cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Articles 100 Documents
Upaya Hukum Gugatan Hak Asuh Anak oleh Suami yang Disebabkan Istri Berpindah Agama (Studi Putusan Nomor 1189/Pdt.G /2023/PA.Tnk) Lukmanul Hakim; Michelle Zirly Chandra
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2151

Abstract

Perpindahan agama yang dibahas dalam penelitian ini adalah perpindahan agama Islam keagama non Islam yang disebut sebagai Murtad. Berdasarkan fiqih Islam, dalam hal salah satu pihak murtad setelah perkawinan dilaksanakan secara Islam, maka dari itu pada saat yang sama perkawinan telah rusak (fasakh). Hal tersebut berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI.  Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana upaya hukum gugatan hak asuh anak oleh suami yang disebabkan istri berpindah agama berdasarkan Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Tnk? dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak oleh suami yang disebabkan istri berpindah agama berdasarkan Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Tnk?. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Upaya hukum gugatan hak asuh anak oleh suami yang disebabkan istri berpindah agama berdasarkan Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Tnk adalah untuk mendapatkan hak asuh anak dengan catatan bahwa ibu yang telah berpindah agama pada hakikatya tetap memiliki hak untuk mengasuh anak yang masih dibawah umur pasca perceraian, karena dalam hukum nasional tidak terdapat ketentuan yang mengatur terkait dengan murtadnya seseorang dapat kehilangan hak untuk mengasuh anak pasca perceraian. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak oleh suami yang disebabkan istri berpindah agama berdasarkan Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Tnk adalah Anak Pemohon dalam pengasuhan Pemohon. Maka pada persidangan Tanggal 14 Agustus 2023 Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonan. Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan perkara sebelum gugatan dibacakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka permohonan Pemohon dapat diterima. Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.
Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara Rabiatul Aeprilia Nuraisyah; Emilia Susanti; Fadila Aulia Puteri; Della Marsya Pratama; Elis Setiawati; Raka Ilham Sapta Pratama
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2659

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki esensi pemilihan umum yang berkualitas dengan fokus pada pemahaman hak pilih dan hak dipilih sebagai warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah library research, yang melibatkan analisis mendalam terhadap literatur, teori, dan data empiris terkait pemilihan umum dan partisipasi politik. Melalui pendekatan ini, menguraikan konsep dan prinsip dasar demokrasi representatif, menjelaskan pentingnya partisipasi aktif dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Diskusi dalam artikel ini mencakup pemahaman tentang hak pilih sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap warga negara, serta implikasinya terhadap pembentukan kebijakan publik dan tata kelola demokratis. Selain itu, artikel juga mengeksplorasi hak dipilih sebagai aspek kunci dalam proses pemilihan, memperjelas tanggung jawab dan kualifikasi yang diperlukan bagi calon pemimpin. Melalui analisis literatur yang komprehensif, artikel ini menyoroti tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum, termasuk upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, mendorong representasi yang inklusif, dan memperkuat integritas proses demokratis secara keseluruhan.
Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Tantangan Carissa Patricia Hong; Devy Yulyana; Rasji Rasji
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2583

Abstract

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem hukum Indonesia menjadi salah satu penentu penting dalam  menilai kualitas demokrasi serta keadilan di negara ini. Kendati Indonesia memiliki landasan konstitusional yang  kokoh yang menjamin HAM, implementasinya masih terkendala oleh sejumlah tantangan yang kompleks. Penelitian  ini memiliki fokus utama untuk memahami secara mendalam bagaimana perlindungan HAM dijalankan dalam  kerangka hukum Indonesia serta mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang perlu diatasi untuk  meningkatkan efektivitasnya. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis  normatif. Melalui penggunaan bahan hukum dan tinjauan literatur yang komprehensif, ditemukan bahwa walaupun  terdapat kerangka hukum yang kuat yang mendukung perlindungan HAM, masih terdapat tantangan signifikan  dalam implementasinya. Tantangan-tantangan tersebut meliputi budaya hukum yang lemah, ketidaksetaraan,  diskriminasi, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa solusi  telah diusulkan. Di antaranya adalah peningkatan pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat tentang HAM,  reformasi hukum yang menyeluruh dan terencana, pemberantasan korupsi, penguatan sistem peradilan dengan  memastikan independensinya, dan pendekatan yang mengintegrasikan kepentingan umum dan HAM secara  harmonis. Diharapkan, dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, perlindungan HAM dalam sistem  hukum Indonesia dapat ditingkatkan secara substansial. Hal ini akan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia  setiap individu dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Sehingga,  masyarakat dapat merasakan manfaat dari sebuah sistem hukum yang adil, demokratis, dan menghormati hak-hak  asasi manusia secara menyeluruh.
Perseteruan Legal: Unilever dan Hardwood Private Dalam Sengketa Bisnis Merk Pasta Gigi Clairina Marva; Gunardi Lie
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2402

