cover
Contact Name
Mukhammad Nur Hadi
Contact Email
mukhammad.nur.hadi@uinsa.ac.id
Phone
+6285280179576
Journal Mail Official
al_hukama@uinsa.ac.id
Editorial Address
Jl. A. Yani 117, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
ISSN : 20897480     EISSN : 25488147     DOI : 10.15642/alhukama
Al-Hukama serves academic discussions of any Indonesian Islamic family law issues from various perspectives, such as gender, history, sociology, anthropology, ethnography, psychology, philosophy, human rights, disability and minorities, digital discourse, and others. It intends to contribute to the debate in classical studies and the ongoing development debate in Islamic family law studies in Indonesia, both theoretical and empirical discussion. Al-Hukama always places the study of Islamic family law in the Indonesian context as the focus of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2012): Juni 2012" : 5 Documents clear
PUSAKA ANAK DALAM KANDUNGAN, ANAK ZINA DAN ANAK LI'AN Darmawan
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2012): Juni 2012
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2012.2.1.1-18

Abstract

Dalam hukum fiqih, manusia dibagi menjadi dua jenis kecakapan hukum, yaitu ahliyah. Ahliyah dibagi menjadi dua kategori utama: ahliyatul ada’ (kecakapan bertindak) dan ahliyatul wujub (kecakapan berhak). Ahliyatul ada’ terdiri dari ahliyatul ada’ kamilah (sempurna) untuk individu yang telah dewasa dan sehat akalnya, serta ahliyatul ada’ naqisah (tidak sempurna) untuk anak yang telah memiliki kemampuan tamyiz tetapi belum dewasa. Sementara itu, ahliyatul wujub kamilah berlaku untuk anak yang lahir hidup, sedangkan ahliyatul wujub naqisah berlaku untuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam kandungan dapat memperoleh warisan jika lahir hidup dan sudah ada di dalam kandungan ibu saat orang yang meninggalkan harta meninggal. Anak hasil hubungan di luar nikah disebut walad ghairu syar’i dan hanya dapat mewarisi dari ibunya, bukan dari laki-laki yang menyebabkan kehamilan. Sebaliknya, anak li’an adalah anak dari ibu yang dituduh berzina oleh suaminya. Dalam kasus ini, anak dinyatakan hasil zina dan hanya mewarisi dari ibunya, dengan hubungan suami istri yang sah terputus secara permanen dan tidak dapat rujuk. Anak li’an tidak dapat mewarisi harta ayahnya, hanya dari ibu dan kerabat ibunya.
STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT KH. MA. SAHAL MAHFUD TENTANG WALI MUJBIR Muttaqin, Imamul
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2012): Juni 2012
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2012.2.1.19-36

Abstract

Penelitian dengan judul “Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Wali Mujbir” merupakan kajian kepustakaan yang bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan KH. MA. Sahal Mahfudh mengenai wali mujbir. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama: pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang wali mujbir, metode istinbat hukum yang digunakan, dan analisis terhadap pendapatnya mengenai wali mujbir. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik dokumenter dengan metode deskriptif dan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KH. MA. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa anak memiliki hak untuk menolak pernikahan dengan laki-laki yang tidak setara tanpa persetujuan mereka, dan orang tua juga berhak menolak keinginan anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. Metode istinbat KH. MA. Sahal Mahfudh meliputi pendekatan tekstual (mazhab qauly) dan kontekstual/metodologis (manhajy), serta mempertimbangkan nilai maslahah (kemaslahatan). Analisis pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh menunjukkan bahwa hak ijbar oleh orang tua lebih memprioritaskan kemaslahatan. Persetujuan anak dianggap penting sesuai ajaran Rasulullah SAW dan prinsip fikih al-khuruj min al-khilaf mustahab. Pernikahan sebagai ibadah harus memperhatikan kepentingan semua pihak, tidak hanya sepihak, serta mempertimbangkan kebutuhan jiwa dan perasaan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin, dan pernikahan yang penuh mawaddah, mahabbah, wa rahmah.
MENUJU KAJIAN SEJARAH LEMBAGA PERADILAN SHARI'AH DI KAWASAN ASIA TENGGARA: Sebuah Kajian Metodologi Sejarah Perbandingan Kawasan Adiwidjajanto, Koes
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2012): Juni 2012
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2012.2.1.37-80

