cover
Contact Name
Ludovikus Bomans Wadu
Contact Email
actualinsight21@gmail.com
Phone
+6281233597270
Journal Mail Official
jurnalnomos@gmail.com
Editorial Address
Jalan Abdurahman Saleeh Blok GJ2 Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65148
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Published by Actual Insight
ISSN : 27767442     EISSN : 27750388     DOI : https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56
Core Subject : Social,
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2 Documents
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2024): April" : 2 Documents clear
Dilema Law-Related Education dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Sekolah Sadar Hukum Bandung Baeihaqi Baeihaqi; Kokom Komalasari; Nisrina Nurul Insai; Zindan Baynal Hubi; Dwi Iman Muthaqin; Pitria Sopianingsih
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): April
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i2.2101

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dilema pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis Law-Related Education (LRE) di sekolah sadar hukum di Sekolah Menengah Atas Negeri 27 Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kasus dengan instrumen penelitian meliputi observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang banyak mengalami tantangan seperti dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dihadapkan pada berbagai kendala seperti jaringan internet yang tidak stabil, terbatasnya perangkat media pembelajaran jarak jauh untuk siswa seperti handphone atau laptop, interaksi dalam proses pembelajaran yang tidak bisa seinteraktif pembelajaran langsung, pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok sehingga guru tidak bisa memonitoring satu persatu siswa, berkurangnya waktu pembelajaran dan tuntutan untuk mencapai kompetensi yang harus dimiliki siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kurikulum pendidikan serta harus tetap bisa memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan kepada siswa agar tidak stres.
Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan Ismi Rusyanti; Syamsul Syamsul; Ilham Aji Pangestu; Zindan Baynal Hubi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): April
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i2.2102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika kebijakan masa jabatan kepala desa dalam tinjauan pembatasan kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepusatakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, serta referensi – referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pendekatan dalam penelitin in meliputi pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa Pertama, perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi terjadinya penyempitan ruang demokratisasi dan prinsip konstitualisme. Kedua, membuka potensi ruang kejenuhan di dalam lingkungan desa dan membuka berbagai macam problematika di desa. Ketiga, kebijakan tersebut sebagai salah satu tindakan mempersempit ruang demokrasi dan memperluas kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip konstitualisme. Peneliti menyarankan, pertama, adanya reformulasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kedua, memperkuat pengawasan dalam alokasi dana desa. Ketiga, optimalisasi peran penegakkan hukum terpadu terhadap penegakkan dan pengawasan pemerintahan di Desa.

Page 1 of 1 | Total Record : 2