Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Articles
58 Documents
<![CDATA[Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar ]]>
<![CDATA[Dian Novida Rahmi]]>;
<![CDATA[Suciati Suciati]]>;
<![CDATA[Anindya Bidasari]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i1.56
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta warisan di masyarakat Hukum Adat Banjar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Hukum Waris Islam di masyarakat Hukum Adat Banjar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris serta pendekatan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan bahwa di dalam masyarakat hukum adat Banjar hukum waris menunjukkan bahwa ada pengaruh hukum waris Islam terhadap hukum waris adat Banjar. Penerapannya di dalam masyarakat hukum adat Banjar sudah menggunakan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sebelum adanya ketentuan ini masyarakat hukum adat Banjar sering menggunakan metode pembagian harta warisan yang dinamakan dengan Adat Bedamai. Adat Bedamai adalah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat adat Banjar. Adat badamai di kalangan masyarakat adat Banjar sering pula disebut dengan istilah babaikan, bapatut, baparbaik, mamatut, baakuran, atau basuluh.]]>
<![CDATA[Eksistensi Hukum Adat Salah Basa Terhadap Hukum Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Hendi Kusnadi]]>;
<![CDATA[Joice Soraya]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i1.57
<![CDATA[Penelitian ini di latarbelakangi bahwa hukum yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua ada yang bentuknya tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis ada dalam hukum pidana, sedangkan hukum tidak tertulis ada dalam hukum adat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan-permasalahan mengenai penerapan dari sanksi hukum adat “Salah Basa” terhadap pengaruh hukum pidana. Tujuan berikutnya, untuk mendeskripsikan eksistensi hukum adat “Salah Basa”, khususnya di desa Merahau Permai. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang berlokasi di Desa Merahau Permai, jenis dan sumber data yang di gunakan yaitu melalui data primer dan sekunder yang mana populasi dan sampelnya diperoleh dari tokoh adat dan warga setempat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data digunakan untuk memperoleh jawaban mengenai penerapan sanksi adat “Salah Basa” yang tidak dipengaruhi hukum pidana. Warga di desa Merahau Permai menyelesaikan permasalahan selalu menggunakan hukum adat yang menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat sampai saat ini masih terjaga.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Tarif Preferensi Bea Masuk dalam Rangka Asean China Free Trade Area ]]>
<![CDATA[Hana Krismawati]]>;
<![CDATA[Suciati Suciati]]>;
<![CDATA[Anindya Bidasari]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i1.58
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan berlakunya tarif preferensi bea masuk beserta kendalanya, dan menemukan upaya penyelesaian kendala dalam penerapan berlakunya tarif preferensi Bea Masuk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, ada persyaratan mendapatkan preferensi dengan memenuhi aturan main yang disepakati sebagaimana terdapat dalam ketentuan tentang kesalahan barang yang terdiri dari origin criteria, consigment criteria, dan procedural criteria. Kendala yang muncul dalam penerapan tarif preferensi bea masuk adalah tidak terpenuhinya salah satu atau semua persyaratan untuk mendapatkannya tarif preferensi bea masuk tersebut. Permasalahan Asean China Free Trade Area (ACFTA) yang paling banyak menyebabkan gugur atau ditolak adalah terkait dengan tidak terpenuhinya ketentuan prosedural. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah melakukan retroactive check, rejection kepada pengirim, dan menyampaikan pembahasan tentang Asean China Free Trade Area (ACFTA) kepada pengirim pada pertemuan rutin. Selain itu, kegiatan sosialisasi atau edukasi kepada para importir dan penyelesaian melalui mekanisme keberatan dan banding.]]>
<![CDATA[Status dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ]]>
<![CDATA[Hanan Hanan]]>;
<![CDATA[Suciati Suciati]]>;
<![CDATA[Anindya Bidasari]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i1.59