Abstract

Perseleboran hukum antara Unilever dan Hardwood Private dalam sengketa bisnis merek pasta gigi menyoroti kompleksitas hukum bisnis di era globalisasi. Pada dasarnya, perseteruan ini bermula dari klaim Hardwood Private bahwa Unilever menggunakan praktik bisnis yang tidak adil dalam memasarkan produk pasta gigi yang serupa dengan produk mereka. Pertikaian ini mencakup sejumlah isu hukum yang melibatkan hak kekayaan intelektual, praktik bisnis yang adil, serta etika korporat. Unilever diduga menggunakan strategi pemasaran yang merugikan Hardwood Private dengan memanfaatkan citra merek yang sudah mapan dan infrastruktur distribusi yang kuat. Sementara itu, Hardwood Private menegaskan bahwa Unilever melanggar hak kekayaan intelektual mereka dengan meniru secara tidak sah produk pasta gigi yang mereka kembangkan. Dalam memahami sengketa ini, penting untuk melihat aspek hukum yang terlibat, termasuk peraturan mengenai merek dagang, paten, dan hak cipta. Selain itu, faktor-faktor ekonomi dan politik juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi perkembangan kasus ini, termasuk kekuatan pasar dan hubungan antara perusahaan dengan regulator pemerintah. Penyelesaian sengketa ini akan menjadi preseden penting dalam menentukan batas-batas praktik bisnis yang sah dan etis dalam lingkungan bisnis global yang semakin kompetitif. Hal ini juga akan membawa dampak signifikan terhadap reputasi kedua perusahaan di mata konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, sengketa antara Unilever dan Hardwood Private dalam bisnis merek pasta gigi menjadi titik fokus bagi studi mendalam tentang dinamika persaingan bisnis, hukum bisnis internasional, serta peran etika dalam praktik bisnis korporat. Kesimpulan dari sengketa ini akan membawa implikasi jangka panjang bagi industri pasta gigi dan juga industri lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam era globalisasi ini.
Pengolahan pada Air Limbah Industri Rokok untuk Pemanfaatan Penyiraman RTH Salsabila Puspita Wulandari; Rizka Novembrianto
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2560

Abstract

Dengan adanya kegiatan industri yang dilakukan, maka tidak akan lepas dari adanya timbulan air limbah yang dihasilkan. Air limbah dibagi menjadi dua kategori: air limbah non domestik dan air domestik yang mungkin berbahaya bagi lingkungan. Pada studi kasus ini industri yang bergerak di bidang rokok ini berupaya mengolah dan memanfaatkan air limbahnya menggunakan teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan menggunakan proses biologi yang dapat meremoval BOD5; COD; TSS; Amonia; Minyak dan lemak; Fenol; Fecal coliform; Residual klorin sebesar 78%; 70%; 80%; 90%; 95%; 75%; 99%; 70%. Setelah air limbah terolah dari IPAL, sebanyak 5% akan menghasilkan sludge, dan sisanya sebanyak 95% air limbah akan digunakan sebagai penyiraman RTH. Adanya pemanfaatan air limbah terolah untuk penyiraman lahan terbuka hijau dapat mengefisiensikan penggunaan air bersih sebesar 100% untuk penyiraman lahan terbuka hijau pada lokasi kegiatan.
Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Zainudin Hasan; Bambang Pamungkas; M. Mahdi Mahdavikia; Pande Nyoman H. Jaya
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2369