Abstract

This article does not take a historical approach to Islamic Jurisprudence per se but rather presents real historical data that reconstructs the application of Islamic laws in Southeast Asia. It highlights significant aspects of how Islamic laws influenced various regions within the area. Scholars agree that Islam, as a major global religion, has become a central identity in the Indonesian Archipelago, among the Malay in the Peninsular region, and within the Chams community in southern Indochina. It has also been a basis for distinct identity in the southern Philippines and the Pattani region. This article examines the historical application of Sharī‘ah law among local inhabitants and its significant role alongside ‘adat laws (customs) among the Muslim Malays and Indonesians. Western influence, starting in the late sixteenth century, contributed to the establishment of a Muhammadan Law court, which evolved into the Sharī‘ah court in the independent states. This article aims to serve as a preliminary study for a comparative history of Southeast Asia, focusing on topics such as the development and reorganization of the Muhammadan Law court.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN TES URINE BAGI CALON PENGANTIN WANITA DI WILAYAH KUA KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN Kholidah, .Tatimul
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2012): Juni 2012
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2012.2.1.81-100

Abstract

Penelitian berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine bagi Calon Pengantin Wanita di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” merupakan studi lapangan yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: mengapa ada kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah tersebut, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap persyaratan ini. Penelitian menemukan bahwa kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita muncul akibat meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah. Tes urine diharapkan dapat membantu PPN mengetahui apakah calon pengantin wanita hamil atau tidak, yang akan mempengaruhi langkah PPN dalam proses pendaftaran perkawinan. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa kewajiban tes urine diperbolehkan. Tes ini membantu PPN KUA Kecamatan Paciran dalam membuat keputusan hukum terkait wanita hamil di luar nikah. Hal ini mendukung ketentuan dalam KHI pasal 53 ayat (1) tentang kebolehan pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya. Selain itu, keputusan ini sesuai dengan kaidah usuliyah “daf'ul-masasid muqaddamun ‘ala jalbi al-masalih” yang menyarankan pencegahan kerugian lebih diutamakan daripada mengejar manfaat.
POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH Sam'un
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2012): Juni 2012
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2012.2.1.101-116

Abstract

Sebagai pemikir pembaharuan, Muhammad ‘Abduh telah menawarkan suatu paradigma dalam pemikiran hukum Islam dengan menepatkan akal sebagai basis utama dalam menginterpretasi pesan-pesan al-Qur’an dan as-Sunnah. Subtansi yang ditekankan dalam merespon berbagai perubahan yang terjadi adalah memproduk hukum Islam yang sejalan dengan missi ajaran yang diperjuangkan Rasulullah, yakni terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Atas dasar paradigma inilah ‘Abduh menilai dibolehkannya poligami dalam ajaran Islam merupakan tindakan yang dibatasi dengan persyaratan yang sangat ketat, hal itu menunnjukkan, praktek poligami merupakan tindakan darurat. Dari ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk berpoligami, menurutnya, sangat kecil kemungkinan untuk memenuhinya di era modern ini, apalagi, praktek poligami acapkali diikuti oleh akibat negatif yang dapat berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan rumah tangga yang bertujuan kedamaian dan ketentraman. Karena itu menurutnya, poligami merupakan suatu tindakan yang tidak boleh (haram) kecuali dalam hal-hal tertentu. Agaknya, ‘Abduh berpendapat bahwa asas monogami merupakan salah satu asas perkawinan dalam Islam sebagai landasan dan modal utama dalam membina keharmonisan kehidupan rumah tangga.

Page 1 of 1 | Total Record : 5