad Fuadi; Devi Anggreni Sy
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.61

Abstract

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah yang dibebankan kepada laki-laki, bahwa mereka wajib memberikan nafkah tersebut kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Hak dan kewajiban suami istri sudah di atur oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 30,31,32,33,dan 34. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri ini lebih rinci. Ketentuannya di mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Kendatipun suami besetatus sebagai narapidana, kewajiban suami memberikan nafkah tersebut tetap ada karena akibat setatus perkawainannya. Hal ini kemudian yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang kewajiban suami narapidana terhadap pemenuhan nafkah keluarga prespektif hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian penelitian ini juga dilakukan dengan menelaah dilokasi penelitian, hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan nafkah keluarga suami narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana di Lapas Muara Beliti adalah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum
PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN NARKOBA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Agustinus Samosir; Abdul Jabar Rahim; Ardi Muthahir; Aidil Fitriyani
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.63

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apa itu narkoba dan bagaimana penetapan pidana mati akibat dari tindak pidana narkoba, serta bagaimana sudut pandang hukum dan sosial atau sosiologi hukum tentang hukuman mati terdakwa narkoba. Jurnal ini difokuskan hanya pada hukuman mati terdakwa narkoba serta dari pespektif sosiologi hukumnya. Menjadi pusat perhatian dalam hal ini yaitu hukuman mati terdakwa narkoba yang dijatuhkan sepanjang kurun waktu 2 Januari 2020 sampai dengan November 2020 dengan jumlah sebanyak 42 Orang. Hasil yang di dapat menunjukkan bahwa Hukuman mati menurut pendapat para ahli menyatakan bahwa hukuman mati dibenarkan apabila pelaku tindak pidana (kejahatan) telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karenanya harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup. Selanjutnya dalam kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Hukuman mati bagi pelaku pidana narkoba adalah salah satu hukuman yang masih diterapkan di Indonesia di samping beberapa jenis hukuman lain. Meskipun kontroversial, hukuman mati di Negara ini bukanlah hukuman yang dilarang. Karena itu, dalam pandangan sosiologi hukum, khususnya teori pilihan rasional, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia memilih menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan, sekalipun di negara lain pidana mati tersebut sudah ditiadakan atau dihapuskan.
PROBLEMATIKA INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Tomi Agustian; Despan Heryansyah
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.64

Abstract

Tegaknya keadilan dengan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang independen sebagaimana cita-cita UUD 1945. Khususnya Pasal 24 1945, yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Prinsip ini kemudian dilegalformalkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan Tetapi pada prinsipnya didalam Undang-Undang MA yang memuat ketentuan bahwa pengangkatan Hakim Agung oleh Presiden atas usul DPR dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota MA juga dilakukan oleh Presiden atas usul MA, ternyata disitu Presiden mempunyai celah yang nantinya dapat mempengaruhi psikis hakim dalam membuat keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis guna mencari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena dalam Islam (baik nas al-Qur’an atau hadis) tidak memuat secara eksplisit tentang adanya kekuasaan kehakiman. Penyusun menyimpulkan pengangkatan dan pemberhentian hakim oleh Presiden tentu saja tidaklah tepat karena dapat mempengaruhi psikis hakim dalam membuat keputusan dan hal ini dapat mengaburkan makna Pasal 24 UUD 1945 dan menunjukkan kurang independennya kekuasaan kehakiman.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ANAK DALAM (SAD) DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN Wawan Fransisco
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.65

Abstract

Abstrak Sekumpulan manusia mempunyai kesan yang setara dalam bergerombol, tinggal dalam satu lingkungan diakibatkan keturunan atau faktor ilmu bumi merupakan MHA. aturan tentang kebebasan dan keharusan pada benda material dan immateril sudah dimiliki di dalam hukum adat mereka sendiri. metode penulisan hukum normatif karena meneliti peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal serta makalah yang berkaitan dengan materi yang di teliti, yang terdiri dari jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumnetasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk literatur atau dokumentasi. Perlindungan pada masyarakat adat yang diatur dalam Pasal 28I ayat (3) juga dalam Pasal 18 B (2) Undang Undang Dasar 1945 dan sangat perlu peraturan operasional agar tata hukum Indonesia bisa dilaksanakan dengan baik. Permasalahan ini dikarenakan perubahan Undang Undang Dasar 1945 saat itu sarat dengan Kepentingan pengusa waktu itu. Disisi lain, negara juga membenarkan dan menilai kebebasan masyarakat adat, begitu juga disamping itu mereka mensyaratkan sedemikian rupa dalam memenuhi persyaratan untuk mewujudkan hak-hak mereka.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023 Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023 Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022 Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022 Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021 Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021 Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020