Abstract

Tingkat kriminalitas terhadap pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan beban perekonomian yang semakin berat, sedangkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Orang melakukan tindak pidana tersebut dapat menyangkut persoalan modernisasi yang dimana mereka tidak bisa berkompetitif untuk ikut terlibat dalam dunia kerja, faktor ekonomi, dan faktor profesionalisme. Padahal di depan mata mereka terdapat banyak lapangan pekerjaan, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan profesionalisme, sedangkan di sisi lain mereka perlu makan dan memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya. Dari fenomena itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor serta upaya penanggulangannya. Adapun pencurian dengan kekerasan di atur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP. Yang menjelaskan pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
Pengaruh Proyek Teater dan Poster Terhadap Penguatan Profil Pelajar Pancasila Faradila Hayuning Utami; Hermi Yanzi; Nurhayati Nurhayati
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i1.2055

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proyek teater dan poster terhadap penguatan profil pelajar Pancasila pada peserta didik SMA IT Baitul Jannah Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ex post facto dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMA IT Baitul Jannah Bandar Lampung. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 peserta didik yang merupakan sampel populasi. Teknik penghitungan data menggunakan bantuan SPSS versi 21. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh proyek teater terhadap penguatan profil pelajar Pancasila sebesar 59,6% dan terdapat pengaruh proyek poster terhadap penguatan profil pelajar Pancasila sebesar 48,8%. Serta terdapat pengaruh proyek teater dan poster terhadap penguatan profil pelajar Pancasila pada peserta didik SMA IT Baitul Jannah Bandar Lampung dengan persentase sebesar 73,8.
Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Medan (2014-2023) Adelina F. Sianturi; Anecya Tampubolon; Nasrullah Hidayat; Mita Dewi Nasution; Roni Sianturi
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2606

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara didunia, terutama negara berkembang. Kota Medan sebagai kota terbesar ke tiga di Indonesia memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh Partisipasi Angkatan Tenaga Kerja dan Jumlah penduduk terhadap kemiskinan pada periode tahun 2014-2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan, sedangkan variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Secara bersama-sama, variabel tingkat partisipasi Angkatan kerja dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
Analisis Dampak Ketentuan Pemberian Natura dan Kenikmatan Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan Pegawai Atau Karyawan Sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 23 Tri Girl Laurensia Simbolon; Abigael Putra Siallagan; Dewi Pika Lbn Batu
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2523

Abstract

Ketetapan yang terdapat pada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan tepatnta pasal 23, menetapkan pemberian natura atau kenikmatan bagi pegawai atau karyawan. Natura merupakan imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada pegawai ataupun karyawan. Imbalan yang diberikan ini bukan berupa uang melainkan berupa barang ataupun fasilitas tertentu. Contoh natura dapat berupa beras dan gula, sedangkan dalam kenikmatan dapat berupa penggunaan fasilitas seperti mobil, perumahan, ataupun fasilitas pengobatan. Perlakuan pajak atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan ada dua yaitu sebagai objek pajak dan non objek pajak. Yang merupakan bukan objek pajak pph ialah imbalan yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Namun dibalik ketetapan dari peraturan pemerintah No 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan ini banyak menimbulkan konflik. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi literatur. Sumber literasi yang digunakan oleh penulis ialah artikel, jurnal ilmiah, ketetapan PP Nomor 55 Tahun 2022, serta media lainnya. Diharapkan penelitian ini dapat membawa perubahan bagi masyarakat dan juga pemerintah, agar sekiranya paham hukum dan tidak melakukan kekacauan, serta pemerintah juga dalam menetapkan suatu kebijakan publik lebih memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.
Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Desa Kuala Gading Roswanisa Roswanisa; Rendi Tri Afrianda
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2288

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Indikator yang digunakan ada Lima (5) Dimensi: Tangible, Reability, Responsiviness, Assurance, dan Emphaty. Tipe peniliti yang berlokasi di Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu digunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti datang langsung ke kantor Desa Kuala Gading agar mendapatkan permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual pada saat meneliti dengan tipe penelitian survei deskriptif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat mengumpulkan data. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu bahwa pegawai sudah cukup baik dalam melayani masyarakat, hal itu dilihat dari respon positif masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik pada pemerintah desa kuala gading kecamatan batang cenaku kabupaten Indragiri hulu. Masukan dan saran peneliti dalam penelitian ini yaitu kepada jajaran staf kantor desa kuala gading untuk terus mempertahankan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

Page 1 of 10 | Total Record : 100