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan mendiskripsikan prosedur dan syarat untuk mendapatkan status dan kedudukan anak dari perkawinan campuran berdasarkan hukum yang berlaku, untuk mengetahui kepastian hukum anak dari perkawinan campuran di Indonesia, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan campuran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris serta pendekatan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa didalam status dan kedudukan anak prosedur dan syarat dilakukan sesuai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 22 tahun 2012. Kepastian hukum anak perkawinan campuran mengacu pada undang-undang dibuktikan dengan adanya Akta Kelahiran. Perlindungan hukum yang diberikan berupa Kartu Identitas Anak yang berlaku sampai umur 17 tahun dan Akta Kelahiran. Kepastian hukum anak hasil perkawinan campuran di Indonesia dapat disimpulkan bahwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan kepastian hukum yaitu Akta Kelahiran sebagai bukti otentik.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Mengakibatkan Kematian ]]>
<![CDATA[Lusiana Lusiana]]>;
<![CDATA[Joice Soraya]]>;
<![CDATA[Miya Safitri]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i1.60
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 80 Ayat 3 jo Pasal 76C UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan untuk pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legistis positif.sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari buku dan pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa hakim menggunakan penafsiran hukum Lex Posteriori Derogat Lex Priori. Maka dari itu hakim memutuskan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur setiap orang, menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. dan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang secara sah hakim memutuskan bahwa terdakwa dikenakan Pasal 80 Ayat 3 jo Pasal 76C UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di mata hakim, anak di bawah umur itu punya hak mendapatkan keadilan karena anak merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa yang pantas untuk dilindungi.]]>
<![CDATA[Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu ]]>
<![CDATA[Oky Pitoyo Laksono]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i6.318
<![CDATA[Manfaat dari adanya pembatasan masa periode anggota legislatif salah satunya mampu menghasilkan anggota legislatif yang serius dan kompeten. Pembatasan masa periode seorang anggota legislatif akan membatasi pikiran calon anggota untuk melanggengkan kekuasaannya sebagai anggota legislatif. Alasan mendasar diperlukannya pembatasan untuk melindungi hak konstitusional setiap warga negara yang memiliki potensi untuk ikut berkontestasi dalam Pemilu. Penelitian ini menjawab permasalahan pelanggaran Pemilu yang dapat dilakukan calon anggota legislatif dan dan urgensi aturan periodisasi anggota legislatif. Metode penelitian yaitu yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini melihat potensi besar calon incumbent melakukan pelanggaran-pelanggaran maupun kecurangan dalam Pemilu maka patut untuk membuat regulasi yang mencegah para calon incumbent memanfaatkan sumber daya yang dimiliki berkaitan jabatannya. Di sisi lain calon incumbent cenderung menyebarluaskan pengaruh politiknya di lingkungan internal instansi dan membangun dinasti politik yang cenderung melakukan KKN. Pembatasan masa periodisasi yang jelas perlu bagi anggota legislatif guna mencegah praktik kecurangan dalam Pemilu.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas Secara Non Litigasi ]]>
<![CDATA[Moh Buchori]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i3.337
<![CDATA[Era global terjadi peningkatan signifikan pengendara kendaraan bermotor Undang-Undang LLAJ 22 Tahun 2009, Batasan usia pengendara Pasal 81, Penyelesaian tindak pidana Anak secara diversi UUPA 11 Tahun 2012 dan Perma 4 Tahun 2014. Rumusan Masalah pertanggung jawaban pidana anak pelaku tindak pidana kejadian kelalaian berlalu lintas adanya korban. Bagaimana penyelesaian secara diversi terhadap anak pelaku tindak pidana kelalaian berlalu lintas.Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kejadian kelalaian lalu lintas adanya korban. mengetahui dan menganalisis penyelesaian secara diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kelalaian berlalu lintas di Kepolisian Resort Kota Malang. Manfaat penelitian secara kaidah-kaidah hukum atau teori-teori peraturan undang-undang yang dikembangkan langsung dengan menggunakan penelitian empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan praktis. Kesimpulan kecelakaan kelalaian lalu lintas disebabkan anak dibawah umur UU SPPA 11 Tahun 2014 dan penyelesaian secara diversi UU SPPA 11 Tahun 2012 dan Perma 4 Tahun 2014]]>
<![CDATA[Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia ]]>
<![CDATA[Andreas Andrie Djatmiko]]>;
<![CDATA[Fury Setyaningrum]]>;
<![CDATA[Rifana Zainudin]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i7.350
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjabarkan secara tepat perihal kerugian baik yang berupa materiil maupun immaterial yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia supaya jelas pengimplementasian bentuk ganti rugi menurut Burgelijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian adalah pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan. Dalam hukum perjanjian perbuatan merugikan orang lain ini dinamakan wanprestasi. Akibat dari wanprestasi tersebut menyebabkan sebuah akibat hukum, dalam masyarakat, umumnya salah satu bentuk dari akibat hukum tersebut adalah berupa timbulnya ganti rugi. Hasil wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diajukan ganti rugi sebagai hasil dari suatu perbuatan melawan hukum yang diberikan dalam bentuk kerugian materiil. Namun bentuk-bentuk kerugian dapat dibedakan atas dua bentuk yakni kerugian materiil dan kerugian immaterial, namun yang terjadi, bentuk ganti rugi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia hanyalah bentuk ganti rugi yang berupa materiil saja.]]>
<![CDATA[Diskriminasi dalam Kehidupan Beragama di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Hanif Ihsani]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i2.567
<![CDATA[Indonesia merupakan negara multikultural yang mana memiliki keberagaman akan suku, bangsa, ras, budaya, bahasa dan agama. Keberagaman ini merupakan salah satu ciri masyarakat Indonesia yang patut dibanggakan. Akan tetapi, tanpa kita sadari bahwa keberagaman tersebut juga berpotensi untuk mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode yang digunakan yaitu pendekatan penelitian normatif deskriptif dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang ada. Informasi diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian. Teknik yang digunakan yaitu melacak berbagai jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Untuk analisa data digunakan metode analisis isi yaitu menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa prinsip keberagamaan masing-masing kelompok mudah menimbulkan konflik seperti diskriminasi. Di beberapa wilayah di Indonesia konflik bernuansa agama kerap muncul sebagai respon atas dinamika politik, sosial dan ekonomi yang turut serta mengitari kehidupan sosial masyarakat. Perbedaan tersebut jikalau tidak diantisipasi akan menjadi pemicu konflik yang berujung pada kekerasan bahkan pertumpahan darah.]]>
<![CDATA[Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah ]]>
<![CDATA[Muhammad Fadhil Al Faiq]]>;
<![CDATA[Suryaningsi Suryaningsi]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i2.568
<![CDATA[Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki semua manusia. Setiap anak penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk belajar sama seperti anak anak pada umumnya untuk belajar. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bagaimana anak anak disabilitas mendapatkan hak belajar dan sekolah dan meminimalkan sekolah untuk anak disabilitas. Metode penelitian yang digunakan hukum normatif (legal research) dengan mengkaji perundang undangan nasional. Metode ini sebagai penelitian yang bersifat doktriner dan biasanya berasal dari penelitian sumber-sumber dari internet. Hasil penelitian ini dapat menjelskan tentang hak sekolah untuk anak disabilitas kurang di perhatikan dan merupakan tindakan pengabaian oleh pemerintah. Sekolah Pendidikan untuk anak disabilitas biasa disebut Sekolah Luar Biasa (SLB) sangat berpengaruh untuk anak anak disabilitas dan biasa ada juga sekolah inklusi biasa sekolah yang menerima anak disabilitas. Anak penyandang disabilitas juga merupakan anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk berada di sekolah dan mereka juga berhak mendapatkan dukungan seperti anak-anak pada umumnya.]]>
